Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis ketentuan Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS} dan membahas mengenai kepentingan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan di bidang jasa. Tujuan penulisan tesis ini adalab untuk mengetahu i bagaimana pelaksanaan liberalisasi Mode 4 dan hasit yang dicapai, untuk mengetahui peran Mode 4 dan upaya liberalisasi bagi Indonesia, _serta untuk mengetahui hal-hal apa yang akan Indonesia lakukan dalam forum pe-raagangan internasional untuk memenuhi kepentingannya di dala m Mode 4. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian nonnatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitati f.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Mode 4 GATS tidak ada pembatasan mengenai ruang lingkup Mode 4, yaitu definisi Mode 4 dan kategori individu (natura/ person ) tidak jelas, serta tidak adanya definisi temporary dan tingkat keterampilan. Mode 4 adalah moda penyedia jasa yang paling kecil liberalisasinya di dalam GATS. Hal ini disebabkan oleh banyaknya hambatan-hambatan dala m Mode 4, antara lain visa dan izin kerja, masalah definisi Mode 4 GATS, dan pengakuan kualifikasi.Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Mode 4 penting bagi Indonesia karena Indonesia mempunyai kepentingan ekspor berupa keunggulan komparatif pada Mode 4 dan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari Mode 4. Untuk memanfaatkan Mode 4 dalam li beralisasi perdagangan di bidang jasa, Indonesia melakukan strategi ekspor dan sttategi impor. Penelitian ini antara lain menyarankan bahwa Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan keunggulan komparatifnya di bidang jasa ketenagakerjaan, tetapi harus beralih ke keunggul an kompetitif, yaitu dengan mcningkatkan kualitas TKL.

---

This thesis analyzes the provisions of General Agreement on Trade in Services (GATS) Mode 4 and discusses Indonesia's interests in the liberalization of trade in services. The aim of this thesis is to determine how the implementation of the liberalization of Mode 4 and the results achieved, to determine the role of liberalization of Mode 4 and the effort of liberalization for Indonesia, and to know·what lndonesia is going to do in the i·nternational trade forum to meet its interests in . Mode 4.This thesis uses methods that are prescriptive normative research using qualitative approaches. The results of t his study indicate that in GATS Mode 4 there are no limitations on the scope of Mode 4, i.e. the unclear definition of Mode 4 and the category of natural persons, and there are no definitions in the term of temporary and the level of skills. Mode 4 is the least liberalized mode of services supply in the GATS. This is caused by a number of constraints in Mode 4. including visas and work pem1its. the GATS Mode 4 definition problems, and the recognition of qualifications.The results of this study also show that Mode 4 is important for Indonesia because Indonesia has a comparative advantage in the form of export interests in Mode 4 and the benefits derived from Mode 4. In order to take advantage of the liberalization of Mode 4 trade in services:>, Indonesia is pursuing export and import strategies. This research, among others, suggested that Indonesia can no longer rely on its comparative advantage in the service sector employment, but must switch to a competitive advantage. namel y by improving the quality of Indonesian workers."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang terhadap prospek liberalisasi jasa dibidang pos dalamlingkup General Agreement On Trade In Service (GATS), kendala dan manfaatnya bagiIndonesia. Tahapan-tahapan liberalisasi jasa bidang pos di Indonesia dan hal-hal yang terkaitdalam penyusunan Schedule Specific of Commitment (SoC).Penelitian thesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dansikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadapprospek liberalisasi industri dibidang jasa pos. Data yang diperoleh dianalisis denganmenggunakan metode preskiptif kualitatif. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat iniIndonesia belum membuka jasa khususnya bidang pos. Peraturan Nasional Indonesia di bidangjasa khususnya bidang pos merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalamGATS-WTO.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the prospects of liberalization in the field of postal services within the scopeof the General Agreement On Trade In Services (GATS), the constraints and benefits forIndonesia. Stages of liberalization of the postal services sector in Indonesia and the thingsinvolved in the preparation of the Schedule of Specific Commitment (SoC).This thesis research is a normative study, because this study focuses on the research literaturethat examines the general principles of law, systematic laws, and synchronization with the legaland policy analysis of the prospects of the government's liberalization of postal services in thefield of industry. Data were analyzed using qualitative methods preskiptif. From the results ofthis study indicate that Indonesia has not opened the field of postal services in particular.Indonesia's National Regulations in the field of postal services sector, particularly in thedetermination is the cornerstone of Indonesia's commitment in the GATS-WTO."

"Tesis ini membahas tentang liberalisasi jasa konstruksi di indonesia dan kesesuaian dengan komitmen dalam General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) di bidang jasa konstruksi.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa konstruksi untuk asing. Pembukaan jasa konstruksi asing hanya untuk bidang usaha jasa konstruksi yang beresiko besar dan/atau berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa konstruksi merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

Main purpose of this study is the construction services liberalization in Indonesia and conformity with commitment in General Agreement on Trade in Services (GATS-WTO) in construction services sector.

