Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang konsep konflik bersenjata non-internasional dalam beberapa konvensi internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Common Article 3 Konvensi Jenewa tahun 1949. Kedua, mengenai konsep konflik bersenjata non-internasional dalam Protokol Tambahan II tahun 1977 dan Rome Statute of International Criminal Court tahun 1998. Ketiga, mengenai kategorisasi konflik bersenjata yang terjadi di Ituri, Kongo, terkait adanya keterlibatan dari negara-negara tetangga Kongo dalam konflik tersebut. Dalam mempelajari konsep konflik bersenjata non-internasional tidak cukup hanya dengan melihat pengaturannya dalam konvensi, namun juga harus melihat penerapan konsep tersebut dalam kasus yang ada.

---

The focus of this study is the concept of non-international armed conflict in several international conventions. The problems of international law that will be discussed are; First, the concept of non-international armed conflict in Common Article 3 of Geneva Convention 1949; Second, the concept of non-international armed conflict in Additional Protocol II of Geneva Convention 1977 and Rome Statute of International Criminal Court 1998; and Third, categorization of armed conflict in Ituri, Congo, related to the involvement of neighboring countries in that conflict. In studying the concept of non-international armed conflict is not enough just to look at the regulation in the convention, but also have to look at the application of these concepts in the cases."

"War and armed conflicts have been the major problems in international law especially for their defected impacts such as physical, psychological, and material loss for the victims. Wars and armed conflicts are subject to international humanitarian law so that people are protected from the soldiers violence where they kill each other in defending their national interests. Humanitarian law also has a purpose to protect wounded soldiers and prisoners of war from inhuman treatments. However, these wars and armed conflicts should be prevented because they have more disadvantages than advantages to human beings."

"Kebutuhan akan kriteria konflik bersenjata non-internasional di bawah hukum humaniter internasional menjadi semakin penting dalam lingkup konflik bersenjata karena meningkatnya prevelansi konflik bersenjata non-internasional. Berbeda dengan konflik bersenjata internasional, yang memiliki kewajiban perlindungan humaniter yang lebih komprehensif di bawah hukum humaniter internasional, konflik bersenjata non-internasional memiliki perlindungan humaniter yang jauh lebih sedikit, yang ditemukan di Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan II. Melihat meningkatnya jumlah konflik bersenjata non-internasional, penentuan sifat sebuah konflik bersenjata menjadi sangat penting untuk menerapkan perlindungan kemanusiaan yang sesuai. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas kriteria yang digunakan untuk menentukan keberadaan konflik bersenjata non-internasional berdasarkan Pasal 3 Konvensi Genewa Tahun 1949, Protokol Tambahan II, dan yurisprudensi pengadilan-pengadilan pidana internasional, termasuk ICTY, ICTR, SCSL, dan ICC. Dengan mengevaluasi instrument-instrumen tersebut dan penerapannya dalam yurisprudensi, skripsi ini bertujuan untuk memperjelas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan konflik bersenjata non-internasional guna menentukan perlindungan kemanusiaan yang berlaku.

---

The need for a clearly defined threshold of non-international armed conflict under international humanitarian law has become has become increasingly important in the landscape of armed conflicts due to the increasing prevalence of non-international armed conflicts. Unlike international armed conflicts that enjoys a more comprehensive humanitarian obligations under international humanitarian law, non-international armed conflict enjoys far less humanitarian protections that are mainly found in Common Article 3 of the Geneva Conventions of 1949 and its Additional Protocol II. Given the increasing numbers of non-international armed conflicts, determining the nature of an armed conflict is essential to apply the appropriate humanitarian protections. Therefore, this thesis shall assess the threshold used for determining the existence of a non-international armed conflict under Common Article 3, Additional Protocol II, and the case laws of international criminal tribunals, including the ICTY, ICTR, SCSL, and the ICC. By assessing such instruments and their application in case laws, this thesis aims to clarify the threshold used to identify the existence of a non-international armed conflict in order to determine the applicable humanitarian protections. "

