Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"According to 1945 Constitution amended during the General Assembly of the People Consultative Assembly in 1999, the House of Representatives as Legislative Institution has an important role. This has been proved by a shift of authority on drafting from the President to the House of Representatives on its legislation initiative. The shift related to the role and authority of the House on legislation is stipulated on Section 5 article (1) and Section 20 article (1) of 1945 Constitution. From the time when the 1999 -- 2004 House of Representatives was inaugurated on 1 October 1999, this reform era of the House of Representatives was considered as having a better performance on legislation compare with previous eras of the House of Representatives. The achievement of the House of Representatives during this period can be seen from the quantity and quality aspects. From quantity aspect, since October 1999 to June 2004 there had been a number of laws, while from the quality aspect it can be said that it was better than the previous periods. However, it is realized that the quality of the laws during this period was being challenge by the people. Even from the very beginning during the publication the draft, there had been critics from the people related to the draft.This thesis discusses about the implementation of legislative function as one main function of the House of Representatives. This thesis tries to explain to what extend the House of Representatives functioning as one indicator of democracy process. The main question of this thesis is trying to describe the conversion process that is how an input to the House of Representatives in form of initiative draft is being process as an output that is the law. The theory used here is David Easton system theory and Interest Group theory from Gabriel A. Almond, and Montesquieu's threefold division of political authority.This research uses qualitative research method with data gathering technique through in-depth interview and library study. The problem is being analyzed using a comprehensive integral approach, while the mechanism of the discussion is open, and the decision made based on discussion to reach an agreement.The research result shows that during conversion process, inputs from the society and interest groups were promptly articulated, categorized and unified, and then processed to become a draft of initiative of the House of Representatives. In some cases, there were also some initiative drafts of the House of Representatives after a joint discussion with the government that were never been approved by the President."

"Kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia utamanya dalam proses pembahasan dan pemberian persetujuan terhadap pembahasan RUUbahwasanya telah menyimpangi sistem presidensial dan dapat menjadi problematika. Tesis ini hendak menjawab permasalahan yaitu mengenai kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang serta konsep rekonstruksi yang ideal terhadap kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang dilengkapi dengan perbandingan 20 negara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presiden di Indonesia memiliki kewenangan yang begitu besar dalam pembentukan undang-undang. Presiden terlibat dalam seluruhproses pembentukan undang-undang mulai dari tahap perencanaan hingga pengesahan RUU, bahkan adanya ketentuan dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3)UUD NRI 1945 telah menjadikan Presiden dapat mengontrol agenda legislasi. Besarnya kewenangan Presiden tersebut tidak sesuai dengan tujuan penguatan sistem presidensial di Indonesia. Adapun gagasan rekonstruksi yang dapat diberikan adalah dengan membatasi kewenangan Presiden dalam pembentukan undang-undang dengan tidak melibatkan Presiden dalam proses pembahasan,melainkan memperkuat posisi DPD dalam pembentukan undang-undang. Selanjutnya, dalam hal persetujuan RUU, Presiden seharusnya diberikan hak veto untuk menolak RUU yang diajukan parlemen sebagai bentuk checks andbalances. Dalam bidang pengesahan RUU, gagasan rekonstruksi yang dapat dilakukan adalah dengan memberi kewajiban bagi Presiden untuk mengesahkan setiap RUU yang telah disetujui oleh dua per tiga anggota DPR dan DPD. Adapun dalam hal Presiden tidak mengesahkan RUU, maka hal ini dapat dilakukan oleh Ketua DPR. Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalahdengan melakukan perubahan UUD NRI 1945 dengan mengubah pasal terkait kewenangan Presiden dan DPD dalam pembentukan undang-undang

---

The authority of the President in the law making process in Indonesia expecially in the process of deliberating and granting approval for the deliberation of the Bill that it has deviated from the presidential system and could become problematic. This thesis intends to answer the problem regarding the authority of the President in forming laws and the concept of ideal reconstruction of the President's authority in the formation of laws in Indonesia. The method used in

this study is a normative juridical method with a comparison of 20 countries. The research results show that the President in Indonesia has enormous authority in the law making process. The President is involved in the entire process of constituting legislation starting from the planning stage to the ratification of the

