Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang transaksi di luar bursa (over the counter) atas saham perusahaan yang tercatat di BEI. Pembahasan menekankan pada analisa terhadap pengawasan dan penegakan hukum atas tindak pidana pasar modal yang dilakukan oleh Bapepam-LK, sebagaimana tugas dan fungsi yang diemban berdasarkan pasal 3 UU No. 8/1995. Analisa dibatasi pada pengawasan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Bapepam-LK pada kurun waktu 2005¬2010. Kelemahan pengawasan dan penegakan hukum pada kurun waktu tersebut berawal dari kelemahan pengaturan dan pelaksanaan fungsi oleh Bapepam-LK yang kemudian menimbulkan permasalahan lebih lanjut pada pengaturan dan praktek di tingkat SRO, yaitu antara BEI dan KSEI.

---

Abstract

This thesis discusses about over the counter transactions of company listed stock on the Indonesia Stock Exchange, particulary analyzing the surveillance and law enforcement on capital market crimes performed by Bapepam-LK as duties and functions carried under Article 3 of Act no. 8 / 1995. The analysis is limited to surveillance and law enforcement by Bapepam-LK in the period 2005-2010. The weakness of surveillance and law enforcement in this period came from the weakness of regulation and execution of functions by the Bapepam-LK, which led to further problems in regulation and practice in the SRO level, between BEI and KSEI."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana substansi dari Perintah Tertulis terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di sektor Pasar Modal serta bagaimana pengenaan Perintah Tertulis terhadap Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT Minna Padi Aset Manajemen apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Peraturan- peraturan di sektor Pasar Modal ternyata kurang menjelaskan mengenai substansi pengenaan Perintah Tertulis terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran di bidang Pasar Modal. Dengan demikian, artinya peraturan-peraturan yang mengatur mengenai Perintah Tertulis tersebut tidak dapat menjamin kepastian hukum. Pada saat pengumuman pengenaan Perintah Tertulis terhadap PT MPAM diumumkan, saat itu UUP2SK telah berlaku. Oleh karena itu, merujuk pada UUP2SK, pengenaan Perintah Tertulis terhadap Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM memiliki kekurangan yakni larangan untuk menjadi Pengendali di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal. Hal ini karena seorang Pengendali juga dapat melakukan fungsi pengendalian, yang mana dalam UUP2SK menjelaskan arti dari Pengendali ini sendiri secara terpisah. Selain itu pada kasus lain, Otoritas Jasa Keuangan sudah pernah mengenakan larangan menjadi Pengendali ini. Maka dari itu, perlu adanya pembaharuan peraturan mengenai substansi Perintah Tertulis oleh OJK khususnya di Lembaga Jasa Keuangan bidang Pasar Modal agar tidak menyebabkan kekaburan hukum yang dapat merugikan berbagai pihak termasuk OJK itu sendiri. OJK juga seharusnya menambahkan pengenaan Perintah Tertulis yakni larangan menjadi Pengendali kepada Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM agar dapat menimbulkan efek jera bagi kedua pihak tersebut, dan diharapkan kedepannya tidak ada lagi pihak lainnya yang melakukan pelanggaran yang sama dengan Pemegang Saham Mayoritas dan Komisaris PT MPAM tersebut.

---

This paper analyses how the substance of Written Orders against parties who commit violations in the Capital Market sector and how the imposition of Written Orders against Majority Shareholders and Commissioners of PT Minna Padi Aset Manajemen when related to Law Number 4 of 2023. This paper employs doctrinal legal research. Regulations in the Capital Market sector apparently do not explain the substance of imposition of Written Orders against parties who commit violations in the Capital Market sector. Thus, it means the regulations which manages the Written Order cannot guarantee legal certainty. At the time of the Written Orders imposition announcement against PT MPAM, the UUP2SK was already in effect. Therefore, referring to the UUP2SK, the imposition of the Written Order against the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM has the disadvantage of prohibiting them from becoming Controllers in Financial Services Institutions in the Capital Market sector. This is because a Controller can also perform a control function, which in the UUP2SK explains the meaning of the Controller itself separately. In other cases, a ban on becoming a Controller has already been imposed by Financial Services Authority. Therefore, it is necessary to update the regulations regarding the substance of imposition of Written Orders by the OJK, especially in the Financial Services Institution in the Capital Market sector so as not to cause legal confusion which can harm various parties including the OJK itself. OJK should also add the imposition of a Written Order, namely the prohibition of becoming a Controller to the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM in order to create a deterrent effect for the two parties, and it is hoped that in the future there will be no other parties who commit the same violation as the Majority Shareholders and Commissioners of PT MPAM."

"Penelitian ini menganalisis kecukupan peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal yang berlaku saat ini dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal melalui praktik transaksi saham oleh beneficial owner dari perusahaan terbuka dengan melakukan analisis kasus transaksi saham PT SIAP. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode doktrinal untuk menganalisis ketentuan hukum pasar modal di Indonesia pada saat terjadinya transaksi saham PT SIAP dan ketentuan hukum saat ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan dan pengawasan di bidang pasar modal telah cukup dalam mengidentifikasi pelanggaran pasar modal atas transaksi saham oleh beneficial owner. Akan tetapi, diperlukan adanya ketegasan dalam penyidikan pidana pasar modal dan diperlukan adanya pengaturan yang mampu mengakomodasi pelanggaran atas suatu rangkaian transaksi saham oleh beneficial owner perusahaan terbuka di pasar modal.

---

This thesis analyzes the adequacy of current regulations and supervision in the capital market sector in identifying capital market violations through stock transaction practices by the beneficial owner of a listed company, focusing on the stock transactions case of PT SIAP. This thesis is prepared using a doctrinal method to analyze the provisions of capital market law in Indonesia, at the time of PT SIAP's stock transactions and current legal provisions. The results of the research show that regulations and supervision in the capital market sector have been sufficient in identifying capital market violations related to stock transactions by beneficial owners. However, there is a need for firmness in the investigation of capital market crimes and the establishment of regulations capable of accommodating violations involving a series of stock transactions by the beneficial owners of listed companies in the capital market."