Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang akan berlaku pada tanggal 14 Januari 2005, selain melalui Pengadilan Hubungan Industrial, perselisihan hubungan industrial khususnya perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan dapat diselesaikan melalui Arbitrase Hubungan Industrial . Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase pada umumnya, telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berlaku di bidang sengketa perdagangan. Oleh karena itu Arbitrase Hubungan Industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan Industri merupakan pengaturan khusus bagi penyelesaian sengketa di bidang hubungan industrial. Dalam penyelesaian melalui arbitrase pada sengketa perdagangan maupun arbitrase hubungan industrial, keduanya mensyaratkan adanya kesepakatan atau perjanjian tertulis untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan melalui arbitrase. Hal ini sangat penting karena perjanjian arbitrase merupakan sumber falsafah, sumber hukum dan sumber urisdiksi bagi semua pihak yang terkait di dalam suatu sengketa yang diselesaikan melalui arbitrase. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menguraikan sekaligus menganalisa dari aspek hukum tentang perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun - 1999 dan perjanjian arbirase pada Arbitrase Hubungan Industrial berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Untuk menjabarkan permasalahan dilakukan penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penelitian normatif dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Pengolahan, analisa dan konstruksi data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, guna menghasilkan data deskriptif analitis. Kesimpulan dari penjabaran masalah adalah bahwa ketentuan mengenai perjanjian arbitrase pada Arbitrase Hubungan Industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan perjanjian arbitrase menurut Undang-Undang Nomor 30, Tahun 1999. Perbedaan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah untuk mengatur secara khusus Arbitrase Hubungan Industrial."

"Pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrasemerupakan salah satu upaya hukum yang dapat dilakukan olehpihak yang keberatan terhadap suatu putusan arbitrase.Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrasedan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebutdengan “UU Arbitrase”) mengatur bahwa terhadap putusanarbitrase, para pihak dapat mengajukan permohonanpembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrasetersebut diduga mengandung unsur-unsur surat atau dokumendinyatakan palsu atau setelah putusan diambil ditemukandokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan olehpihak lawan atau putusan diambil dari hasil tipu muslihatyang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaansengketa. Namun, penjelasan dari Pasal 70 tersebutmewajibkan pihak yang mengajukan permohonan pembatalanuntuk membuktikan alasan pembatalan dengan putusanpengadilan. Jadi sifatnya bukan dugaan seperti yangditentukan dalam Pasal 70 itu sendiri. Jangka waktupengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase punterbatas hanya 30 hari sejak putusan didaftarkan diPengadilan Negeri. Dalam waktu 30 hari sejak putusanarbitrase didaftarkan, bagi pihak yang ingin mengajukanpembatalan putusan arbitrase harus menyertakan putusanpengadilan yang membuktikan alasan yang digunakan dalammengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Selainitu, terdapat pro dan kontra dalam menafsirkan Pasal 70tersebut. Ada beberapa ahli hukum yang berpendapat bahwaalasan-alasan yang dikemukakan dalam Pasal 70 bersifatlimitatif namun ada pula yang berpendapat sebaliknya.Alasan pembatalan putusan arbitrase di negara lain sepertiMalaysia, Inggris dan Jerman ternyata lebih bervariasi.Tidak hanya alasan yang bersifat pidana seperti yangtercantum dalam Pasal 70, namun terdapat alasan keperdataanjuga seperti ketidakcakapan para pihak di depan hukum.Bahkan ketertiban umum dapat digunakan sebagai alasanpengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase"

