Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Amerika Serikat mengajak dunia untuk mendukung perang melawan terorisme pasca serangan 11 September 2001. Dapat terlihat banyak negara yang turut mengirimkan angkatan perangnya bersama Amerika Serikat menggempur Afganistan untuk menangkap pemimpin Al Qaeda dan anggota teroris yang lainnya. Perang yang dipimpin Amerika Serikat didukung oleh teknologi Global Positioning System (GPS) yang diandalkan dapat menemukan kelompok teroris dengan menimalkan korban jiwa dari pihak sipil. Perang terorisme yang menjadi perang generasi keempat ini merupakan perang dimana aktor non negara menjadi lawan bagi aktor negara ini. Seperti yang diungkapkan Lind, negara telah kehilangan monopolinya dalam perang generasi keempat ini.Sedangkan teknologi GPS yang merupakan bagian dari rangkaian revolusi teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat diharapkan dapat berperan mendukung kebijakan Amerika Serikat dalam melawan terorisme di Afganistan. Tesis ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penggunaan teknologi GPS dalam perang melawan terorisme dan peran GPS dalam perang tersebut. Diharapkan tesis ini dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu hubungan internasional yang melihat peranan perkembangan teknologi dalam kebijakan luar negeri suatu negara.The United States asked the world to support the war on terrorism post the attack on September 11 2001. Could be seen by many countries that took part in sending his war generation with the United States attacked Afghanistan to arrest the Al Qaeda leader and the terrorist's other member. The war that was led by the United States was supported by Global Positioning System technology (GPS) that was relied on could find the terrorist's group with minimize fatalities from the civil side. The terrorism war that became this fourth generation warfare was the war where the non state actor became the opponent for the state actor. Like that was revealed by Lind, the country lost his monopoly in this fourth generation warfare.

Whereas GPS technology that was part of the series of the revolution of technology that was developed by the United States it was hoped could play a supportive role the United States policy in opposing terrorism in Afghanistan. This thesist used the qualitative research by using the descriptive method. This research aimed at seeing the use of GPS technology in the war on terrorism and the GPS role in this war. Hoped this thesist could give the contribution for the study of international relations that saw the role of the development of technology in foreign policy of a country."

"Tesis ini membahas tentang Prinsip Network Neutrality yang terdiri dari Blocking,Access-tiering dan degradation of quality of Services. Tujuan dari penulis karya ilmiahini adalah untuk menunjukkan bagaimana masing-masing komponen pada NetworkNeutrality diatur dalam perundang-undangan di Amerika Serikat, Prancis dan Indonesia.Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan komparatif. Untukmelengkapi penelitian dilakukan wawancara dengan berbagai ahli yang terkait denganobyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blocking merupakan suatukeniscayaan. Oleh karena itu disarankan agar terdapat kejelasan dari kedudukan darimasing-masing aktor yang berperan dalam pelaksanaan blocking. Tujuannya adalah agarproses tersebut terlaksana dengan efektif. Selain itu, dikarenakan isu ini merupakan isuyang baru di Indonesia, perlu diadakannya sosialisasi mengenai network neutrality,guna menghindarkan terjadinya praktek-praktek yang dapat merugikan masyarakatseperti surblocking dan tindakan pelanggaran terhadap Undang-undang persaingan usaha.

---

ABSTRACTThis research focuses on the principle of Network Neutrality, which included Blocking,Access-tiering, and degradation of quality of Services. The purpose of this study is toshow how network neutrality is being regulated in the American, French and Indonesianregulation especially in their telecommunication, intellectual property rights andcompetition laws. Thus, this research is being done with a normative and comparativeapproach, which is then being completed with interviews from experts on the subject ofthe research. The result of the research shows that blocking is a certainty. Therefore, thisresearch suggests the judicial position from each actor on his role in the implementationof blocking, so that the process of blocking would be effective. Moreover, because theissue of network neutrality is relatively new in Indonesia, there is a need for furthersocialization and education upon the matter in order to avoid practices, which wouldharm the society, such as over over-blocking and infringement toward competition law."

"Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan moneter Amerika Serikat AS, baik yang bersifat konvensional maupun inkonvensional, terhadap Indeks Harga Saham Gabungan IHSG Indonesia. Kebijakan moneter konvensional dalam bentuk fed fund rate serta kebijakan moneter inkonvensional dalam bentuk quantitative easing QE diperlakukan sebagai guncangan eksternal yang dapat mempengaruhi kondisi saham Indonesia. Periode analisis yang digunakan terbagi ke dalam empat periode, yaitu pra-QE 2/1/2006-25/11/2008, QE 26/11/2008 ndash; 21/5/2013, paska-QE 22/5/2013-1/8/2017, serta keseluruhan periode 2/1/2006-1/8/2017. Uji regresi dengan menggunakan metode GARCH dilakukan terhadap return Indeks Harga Saham Gabungan IHSG. Dari hasil regresi, ditemukan bahwa kebijakan moneter inkonvensional AS berpengaruh pada IHSG periode 2006-2017, khususnya pada periode paska-QE. Dengan demikian, para investor maupun pengambil kebijakan harus memperhatikan faktor-faktor eksternal, khususnya kebijakan moneter inkonvensional AS, serta faktor domestik lainnya untuk dapat memaksimalkan return dan meminimalkan risiko dalam pasar modal Indonesia.

---

This research aims to analyze the impact of United States of America US monetary policy, both conventional and unconventional, on Indonesia Composite Index IHSG. Conventional monetary policy in the form of fed fund rate and unconventional monetary policy in the form of quantitative easing QE is treated as an external shock that can affect the condition of Indonesian stock returns. The analysis period used is divided into four periods, namely pre QE 2 1 2006 25 11 2008, QE 26 11 2008 21 5 2013, post QE 22 5 2013 1 8 2017, and whole period 2 1 2006 1 8 2017. Regression test using GARCH method is performed on return of IHSG.From the regression results, this research found the existence of unconventional US monetary policy that have an impact on IHSG 2006 2017, particularly on post QE period. This shows that there is a shift in the influence of US monetary policy on Indonesian stock returns, from conventional to unconventional. Thus, investors and policy makers should pay attention to external factors, particularly US inconventional monetary policy, and other domestic factors to maximize returns and minimize risks in the Indonesian capital market."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaruh partai dalam pemerintahan, dalam hal ini adalah Partai Republik dalam menentukan kebijakan publik di Amerika Serikat. Studi kasus yang diambil adalah mengenai pembentukan kebijakan Voter ID dalam negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat. Penulisan ini memakai metode kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Melalui penulisan ini diketemukan hubungan antara keterlibatan partai politik dalam proses pembentukan kebijakan. Lebih jauh lagi diketemukan bahwa kebijakan Voter ID yang ada di Pennsylvania memberikan pengaruh dalam perolehan suara Partai Demokrat. Melalui isu Voter ID Partai Demokrat kurang mendapatkan hasil yang diharapkan pada pemilu presiden tahun 2012.

---

The focus of this study is to analyze the influence of political parties in the governance, in this case is the influence of GOP to determine public policy in United States of America. The case study that the writer takes is the making process of Voter ID policy in Pennsylvania, United States of America. This writing use qualitative method with descriptive design. Furthermore this it was found that the policy of Voter ID in Pennsylvania provide influence in the Democrat vote revenue. Because of Voter ID issue, Democratic Party not getting the result that they hope for in the 2012 presidential election."

