Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ICC adalah sebuah pengadilan independen permanen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC didirikan pada tanggal 1 Juli 2002 dan bermarkas di kota Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan terakhir di mana ICC tidak akan bertindak jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses nasional tersebut tidak adil, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana. Jadi, salah satu tujuan didirikannya ICC adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu, ICC hanya mencoba mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang paling parah. Dalam setiap kegiatan, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi internasional di Roma pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998). Banyak kalangan menilai bahwa proses keikutsertaan (ratifikasi) Indonesia ke Statuta Roma (yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional) berjalan sangat lambat. Meskipun saat ini terdapat 119 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, proses ratifikasi oleh Indonesia masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Pemerintah. Untuk itu, Penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong proses ratifikasi tersebut. Sejalan dengan maksud tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan secara ringkas manfaat dan urgensi ratifikasi Statuta Roma. Selanjutnya, tulisan ini juga akan secara khusus menganalisa beberapa mispersepsi (kesalahpahaman) yang selama ini menurut Penulis telah menghambat dan menjadi kendala proses ratifikasi di Indonesia. Kemudian di bagian akhir, selain memberikan beberapa kesimpulan, tulisan ini juga akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah guna mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma."

"Sistem keuangan internasional telah mengalami perkembangan sejak dua dekade terakhir akibat adanya deregulasi pada pasar keuangan internasional dan semakin tidak ketatnya capital control dari masing-masing negara menyebabkan investasi internasional ikut berkembang. Investasi internasional masing-masing negara ASEAN berkembang seiring perkembangan investasi internasional Amerika Serikat dan Jepang. Penelitian ini mencoba mengkaji lebih jauh determinan-determinan yang mempengaruhi aliran investasi portfolio internasional dan bagaimana investor masing-masing negara anggota ASEAN, Amerika Serikat dan Jepang melakukan pilihan dalam international portfolio holding dengan menggunakan Gravity Model. Pada penelitian ini, aliran investasi portfolio internasional yang akan diteliti dibatasi pada aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari negara-negara ASEAN (yaitu Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand), Amerika Serikat dan Jepang. Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari institusiinstitusi yang terkait dengan penelitian. Periode data tersebut yaitu dari 1992 sampai dengan 2005. Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Gravity Model tidak dapat menjelaskan dengan baik aliran investasi portfolio internasional Indonesia dari Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand, Amerika Serikat dan Jepang. Fenomena Home bias ternyata terjadi pada para investor di Amerika Serikat, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina."

"Bentuk perjanjian waralaba internasional antara pihak asing dengan pihak Indonesia berdasarkan peraturan tentang waralaba, yaitu adalah perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis tersebut dibuat dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia. Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian waralaba internasional adalah melaksanakan hak dan kewajiban yang terdapat dalam perjanjian tertulis yang diadakan oleh para pihak Para pihak dalam perjanjian waralaba internasional juga melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas yang mendasari perjanjian waralaba. Penyelesaian sengketa terhadap permasalahan yang terjadi dalam perjanjian waralaba internasional antara Kentucky Fried Chicken International Holdings Inc. dengan PT. Fastfood Indonesia Tbk. pada dasarnya akan diselesaikan berdasarkan musyawarah. Apabila musyawarah tersebut tidak mencapai kata sepakat, maka para pihak sepakat untuk membawa sengketa teresebut kepada Singapore International Arbitration Center (SIAC)."