Bill, even the provisions in Article 20 paragraph (2) and paragraph (3) of the Constitution have enabled the President to control the legislative agenda. The

amount of authority of the President is not in accordance with the goal of strengthening the presidential system in Indonesia. The idea of reconstruction that could be given is to limit the President's authority in the law making process by

not involving the President in the deliberation process, but rather strengthening the DPD's position in the law making process. Furthermore, in terms of the

approval of the bill, the President should be given veto power to reject the bill proposed by the parliament as a form of checks and balances. In the field of bill ratification, the idea of reconstruction that can be carried out is by giving the President the obligation to pass every bill that has been approved by two thirds of the members of the DPR and DPD. As for the President does not pass a bill, this can be done by the Speaker of the DPR. Suggestions that can be given based on the results of this research are to make changes to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia by changing articles related to the authority of the President and DPD in the formation of laws"

"Perubahan konstitusi yang menekankan pada legislative heavy berada ditangan DPR RI menempatkan posisi DPR RI sebagai pemegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, yang sebelumnya berada di tangan Presiden. Perubahan tersebut juga di imbangi dengan perubahan stuktur organ kenegaraan (lemabaga negara) Republik Indonesia pada lembaga yudikatif yaitu dengan dibentuknya lembaga baru Mahkamah Konstitusi yang mempunyai fungsi control terhadap DPR RI dalam menjalankan kekuasaan legislatifnya Dalam proses penaganan pengujian undang undang, peran Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian dan administrasi terhadap Dewan, yang juga merupakan aparatur pemerintah menjadi sangat penting dan sebagai bagian dari aparatur pemerintah wajib mewujudkan good governance dalam memberikan pelayanaan terhadap dewan yang merupakan cerminan dari rakyat Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI dalam pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pengujian Undang Undang terhadap UUD 1945. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai peran Sekretariat Jenderal DPR RI dalam memberikan dukungan kepada DPR RI khususnya dalam penanganan pengujian undang undang terhadap UUD 1945. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tugas dari Sekretariat Jenderal DPR RI dalam menyelenggarakan dukungan administratif dan keahlian kepada DPR RI dalam penanganan perkara pengujian undang terhadap UUD 1945 belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini tergambar dalam pelaksanakan tugas penyiapan keterangan DPR RI yang dilakukan oleh Bagian Hukum. Salah satu penyebabnya adalah beban tugas unit kerja Bagian Hukum terlalu banyak, sumber daya manusia sebagai pendukung administratif dan keahlihan sangat terbatas. Tim Asistensi dan tim pengolah data yang bersifat ad hoc yang dibentuk untuk menangani penyiapan keterangan DPR RI tidak optimal karena, belum ada mekanisme kerja yang jelas. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach).

---

The 1945 constitution's reform emphasizes the heavy of legislative power and function in the hands of the Parliament as the law maker. Such power and function had previously been in the hands of the Government. The constitution reform contributes to the changes in the structure of the state organs of the Republic of Indonesia on the judiciary power by the creation of new institution, as called the Constitutional Court which has the function to control the House of Representatives in carrying out its legislative power. The role of the Secretariat General of the House of Representatives as an element of expertise and administrative support to the Council, which is also the government apparatus becomes very important as part of government officials in providing a good governance basis in giving supports and services toward the council which is a reflection of the people of Indonesia.

Problem in this study is to what extend the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the House of Representatives in the judicial review process. What are the constraints faced in the judicial review process. The expected outcome of this research is to obtain a thorough picture of the role of the Secretariat General of the House of Representatives in providing support to the Parliament, especially in the handling of the judicial review process in the Constitutional Court.

The results can be concluded that the task of the Secretariat General of the House of Representatives in carrying out administrative support and expertise to the House of Representatives in judicial review process cannot be implemented optimally. The study shows that the Secretariat General Organs, as called the legal division, cannot work optimally in preparing the DPR's statement. The reason is that the legal division has too much tasks to do while the human resources and administrative support is very limited.

The supporting team that temporarily formed as an 'ad hoc' team dealing with the preparation of testimony for the House of Representatives was not working optimally either; due to unclear mechanisms and lack of standard of operational procedure in supporting the Parliament task in front of the Constitutional Court. The thesis uses the method of juridical normative research. The research is done by examining secondary data or library materials and analyzing in term of the legislative approach (statue approach)."

