Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKThe Guardian media kenamaan Inggris juga mencatat sedikitnya 15 buruh migran asal Myanmar dan Kamboja diperdagangkan dengan harga sebesar Rp 4 juta. Praktek perbudakan yang dijalankan di Thailand berlangsung dalam rupa: 1 bekerja selama 20 jam; 2 pemukulan; 3 penyiksaan; dan 4 pembunuhan. Laporan eksklusif The Guardian ini mengakibatkan produk udang Thailand dilarang memasuki pasar internasional, khususnya di Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Hal ini terjadi seiring ditemukannya fakta bahwa Charoen Phokpand Foods menggunakan pakan hasil perbudakan dalam sistem produksinya. Sedikitnya 20 pekerja di kapal perikanan Thailand meninggal dunia akibat praktek perbudakan ini. dan juga dikatakan 182.552 ABK rentan mengalami perbudakan hal ini diuangkap dalam Preliminary Meeting mengeai The Experience Of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels : Finding And Policy Recommendations for ASEAN yang diselenggarakan oleh SEAFish for Justice di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 4-7 Oktober 2016.Peneliti mengambil contoh kasus eksploitasi yang dialami oleh ABK WNI yang bekerja di kapal ikan asing dan mendapat perlakuan eksploitasi yang melanggar HAM . Latar belakang terjadinya eksploitasi ini sudah dimulai sejak calon ABK diajak untuk bekerja dikapal, dimulai dari kontrak yang represif hingga perlakuan tidak manusiawi diatas kapal. Penelitian ini membahas bagaiamana ratifikasi ILO 188 2007 oleh Indonesia bisa membantu menghilangkan eksploitasi tersebut. Metode penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini sebagian besar memanfaatkan dokumen-dokumen internasional dan sumber-sumber tertulis yang memuat informasi sekunder.

---

ABSTRACTThe famous British media The guardian also noted at least 15 migrant workers from Myanmar and Cambodia traded at a price of 4 million Rupiah rsquo s. The practice of enslavement in Thailand takes place in the form of 1 working for 20 hours 2 beatings 3 torture and 4 murder. The Guardian 39 s exclusive report resulted in Thai shrimp products being banned from entering international markets, particularly in the United States, Britain and other European countries. This happens as the discovery of the fact that Charoen Phokpand Foods uses the slavery feed in its production system. At least 20 workers on Thai fishing vessels died due to this practice of slavery. and is also said to be 182,552 crew vulnerable to slavery. This is captured in the Preliminary Meeting on The Experience of Burmese, Cambodian and Indonesian Fish Workers on Fishing Vessels Finding And Policy Recommendations for ASEAN organized by SEAFish for Justice in Surabaya, East Java, on 4 7 October 2016.Researchers take the case of exploitation experienced by Indonesian Citizens who work on foreign fishing vessels and get exploitation treatment in violation of human rights. The background of this exploitation has begun since the candidates of crew are invited to work on board, starting from repressive contracts to inhumane treatment on board. This study discusses how the ratification of ILO 188 2007 by Indonesia can help eliminate such exploitation. The method of this thesis research is normative law research. This research mostly utilizes international documents and written sources containing secondary information"

"ABSTRAKTindak pidana perikanan (illegal fishing) merupakan permasalahan serius untuk Indonesia. Kerugian yang dialami Indonesia akibat illegal fishing mencapai Rp. 300 triliun pertahun. Pemulihan aset (asset recovery) merupakan sarana yang dapat digunakan untuk memulihkan kerugian ekonomi yang terjadi akibat illegal fishing. Permasalahan penelitian ini adalah: bagaimana penegakan hukum perkara illegal fishing dihubungkan dengan kebijakan pemerintah yang ingin mengoptimalkan ganti rugi dari tindak pidana perikanan dan apa upaya-upaya yang pemerintah dapat lakukan dalam melakukan pemulihan aset akibat illegal fishing bersama dengan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat Preskriptif, peneliti menganalisa penegakan hukum terhadap perkara illegal fishing (dengan studi kasus kapal MV. Hai Fa) dan kemudian memberikan masukan (rekomendasi) cara pemulihan aset (asset recovery) yang dapat dilakukan. Hasil penelitian menyarankan perlunya diambil langkah-langkah upaya pemulihan aset dengan menggunakan pendekatan multi-door, mengajukan tuntutan pidana kepada korporasi dan mengajukan gugatan perdata dalam penanganan dan penyelesaian perkara illegal fishing, serta memanfaatkan Pusat Pemulihan Aset pada Kejaksaan Repubik Indonesia dengan melakukan penguatan struktur pemulihan aset dan hukum substantif terkait penanganan dan penyelesaian tindak pidana dibidang perikanan.

