Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Ada beberapa faktor yang menyebabkan asas-asas bebas dan rahasia dalam pelaksanaan pemilihan umu, belum terlaksana sebagaimana mestinya, khususnya di DKI Jakarta pada tahun 1987. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi secara signifikan terhadap penerapan asas bebas dan rahasia tersebut, yaitu pertama, adalah kedudukan pemerintahan sebagai penyelenggara pemilihan umum; kedua, kedudukan Partai Polotik dan Golongan Karya di dalam pelaksanaan pemilihan umum; ketiga, penempatan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di dekat kantor pemerintah/perusahaan BUMN, di perumahan/komplek ABRI/instansi pemerintah dan TPS di sekolah-sekolah."

"Skripsi ini membahas keberhasilan politisasi identitas yang dilakukan oleh Bahujan Samaj Party (BSP) hingga menghasilkan kemenangan partai pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007. Kemenangan tersebut menjadi kemenangan terbesar pertama bagi BSP tanpa harus melakukan koalisi dengan partai lain. BSP merupakan partai nasional India yang membela Dalit dan kasta rendah lain yang selama ini mengalami diskriminasi dan marginalisasi di India. Berdasarkan sistem kasta Varna, Dalit adalah kasta paling rendah bahkan cenderung tidak diakui di India karena dianggap hina. Partai BSP sangat identik dengan identitas Dalit dan kasta rendah karena anggota dan ketua partai berasal dari kasta rendah. Kemenangan BSP menjadi keunikan tersendiri karena untuk pertama kalinya di India partai berbasis identitas kasta rendah dapat memenangkan pemilu di negara bagian terbesar yaitu Uttar Pradesh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data studi literatur. Untuk melihat proses politisasi identitas, teori yang digunakan yaitu teori Politisasi Identitas oleh Ates Altinordu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan BSP pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007 merupakan hasil akhir dari politisasi identitas yang berlangsung melalui tiga tahap, yaitu Kebangkitan (Revival) ditandai dengan munculnya Dr.Ambedkar sebagai pendiri kelompok Bahujan Samaj, Reaksi (Reaction) ditandai dengan transformasi kelompok Bahujan Samaj menjadi Bahujan Samaj Party (BSP), dan Politisasi (Politicization) ditandai dengan kemenangan BSP pada pemilu legislatif Uttar Pradesh tahun 2007.

---

This thesis discusses about the success of identity politicization carried out by Bahujan Samaj Party (BSP) until its victory in the 2007 legislative election in Uttar Pradesh. The victory was the first biggest victory of BSP without any coalitions. BSP is India's national party that defends Dalit and other low caste who have experienced discrimination and marginalization in India. Based on Varna Caste system in Hindu, Dalit is the lowest caste and tend not to be recognized because they considered as despicable caste. BSP party is very identical with Dalit and low caste identities because the party leaders and members are from low caste. The victory of the BSP in 2007 is unique because for the first time in India a lower caste identity-based party can win legislative election in the largest state, Uttar Pradesh. This study uses qualitative methods and literature study data sources. To see the process of identity politicization, the theory used is the theory of Identity Politicization by Ates Altinordu The results showed that the victory of BSP in the Uttar Pradesh legislative elections in 2007 was the end result of identity politicization which took place through three stages, namely Revival (reaction) marked by the emergence of Dr. Ambedkar as the founder of Bahujan Samaj, Reaction (Reaction) marked by the transformation of the Bahujan Samaj into Bahujan Samaj Party, and Politicization (Politicization) marked by BSP victory in Uttar Pradesh legislative election in 2007."

"Masalah kualitas lembaga tertinggi negara (MPR) dan pelaksanaan pemilihan umum kembali digugat. Letjen (purnawirawan) Sayidiman Suryohadiprojo, dalam salah satu seminar di Jakarta tanggal 14 Oktober 1995 mengatakan bahwa kualitas MPR sangat ditentukan oleh mutu pimpinan dan para anggota lembaga tertinggi negara itu sendiri. Selain mengusulkan agar MPR sekurang-kurangnya bersidang dua kali dalam lima tahun, Sayidiman juga mengharapkan agar diupayakan pemilihan umum yang sebaik-baiknya sehingga menghasilkan pimpinan dan para anggota MPR yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai wakil rakyat. Apa yang dikemukakan mantan gubemur Lemhannas itu tampaknya juga dirasakan oleh banyak kalangan di' negara kita, yaitu tentang perlunya memperbaiki praktek pemilihan umum. Tentu tidak hanya untuk meningkatkan kualitas MPR, DPR dan DPRD, tetapi juga guna meningkatkan kualitas demokrasi politik di republik ini."

"Berbeda dengan masa jabatan anggota DPR ASyang hanya dua tahun, masa jabatan anggotaDPR Australia adalah lebih lama. Namun jika dibandingkan dengan masa jabatan anggota DPR Indonesia yang lima tahun, masa jabatan anggota DPR Australia yang lamanya tiga ta-hun adalah lebih pendek. Dengan demikian apablla dibandingkan dengan Indonesia - Australia lebih sering menyelenggarakan Pemilu. Jika da-lam jangka waktu 30 tahun di AS berlangsung15 kali pemilu, maka di Australia sekurang-kurangnya 10 kali, sedangkan di Indonesia hanya 6 kali. Berdasarkan pengalaman meninjau pemilu di Australia pada bulan Oktober 1598 yang lalu, penulis memaparkan segi-segi HukumTata Negara Pemilu 1958 di Australia."