Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka dan berfungsi sebagaisalah satu penentu sistem penyangga kehidupan, sehingga setiap orangmempunyai kesempatan dan akses yang besar untuk memanfaatkannya. Kondisiini memicu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Tindak pidana illegal loggingsangat marak di Indonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindakpidana yang terorganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnyamemberantas illegal logging, karena illegal logging termasuk dalam kategorikejahatan terorganisasi.Para pelaku tindak pidana illegal logging akan berupaya agar kejahatan yangdilakukannya tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum untuk menyembunyikanatau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari aktifitas illegallogging atau tindak pidana di bidang kehutanan lainnya, sedemikian rupa sehinggaharta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.Mengingat dampak tindak pidana illegal logging yang luar biasa, sangatdibutuhkan terobosan atau cara-cara yang bersifat luar biasa (extra-ordinary) pulaguna memastikan dihentikannya aktifitas illegal logging, dijeratnya para pelakuterutama aktor intelektual termasuk kooporasi yang terlibat dalam aktifitas illegaltersebut, dan segala hasil yang diperoleh dari aktifitas illegal tersebut dapat disitadan dirampas (recovery) untuk Negara. Dengan demikian, diharapkan adanya efekjera terhadap pelaku aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidangkehutanan lainnya. Salah satu bentuk terobosan dimaksud adalah denganmemanfaatkan regulasi anti-pencucian uang.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan dengan metodepengumpulan data studi kepustakaan.Tesis ini akan menganalisis efektifitas dalam penerapan regulasi anti-pencucianuang yang dimanfaatkan untuk menimbulkan efek jera pada setiap orang untukmelakukan aktifitas illegal logging atau tindak pidana di bidang kehutananlainnya.Tesis ini juga akan membahas permasalahan serta kendala-kendala yang dihadapiserta upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka memberantas illegal logingdengan menggunakan pendekatan anti pencucian uang.

---

ABSTRACTForest area is a natural resources that is open and serves as one of thedeterminants life support systems, so that everyone has the opportunity and greataccess to use it. These conditions could cause many problems in the forestmanagement. The criminal act of illegal logging is very rampant in Indonesia,involves many actors and is an organized criminal act. The basic point that isdifficult to combat illegal logging is because it is included in the category oforganized criminal act.The perpetrators of illegal logging crime would be kept at a crime undetected bylaw enforcement officials to conceal or disguise the origin of the wealth obtainedfrom illegal logging activity or criminal acts in the field of forestry, such thatthese assets as if derived from legitimate activities.Given the impact of illegal logging activities were outstanding, much-neededbreakthrough or ways that are extraordinary (extra-ordinary) also to ensure a haltto illegal logging activities, especially dijeratnya actors including kooporasiintellectual actors involved in the illegal activity , and all the results obtained fromthe illegal activity can be seized and confiscated (recovery) for the State. Thus ,the expected deterrent effect against perpetrators of illegal logging activity orcriminal acts in other forestry. One form is intended to exploit the breakthroughanti - money laundering regulations .This study used a normative method and the method of data collection libraryresearch.This thesis will analyze the effectiveness of the implementation of anti - moneylaundering regulations are utilized to ensure a deterrent effect on any person toconduct illegal logging activity or criminal acts in other forestry .This thesis also looks at the problems and obstacles faced and the efforts to do inorder to combat illegal logging by using the anti-money laundering approach"

"ABSTRAKMaksud utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana seharusnya cara penerapan pasal yang akan disangkakan atau di dakwakan ketika ada perbuatan pidana di bidang kehutanan, apakah menggunakan delik di Undang-Undang Korupsi atau delik di Undang-Undang Kehutanan. Selain itu akan dianalisis apakah memang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersifat eksklusif mengingat adanya pasal 14 pada Undang-Undang tersebut atau sebenarnya pasal 14 sendiri tidak menghalangi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diterapkan pada Kejahatan di bidang kehutanan yang merugikan keuangan negara. Proses penegakan hukum yang setengah hati menyebabkan hanya pelaku lapangan yang mendapat hukuman, sedangkan pemain kelas kakap dari bisnis illegal logging belum tersentuh oleh hukum. Dengan adanya aparat penegak hukum yang korup. Simbiosis antara korupsi dan illegal logging mengakibatkan kerugian negara tidak hanya dari aspek ekonomi, namun juga mencakup aspek-aspek yang lain seperti sosial dan lingkungan."