---

ABSTRACTFisheries crime (illegal fishing) is a serious problem for Indonesia. Indonesia?s losses due to illegal fishing reached IDR 300 trillion per year. Asset recovery is a tool that can be used to recover economical damages caused by illegal fishing. The research problem is: how does the law enforcement of illegal fishing cases link to government policies to optimize the compensation of fisheries crime and what efforts can the government do in conducting asset recovery due to illegal fishing together with law enforcement officers. By using the method of normative and prescriptive legal research, researcher analyzed law enforcement against illegal fishing (with a case study of MV. Hai Fa vessel) and then provides feedback (recommendation) on ways of asset recovery that can be done. The results of the study suggest the need to take necessary steps of asset recovery by using multi-door approach, file criminal charges against the corporation and file a lawsuit in the handling and settlement of illegal fishing cases, as well as utilize Asset Recovery Centre on the Attorney General Office of the Republic Indonesia by strengthening the structure of asset recovery and the substantive law related to the handling and settlement of fisheries crime"

"ABSTRAKIndustri Perikanan telah lama menghubungkan keterkaitan kejahatan perikanan Fisheries Crime dengan penggunaan kapal ikan dalam prosesnya. Banyak kejahatan TOC dilautan terjadi dengan berbagai faktor pendorong bagi pelaku kejahatan untukmenggunakan kapal ikan dalam melaksanakan kejahatan. Tidak ada rantai industri perikanan yang berasal dari satu sumber saja, sektor perikanan berlangsung secara kompleks dan melibatkan banyak aktor lintas negara memudahkan para penjahat melaksanakan kejahatan serius di lautan. Dari transaksi sampai kepada pengolahan dan sampai kepada konsumen dapat menyembabkan delimitasi hukum dari negarayang berbeda-beda hal ini menimbulkan resiko terjadinya penyimpangan hukum dan kegiatan illegal dengan dalih penggunaan kapal ikan. Kegiatan kejahatan yang dilaksanakan melibatkan kejahatan serius seperti: Penyelundupan Narkoba, Penyelundupan Manusia, Perdagangan Manusia dan Kejahatan Perompakan. Hal ini tak sejalan dengan fungsi Kapal ikan yang seharusnya yaitu digunakan dalam penangkapan ikan dan kegiatan industri perikanan, namun pada prakteknya kapal ikan juga digunakan untuk melaksanakan berbagai kejahatan serius lintas batas di lautan.

---

ABSTRACTFor a long time, Fishing Industry has linked The criminal practice of TransnationalOrganized Crime TOC with the use of Fishing Vessel in the process. Many of thisTransnational Organized Crime drived by some factors that being used by SyndicateOrganized Group to carry out crimes in the sea. The complex chain of fishingindustry and involven of many actors in many countries can be the driving factors ofthe use of fishing vessel by transnational criminal group. From transaction toindustrial maked to consumen all are comes by delimitation of regulation of manycountries, which will wider the risk of crime acts and illegal activities. Crimes thatbeing execute by those criminals are all serious crimes such as Human Trafficking,People Smuggling, Piracy and Drug trafficking. The use of fishing vessel has beendiverted from the real purpose to caught marine resource or"

"

