Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam era globalisasi, negara dalam melakukan suatu tindakan terkait legislasi nasionalnya, haruslah berdasarkan prinsip non diskriminasi dan dilakukan secara transparansi. Dalam kaitannya dengan kesehatan keamanan dan keselamatan manusia, hewan dan tumbuhan, setiap negara anggota World Trade Organization (WTO) harus mendasarkan aturannya pada Annex IA dari Ketentuan WTO yaitu pada the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS Agreement). Agar suatu negara tidak menggunakan SPS Agreement secara serta merta menjadi proteksi terselubung dalam perdagangan, maka ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penerapan SPS Agreement tersebut. Kebijakan Indonesia terkait dengan importasi buah-buahan segar adalah dengan menutup satu pintu utama yaitu Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dengan alasan demi keselamatan keamanan dan kesehatan manusia hewan dan tumbuhan dan mengalirkan alur impor buah-buahan segar melalui pintu-pintu masuk lainnya sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/OT.140/6/2012. Namun ada pengecualian yang diperbolehkan untuk negara-negara tertentu yang masih bisa melewati Pelabuhan Tanjung Priok yaitu terhadap negara yang oleh Indonesia telah diakui sebagai negara bebas dari lalat buah (fruit-flies pest free area) dan negara yang diakui sistem keamanan pangannya (food safety system). Melalui pendekatan yuris normatif terhadap data-data sekunder yang ada, penelitian ini akan menganalisis secara deskritif kebijakan impor buah Indonesia yang melarang pemasukan mealui pelabuhan Tanjung Priok dengan mengkaitkannya pada pemberian status daerah bebas lalat buah oleh Indonesia apakah aturan yang dibuat sudah dilakukan sejalan dengan standar internasional yang diwajibkan oleh SPS Agreement serta apakah pemberian status daerah bebas lalat buah tersebut telah dilakukan dengan adil dan tanpa diskriminasi.

---

ABSTRACTIn the era of globalisation, a country member in regard to its national legislations, should comply with the non-discrimination and transparency principles as regulated by World Trade Organization (WTO). In relation to protect human, animal or plant life or health, each of WTO member has to rely its regulation on Annex IA from WTO rules namely the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). So as this agreement shall not be used as a means of arbitrary further to be a dusguised restriction, there are few principles that have to be complied as to implement the SPS Agreement. Indonesia policy regarding the importation of fresh fruits regulates to shut one eminent entry that is Tanjung Priok Port based on the reason to protect human, animal or plant life or health and draw off the fresh fruits importation through other entry of points as stipulated by the Agricultural Ministerial Decree No.42/Permentan/OT.140/06/12/2012. Nonetheless, there are exceptions that allows specific countries to get through the Tanjung Priok Port, namely a reason for this country because it has gained a recognition from Indonesia government of fruit flies pest free area status and a country who has been recognized for its food safety system. Through literature study of normative approach based on secondary data, this research will describe an analysis of Indonesia import policy that limited the importation through Tanjung Priok port which based on the ?fruit flies pest free area? granting status issued by Indonesian Ministry of Agriculture whether such procedures has been complied to the international standards as obliged in SPS Agreement, further whether this fruit flies pest free area granting status has been given in fairly manner and without discrimination."

"ABSTRAKPerjanjian SPS memuat kerangka aturan dan tata tertib secara multilateral yang harus dipatuhi oleh seluruh negara anggota dalam langkah untuk mengembangkan dan menegakkan tindakan-tindakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan agar memperkecil pengaruh negatif terhadap perdagangan melalui pengharmonisasian tindakan-tindakan tertentu. Perjanjian SPS memperbolehkan negara anggota dalam menerapkan kebijakannya sendiri untuk menentukan standar kesehatan atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengamankan produk pangannya ataupun atas hewan dan tanaman di dalam wilayahnya (standar nasional). Namun, di sisi lain, Perjanjian SPS tidak secara rinci mengatur penerapan atau ruang lingkup dari standar nasional oleh negara anggota. Berkaitan dengan penulisan hukum yang dilakukan, timbul permasalahan mengenai pengaturan kebijakan standar nasional oleh negara-negara anggota WTO serta dampak dari pemberlakuan Perjanjian SPS bagi produk pertanian Indonesia sesuai dengan peraturan-peraturan internasional dan hukum positif Indonesia.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada data sekunder dan data kepustakaan sebagai sumber utama serta hukum positif yang berlaku, antara lain konsep-konsep hukum perdagangan internasional dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia, teori-teori mengenai standar privat dan nasional, serta Perjanjian Perlindungan Kesehatan dan Kehidupan Manusia, Hewan, dan Tumbuhan