"Tulisan ini berusaha menggambarkan kondisi kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presidennya yaitu George W. Bush. Kebijakan yang dilakukannya melahirkan kontroversi baik di dalam negeri maupun di lingkungan ekstenalnya. Meskipun demikian Presiden Amerika Serikat melakukan kebijakan luar negerinya dengan faktor-faktor yang dianggapnya sangat determinan. faktor-faktor yang mempengarubjn kebijakan tersebut di antaranya adalah keamanan nasionai, ekonomi dan politik. Sebagaimana diketahui bahwa sebelumnya kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada waktu perang teluk pertama di masa pemerintahan George Bush Senior selalu mengedepankan multilateralisme. Namun sebelum peristiwa 11 September 2001 unilateralisme Amerika Serikat lebih berorientasi ke dalam, yaitu untuk melindungi kepentingan Amerika Serikat secara langsung, tanpa mengubah tatanan internasional yang berlaku. Situasi berubah setelah serangan teroris yang menghancurkan WTC mempermalukan negara adidaya tersebut, dan membuatnya untuk pertama kali merasa sangat terancam dan tidak berdaya. Dengan menggunakan kekuatan militernya yang tak tertandingi kebijakan unilateralisme Amerika Serikat akhimya diarahkan ke luar, tidak saja untuk menghancurkan ancaman atau potensi ancaman, tetapi juga untuk mengubah lingkungan strategis sesuai perspektif dan kepentingan Washington. Di antara perubahan kebijakan tersebut adalah dengan melakukan invasi ke Irak yang menggunakan dalih dan dalil yang harus dipertanyakan ulang (unilateralisme) dan ini dilakukan karena Amerika Serikat mernpunyai kekuatan hegemoni dalam bidang militer dan ekonomi.Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengapa terjadi perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Irak Pasca Tragedi WTC tahun 2001-2003. Adapun teori yang digunakan adalah tentunya erat kaitannya dengan kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Hipotesa penelitian ini adalah setelah terjadinya Tragedi WTC 11 September 2001 Amerika Serikat memandang penting untuk menciptakan stabilitas keamanan, ekonomi dan politik, maka negara ini melakukan perubahan kebijakan luar negerinya dari multilateral ke unilateral.Paparan tulisan ini menggunakan metode penelitian eksplanatif yang berusaha menerangkan kausalitas yang terjadi di dalamnya, dalam hal ini penyebab terjadinya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush Pasca Pemboman WTC Terhadap Irak 2001-2003."

"Tesis ini meneliti penolakan Polandia terhadap kuota pengungsi yang diberikan oleh Uni Eropa (UE). Tujuan penulisan adalah untuk menjawab dua pertanyaan penelitian yaitu penolakan Polandia untuk relokasi pengungsi dan dinamika internal yang terdapat didalamnya. Polandia meruapakan salah satu negara di Eropa yang memiliki akselerasi cukup tinggi dalam melakukan integrasi menuju iklim politik demokrasi. Selanjutnya negara ini resmi bergabung dan diterima sebagai negara anggota UE pada tahun 2004 silam. Setiap pihak yang ingin menjadi bagian dari UE diharuskan untuk memenuhi sejumlah kriteria dasar yang telah ditetapkan. Salah satu diantaranya menyangkut aspek kemanusian. Sejak bergabungnya Polandia kedalam struktur UE, mereka dinilai memiliki prospek yang positif dalam menunjang keberlangsungan proses integrasi di kawasan Eropa. Dinamika politik yang berjalan kemudian merubah sejumlah situasi. Pemerintah Polandia menolak kuota pengungsi yang dicetuskan oleh UE. Ledakan krisis pengungsi di Eropa mencapai puncaknya pada tahun 2015. Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan kepada kebijakan yang diambil oleh Polandia tersebut. Keputusan Warsawa dianggap berbenturan dengan nilai-nilai fundamental yang dianggap menjadi bagian prinsip dasar dari UE. Dalam menunjang argumen penulisan, akan diangkat konsep amity dari Regional Security Complex Theory (RSCT) yang dicetuskan Barry Buzan dan gagasan terkait identitas nasional dari Anthony Smith. Temuan yang didapatkan adalah adanya signifikansi dari kawasan dan aspek internal yang mempengaruhi keputusan Polandia.

