Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank Islam di Indonesia sebagai suatu sistem perbankan alternatif bagi masyarakat, dalam melaksanakan operasinya termasuk dalam sistem akuntansinya harus selalu berpegang pada ketentuan syariah Islam selain pada aturan perbankan yang ada. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana prinsip syariah tersebut diterapkan dalam akuntansi perbankan Islam dalam hal pengakuan pendapatan dan beban bagi hasil dan bagaimana pengaruh metode pengakuan pendapatan dan beban tersebut terhadap laporan keuangan bank Islam. Penelitian secara literatur dilakukan dengan membaca berbagai tulisan yang telah ada mengenai bank Islam dan penelitian lapangan dengan melihat penerapannya pada bank Islam. Bank Islam mengakui pendapatannya bila pendapatan tersebut telah diterima secara kas, sedangkan untuk beban, bank Islam mengakui pada saat terjadinya. Pemilihan metode pengakuan pendapatan basis kas ini didasarkan pada prinsip syariah yang tidak memperkenankan menentukan diawal suatu kemungkinan yang belum pasti. Suatu kemungkinan yang belum pasti dalam hal ini tentunya adalah pendapatan yang masih harus diterima bank atas pembiayaan yang diberikannya. Pengaruh metode pengakuan pendapatan yang basis kas terhadap laporan keuangan bank Islam adalah kemungkinan terjadinya fluktuasi dalam pendapatannya, karena mungkin saja pada suatu periode pendapatan bank Islam tinggi sementara pada periode yang lain pendapatan tersebut rendah yang disebabkan karena adanya tagihan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar sehingga tidak dapat diakui sebagai pendapatan periode tersebut. Akibatnya adalah bagi hasil yang diterima nasabah bank Islam juga berfluktuasi, tinggi pada suatu waktu dan rendah pada waktu yang lain. Hal ini juga menunjukkan bahwa bagi hasil yang diberikan bank Islam sangat tergantung pada pendapatan yang diperolehnya. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah bahwa dalam mengakui pendapatannya bank Islam menggunakan metode basis kas sementara beban diakui pada saat terjadinya. Dengan menggunakan metode pengakuan beban yang basis akrual masalah fluktuasi pendapatan yang dapat terjadi pada metode pengakuan pendapatan dengan basis kas dapat ditekan sementara nilai informasi dari laporan keuangan bank Islam dapat dipertahankan. Dalam laporan keuangannya bank Islam harus mengungkapkan secara jelas metode pengakuan pendapatan yang digunakannya, agar laporan tersebut dapat lebih informatif."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh perubahan ketentuan kontrak bagi hasil khususnya ketentuan mengenai penggantian biaya operasi dan ketentuan lain yang berpengaruh terhadap investasi pada blok minyak dan gas bumi. Penelitian ini menggambarkan investasi yang berdasarkan kontrak bagi hasil yang berlaku di Indonesia yaitu kontrak bagi hasil block basis, kontrak bagi hasil POD basis, dan kontrak bagi hasil gross split. Dengan adanya perubahan ketentuan kontrak apakah blok minyak dan gas bumi layak dikelola atau dikembalikan kepada pemerintah, bagaimana dampak pada penerimaan pemerintah, serta bagaimana optimalisasi pengelolaan blok minyak dan gas bumi. Sampel penelitian ini adalah kegiatan investasi kontraktor yang merupakan pengelola blok minyak dan gas bumi pada Blok X selama periode kontrak bagi hasil. Kontribusi utama penelitian adalah memberikan pemahaman bagi dunia pendidikan mengenai investasi pada blok minyak dan gas bumi.

---

This study analyzed the effect of changes in the terms of production sharing contracts in particular provisions concerning the reimbursement of operating and other conditions that affect of the oil and gas investment. This study illustrates investment by all the contract are PSC block basis, PSC POD basis, and PSC gross split. With the change in the contract terms if oil and gas blocks worth a managed or returned to the government, how the impact on government revenues, and how to optimize the management of oil and gas block. Samples were contracting investment activity which is the block of oil and gas in Block X for the PSC period. The main contribution of this research is to provide an understanding for education about the investing in oil and gas blocks."