Permasalahan illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing) adalah masalah yang menjadi perhatian negara - negara di dunia, termasuk Indonesia, karena jumlah kasusnya yang semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dampak yang ditimbulkan tidak saja pada ketersediaan sumber daya ikan, namun juga berdampak pada masalah sosial dan ekonomi. Selain itu, IUU Fishing juga mengancam kelestarian sumber daya laut serta merupakan suatu tindak kejahatan yang di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya yang bersifat lintas negara, dari bentuk penipuan dokumen hingga perdagangan manusia sehingga dapat disebut sebagai bagian dari tindak pidana transnasional terorganisasi. Berdasarkan fakta tersebut, Presiden Joko Widodo membentuk Satgas 115 dengan Perpres No. 115/2015 sebagai satuan tugas dengan mandat untuk melakukan penegakan hukum terhadap kasus - kasus IUU Fishing, yang terjadi di wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Satgas 115 menjadi “one roof enforcement system” bagi penanganan dan pencegahan IUU Fishing termasuk penegakan hukum di laut di mana di dalamnya terdapat lembaga/instansi yang berwenang melakukan penegakan hukum dan pengawasan laut berdasarkan peraturan perundang - undangan pembentukannya. Kinerja Satgas 115 menunjukkan hasil signifikan dengan menurunnya jumlah pelanggaran IUU Fishing di ZEEI dan meningkatnya jumlah tangkapan yang ditunjukkan dengan jumlah kasus yang ditangani dan pendapatan nelayan. Keberhasilan tugas Satgas 115 dapat menjadi pertimbangan untuk meneruskan sistem pengawasan laut, termasuk di dalamnya penanganan dan pencegahan IUU Fishing, dengan penguatan kelembagaan melalui peraturan perundang - undangan. Penguatan kelembagaan tersebut perlu untuk memperhatikan sifat koordinatif, kewenangan, kedudukan, dan pemanfaatan potensi terintegrasi antarlembaga/instansi terkait sebagai suatu “single agency” yang melanjutkan kinerja Satgas 115.

 

 

---

Illegal, Unreported, and Unregulated fishing (IUU Fishing) has become a concern for countries worldwide. Indonesia is one of those countries because the number of IUU Fishing cases increases from year to year. The impact caused not only on the availability of fish stock but also affected social and economic problems. Besides, IUU Fishing also threatens the preservation of marine resources, sustainable fisheries, and is indicated as a cross country crime in which other offenses included. Those offenses are from frauds in the form of document to human trafficking so that it can be called a part of transnational organized crime. According to those facts, President Joko Widodo established Task Force 115 with Presidential Decree number 115 the year 2015 (Perpres 115/2015) as a task force with a mandate to enforce the law against IUU Fishing cases, which occurred in waters and the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). There are Institutions/agencies authorized to carry out law enforcement and sea surveillance based on the laws and regulations of its formation before the establishment of Task Force 115. Task Force 115 becomes a "one roof enforcement system" for those Institutions/agencies for handling and preventing IUU Fishing, including law enforcement at sea. Task Force Performance 115 showed significant results with a decrease in the number of violations of IUU Fishing in ZEEI and an increase of catches indicated by the number of cases handled and fishermen's income. The success of the Task Force 115 task can be a consideration for continuing the marine surveillance system, including the handling and prevention of IUU Fishing, by strengthening its institutions through legislation. The institutional strengthening needs to pay attention to the coordinative nature, authority, position, and utilization of integrated potential between related institutions/agencies as a "single agency" that continues the performance of Task Force 115.