"Wartawan yang berada di wilayah konflik bersenjata internasional memegang peranan penting, yaitu untuk menyampaikan informasi kepada dunia mengenai peristiwa yang terjadi dalam konflik langsung dari tempat kejadian. Namun dalam melaksanakan pekerjaan mereka tersebut, wartawan dan pekerja media yang melakukan liputan di wilayah konflik bersenjata internasional seringkali menghadapi berbagai resiko berbahaya. Mereka dapat menjadi korban dalam serangan militer ataupun tindakan kekerasan lainnya. Skripsi ini akan membahas mengenai perlindungan yang diberikan terhadap wartawan dalam konflik bersenjata internasional berdasarkan hukum humaniter internasional serta penerapannya. Wartawan yang berada dalam wilayah konflik bersenjata internasional memperoleh perlindungan sebagai warga sipil. Hukum humaniter internasional memberikan perlindungan bagi wartawan dalam konflik bersenjata internasional ke dalam dua konsepsi. Pertama, perlindungan terhadap wartawan perang (war correspondents) dalam Pasal 4A ayat (4) Geneva Convention III 1949, relative to the Treatment of Prisoners of War, yang kedua, perlindungan terhadap wartawan yang melaksanakan misi-misi profesional yang berbahaya dalam Pasal 79 Additional Protocol I 1977. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana sumber data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif.

---

Journalists covering an international armed conflict play an important role, as they are the one who can be on the spot to look for information and communicate it to the public.Journalists covering armed conflicts have always had to face dangerous situations, they are exposed to the phyisical danger of war, they can be the victims of the direct effects of hostilities and arbitrary acts. The aim of this thesis to elucidate the legal protection granted to journalists in international armed conflict according to international humanitarian law. International humanitarian law gives protection to journalists in two different ways. First, the Third Geneva Conventions relative to the Treatment of Prisoners of Wars covers war correspondents. Secondly, th 1977 Additional Protocol I to the Geneva Conventions delas specifically with journalists engaged in dangerous professionaal missions in areas of armed conflict. Both treaties apply to international armed conflicts. A journalist covering an international armed conflict is considered a civilian, therefore an attack toward journalist in armed conflict is a grave breach."

"This study focuses on the prohibition of sexual violence in armed conflict based on the provision of various international treaties and the sanctions that imposed on perpetrators of sexual violence according to the Rome Statute of International Criminal Court. The analysis on the provision of the Rome Statute of International Criminal Statute and its application in some cases of sexual violence in the Democratic Republic of the Congo. This study is based on the results of literature study with normative juridical method. Based on the result of this study, the provisions of the prohibition of sexual violence has not been properly applied in some cases that occur in armed conflict in the Democratic Republic of the Congo. Therefore, in addition to the provision of regulation, it is also necessary to establish the system of evidence that could facilitate the implementation of the sanctions to the perpetrators of sexual violence in armed conflicts.

---

Skripsi ini membahas mengenai larangan dilakukannya kekerasan seksual dalam konflik bersenjata berdasarkan perumusan dalam berbagai perjanjian internasional dan sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual berdasarkan statuta peradilan internasional. Analisa mengenai perumusan kekerasan seksual didasari pada ketentuan dalam Rome Statute of International Criminal Court dan penerapannya dalam kasus kekerasan seksual yang terjadi di Democratic Republic of the Congo. Penelitian ini disusun berdasarkan studi kepustakaan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perumusan mengenai larangan kekerasan seksual belum dapat diterapkan secara baik dalam beberapa kasus yang terjadi pada konflik bersenjata di Democratic Republic of the Congo. Oleh karena itu, selain rumusan pengaturan, diperlukan pula sistem pembuktian yang dapat mempermudah dilakukannya penerapan saksi bagi pelaku kekerasan seksual dalam konflik bersenjata."

"Berdasarkan Hukum lnternasional banyakistilah yang dipakai untuk menyebutkankekacauan keamanan yang terjadi di dalamnegeri yang disimpulkan dafam istilah KonflikBersenjata Non Internasional (Non Inter-national Armed Conflict. Tapi pemerintahberdasarkan pertimbangan national interestmemakai istilah Gerakan Pengacau Keamanan(GPK), dan atau orang-orang sipil yangbersenjata. Pemerintah harus berhati-hati danmenghadapi GPK, knrena bisa sajaapabiia telah memenuhi persyaratab tertentukaum GPK ini dapat menjadi Pihak-pihakYang Bersenjata yang ketentuannya diaturdalam Hukum Internasional."