Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan hukum diplomatik yang telah dimulai dari zaman kerajaan-kerajaan di Eropa mendapatkan legalitasnya setelah diakuinya Konvensi Wina 1961. Telah banyak negara yang sudah menjadi pihak dari konvensi ini. Dalam melaksanakan hubungan diplomatik, telah banyak hak dan kewajiban yang harus dijalankan oleh para pihak, baik sebagai negara penerima mapun sebagai negara pengirim. Berdasarkan Konvensi Wina 1961, yang mulai berlaku pada 24 April 1964 memberikan terdapat kewajiban khusus bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi perwakilan asing yang berada di wilayah negara penerima. Terkait dengan hal initersebut, ternyata tidak semua negara pihak Konvensi Wina mematuhi kewajiban tersebut. Permasalahan ini dapat dilihat pada kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran dimana Iran tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai negara penerima.Pada pelaksanaannya dewasa ini, hubungan diplomatik antara dua negara telah mendapatkan ujian dengan banyaknya ancaman dan gangguan yang terjadi pada misi perwakilan asing. Berbagai ancaman dan gangguan ini secara tidak langsung dapat menghambat pelaksanaan tugas dari pejabat diplomatik itu sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi negara penerima untuk melakukan perlindungan bagi misi-misi diplomatik yang berada di negara akreditasi. Tindakan Pemerintah Peru dalam melakukan pertolongan kepada para sandera di kediaman Duta Besar Jepang merupakan salah satu contoh dilaksanakannya kewajiban tersebut. TindakanKewajiban melindungi perwakilan asing ini selain berdasarkan Konvensi Wina 1961 juga dilakukan dengan asas resiprositas. Banyaknya kasus gangguan terhadap misi perwakilan asing membuat pemerintahan negara penerima harus lebih waspada terhadap segala kemungkinan gangguan yang mungkin timbul. Contohnya adalah adanya kasus pendudukan dan penyanderaan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Teheran, Iran dan pendudukan dan penyanderaan di Kedutaan Besar Jepang di Lima, Peru yang dilakukan oleh kelompok Tupac Amaru. Di Formatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Font: BoldFormatted: Indent: First line: 0.5"Formatted: Not HighlightFormatted: Font color: AutoFormatted: Not HighlightPerlindungan atas penyerangan..., Herlambang Ramadhan, FH UI, 2007Indonesia sendiri, pengamanan terhadap misi diplomatik dilakukan oleh berbagai instansi yang terkait diantaranya Depertemen Luar Negeri dan Kepolisian Republik Indonesia. Dimana dalam melakukan pengamanan, semua perwakilan asing diberikan perlakuan yang sama. Namun dalam prakteknya, terdapat beberapa permasalahan dalam melakukan perlindungan atas perwakilan negara asing tersebut."

"Buku ini membahas berbagai macam problema tentang hak atas tanah bagi orang asing, sekaligus solusi-solusinya. Dari uraian dan pembahasan itu terlihat bahwa azas kebangsaan yang telah dipatok oleh Pemerintah sebagai salah satu azas hukum pertanahan nasional, dijelaskan secara mendasar dan argumentatif, untuk tetap dipertahankan sepanjang kehidupan bernegara."

"Hukum pertanahan nasional melarang pemindahan hak milik atas tanah oleh orang asing sebagai tercermin dalam ketentuan Pasal 9 UUPA. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana kepemilikan tanah hak milik oleh warga negara asing ditinjau dalam UUPA dan bagaimana akibat hukum kepemilikah hak atas tanah oleh WNA yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan tanah Hak Milik oleh Warga Negara Asing melalui perjanjian Pinjam Nama berakibat batal demi hukum. Sebagai solusinya, Warga Negara Asing dapat menggunakan tanah dengan status Hak Pakai atas tanah Hak Milik.

---

National land laws forbid foreigners to own the proprietary right of land as a reflection of clause 9 in UUPA. The issue of this thesis is how the proprietary rights of land ownership by foreigners in UUPA and how?s the consequence of the proprietary rights of land ownership by foreigners which is contra with Indonesian law. This is a juridical-normative research with literature research. The results shows that the ownership of proprietary rights of land by foreigners through nominee agreement is null and void. As the solutions, foreigners can use the right to use on the proprietary rights."

"Pembangunan pada dasarnya bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Adapun sumber pembiayaan pembangunan nasional ini salah satunya adalah dari penanaman modal asing sehingga banyak orang asing yang bekerja di Indonesia dalam jangka waktu yang cukup lama. Hal ini membuat orang asing membutuhkan tepat tinggal di Indonesia untuk menunjang pekerjaannya itu. Kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, di mana pada prinsipnya orang asing yang berkedudukan di Indonesia diperkenankan memiliki satu rumah tempat tinggal, baik berupa rumah yang berdiri sendiri atau satuan rumah susun, sepanjang rumah tersebut di bangun di atas tanah Hak Pakai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metodologi normatif empiris dan data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun maksud diadakan peneiitian ini adalah untuk mengetahui perjanjian apa saja yang melandasi pemilikan rumah oleh orang asing di Indonesia , wanprestasi yang mungkin terjadi pada pelaksanaan perjanjian-perjanjian itu serta bagaimana penyelesainnya ."