"Kekayaan alam berupa hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tak ternilai harganya. Oleh karenanya, hutan wajib diurus dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan akhlak mulia sebagai ibadah dan perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hutan banyak manfaatnya bagi kesinambungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Salah satu manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Kayu tersebut ditebang dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat. Pemanfaatan kayu tersebut harus berdasarkan ijin dari Departemen Kehutanan.Namun pada kenyataannya, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat sehingga menimbulkan kerusakan hutan yang salah satunya adalah perdagangan kayu ilegal. Tindak pidana perdagangan kayu ilegal sangat marak diIndonesia dan melibatkan banyak pelaku dan merupakan tindak pidana yang rapi dan teroganisasi. Hal mendasar yang menyebabkan sulitnya memberantas perdagangan kayu ilegal adalah karena perdagangan kayu ilegal adalah termasuk kategori "kejahatan teroganisasi". Kegiatan ini melibatkan banyak pelaku yang teroganisasi dalam suatu jaringan yang sangat solid, luas rentang kendalinya, kuat dan mapan. Oleh karena itu penegakan hukum perlu diwujudkan melalui sistem peradilan pidana. Proses penegakan hukum di bidang kehutanan khususnya terhadap pelaku perdagangan kayu ilegal dilakukan melalui suatu sistem yang dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system).Sistem Peradilan Pidana terdiri dari komponen-komponen antara lain Kepolisian, PPNS Kehutanan, Kejaksaan, Kehakiman dan Lembaga Pemasyarakatan. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah mengatur pengelolaan hutan dan basil hutan dengan tujuan agar hutan dapat dikelola secara proporsional dan tidak mengurangi nilai kegunaannya. Dalam praktek penanganan kasus perdagangan kayu ilegal, proses penegakan hukum terhadap perdagangan kayu ilegal sangat lemah. Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal ditandai dengan penanganan tindak pidana perdagangan kayu ilegal yang tidak integral (menyeluruh) karena pelaku intelektual yang berkaitan langsung seperti pemodal, pemesan, pengirim, pemalsu dokumen, saw mill yang berperan sebagai penghubung jarang sekali dipidana dan hanya orang-orang lapangan Baja yang dipidana.Selain itu banyak faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penegakan hukum. Dalam penegakan hukum diperlukan sinkronisasi dalam sistem hukum yaitu sinkronisasi substansial, sinkronisasi struktural dan sinkronisasi kultural. Sistem dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan jika semua sinkronisasi sistem hukum saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan kayu ilegal dalam sistem peradilan pidana perlu didukung oleh sinkronisasi sistem hukum."

"Salah satu masalah krusial dalam bidang lingkungan hidup pada sektor kehutanan dunia saat ini adalah masalah Illegal Logging. Indonesia merupakan salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia. Tetapi keberadaan hutan di Indonesia saat ini sangat kritis, salah satu penyebabnya yaitu meningkatnya kegiatan illegal logging. Hal ini tidak hanya memberikan dampak yang negatif untuk Indonesia, tetapi juga bagi negara-negara yang ada di kawasan. Bagaimanapun juga, kegiatan illegal logging ini, tidak berdiri sendiri tetapi dalam bentuk suatu jaringan kejahatan lintas batas negara. Berdasarkan hal tersebut diatas, Indonesia dan Jepang sepakat untuk membentuk suatu forum yang dinamakan Asia Forest Partnership (AFP), khususnya mengatasi permasalahan kehutanan di kawasan Asia-Pasifik.Forum AFP merupakan inisiatif kemitraan yang terdiri dari klaborasi antar negara, organisasi antar pemerintah, kelompok bisnis, LSM yang bergerak di bidang linkungan. Forum ini menitik beratkan pada masalah illegal logging, kebakaran hutan dan rehabilitasi lahan. Tetapi pada dasarnya, forum ini bertujuan untuk mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM) atau Manajemen Hutan Lestari di kawasan Asia. Pertemuan tahunan dilakukan setahun sekali, dan dalam setiap pertemuannya akan menghasilkan workPlan, yang akan dievaluasi pada pertemuan berikunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan suatu proses, dalam hal ini masalah Illegal logging yang sudah lama ada, khususnya di Indonesia, dikaitkan dengan kemunculan forum AFP. Disamping itu, tujuan penelitiannya juga untuk menggambarkan hubungan AFP dengan Indonesia, dan bagaimana forum AFP ini memberikan dorongan terhadap upaya Indonesia dan dilihat dari pertemuan tahunan yang diadakan serta peran aktif delegasi Indonesia di setiap pertemuannya. Untuk membahas hal ini, maka digunakan perspektif pluralis oleh Paul R. Viotti dan Mark Kauppi, serta lebih menekankan pada pendekatan partnership. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Forum AFP merupakan pondasi dengan proses yang panjang dari kerjasama internasional didalam mempromosikan manajemen hutan lestari di Asia. Negaranegara Asia, salah satunya Indonesia menghadapi permasalahan yang hampir sama didalam mengimplementasikan manajemen hutan lestari. Terlihat bahwa forum AFP memang menjalankan fungsinya sebagai sebuah wadah yang membahas masalahmasalah kehutanan khususnya masalah Illegal Logging, tetapi tidak terlepas dari tujuan utamanya yaitu mempromosikan Sustainable Forest Management (SFM).Dalam kemitraan yang bersifat tidak mengikat dan sukarela, setidaknya membuktikan bahwa jenis atau tipe kerjasama internasional seperti ini sangat diperlukan dan dapat diterapkan serta memberikan implikasi bagi hubungan AFP dengan Indonesia Diharapkan kemitraan ini dapat menumbuhkan lebih besar lagi kesadaran bagi setiap negara-negara di dunia, khususnya kawasan Asia, bahwa didalam mengatasi permasalahan global seperti masalah kehutanan ini, kita dapat mengatasi dan menghadapi secara bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan juga bagi negaranegara di kawasan tersebut dapat mencapai kepentingan nasionalnya masing-masing karena memang itulah hakekat suatu kerjasama internasional (partnership).