---

This thesis presents the Poland`s rejection towards the quota of refugees allocated by the European Union (EU). The aim of the study is to answer two research questions concerning Poland`s rejection towards the relocation of refugees and the related internal dynamics found within. Poland is a European country that proceeds to democracy politics climate with considerably high acceleration. The country officially joined and was accepted as an EU country member in 2004. Any party who wants to become part of EU is required to meet a number of basic criteria which have been set by the EU, one of which relates to humanity aspects. Since the inclusion of Poland in the EU, the country has been considered to have brought positive prospects in the integration within the European regions. The dynamics of politics, however, have changed some situations. The government of Poland rejects the quota of refugees set by EU whilst the booming of refugees reached its peak in 2015.

This research focuses on analyzing the policy of the government of Poland in rejecting the quota. The Warsaw decision was considered to collide with the fundamental values which are regarded basic principles of EU. The concept of amity of the Regional Security Complex Theory (RSCT) from Barry Buzan and the idea of national identity from Anthony Smith are adopted as the research arguments. The findings of the research reveal that there are significances within the region and internal aspects that govern the decisions of Poland."

"

Amerika Serikat mengesahkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) di tahun 2009, dan UU ini menjadi awal mula sengketa perdagangan Indonesia-Amerika Serikat. Pasalnya FSPTCA ini merupakan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap rokok kretek asal Indonesia. Indonesia meresponnya dengan upaya diplomasi bilateral maupun multilateral dengan mensengketakannnya ke dalam Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Amerika Serikat diputus bersalah oleh panel maupun Badan Banding karena FSPTCA sebagai tindakan yang melanggar prinsip non-diskriminasi WTO serta agar Amerika Serikat segera mematuhi rekomendasi panel maupun Badan Banding. Namun hingga batas tertentu, Amerika Serikat tak kunjung mematuhinya, hingga Indonesia meminta otorisasi DSB WTO untuk melakukan retaliasi. Namun retaliasi sesuai dengan otorisasi DSB WTO tidak terjadi, melainkan yang terjadi adalah retaliasi dalam bentuk penandatanganan Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) untuk mengakhiri sengketa perdagangan FSPTCA. Penelitian tesis ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pemerintah Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO tetapi memilih retaliasi dengan menandatangani MoU (mutually agreed solution). Dalam menjawab pertanyaan tersebut, tesis ini menggunakan model analisa dari two-level games theory. Penggunaan teori ini bertujuan untuk memahami interaksi antar aktor nasional (level II) dan internasional (level I) serta belum ada penelitian terdahulu dengan unit analisanya Indonesia dianalisis menggunakan two-level games theory. Temuan dalam penelitian ini mengidentifikasi bahwa FSPTCA bersifat politis, totally banned, melanggar prinsip national treatment. Temuan penting lainnya adalah bahwa Indonesia tidak melakukan retaliasi sesuai otorisasi DSB WTO terhadap Amerika Serikat, dikarenakan Amerika Serikat menawarkan MoU dengan poin sesuai kebutuhan Indonesia yang dianggap lebih signifikan bagi Indonesia.    

 

---

The United States ratified the Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act (FSPTCA) in 2009, and this act became the beginning of the Indonesia-United States trade dispute. The FSPTCA is an act of discrimination carried out by the United States against Indonesian clove cigarettes. Indonesia responded with bilateral and multilateral diplomacy efforts by disputing it into the Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). The United States has been found guilty by panel and Appellate Body because the FSPTCA is an act that violates the WTO principle of non-discrimination and so that the United States immediately obey to the panel and Appellate Body recommendations. But to a certain extent, the United States has never obeyed it, so Indonesia has requested DSB WTO authorization to carry out retaliation. However, retaliation in accordance with DSB WTO authorization did not occur, but what happened was retaliation in the form of signing the Moratorium of Understanding/MoU (mutually agreed solution) to end the FSPTCA trade dispute. This thesis research aims to explain the reason of the Indonesian government did not retaliate according to the DSB WTO authorization but chose retaliation in the form of signing the MoU (mutually agreed solution). In answering these questions, this thesis uses an analysis model from the two-level games theory. The use of this theory aims to understand the interactions between national (level II) and international (level I) actors and there have been no previous studies with Indonesia as a unit of analysis analyzed using two-level games theory. The findings in this study identified that FSPTCA was political, totally banned, violate the national treatment principle. Another important finding is that Indonesia did not retaliate according to the authorization of the DSB WTO against the United States, because the United States offered a MoU with points according to Indonesia`s needs which were considered more significant for Indonesia.