---

ABSTRACTSPS Agreement contains rules and orders in a multilateral manner which must be obeyed by all members for taking sanitary and phytosanitary measures necessary for reducing negative impact on trade through specified measures harmonization. In the SPS Agreement, members have the right to take sanitary and phytosanitary measures through its regulations and policies by choosing healthy standard or actions which can be done for saving food products or another actions for its sanitary and phytosanitary in their territories (national standard). However, SPS Agreement is not in detail regulating the application or scope of national standard by members. Regarding with this issUni Eropa, there are several problems of setting policy of national standard by WTO members and the impact of this Agreement for Indonesian Agriculture products according to the international regulations and prevailing law of Indonesia.The method of this final project is a normative juridical, which emphasize on the secondary data and literature study as its primary source and also the governing law and regulation. These data would be in the form of concepts in international trade law in the framework of World Trade Organization, the theory national standard and private standard, as well as the Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures"

"World Trade Organization (WTO) merupakan organisasi internasional yang berperan penting dalam memastikan arus perdagangan global dapat berjalan dengan sesedikit mungkin hambatan. Akan tetapi, berdasarkan Pasal XX (b) GATT, anggota WTO dapat melakukan suatu tindakan perdagangan yang perlu dilakukan untuk melindungi kehidupan atau kesehatan manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan. Persetujuan Penerapan Tindakan-Tindakan Sanitari dan Fitosanitari (Persetujuan SPS) merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal XX (b) GATT tersebut. Berdasarkan Persetujuan SPS, anggota WTO berhak menerapkan ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melindungi kesehatan atau kehidupan manusia, hewan atau tumbuhan, dengan didasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan bukti ilmiah yang cukup, serta tidak menciptakan diskriminasi sewenang-wenang atau pembatasan terselubung bagi perdagangan internasional. Untuk memenuhi kebutuhan ilmiah dan teknis dalam penerapan Persetujuan SPS, Persetujuan SPS merujuk International Plant Protection Convention (IPPC) sebagai organisasi internasional relevan untuk mendorong harmonisasi tindakan fitosanitari dengan didasarkan pada standar internasional yang diadopsi oleh IPPC. Penelitian ini menganalisa penerapan Persetujuan SPS dan IPPC pada tiga kasus di WTO, yakni Japan - Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) dan Australia – Apples (2011).

---

World Trade Organization (WTO) is an international organization who plays an important role in ensuring that the global trade can works with a little barriers. However, pursuant to Article XX (b) GATT, WTO Members can perform an action trade necessary to protect human, animals or plants health or life. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) is derived from the provision of Article XX (b) GATT. Based on the SPS Agreement, WTO Member have a right to take sanitary and phytosanitary measures necessary for the protection of human, animal, health or plant life or health, which is based on scientific principle and is not maintained without sufficient scientific evidence; and not unjustifiably discriminate or be applied in a manner which would constitute a disguised restriction on international trade. For the fulfilment of scientific and technical need within the application of SPS Agreement, SPS Agreement refers International Plant Protection Convention (IPPC) as an international organization relevant, to encourage harmonisation of phytosanitary measures, based on international standards which adopted by IPPC. This thesis analyzes the application of the SPS Agreement and the IPPC in three cases at WTO: Japan- Agricultural Products II (2001), Japan - Apples (2005) and Australia - Apples (2011)."

"ABSTRAKPenerapan kebijakan Sanitary and Phytosanitary (SPS)sebagai Non-TariffMeasuresdi Negara-negara European Union (EU) melaluiComission Regulation(EC) No. 1881/2006 tentang setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs diduga berdampak terhadap ekspor lada dan pala Indonesia. Untuk itudilakukan penelitian dengan pendekatan gravity model menggunakan variabeldummy SPS yang diberlakukan EU pada analisis ekspor komoditi tersebut.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisisekonometrika dengan data panel. Estimasi dilakukan pada model dengan periodewaktu penelitian tahun 1996-2015 dengan variabel kontrol yaitu gross domesticproduct (GDP), produksi, real exchange rate (RER), dummy regulasi SPS, harga,biaya transportasi, tarif serta interaksi antara variabel tarif dan SPS.Hasil penelitian menunjukan bahwa diberlakukannya regulasi SPS oleh EUberpengaruh negatif terhadap ekspor lada dan pala Indonesia masing-masing padatingkat kepercayaan 99%.

