Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 103914 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Surya Maulidina
Depok: Universitas Indonesia, 2005
S25250
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Titik Daryani
"Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dapat terjadi baik secara normative maupun empiris, hal ini dapat disebabkan rumusan undang-undang yang tidak jelas, atau persepsi penegak hukum dan pencari keadilan yang berbeda terhadap hak* tersebut. Penelitian normative dan empiris dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hak-hak tersangka dan terdakwa dan para penegak hukum serta pencari keadilan dalam proses peradilan pidana diwilayah pengadilan. Rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana sebagian besar terjadi pada tahap praadjudikasi, yaitu pada proses penyidikan yang dilaksanakan oleh polisi, kemudian menyusul pada tahap pemeriksaan penuntutan oleh jaksa penuntut umum. Pada tahap adjudikasi yaitu pada tahap pemeriksaan di pengadilan kesenjangan hak tersebut agak rendah. Adapun banyaknya atau tingginya tersangka dan terdakwa tidak menggunakan hak-haknya pada tahap praadjudikasi, karena penegak hukumlah yang menetukan sekali apakah hak tersebut dapat digunakan atau tidak. Pada umumnya penegak hukum karena orientasi terhadap tugas dalam proses peradilan pidana, maka kurang memberikan kesempatan kepada tersangka dan terdakwa. Penegak hukum lebih menekankan pada hasil dari pekerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka, dengan anggapan walaupun hak-hak tersangka dan terdakwa kurang mendapat tempat pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh mereka, tetapi hak tersebut barulah menjadi penting dan dapat digunakan pada saat yang tepat, yaitu sidang pengadilan di mana tahap ini adalah tahap penentuan di dalam rangkaian proses peradilan pidana. Disamping itu kesenjangan hak tersangka dan terdakwa dalam bentuk inkonkrito disebabkan oleh kurangnya partisipasi pencari keadilan dalam usahanya untuk menggunakan haknya tersebut. Hal ini disebabkan pendidikan (kurangnya pengetahuan dan pemahaman hak-hnk normative) , factor ini ekonomi dan sekaligus sebagai indikasi rendahnya kesadaran hukum pencari keadilan menyebabkan rendahnya pelaksanaan hak-hak tersangka dan terdakwa dalam proses peradilan pidana di Jakarta pada tahap praadjudikasi."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
T36940
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Fardhiyah
Depok: Universitas Indonesia, 2003
S25291
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Christina Happyninatyas
"AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) merupakan penyakit menular yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Sebagian besar penderita HIV/AIDS tertular melalui media hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik oleh pengguna obat-obatan terlarang, sehingga masyarakat kerap memberikan stigma negatif terhadap mereka. Masyarakat mempunyai ketakutan yang cukup berlebihan terhadap penyakit ini dan para penderitanya seringkali dikucilkan, sehingga mereka sulit untuk mendapatkan akses sosial, termasuk akses kesehatan. Di Rumah Sakit, para penderita HIV/AIDS sering kali mengalami penolakan dengan berbagai alasan. Padahal, melaiui SE Dirjen Yanmed No. KS.01.01.2.4.584 tahun 2000 tentang Penatalaksanaan Pasien HIV/AIDS di Sarana Pelayanan Kesehatan, telah ditegaskan bahwa Rumah Sakit dan Puskesmas tidak boleh menolak penderita HIV/AIDS. Perlakuan diskriminatif dalam mendapatkan pelayanan kesehatan kadangkala dirasakan oleh para pasien penderita HIV/AIDS. Untuk itu, perlindungan hukum bagi pasien penderita HIV/AIDS di Rumah Sakit harus senantiasa diperhatikan. Dalam memperoleh data, skripsi ini banyak menggunakan metode penelitian lapangan, dengan mengambil sampel Rumah Sakit dan melakukan wawancara terhadap sejumlah narasumber yang berkompeten, sehingga diharapkan skripsi ini dapat memperkaya khazanah pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan HIV/AIDS."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
S21105
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Irfan Nugroho Wicaksono
"ABSTRAK
Dalam Tesis ini Penulis akan membahas dan mengembangkan secara rinci yang
mengenai bagaiman perlindungan Tenaga Kerja Wanita di Malaysia yang dalam
hal sekarang-sekarang ini banyak terjadi polemic di dalam nya. Penulis juga ingin
meneliti apakah UU No 39 Tahun 2004 yang berisi tentang perlindungan terhadap
Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri sudah benar diterapkan oleh pihak yang
berwajib dalam hal penanganan Tenaga Kerja Indonesia khususnya Tenaga Kerja
Wanita."
2011
T38067
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Defananda Amalia
"[ ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy dalam peraturan perundang-undangan serta pelaksanaannya dalam
praktik. Meskipun begitu, kedua hak tersebut seolah dapat disimpangi dengan
beberapa kondisi di mana hal tersebut juga diatur dalam peraturan perundangundangan.
Skripsi ini berfokus meneliti mengenai hak atas rahasia kedokteran dan
privacy bagi pasien HIV/AIDS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis
normatif. Sedangkan tipologi dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Hasil
penelitian ini adalah mengenai pengaturan hak atas rahasia kedokteran dan
privacy di Indonesia serta bagaimana praktiknya bagi pasien HIV/AIDS serta
perlindungannya.
ABSTRACT This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.;This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection., This thesis discusses about the rights regulation of medical confidentiality and
privacy in rights regulations and implementation in medical practice.