"ABSTRAKPenyelesaian sengketa para pihak yang terikat dalamsuatu perjanjian, dapat diselesaikan melalui Peradilanumum, maupun melalui Arbitrase sebagai salah satu bentukalternatif penyelesaian sengketa yang, diatur di dalamUndang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase danAlternatif Penyelesaian Sengketa. Penyelesaian sengketamelalui Arbitrase diketahui cepat, biaya murah, proseduryang sederhana dan terjaminnya kerahasiaan para pihak.Kenyataan yang terjadi tidaklah selalu demikian. Haltersebut dapat dilihat dalam kasus yang penulis uraikanpada tesis ini, di mana dalam Penulisan tesis ini penulismenggunakan dua metode penelitian yaitu metode penelitiankepustakaan yang digunakan untuk mencari data sekunder danmetode penelitian lapangan untuk mencari data primer.Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase tidak memberikankepuasaan bagi para pihak, karena dalam kasus tersebutdapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasesangatlah mahal dan panjangnya waktu yang dilalui, salahsatunya yaitu dengan adanya pengajuan pembatalan putusanarbitrase yang didasarkan pada Pasal 70 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal tersebut membuka peluang kepada salah parapihak untuk menempuh upaya hukum lain, berupa: pengajuanpermohonan pembatalan putusan arbitrase, pengajuan bandingatas putusan permohonan pembatalan putusan arbitrase,pengajuan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah AgungRepublik Indonesia. Keadaan demikian menghasilkan suatukesimpulan bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrasetidak efektif seperti yang dicita-citakan, karena: biayayang mahal, adanya pembatalan putusan arbitrase, timbulnyaupaya hukum lain, eksekusi putusan arbitrase melaluipengadilan negeri, hukum acara yang tidak jelas,dijadikannya para arbiter sebagai pihak dalam upaya hukumlain, serta tidak tercapainya win-win solution yangdiharapkan oleh para pihak."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004. Seorang Notaris dituntut untuk bersikap profesional dalam menjalankan jabatannya dengan mengindahkan laranganlarangan yang terdapat dalam ketentuan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris tersebut. Dalam dunia bisnis dan perekonomian tidak dapat dipungkiri kemungkinan akan timbulnya sengketa dan perselisihan antara para pihak. Maka dikenal suatu cara lain yang memberikan kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa untuk membawa dan menyelesaikan perkara yang timbul di luar jalur kekuasaan pengadilan apabila mereka menghendakinya, yaitu melalui arbitrase. Untuk penyelesaian perkara yang diajukan kepada Arbitrase diselesaikan oleh Arbiter. Dalam Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter juga tidak dapat lepas dari ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam Peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris dan peraturan mengenai Arbitrase tidak terdapat larangan untuk Notaris merangkap jabatan sebagai Arbiter. Menurut penulis seorang Notaris yang akan merangkap jabatan sebagai Arbiter tidak dilarang, karena pada dasarnya kedua jabatan tersebut memiliki beberapa persamaan antara lain sama- sama berfungsi untuk menghindari terjadinya sengketa yang lebih jauh antara para pihak, hanya saja Notaris yang bersangkutan perlu dengan bijaksana mengatur mekanisme kerjanya dan waktu yang akan digunakan akibat rangkap jabatannya tersebut. Notaris juga perlu memperhatikan kaidah hukum mana yang mengikatnya ketika menjalankan salah satu dari rangkap jabatannya tersebut. Sehingga dapat dicapai suatu keseimbangan dalam menjalankan rangkap jabatannya tersebut. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tertier. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif.

---

Notary are public officials who are authorized to make an authentic deed and other authorities referred to in the Notary Act No. 30 of 2004. A Notary had to act professional in doing their position, they also had to take attentions to the restrictions where set on the Notary Act. In terms of business and the economy will not be denied the possibility of the emergence of disputes and disputes between the parties. Then known another way that gives the possibility for the parties to the dispute to bring and resolve a case arising out of judicial power lines if they so desire, through arbitration. For the proposed settlement to be completed by the Arbitrators. Also for Notary that had a dual position as an Arbitrator can not be separated from the provisions of Act Number. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The Regulations governing the Notary and regulations regarding the arbitration there is no prohibition on dual position as a Notary Public and as Arbitrator.

According to the author, a Notary who also become an Arbitrator is not prohibited, because basically these two positions have in common, among others equally serve to avoid further disputes between the parties, but the relevant notary needs to prudently manage its mechanism of action and time that will be used due to the dual position. Notary should also pay attention to legal rules which bind when running one of these dual positions. So that it can achieve a balance when running that dual position. Writing method used is a normative legal research methods and data used are primary data, secondary, and tertiary. In processing the data used qualitative methods."

"Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tidak terlepas dari sengketa yang dimungkinkan untuk diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kompetensi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) didasarkan pada klausul dalam perjanjian para pihak dalam menyelesaiakan sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam perdagangan, keuangan, industri, jasa. Dalam hal terjadi sengketa yang belum memiliki cabang/perwakilan maka para pihak yang bersengketa diberikan hak untuk memilih cabang/perwakilan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan kesepakatan bersama. Pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang Penegasan Tidak Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syari'ah.

---

The development of Islamic Banking in Indonesia can't be separated from possibility dispute that can be resolved by Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) as there is in Law No. 21 Year 2008 Concerning to the Islamic Banking. This study analyzed by descriptive analysis using a juridical normative approach. The competence of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) is based on the clause of an agreement by the party to resolve the civil issues thatarising from trading activities, finance, industry and services. For the dispute settlement that don't have any branch/representation in their place, the party have a right to choose the branch/representation of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). The implementation decision of Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) according with legal requirement Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2010 Concerning of Inoperative Affirmation of Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Year 2008 Concerning the Execution of Decision of Badan Arbitrase Syari'ah."