---

ABSTRACTImplementation of sanitary and phytosanitary (SPS) as one of non-tariff measureswithin European Union (EU) countries member by Comission Regulation asECNo. 1881/2006 about setting maximum levels for certain contaminants infoodstuffs, is predicted influencing the export of pepper and nutmeg ofIndonesia.To prove the hypothesis, research was done using gravity modelapproachment with dummy SPS as variable target which described regulationimplemented in EU, for analyzing the impact on export of these commodities.The analytical method used in this research is the econometric analysis modelwith panel data. Estimation data was made in terms of periode time on 1996 up to2015 with control variables were gross domestic product (GDP), production, realexchange rate (RER), dummy regulation of SPS, price, transportation cost, tariffand interaction of variables as dummy regulation of SPS and tariff.Result of estimations show that SPS regulation of EU is significantly had negativeimpact on export of nutmeg and pepper of Indonesia to EU within 99% ofconfidence level of estimation of each"

"Tesis ini membahas mengenai kesesuaian peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia dengan ketentuan dalam Persetujuan SPS, peraturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor yang ideal bagi Indonesia, serta membahas mengenai cara menyikapi ketimpangan suplai dan deman daging dan sapi di Indonesia yang tidak melanggar ketentuan dalam Persetujuan SPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data primer melalui wawancara di Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengaturan pemberlakuan syarat bebas PMK daging dan sapi impor dalam hukum nasional di Indonesia secara umum telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan SPS walaupun peraturan teknis perlu direvisi agar tercipta harmonisasi regulasi domestik dengan Persetujuan SPS.

---

This thesis discuss about harmonization of regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia based on SPS Agreement An ideal regulation on FMD free requirements of Import Beef and Cattle For Indonesia as well as discuss about how to overcome the imbalance of supply and demand of beef and cattle in Indonesia that does not violate the provisions in SPS Agreement. This research uses normative methods supported by primary data through interviews in the Ministry of Agriculture of Indonesia as data collection method. The result shows that generally, the regulations on FMD free requirements of import beef and cattle in Indonesia has been harmonized with the provisions of SPS Agreement although the technical regulations still need to be revised in order to create harmonization between domestic regulations and SPS Agreement."

"Penelitian bertujuan untuk menganalisis pengaruh TBT dan SPS yang diimplementasikan oleh negara RCEP terhadap ekspor Indonesia. Supaya dampaknya terukur secara efektif, digunakan modifikasi model gravitasi dan metode the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). Studi ini menghitung frequency index dan coverage ratio untuk kuantifikasi NTM. Penelitian tidak hanya mencakup total ekspor tetapi juga agrikultur dan manufaktur. Estimasi menunjukkan bahwa pengaruh TBT dan SPS berbeda berdasarkan sektor dengan menggunakan data ekspor bilateral dengan periode 2015 hingga 2021 pada HS 2-digit. Hasil utama dari penelitian menunjukkan bahwa TBT memiliki dampak negatif terhadap total ekspor, agrikultur dan manufaktur. Namun SPS secara positif mempengaruhi ekspor agrikultur tetapi tidak secara signifikan mempengaruhi total ekspor dan manufaktur. Temuan ini memberikan perspektif lain tentang berbagai dampak TBT dan SPS terhadap perdagangan, khususnya dengan ruang lingkup RCEP.

---

This research explores the effect of implementation of TBT and SPS from RCEP countries on Indonesian exports. In order to effectively measure their impact, we utilize a modified version of the gravity model and the Poisson Pseudo Maximum Likelihood (PPML). The study calculates frequency index and coverage ratio for NTM quantification. The analysis also covers not only total exports but also agriculture and manufacture. Using exports data from 2015 to 2021 at the HS two-digit level, our results show that the effects vary by sector. The key results from our study showed that TBT have negative impacts for total exports, agriculture and manufacture. However, SPS enhances trade in agriculture but not significantly affect total exports and manufacture. The findings provide another perspective on the varying impacts of TBT and SPS on trade, specifically from RCEP countries."

"World Trade Organization (WTO) adalah organisasi perdagangan yang hampir mencakup seluruh peraturan perdagangan. Namun, bagian penting dari setiap aspek perdagangan diatur dalam Regional Trade Agreement (RTA). RTA antara EFTA-Indonesia menimbulkan pertanyaan apakah perjanjian tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal dan juga pertimbangan apa saja yang mendasarinya. Metode penelitian secara normatif dilakukan untuk mengulas hal tersebut. Serta didukung dengan sifat penelitian yang preskriptif dan juga analisis data secara deduktif. Hasil dari penelitian mengemukakan fakta bahwa perjanjian perdagangan tersebut akan membuat perdagangan menjadi lebih liberal bila merujuk pada konsesi bea masuk. Namun, cenderung akan membuat perdagangan menjadi lebih sulit dari sebelumnya. Berdasarkan fakta demikian, dapat diketahui bahwa dalam merundingkan perjanjian tersebut, Indonesia kurang mempertimbangan aspek ekonomi dari perjanjian bila diuji menurut neraca perdagangan menurut kode HS tertentu. Sehingga, pertimbangan politik merupakan alasan kuat yang utama mengapa Indonesia menegosiasikan RTA dengan EFTA. Preskripsi yang dapat diberikan terkait perjanjian tersebut adalah pertimbangan ekonomi yang lebih diutamakan merujuk kepada neraca perdagangan di mana Indonesia memiliki keunggulan secara komparatif terhadap negara calon mitra dalam RTA berikutnya.