Nevertheless, both of these rights can be ruled out in several conditions where
those rights are also stipulated in legislation. This thesis focuses on analyzing the
rights to medical confidentiality and privacy for HIV/AIDS patients. This research
fundamentally used normative juridical method. While the typology of this
research is a descriptive study, the results of this research are about the regulations
of rights to medical confidentiality and privacy in Indonesia and how its practice
implemented for HIV/AIDS patients as well as its protection.]"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S61530
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dewi Asri Yustia
"Indonesian Police ( POLRI ) is one of some other institutions which is responsible for The Rule of Law. The other institutions which have the same duties as the police are Attorney Office, Court of Justice, and Prison. The four institutions are expected to cooperate to form the so-called "Integrated Criminal Justice Administration".
The Implementation of national police duties, both preventive and repressive, must be done according to the strict law and regulation in order to avoid the human right violation. There are some regulations among others KUHAP ( Act. No. 8 in 1981 ), Police Act ( Act. No. 2 in 2002 ), Human Right Act ( Act. No. 39 in 1999 ) that protect human right.
The rule of law carried out by the police is very risky because the people, both criminals and victims are often in a state of anarchy. The police often become the victim of a crime that results in a problematic situation. In one hand, the police have to protect the people is human right, on the other hand, they don?t get enough law protection.
The writer thinks that the police can get the protection from the police Act (UU KEPOLISIAN) that includes general criminal law. This Act (UU No.2 in 2002) must be applied in the basis of "Lex Specialist Derogat Lex Generalis", but it is not fully implemented. The writer suggests to amendment it, both material and formal law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T37716
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Hamzah
Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2010
323.42 AND p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Wellza Ardhiansyah
"ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat cepat pada semua bidang,
perkembangan dimaksud terutama dibidang ekonomi, keuangan, dan
perdagangan yang akan memberikan dampak pula terhadap hukum tidak satu
pun negara yang menutup diri, termasuk Negara Indonesia sebagai anggota
masyarakat internasional. Negara Indonesia sebagai anggota masyarakat
internasional telah meratifikasi konvensi internasional, salah satunya adalah
International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional
tentang Hak Sipil dan Politik), artinya mengesahkan dan mengundangkan
kovenan internasional tentang Hak Sipil dan Politik ke dalam hukum nasionalnya
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005. Bahwa
selanjutnya juga Negara Indonesia adalah negara hukum, yang mempunyai
kewajiban perlindungan hak asasi manusia dalam menjalankan kekuasaannya,
melalui konstitusinya yang diatur pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar
1945, melalui Undang-Undang yang diatur pasal 32 Undang-Undang tentang
Hak Asasi Manusia dan melalui 3 (tiga) pertimbangan Putusan Mahkamah
Konstitusi yaitu, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor
006/PUU-I/2003 tertanggal 30 Maret 2004, Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 012-016-019/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Desember 2006 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 5/PUU-VIII/2010 tertanggal 24
Februari 2011 telah melindungi hak privasi yang merupakan hak asasi manusia
warganegara Indonesia, namun pelaksanaan perlindungan hak privasi dalam
hukum nasional di Indonesia secara pratiknya masih terdapat konflik, khususnya
dikaitkan dengan pratek penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak
hukum dan atau aparat negara yang lain khususnya dikaitkan dengan proses
penyadapan dalam kepentingan penegakan hukum dan kepentingan intelijen
negara. Oleh karena dari kesepuluh undang-undang yang mengatur kewenangan
penyadapan tersebut pengaturannya bersifat umum dan sektoral, serta tidak
secara jelas, terang dan tegas mengatur mengenai tata cara, mekanisme
pemantauan pelaksanaan penyadapan bahkan tidak mengatur mekanisme
komplain yang secara khusus disediakan untuk warganegara yang merasa
dirugikan atas pelaksanaan penyadapan tersebut. Maka dikuatirkan akan
melanggar hak privasi yang merupakan dasar dari perlindungan hak asasi
manusia.

ABSTRACT
Development of science and technology is fast on all fronts, especially in the field
is the development of economic, financial, and trade that will give effect to the
law also states that none of them shut down, including the State of Indonesia as a
member of the international community. State of Indonesia as a member of the
international community has ratified international conventions, one of which is
the International Covenant On Civil And Political Rights, that passed and enacted
international covenants on Civil and Political Rights into domestic law by the Act
Republic of Indonesia Number 12 of 2005. Furthermore state that Indonesia is a
country of law, which has the protection of human rights obligations in the run
rule, governed by its constitution Article 28 Paragraph G (1) of the Constitution of
1945, through Act that regulated article 32 of Law on the Right Human Rights
and through three (3) consideration of the Constitutional Court, Decision of the
Constitutional Court of the Republic of Indonesia Number 006/PUU-I/2003 dated
March 30, 2004, the Constitutional Court Decision No. 19 dated 012-016-
019/PUU-IV/2006 December 2006 and Decision of the Constitutional Court of
the Republic of Indonesia Number 5/PUU-VIII/2010 dated February 24, 2011 has
been protecting the privacy rights of a citizen of Indonesia human rights, but
implementation of the protection of privacy rights in national laws in Indonesia
are practical there are conflicts, particularly associated with practical conducted
by law enforcement officers or law enforcement and other state officials,
especially associated with the process of tapping the interests of law enforcement
and intelligence interests of the state. Because of the ten laws governing
wiretapping authority is general and sector arrangements, and not as clear, bright
and clear set of procedures, implementation of monitoring mechanisms do not
even regulate wiretapping complaint mechanisms that are specifically provided
for citizens who feel aggrieved over implementation of these intercepts. Then the
concern would violate the privacy rights that are the foundation of human rights
protection."
2012
T30645
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>