Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank adalah memberikan kredit. Kredit dalam dunia perbankan memiliki peranan yang penting dalam pembiayaan perekonomian nasional dan merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun pemberian kredit oleh bank mengandung risiko, risiko itu adalah terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari di mana debitur gagal dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Faktor ancaman risiko kredit bermasalah ini berhubungan erat dengan persoalan informasi kredit. Jika bank sebagai kreditur tidak mempunyai informasi yang cukup tentang calon debiturnya, maka bank akan menghadapi risiko kredit yang tinggi. Untuk mengatasi masalah kurangnya informasi kredit, Otoritas Jasa Keuangan memberi izin berdirinya Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP sebagai lembaga independen di luar OJK untuk mengelola dan menyediakan informasi kredit yang dibutuhkan dunia perbankan. Berdasarkan hal tersebut, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan di Indonesia dan bagaimana peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan kesimpulan bahwa pengaturan terkait Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan saat ini terdapat dalam beberapa Peraturan Bank Indonesia PBI dan Surat Edaran Bank Indonesia SEBI serta peran Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan dalam mencegah terjadinya kredit bermasalah sektor perbankan di Indonesia adalah dengan menyediakan informasi kredit yang mempunyai nilai tambah.

---

ABSTRACTProviding the credit is one of the business activities that can be done by the bank. On banking sector, credit have an important role to financing the national economy as well as the booster for economic growth. However, the credit that issued by the bank contain a risk. The risk is that in the future the debtor maybe fail to meet its obligations to the bank or so called Non Performing Loan NPL . The Non Performing Loan is closely related to the issue of credit informaiton. If the bank as the lender does not have enough credit information about the prospective debtor, then the bank will face higher credit risk. To overcome the lack of credit information problem, Indonesia Financial Services Authority OJK have given the permission of Private Credit Bureau Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan establishment in Indonesia. The Private Credit Bureau LPIP as an independent institution outside OJK, is expected to be able to provide credit information that needed by the banking sector. Based on those matters, this undergraduate thesis discusess about the regulation of the Private Credit Bureau LPIP and how the Private Credit Bureau LPIP role to prevent the Non Performing Loan of banking sector in Indonesia. The type of research used is juridical normative, with the conclusion that the regulation regarding Private Credit Bureau LPIP is regulated by several Bank Indonesia Regulation PBI , also by Circular Letter of Bank Indonesia SEBI and the role of Private Credit Bureau LPIP to preventing the occurrence of Non Performing Loan is by providing the credit information which has added value."

"Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, telah menciptakan kebijakan baru dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa. Salah satunya adalah kebijakan di bidang Bagi Hasil Pemerintah Daerah ke Pemerintah Desa. Pemerintah Kabupaten Bogor telah merespon kebijakan tersebut dengan ditetapkannya perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 tentang Bagian Desa dari pendapatan penerimaan Daerah. Kemudian diikuti dengan iahirnya Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan peraturan daerah kabupaten bogor Nomor 6 Tahun 2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sejalan dengan peraturan diatasnya (yang lebih tinggi), serta untuk mengetahui apakah perda kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah berjalan seperti apa yang diinginkan, antara lain : (i) Jumlah yang diterima (yang dituangkan dalam APBDes) desa sama dengan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (Data dari Dipenda); (ii) Proses pencairan dana bagi hasil desa tepat waktu; (iii) Penerimaan bagian desa dari penerimaan daerah dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja desa ; (iv) Penggunaan penerimaan bagian desa dipertanggung jawabkan oleh Kepala Desa kepada rakyat melaiui Badan Perwakilan Desa (BPD). Untuk mencapai tujuan tersebut, telah disusun dan dilakukan metodologi penelitian yaitu : (1) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Pusat; (ii) mewawancarai responden di tingkat Pemerintah Daerah; dan (iii) mewawancarai sejumlah Kepala Desa yang menjadi sampel. Sampe! diperoleh dengan menggunakan teknik Stratified Random Sampling. Melalui wawancara dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat dibuktikan bahwa Perda Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2002 telah sesuai (tidak bertentangan) dengan peraturan perundang-undangan yang lebih atas. Sedangkan melaiui wawancara dengan para Kepala Desa, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa pelaksanaan kebijakan bagi hasil antara pemerintah Kabupaten ke Desa telah terjadi penyimpangan (tidak sesuai aturan) yang terjadi di lapangan, sebagai berikut : pertama, Adanya perbedaan data besaran dana bagi hasil yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dengan Data APBDes di Desa; Kedua, Masih adanya desa yang tidak menuangkan dana bagi hasil ke dalam APBDes. Bahkan APBDesnya sendiri tidak dibuat. Hal ini melanggar ketentuan Keputusan Bupati Nomor 9 Tahun 2003; Ketiga, Dalam Belanja Pembangunan, desa umumnya mempergunakan dana bagi hasil untuk hal-hal yang tidak produktif. Ini akan berdampak kepada pembangunan di desa akan lambat dan tidak sesuai dengan yang diinginkan pemerintah daerah; Keempat Kurangnya Pengawasan, pembinaan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemerintah desa; Sehingga diperlukan diperlukan perbaikan terhadap kebijakan bagi hasil, agar realisasi kebijakan tersebut sejalan dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut : (i) Memfungsikan peran camat sebagai perangkat daerah otonom dalam memfasilitasi dan mengawasi jalannya pengelolaan dana bagi hasil desa; (ii) Memberikan sanksi yang cukup berat apabila terjadi penyimpangan baik itu terhadap desa atau terhadap oknum yang masih meminta kepada pihak desa; dan (iii) Perlunya Pertanggungjawaban Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal pengelolaan dana bagi hasil juga harus dipertanggungjawabkan melalui pelaporan yang dilaksanakan melalui jalur struktural dari Tim Pelaksana tingkat desa ke Tim Pendamping tingkat Kecamatan. Selanjutnya Tim Pendamping tingkat Kecamatan membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya secara bertahap melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi tingkat Kabupaten."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."