---

The World Trade Organization (WTO) is an organization that almost covers all regulations.however, the important part of the trade is regulated in the Regional Trade Agremeent (RTA). The RTA between EFTA-Indonesia raises question of whether will the agreement establish trade more liberal and consider what are underlying it. The reseach method is normatively fulfilled to review the subject. The research is supported by prescriptive feature and also the data is deductively analyzed. The result of the research reveal the fact that the agreement would establish trade more liberal if it refers to tariff concessions. But, it tends to create trading more difficult than before. Based on the fact, it can be seen while negotiating the agreement, Indonesia didnot consider the economic aspects if examined according to the balance of payment to specific HS code. Thus, political considerations are the main reason why Indonesia negotiates RTAs to EFTA. The prescriptions that can be given in relations to the agreement is economic considerations should be priory preferred. Refers to the trade balance in which Indonesia has a comparative advantage over to potential partners in the next RTA."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyesuaian peraturan Tingkat Komponen DalamNegeri di Indonesia untuk bisnis retail modern dan ketentuan WTO mengenai LocalContent Requirements. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Pembentukan WTOdalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan AgreementEstablishing The World Trade Organization, namun sejak 2014, beberapa negaraanggota WTO telah mengajukan concern terkait ketentuan dalam Peraturan MenteriPerdagangan No. 53/2012, 68/2012, dan 70/2013 yang beberapa pasalnya diubahdalam 56/2014 yang mengharuskan retail modern untuk menyediakan barangdagangan hasil produksi dalam negeri minimal 80% (delapan puluh persen) darijumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Ketentuan ini bertentangan denganPerjanjian TRIMs, yang berlandaskan Pasal III GATT tentang prinsip NationalTreatment dan Pasal XI tentang prinsip Elimination of Quantitative Restrictions,yang merupakan lampiran dari Perjanjian Pembentukan WTO. Penyesuaian antaraperaturan tentang Tingkat Komponen Dalam Negeri Indonesia dan Ketentuan LocalContent Requirements akan dilakukan dengan menyesuaikan peraturan danpenerapan pengecualian dalam ketentuan WTO. Berdasarkan ketentuan WTO,ketentuan retail modern ini telah melanggar ketentuan WTO baik Perjanjian TRIMsmaupun GATT tanpa adanya pengecualian yang dapat diberlakukan. Untukmenanggapi hal ini, pelaku usaha retail modern di Indonesia bersedia untukmematuhi peraturan perdagangan yang berlaku dan Kementrian Perdagangan akanmengubah peraturan yang tidak sesuai dengan ketentuan WTO

---

ABSTRACTThis thesis examined the adjustment of domestic Local ContentRequirements rules in Indonesia for the implementation of Modern Retail businessin Indonesia and the Local Content Requirements provisions of the WTO. Indonesiashowed their self-approval to WTO by ratifying Law Number 7 of 1994 concerningthe Ratification of the Agreement Establishing The World Trade Organization onNovember 2, 1994. However, since 2014, the Government of Indonesia hasreceived protests from WTO member countries in relation to the Local ContentRequirement policy in the form of fulfilling 80% (eighty percent) of domesticproducts that must be sold on the modern retail market on Ministry of TradeRegulation 53/2012, 68/2012, and 70/2013 which was replaced by Regulation56/2014. These provisions are contrary to the TRIMs Agreement, principled byArticle III GATT on National Treatment and Article XI GATT on GeneralElimination of Quantitative Restrictions, which is an annex to the WTOEstablishment Agreement that has been ratified by Indonesia. Comparison betweenthe regulations of Indonesia's local content requirements and WTO provisions willbe done by looking at the adjustments between regulations and the application ofWTO exceptions. Based on rules of Local Content Requirements, the ModernRetail has violated TRIMs Agreement with no applicable exceptions on theprovisions. To respond to the concerns raised by member countries, modernretailers in Indonesia are willing to comply with applicable regulations and theMinistry of Trade are due to change regulations that are contrary to WTO rules"