 

"

"Penelitian ini membahas dampak kebijakan Quantitative Easing QE AS terhadap dinamika perubahan harga Surat Utang Negara SUN di Indonesia periode 2003-2013. Peneliti menggunakan teknik autokorelasi perubahan harga SUN dalam periode sebelum, selama, dan antar tahap QE untuk melihat dampaknya terhadap pergerakan harga SUN. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan QE berdampak terhadap dinamika perubahan harga SUN. Dampak tersebut terjadi pada periode sebelum dan selama QE,sedangkan pada periode antar fase QE, harga SUN cenderung mendekati efisien.

---

The research provides the impact of USA Quantitative Easing QE on the price changes of Indonesia government bond SUN in 2003 2013. This study examine the autocorrelation of SUN rsquo s price changes before, during, and between the phases of USA QE to identify its impact. The research finds the evidence that USA QE have an impact to the SUN rsquo s price changes. This impact appears before and during USA QE, while between its phases, the SUN rsquo s price changes tend to be efficient."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teori deterensi sempurna dapat menghasilkan konflik sebagai penyelesaian permainan rasional (rational game) dengan mengambil studi kasus proses pengambilan keputusan Operasi Pembebasan Irak tahun 2003 antara aktor Amerika Serikat dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa. Dalam konteks waktu satu dekade sejak Irak terus diperingati DK PBB mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal dan terjadinya peristiwa Penyerangan 11 September, AS menyerukan aksi militer kolektif DK PBB untuk melakukan intervensi Irak. Namun DK PBB gagal mengadopsi sebuah resolusi yang mengartikulasikan gagasan tersebut, sehingga AS memutuskan untuk secara unilateral menjalankan Operasi Pembebasan Irak di tahun 2003 yang mana keberadaannya tidak memiliki legitimasi. Meskipun dalam proses pengambilan keputusannya tidak ditemukan pengaruh kredibilitas ancaman terhadap keberhasilan deterensi diantara kedua aktor, permainan menghasilkan kondisi perang yang merupakan skenario terburuk dari keadaan konflik dan dikatakan rasional. Hal ini disebabkan adanya faktor kunci yaitu preferensi aktor dalam melihat penyelesaian konflik Irak secara militeristik sebagai penyelesaian terbaik yang dapat dipilihnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui studi literatur.

---

This thesis analyzes how perfect deterrence theory is capable of resulting conflict as the outcome of a rational game by taking case study the decision-making process of Operation Iraqi Freedom in 2003 between actors United States of America and United Nations Security Council. In the context of the time when Iraq has been reprimanded by the UNSC for a decade of weapon of mass destruction (WMD) occupancy and the occurrence of September 11 Attacks, the U.S. calls for UNSC collective military action to intervene Iraq. Nonetheless, UNSC failed to adopt a resolution which articulates the intention, with the result that the U.S. decided to unilaterally undertake the Operation Iraqi Freedom in 2003 in which the occurrence is not legitimized. Although the game unable to find linkage between threat credibility and deterrence success between two actors, the game appeared to results conflict as the outcome and claimed to be rational. The claim is based on the key factor which is actor preference to conclude that Iraqi conflict resolution by military action is the best outcome both parties could have been chosen. This studies conducted using qualitative methods with case study approach acquired by the study of literature."