"

"Perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan suatu norma yang diakui di dalam United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Akan tetapi UNCLOS juga menetapkan indikator-indikator pemberian akses tersebut. Diantaranya apabila negara pantai mengalami surplus atau dengan memperhatikan faktor-faktor yang relevan negara pantai. Berdasarkan kondisi sumber daya perikanan di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa Indonesia tidak dalam kondisi wajib memberikan akses perizinan tersebut. Hal tersebut mengingat kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya ikan yang tinggi dan beberapa wilayah pengelolaan perikanan Indonesia sudah dalam kondisi over exploited. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini akan menganalisis perizinan penangkapan ikan oleh kapal ikan asing di ZEEI dengan menggunakan konsep critical natural capital. Berdasarkan konsep tersebut menunjukkan bahwa sumber daya perikanan merupakan modal alam yang tidak dapat disubstitusikan. Sehingga pendekatan strong sustainability perlu dilakukan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan. Akan tetapi, mekanisme pemberian akses dan perizinan kapal ikan asing di wilayah ZEEI menunjukkan bahwa mengarah pada pendekatan weak sustainability. Sebagai konsekuensi dari kebijakan perizinan yang lemah, potensi untuk terjadi over-exploited semakin besar yang akan mengarah pada peristiwa yang dikemukakan Garret Hardin sebagai tragedy of the common.

---

Licensing for fishing by foreign fishing boats in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) in Law Number 11 of 2020 concerning Cipta Kerja is a norm recognized in UNCLOS. However, UNCLOS also sets indicators under what conditions such access can be granted. Among them is if the coastal state experiences a surplus or considers the coastal state's relevant factors. The condition of Indonesia's fishery resources in the EEZ region shows that Indonesia is not in a condition where it is obligatory to grant access to these permits. The reason is that the community's need for fish resources is high, and several Indonesian fisheries management areas are already in an over-exploited condition. This paper uses normative juridical research methods and will analyze fishing permits by foreign fishing vessels in EEZ using the concept of critical natural capital. Based on this concept, it shows that fishery resources are natural capital that cannot be substituted. So that a strong sustainability approach needs to be taken to ensure the sustainability of fishery resources. However, the mechanism for granting access and licensing for foreign fishing vessels in the EEZ region shows that it leads to a weak sustainability approach. Due to the weak licensing policy, the potential for over-exploited is getting bigger, leading to the events Garrett Hardin put forward as a tragedy of the commons."

"Pengelolaan perikanan terbuka open access yang ada di Indonesia, ditengarai menjadi sumber berbagai permaslaahan seperti penangkapan ikan yang merusak destructive fishing hingga penangkapan berlebih over fishing . Penulis akan membandingkan bagaimana pengelolaan perikanan terbuka di Indonesia dengan pengelolaan berbasis hak terutama yang menggunakan batasan terhadap tangkapan output control melalui system kuota. Bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak lain seperti hak pakai wilayah territorial use right fisheries/ TURFs juga akan dijabarkan sekilas. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan penulis akan menganalisa kemungkinan penerapan sistem kuota pada pengelolaan sumber daya perikanan di Indonesia beserta hambatan apa saja yang mungkin dihadapi.