This research is juridical-normative, because this research emphasized on library research, which researched law principles, law systematic, and law synchronization by analyzing them. The data obtained are analyzed using qualitative descriptive method.

Based on the analysis conclusion of this study shows that the present Indonesia has opened the market for construction services. Market for foreign supplier only for construction services sector which are high risk and/or high technology and/or high capital. National Regulation on construction sector is main principal in the Indonesia schedule of commitments."

"Tesis ini membahas tentang analisis hukum terhadap kebijakan terhadap Moda 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Service (GATS) dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa di indonesia serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa. Pengaturan liberalisasi jasa di Indonesia (Peraturan nasional-National Regulation) serta komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) yang berkaitan dengan liberalisasi di bidang jasa. Kesesuaian dan konsistensi pengaturan jasa di Indonesia terhadap komitmen Indonesia dalam Moda 4 General Agreement on Trade in Service (GATS) di bidang jasa.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisis dan kebijakan yang dilakukan pemerintah terhadap Moda 4 GATS. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah membuka jasa Moda 4 untuk asing. Peraturan Nasional Indonesia di bidang jasa khususnya Moda 4 merupakan landasan dalam penentuan komitmen Indonesia dalam GATS-WTO.

---

The Focus of this thesis is about Analysis Regulaion of Indonesia toward policy of mode 4 (Movement of Natural Person) General Agreement on Trade in Services (GATS) and the interests of Indonesia in the context of liberalization in services in Indonesia and in suitability with the commitments in GATS-WTO, especially in services sector. Setting the liberalization of services in Indonesia (National Regulation) and Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) relating to the liberalization in services. Suitability and consistency of regulation in services in Indonesia towards Indonesia's commitment on Mode 4 General Agreement on Trade in Services (GATS) in the service sector.

This research is juridical normative research, because this research focuses on observational studies literature that examines the general principles of law, the law systematically, and synchronization by analyzing the law and government policy on GATS Mode 4. The data obtained were analyzed using prescriptive qualitative methods.

From the results of this study indicate that Indonesia has opened up to foreign services. National regulations of Indonesia in telecommunication services, especially Mode 4 is a cornerstone in the determination of Indonesia's commitment on GATS-WTO."

"Seiring dengan rneningkatnya volume perdagangan jasa, rnaka terdapat kebutuhan akan sebuah perjanjian yang rnengatur tentang perdagangan jasa internasional. Di bawah WTO, GATS disepakati pada tahun 1995 dan bertujuan untuk rnendorong liberalisasi perdagangan jasa internasional. Pendidikan tinggi, yang selama ini dianggap sebagai barang publik, adalah Salah satu dari subsektor yang diatur dalarn GATS. China sebagai Salah satu negara berkernbang dengan kebutuhan pendidikan tinggi tertinggi dunia yang sernakin rneningkat memutuskan untuk meliberalisasi jasa pendidikan tingginya. Pendidikan tinggi di China dianggap sebagai pasar potensial bagi negara maju eksportir pendidikan tinggi. Hasil interaksi China, sebagai anggota baru WTO pada tahun 2001, dengan berbagai kepentingan negara maju, sesama negara berkembang, dan dengan WTO sebagai organisasi internasional turut rnemengaruhi alasan di balik strategi dan posisi yang diambil dalarn negosiasi liberalisasi jasa pendidikan tinggi di bawah GATS.

---

The increasing volume of international trade in services promoted the urgency of an international agreement that regulates trade in services. Under the WTO, GATS agreement has been signed in 1995 and has a goal to further the liberalization phase in intemational trade in services. Higher education, a sector that has been considered as one of the public goods, also subjected and regulated under the GATS agreement. China, as a developing country With the highest demand on higher education, decided to give commitment on the liberalization of its higher education system. Chinese higher education has become a potential market for many developed countries, which also the main exporting countries for higher education. The interaction process between China, as a new member state of the WTO in 2001, and other member states (developed and developing countries), and also the WTO as an international organization, gives influence on the rationale behind China's decision to apply one particular strategy and position in the negotiation of higher education liberalization under the GATS agreement."

