Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah melalui Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.6 Tahun 1998 tentang Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal, telah memberikan angin segar khususnya bagi warga masyarakat pemilik tanah di DKI Jakarta, yang selama ini sangat sulit untuk mendapatkan status Hak Milik atas tanah yang mereka kuasai. Dilain pihak, keputusan tersebut akan menimbulkan persoalan hukum, bilamana HGB/HP yang akan dirubah menjadi Hak Milik sedang dibebani dengan Hak Tanggungan. Kemudian terbitlah PMNA/KBPN No.5 tahun 1998. yang mengatur tentang perubahan HGBIHP untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan. Aspek hukum apa yang timbul dengan perubahan hak tersebut dan bagaimanakah pelaksanaan kedua peraturan di atas pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur?Dari hasil penelitian secara analitis eksploratif, diperoleh kesimpulan bahwa perubahan HGB untuk rumah tinggal yang dibebani dengan Hak Tanggungan menjadi Hak Milik disamping memberikan kepastian hukum kepada pemegang haknya, juga menguntungkan pemegang Hak Tanggungan. Sedangkan Pelaksanaannya pada Kantor Pertanahan Jakarta Timur telah berjalan dengan baik dan efektif, walaupun dengan kuantitas permohonan yang relatif kecil."

"Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan (a) Apakah yang menjadi sebab timbulnya sertipikat Tumpang Tindih (Overlapping), (b) Bagaimana Penyelesaian sengketa terhadap sertipikat yang Tumpang Tindih (Overlapping). Metode penelitian yang digunakan adalah Tipologi penelitian eksplanatoris dan penelitian hukum Normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua Cara yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara. Pada umunya motif dan latar belakang penyebab munculnya kasus-kasus dibidang pertanahan sangat bervariasi, antara lain: Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lampau, kondisi masyarakat yang semakin menyadarii dan mengerti akan kepentingan dan haknya, masih adanya oknum-oknum pemerintah yang belum dapat menangkap aspirasi masyarakat, adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan materil yang tidak wajar atau menggunakan untuk kepentingan politik. Sehingga timbullah masalah-masalah pertanahan, di bidang Pensertipikatan tanah. Yang salah satunya adalah masalah Sertipikat Tumpang ,Tindih. Hal ini tidak akan terjadi bila penerbitan sertipikat dahulu didasari pemetaan yang cermat dan dipetakan dalam peta dasar. Sedangkan pembuatan peta dasar dilakukan dalam rangka proyek PP No.10 Tahun 1961 (sekarang diganti dengan PP No.24 Tahun 1997) yang dibiayai oleh dana APBN, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Maka untuk menanggapi persoalan-persoalan tersebut, ditempuh dengan mengambil jalan musyawarah dari pihak-pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dapat ditempuh dengan jalan musyawarah, dapat disalurkan melalui proses Pengadilan."

"Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Anak Jalanan dilatarbelakangi dengan terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga berdampak buruk terhadap situasi kesejahteraan sosial masyarakat terutama bagi anak termasuk anak jalanan. Dengan memburuknya kondisi ekonomi dan krisis moneter sehingga meningkatnya anak yang drop out di sekolah, diperberat lagi terdesaknya anak membantu orang tua, untuk mencari uang di jalan. Terjadinya kegoyahan pada sendi-sendi kehidupan pada keluarga melemahkan keterkaitan emosional antara swami isteri, orang tua dengan anak. Akan mendorong terjadinya masalah penelantaran, perlakuan salah dan eksploitasi terhadap anak.Tujuan penelitian ini untuk memahami faktor-faktor penanganan anak jalanan dan orang tua anak melalui input pelaksanaan kegiatan. Masalah-masalah yang dihadapi dan upaya penanganan diharapkan dapat memberikan rekomendasi dalarn meningkatkan kesejahteraan anak. Penelitian dilanjutkan dengan metode kualitatif terhadap beberapa data dengan penekanan pada penjelasan dengan makna secara logis. Penelitian ini dilakukan pada RSSK II Pulo Gadung Jl. Puskesmas No. 45, RT 05/RW 06 Jakarta Timur.Penerapan kebijakan pemberdayaan anak jalanan telah dilakukan berdasarkan tahapan-tahapan mulai dari penjangkauan sampai tahap terminasi.Berdasarkan data lapangan, jumlah anak yang dibina dari tahun 1997 hingga bulan Maret 2001 sebanyak 1.975 anak dengan rincian 1.875 anak laki-laki dan 140 anak perempuan. Dari hasil data diketahui bahwa sebahagian anak telah kembali kepada keluarganya dan sebahagian lagi sudah bekerja. Hal ini menunjukkan RSSK II memberikan pelayanan bagi anak-anak jalanan.Pelaksanaan program dinilai berhasil sesuai dengan data tersebut diatas. Namun, masih terdapat hambatan-hambatan karena mobilitas kegiatan anak di jalan cukup tinggi, latar belakang pendidikan anak jalanan sangat rendah, sistem target dan pemberian keterampilan cukup tinggi, sedangkan pekerja sosial sangat terbatas, dan beberapa hambatan lainnya seperti managemen program.Pelaksanaan program pada RSSK II menggunakan 3 pendekatan yaitu penanganan masalah anak jalanan berbasis jalanan (Street Bared) penanganan anak terpusat (Centre Based) dan pendekatan masyarakat (Community Based). Dan ketiga pendekatan tersebut, strategi yang dipilih RSSK II adalah pemberdayaan yang memberikan kemampuan kepada anak jalanan agar mampu menolong dirinya sendiri melalui tiga jenis program yaitu : Beasiswa, Kursus Keterampilan, Bantuan Makanan Tambahan dan Bantuan Modal Usaha.Program tersebut diatas melalui kebijakan pemerintah mengupayakan pinjaman dana dikaitkan dengan Program Jaring Pengaman Sosial berupa Social Protection Sector Development Programme (SPSDP) - Asian Development Bank (ADB). Program ini dilaksanakan di RSSK II selama dua tahun. Diperolehnya gambaran objektif tentang pelaksanaan program tersebut terutama mencakup sosialisasi, pelatihan, monitoring dan evaluasi dianggap berhasil sehingga melalui Health and Nutrition Sector Development Programme (HNSDP) yang masih akan berlangsung hingga tahun 2001/2002.Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis merekomendasikan beberapa saran sebagai berikut : Pekerja sosial diharapkan lebih meningkatkan pelayanan, bimbingan, motivasi pada anak maupun orang tua anak. Sehingga dapat merubah sikap untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui program tersebut.Upaya ini dilakukan berdampingan pengembangan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan penekanan perluasan kemiskinan serta kebijakan pendidikan yang memungkinkan menarik anak dari aktivitas kerja di jalan. Untuk itu perlu didukung oleh pencliti secara berkesinambungan memantau fenomena kerja anak jalanan dan orang tua anak."