Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."

"Tesis ini membahas mengenai kajian perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan serta menganalisis implementasi perlindungan hukum hak-hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Pokok permasalahan tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan ditinjau dari UU Ketenagakerjaan dan UU Kepailitan dan implementasi perlindungan hukum terhadap hak?hak Pekerja dalam kepailitan (studi kasus: PT Omega Primawood (Dalam Pailit). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu stakeholder/pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi kepailitan atas perusahaan tempat mereka bekerja, nasib Pekerja sering kali terabaikan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak Pekerja dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para Pekerja selaku stakeholder perseroan, harus memenuhi berbagai ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedudukan Pekerja dalam hal kepailitan adalah sebagai Kreditur Preferen, dimana hak-haknya didahulukan. Perlindungan hak Pekerja dalam kepailitan terdapat dalam Pasal 95 ayat 4 UU Ketenagakerjaan jo. Pasal 39 ayat (2) UU Kepailitan. Namun demikian, kedudukan Pekerja sebagai Kreditur Preferen dalam hal kepailitan tidak dapat diartikan sebagai hak yang lebih tinggi dari hak Kreditor Separatis. Sebab, pasal 1134 ayat (2) KUH Perdata juga telah secara tegas juga mengatur sebagai berikut; Gadai dan Hipotik adalah lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam halhal dimana ditentukan oleh undang-undang sebaliknya. Artinya bahwa hak istimewa dari Pekerja adalah untuk mendapatkan pembayaran dari harta-harta Debitor Pailit yang belum dijaminkan. Diharapkan di masa yang akan datang, para pembuat undang-undang menerapkan kewajiban agar pemberi kerja (dalam hal ini adalah Perusahaan) untuk menyediakan suatu asuransi yang dapat melindungi hak-hak Pekerja dalam hal terjadinya kepailitan Perusahaan. Hal ini diperlukan mengingat adanya kemungkinan seluruh aset Perusahaan dijaminkan kepada Kreditur Separatis, dimana dalam hal demikian maka tidak ada lagi aset yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembayaran hak-hak Pekerja.

---

This thesis describes the study of legal protection of employee's rights in bankruptcy as stipulated under the Labor Law and Bankruptcy Law as well as to analyze the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (In Bankruptcy)). Main issues of this thesis are the legal protection of employee's rights in bankruptcy based on Labor Law and Bankruptcy Law and the implementation of the legal protection of employee's rights in bankruptcy (case study: PT Omega Primawood (in Bankruptcy)). The thesis used juridical norms approach as research method and also qualitative data analysis as the analysis method. Employees are part of a company as well as also one of the stakeholders in a company. However, in the event of bankruptcy of its company, the status of employees is often overlooked. Legal protection employees? rights in the company's bankruptcy is to protect the rights and interests of the employees as stakeholders of the company, which shall meet various provisions under the prevailing regulations. The position of workers in the event of bankruptcy is a Preferred Creditor, who has the right to receive preferential treatment among other creditors. Protection of employees? rights in bankruptcy are regulated under Article 95 paragraph (4) Labor Law jo. Article 39 paragraph (2) Bankruptcy Law. However, the position of employees as Preferred Creditor in the event of bankruptcy cannot be interpreted as a higher rank than the right of Secured Creditor. Since Article 1134 paragraph (2) of the Indonesian Civil Code has strongly stated as follows; lien and mortgages are higher than the privilege, with the exception of the circumstances in which the law expressly stipulates otherwise. This means that the privileges of the employees is to obtain payment from the assets of Bankrupt Debtor which have not been secured. It is expected that in the future, the legislators to implement the obligations of the employer (in this case is the Company) to provide an insurance to protect the rights of employees in the event of bankruptcy of the Company. It is necessary since there will always a possibility that the entire assets of the Company were pledged to Secured Creditor, in such case there will be no asset which can be used to carry out the payment of employees? rights."

"The role of faction as people's representatives was analyzed by the writer due to the reason that it played important role in influencing their members decisions in parliament...."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."