---

Open access fisheries could be the cause of several problems in Indonesia rsquo s fisheries management such as destructive fishing to oever fishing. this research would comparing fisheries manangement in Indonesia with other practices especially rights based fishing mechanism using output control by setting a quota. Other rights based fishing regime, namely Territorial Use Right Fisheries TURFs would be explained briefly. By using comparative approach method writer would analyze the possibilities of implementing a quota based system in Indonesia, including the aspects that could inhibit the process."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang tindakan penegak hukum di laut yang dilakukanpemerintah Indonesia, terutama penyidik dari instansi Kementerian Kelautan danPerikanan serta TNI Angkatan Laut guna memberantas tindak pidana perikanandengan cara mengambil tindakan khusus berupa pembakaran dan/ataupenenggelaman kapal ikan asing (KIA) pelaku tindak pidana perikanan di ZonaEkonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Oleh karena itu penelitian ini akanmenjelaskan tentang dasar hukum, praktek negara-negara dan prosedurpenenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan baik berdasarkan hukuminternasional maupun hukum nasional. Pembahasan penelitian dianalisismenggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dandijabarkan secara preskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adabeberapa negara, misalnya Argentina, Australia, Filipina dan Malaysia yangmempunyai kebijakan yang sama dengan Indonesia untuk memusnahkan KIApelaku tindak pidana perikanan, walaupun dengan teknis pelaksanaan yangberbeda. Tindakan yang diambil oleh Indonesia dan negara-negara tersebut telahmemiliki dasar yang kuat berupa peraturan perundang-undangan nasional yangmengacu pada UNCLOS 1982. Rekomendasi penelitian ini adalah apabilamelakukan penenggelaman KIA pada tahap pemeriksaan di laut sebagaipelaksanaan Pasal 69 (4) UU No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap UUNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, agar tindakan khusus tersebut hanyadilaksanakan di Perairan Indonesia (Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, danLaut Teritorial karena masih banyak batas ZEEI yang belum disepakati dengannegara-negara lain yang berbatasan wilayah lautnya dengan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the actions of law enforcements at sea conducted by theIndonesian government, especially the Ministry of Maritime Affairs and Fisheriesand the Indonesian Navy to combat Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU)Fishing by taking special measures to burn and/or sink foreign fishing vesselscommitted IUU fishing in the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ).Therefore, this research will explain the legal basis, state practices and proceduresfor sinking foreign fishing vessels both based on international law and nationallaw. This thesis will analyze the judicial process with a qualitative approach anddescriptive elaboration. The study shows that there are several countries, such asArgentina, Australia, the Philippines and Malaysia that have the same policieswith Indonesia in which they destroy foreign fishing vessels, even though thetechnical implementations are different. The actions taken by Indonesia and thesecountries have legal standing of national legislation referring to UNCLOS 1982.Therefore, it is recommended to sink foreign fishing vessels at sea as theimplementation of Article 69 (4) Fisheries Act 2009 Numbor 45, the specialmeasures will only be carried out in Indonesian waters (internal waters,archipelagic waters and territorial seas because there are still many IndonesianEEZ boundaries that have not been agreed with other countries."

"Penangkapan ikan ilegal (Illegal fishing) merupakan praktik yang telah menjadi masalah bersama negara-negara di dunia. Salah satu zona maritim yang paling banyak terjadi Illegal fishing adalah zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang terdapat yurisdiksi eksklusif suatu negara untuk kegiatan eksploitasi, eksplorasi, serta konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati lautnya, termasuk juga sumber daya perikanannya. Banyaknya praktik Illegal fishing di ZEE tidak terlepas dari lemahnya penegakan hukum terhadap praktik tersebut, sehingga dibutuhkan pengaturan yang tegas mengenai penegakan hukum terhadap praktik tersebut dalam hukum internasional dan juga hukum nasional.Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji bagaimana pengaturan hukum internasional serta pengaturan hukum nasional negara-negara mengenai penegakan hukum terhadap praktik Illegal fishing di ZEE. Dengan metode penelitian yuridis-normatif dalam bentuk deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh Illegal fishing, serta penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap negara, dalam rangka memberantas praktik tersebut di ZEE negara bersangkutan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat batasan-batasan tertentu terhadap penegakan hukum yang dapat dilakukan negara berdasarkan hukum internasional.

---

Illegal fishing has become a common issue for all countries in the world. One of the maritime zones which many illegal fishing occur is exclusive economic zone (EEZ), where there are some exclusive jurisdiction for the purpose of exploiting, exploring, conserving, and managing the living resources, including fisheries. The number of illegal fishing practices in EEZ can not be saparated from the weakness of the law enforcement. Therefore, it needs a strict regulation regarding the law enforcement towards such practices, both in the international law and the national legislation.

The purposes of this research are to examine how the international and national law of states arranging the law enforcement towards illegal fishing practices in EEZ. Using juridical-normative method and descriptive form, this research is addresed for serving a comprehensive description concerning the impacts and damage caused by illegal fishing, and actions may be taken by states, as a law enforcement, for the purpose of eradicating such practices in EEZ. The result of this research shows that there are certain limitations on the implementation of the law enforcement can be conducted by states based on the international law."