"Tesis ini membahas menganai Analisa Terhadap Jasa e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan Ketentuan General Agreement on Trade in Services. Pada saat ini WTO belum mengatur e-commerce, namun beberapa investor asing telah berinvestasi dalam industri e-commerce di Indonesia. Tesis ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif.Hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadi liberalisasi jasa e-commerce di Indonesia, walaupun adanya persyaratan pendaftaran perusahan asing dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan pembatasan kepemilikan modal asing dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal.Saran untuk penelitian ini adalah apabila WTO akan mengatur e-commerce sebaiknya tetap menerapkan ketentuan yang berlaku dalam GATS dan menerapkan pengaturan e-commerce dari FTA negara-negara yang telah berkomitmen dalam sektor e-commerce. Pemerintah Indonesia dapat membuat pembatasan-pembatasan mengenai kepemilikan modal asing di dalam SoC yang terdapat dalam ketentuan GATS.

---

The Focus of this thesis is about analysis of e-commerce base on Indonesia Act and Provision of General Agreement on Trade on Services. At this time the WTO has not been set up e-commerce, but some foreign investors have invested in e-commerce industry in Indonesia. This thesis uses a typology of normative legal analysis prescriptive research.

The results of this study indicate there has been a liberalization of services of e-commerce in Indonesia, although the requirements for registration of foreign companies in Act No. 7 of 2014 on Trade and the restrictions on foreign equity ownership in Presidential Regulation No. 44 Year 2016 concerning List of Closed and Opened Business Field with Requirement in the Field of Investment.

Suggestions for this research is that if the WTO will set up e-commerce should continue to implement the applicable provisions of GATS and implementing e-commerce arrangements of FTA countries that have been committed in the e-commerce sector. Indonesian Government can make borders for foreign investment on SoC in Provision of GATS."

"Tesis ini membahas tentang Analisa Kebijakan Klasifikasi Jasa Telekomunikasi dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) Sebagai Referensi Penyusunan Komitmen Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan Di Bidang Jasa Telekomunikasi dan kepentingan Indonesia dalam rangka liberalisasi jasa serta kesesuaian dengan komitmen dalam (GATS-WTO) khususnya di bidang jasa telekomunikasi. Sesuai dengan prinsip perdagangan global, yang menitikberatkan pada asas perdagangan bebas dan tidak diskriminatif, Indonesia harus menyiapkan diri untuk menyesuaikan penyelenggaraan telekomunikasi, termasuk didalamnya regulasi nasional dan specific commitments untuk perundingan Internasional.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian kepustakaan yang meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sikronisasi hukum dengan jalan menganalisa kebijakan specific commitments yang disusun oleh negara anggota WTO dalam sektor telekomunikasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode preskiptif kualitatif.Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini banyak negara anggota WTO memiliki penafsiran yang berbeda-beda dalam menyusun specific commitments. Klasifikasi dalam dokumen W120 yang dijadikan acuan dalam penyusunan specific commitments sampai saat ini perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan teknologi telekomunikasi, struktur pasar telekomunikasi, model bisnis dan juga regulasinya.

---

This thesis discusses the Policy Analysis Classification of Services in the General Agreement on Trade in Services (GATS) As Reference Preparation of Indonesia's commitment in Trade Liberalization in the Field of Telecommunication Services and Indonesian interests in the context of the liberalization of services and compliance with the commitments (GATS-WTO) in particular in the field of telecommunications services. In accordance with the principle of global trade, which focuses on the principles of free trade and non-discriminatory, Indonesia must be prepared to adjust the operation of telecommunications, including the national regulations and specific commitments for International negotiations.

This research is normative, because this study focuses on the research literature that examines the principles of law, the law systematically, and analyze the synchronization law with specific policy commitments that WTO member countries compiled by the telecommunications sector. The data obtained were analyzed using qualitative methods prescriptive.

From the results of this study indicate that many current WTO member countries have different interpretations in preparing specific commitments. Classification in the referenced documents W120 in the preparation of specific commitments to date needs to be adjusted with the development of telecommunications technology, telecommunications market structure, business models and regulation."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai konsep keamanan nasional (National Security) dalam kerangka liberalisasi perdagangan World Trade Organization yang diadopsi dalam Pasal XXI General Agreement On Tariffs And Trade dan Pasal XIV bis General Agreement On Trade Of Services, serta bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi proses liberalisasi perdagangan yang bersifat hambatan terhadap liberalisasi perdagangan itu sendiri, dan bagaimana konsep tersebut menyebabkan pencapaian tujuan World Trade Organization yaitu kesejahteraan tidak akan tercapai sehingga aturan-aturan GATT dan GATS menjadi sia-sia dalam praktiknya

---

ABSTRACTThis thesis discusess the analysis of National Security concept in related to the trade liberalization framework on World Trade Organization (WTO) adopted by it rules in Article XXI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article XIV bis General Agreement on Trade in Services, studying how the concept affected the trade liberalization as an obstacle for trade liberalization itself, and how the concept doesn't support for reaching prosperity for all WTO members which is it?s a main purpose of World Trade Organization"