"ABSTRAK. Berkolonisasinya petani-petani kecil Jawa untuk menjadi buruh kontrak di perkebunan-perkebunan karet Sumatra Timur semata-mata bukanlah faktor kebetulan belaka. Sedikitnya ada tiga elemen yang mendorong mereka untuk bergerak ke perkebunan-perkebunan Sumatra Timur. Pertama, semenjak Jawa dijadikan konsentrasi penanaman pala lambat-laun tanah-tanah garapan petani-petani kecil di Jawa men_jadi milik perkebunan gula. Kedua, Setelah dihapuskannya pajak bumi pada tahun 1870, Pemerintah Kolonial Hindia Belanda beralih ke pajak kepala. Pajak ini dikenakan kepada seluruh penduduk Jawa tanpa terkecuali. Ketiga, awal abad ke 20 Hindia Belanda sudah kekurangan beras yang terpaksa harus mengimpor beras dari luar negeri yang menyebabkan harga beras membumbung tinggi. Dengan kon_disi seperti ini perkebunan-perkebunan karet di Sumatra Timur yang telah mempersiapkan modalnya dengan menawarkan uang muka upah sebesar f. 20,- kepada petani-petani kecil di Jawa dan tentunya merupakan tawaran yang menarik bagi mereka. Jadi kemelaratan petani-petani kecil di Jawa yang membuat mereka berangkat secara berbondong-bondong ke perkabunan-perkebinan di Sumatra Timur. Setelah petani-petani kscil tersebut menandatangani kontrak kerja dan bekerja di perkebunan-perkebunan Karet Sumatra Timur, pengusaha perkebunan dan Pemerintah kolonial telah mempersiapkan jaringan untuk menguasai mereka. Jaringan untuk menguasai kuli kontrak menggunakan cara-cara perjudian dan juga paksaan, yang juga sering disebut sebagai Poenale Sanctie. Pihak pengusaha perkebunan dalam menguasai kuli kontrak tidak bekerja sendiri, tetapi mendapat bantuan dari Pemerintah kolonial. Untuk membantu pihak perkebunan dalam menguasai kuli kontrak, Pemerintah Kolonial menciptakan Arbeid Inspectie. Badan pengawas perburuhan ini pada awal berdirinya berfungsi sebagai pengawas hubungan kerja antara kuli kontrak dan pengusaha perkebunan. Namun fungsi sebagai pengawas hubungan kerja tidak pernah dijalankan, hal ini disebabkan banyak para pengawas Arbeid Inspectie yang juga sebagai pengusaha perkebunan.dan yang setidak-tidaknya akan mem_bela kepentingannya. Sehingga hasil akhir dari penulisan skripsi ini akan menyimpulkan formulasi bahwa, Pemerintah Kolonial yang menjadi alat pengusaha perkebunan benar-benar dapat menguasai kuli-kuli kontrak dari Jawa yang bekerja di perkebunan-perkebunan karet Sumatra Timur."

"Minyak dan gas bumimerupakan salah satu jenis energi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat Indonesia, akan tetapi ketersediaan migas nasional tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah melakukan impor migas yang menyebabkan neraca perdagangan migas di Indonesia mengalami defisit sejak tahun 2012. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari ketergantungan akan impor namun tetap mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan energi migas domestik, pemerintah berupaya menggalakkan produksi dalam negeri yang salah satunya dengan memberi fasilitas berupa insentif PPN Tidak Dipungut untuk kegiatan usaha hulu migas bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan sistem cost recovery. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 ditinjau dari asas kepastian hukum serta menganalisis faktor-faktor penghambat dalam penerapan fasilitas tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif di mana pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Fasilitas PPN Tidak Dipungut atas kegiatan usaha hulu migas sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 telah memenuhi asas kepastian hukum untuk subjek, objek dan prosedurnya. Akan tetapi terdapat beberapa faktor penghambat yang menyebabkan penerapan fasilitas PPN Tidak Dipungut tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

---

Oil and gas are one type of energy that is very important for the life of the Indonesian people, however, the national oil and gas availability is not sufficient to meet these needs. Therefore, the government imports oil and gas which causes the oil and gas trade balance in Indonesia facing a deficit since 2012. To reduce the impact of dependence on imports while still considering to fulfill the domestic needs, the government is trying to promote domestic production, one of which is by providing facilities in the form of zero rate VAT incentives for upstream oil and gas business activities for contractors with a cost recovery contract. The purpose of this study is to analyze the application of the zero rate VAT facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 in terms of the principle of legal certainty and to analyze the inhibiting factors in the application of these facilities. This research is a descriptive study using a qualitative approach where data collection is carried out through literature study and in-depth interviews. The results showed that the application of Free VAT Facilities for upstream oil and gas business activities as regulated in Government Regulation Number 27 of 2017 has fulfilled the principles of legal certainty for the subject, object and procedure. However, there are several inhibiting factors that cause the application of the zero rate VAT facility can not utilized optimally."