---

Forest as an international agenda since 1992 Earth summit. Subsequently, the discussions on forest continue at the global level with the establishments of various United Nations related forum. Along this line, there has been a consensus among the broad stakeholders that regional discussions on sustainable forest management may contribute significantly to the progress in debating the issues concerned at the global level. The Asia Forest Partnership was born during the 2002 World Summit Sustainable Development, ten years after the Earth Summit. Indonesia has been involved in AFP since its preparation stage and early inception stage. This undoubtedly reflects Indonesia?s commitment to work with partners in synergising efforts to attain sustainability of remaining natural forests in Asia.Asia Forest Partnership (AFP) has now been recognised as a forum for promoting partnership among multiparties to address major issues in dealing with sustainable forest management. Indonesia with its large share of remaining tropical forests in Asia, remains important partner to the forum, and situation over its forests appears as of mutual concerns to all, in particular the co-partners of AFP. There are 3 focus issues had been identified under AFP, namely: Illegal logging, forest fires and forest rehabilitation. Moreover, the three topics mentioned are indeed the national priority issues of the forestry sector in the country. Illegal logging in Indonesia has been the main focus of the AFP, and correspondingly, it is first priority program of the Ministry of Forestry. The reasons for that are obvious: Indonesia has suffered greatly from rampant practice of illegal logging and its associated illicit trade. This paper tries to describe a process, the relation of Asia Forest partnership (AFP) with Indonesia to combating Illegal Logging. To describe this case, there is used pluralism perspective by Paul R. Viotti and Mark Kauppi, and partnership approach by Brinkerhoff."

"Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, antara lain hutan-hutan tropisnya yang luas. Oleh karena itu untuk melestarikannya perlu adanya suatu pengaturan yang khusus dalam hal pengusahaan hutan agar hutan-hutan di lndonesia tidak diusahakan secara liar (sernbarangan) dan mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup. Untuk itu bagi para pengusaha yang berminat untuk mengusahakan hutan, Departemen. Kehutanan mensyaratkan agar terlebih dahulu mengadakan perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pengusaha Swasta yang disebut dengan Forestry Agreement (Perjanjian Tentang Pengusahaan Rutan). Setelah diadakan perjanjian tersebut, Pemerintah memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan RPR. Hak ini meliputi hak untuk menebanq, menqolah dan memasarkan kayu yanq ada dalam areal kerjanya berdasarkan syarat yanq ditetapkan peraturan perundangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang demikian ternyata banyak menimbulkan permasalahan, antara lain permasalahan yang timbul sehubungan dengan dikaitkannya perjanjian tersebut diatas dengan teori perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut adalah tidak seimbang. Kemudian dalam perkembangannya ternyata Forestry Agrement dicabut, namun bukan berarti bahwa Forestry Agreement tidak berlaku lagi sebab jangka waktu Forestry Agreement 20 tahun. Tindakan ini malah menimbulkan masalah baru yaitu adanya dualisme dalam menyelesaikan masalah mengenai Hak Pengusahaan Hutan. Setelah dianalisa dalam skripsi ini ternyata Forestry Agreement. tetap merupakan perjanjian yang sah, sebab memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai kedudukan yang tidak seimbang antara Pemerintah dan Pengusaha Swasta dalam hal adanya kewenangan Pemerintah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui Pengadilan, ternyata dalam hal ini Forestry Agreement tidak sesuai dengan jiwa pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab menurut pasal tersebut apabila syarat batal suatu perjanjian dipenuhi, pembatalan perjanjian tersebut tetap harus dilakukan dimuka hakim. Berarti dalam hal ini Forestry Agreement mengeyampingkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka penulis condong untuk menilai Forestry Agreement sebagai perjanjian semu atau quasi contract, dan karenanya bentuk akta perjanjiannya adalah standard konrak khusus. Namun kesepakan dalam Forestry Agreement tidak bersifat rnelawan hukum, sebab Hukum Perjanjian menganut sistem terhuka. Kemudian mengenai adanya dualisme diselesaikan dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur satu cara penyelesaian masalah HPH."