"Berdasarkan Ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan Rancangan Undangundang. Juga telah dikemukakan bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dengan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer) kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dapat dikatakan bahwa DPR memegang kekuasaan leg islatif (kekuasaan membentuk undangundang). Dalam praktek ketatanegaraan Indonesia, banyak RUU yang berasal dari pemerintah, sementara RUU usul inisiatif DPR hampir tidak dijumpai, hal ini mungkin disebabkan dalam realitasnya pihak pihak pemerintah (Presiden) yang Iebih banyak mengetahui persoalan-persoalan kongkrit dalam kehidupan kemasyarakatan. Hal ini mengingat paham negara hukum, kesejahteraan menghendaki agar pemerintah lebih berperan sebagai peiayan masyaralcat, juga melihat bahwa pemerintah mempunyai tenaga-tenaga ahli di bidang pembangunan dan kehidupan kenegaraan dan kemudian prosedur.untuk membicarakan RUU usul inisiatif lebih berat bila dibandingkan dengan membicarakan RUU dari pemerintah. Rancangan undang-undang dapat pula dimajukan oleh anggota DPR (hak inisiatif anggota dewan). Rancangan ini meskipun datangnya dari anggota dewan kemudian dapat persetujuan dari anggota dewan masih memerlukan pengesahan dari Presiders (Pasal 21 UUD 1945). Dengan demikian dalam pembuatan undang-undang antara Presiden dan DPR mempunyai kekuasaan yang berimbang, meskipun dalam kenyataan datangnya rancangan undang-undang lebih banyak dari pemerintah. Menurut penulis untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi lemahnya DPR dalam pembentukan undang-undang perlu dilihat dari faktor-faktor sistem politik, faktor tata tertib, faktor merekruit anggota DPR, faktor sosial budaya, faktor kualitas anggota DPR, faktor-faktor kewenangan anggaran dan faktor staf ahli dan faktor komitmen politik dan komitmen moral. Konkristasi penelitian ini adalah bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan dimana disebabkan oleh faktor sistem folitik, tata tertib, kruitmen anggota, sosial budaya. staf ahli, kualitas anggota DPR, kewenangan anggaran, komitmen politik dan komitmen moral. Matra menurut hemat penulis perlu dipenuhi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana yang diamanatkan oieh UUD 1945 dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga sebagai wakil rakyat dapat menampung dan menyelesaikan persoalanpersoalan yang semakin mengglobal di dalam kehidupan masyarakat sehingga tercerminlah suatu kehidupan yang sejahtera dan makmur."

"Undang-undang pada dasarnya adalah aktualisasi dari kebijakan publik. Keputusannya akan mengikat dan berpengaruh terhadap masyarakat. Kenyataannya undang-undang hanya dibahas oleh sejumlah kecil anggota DPR yang dianggap sebagai perwakilan masyarakat . Untuk menjamin diterimanya undang-undang oleh masyarakat , sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembahasannya.Undang-undang Partai Politik dipilih sebagai studi kasus karena undang-undang tersebut mendapat sorotan dan tanggapan yang ramai dari masyarakat. Undang-undang tersebut dibuat karena diperlukannya dasar hukum untuk melaksanakan pemilu dalam rangka dimulainya suatu tatanan Politik yang baru di Indonesia.Untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat ini, Penulis membandingkan hasil akhir undang-undang dengan rancangan undang-undang yang berasal dari pemerintah, dengan melihat masukan masyarakat dalam bentuk seminar yang dilaksanakan oleh fraksi-fraksi dan sebagian kliping Koran . Untuk mengetahui kepekaan fraksi di DPR dalam hal menampung aspirasi masyarakat tersebut, Penulis melihat daftar inventaris masalah yang disampaikan oleh fraksi-fraksi dan risalah rapat.Penulis juga menganalisis norma proses tahapan analisis kebijakan publik dalam pembuatan keputusan dengan aturan mekanisme proses pembuatan undang-undang didalam tata tertib DPR-RI , Keppres 118 tahun 1998, serta tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang berkenaan dengan proses tersebut. Dalam hal ini Penulis membandingkan dengan mekanisme yang terdapat di Inggris.Berdasarkan penelitian ,ternyata partisipasi masyarakat dalam proses pembahasan undang-undang Partai Politik di DPR rendah. Hal ini disebabkan mekanisme pembahasan di DPR tidak mendukung terjaringnya partisipasi masyarakat tersebut , kepentingan golongan yang menonjol, anggaran yang terbatas serta sosialisi rancangan undang-undang yang sangat kurang. Untuk menjaring parsipasi masyarakat, diperlukan perubahan Tata tertib DPR , dan perubahan uraian tugas Sekretariat Jenderal DPR , serta penambahan anggaran pembahasan undang-undang.Faktor-faktor di luar mekanisme intern DPR juga ikut mempengaruhi rendahnya partisipasi tersebut, seperti misalnya ; hubungan antara fraksi dan daerah pemilihan, kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi, serta rendahnya pendidikan masyarakat secara umum."