Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan yang mempunyai kaitan dengan penerapan prinsip good corporate governance. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan konsep tanggung jawab yang dimiliki oleh perusahaan kepada stakeholder atas kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan mempunyai konsep triple bottom line, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan, merupakan konsep tanggung jawab dari perusahaan awalnya yang bersifat sukarela (voluntary) dan amal (charity). Kemudian, berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan. Konsep good corporate governance adalah suatu prinsip mengenai pengelolaan perusahaan yang baik, prinsip-prinsip good corporate governance di Indonesia disebutkan dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dibentuk oleh Komisi Nasional Kebijakan Governance. Prinsip-prinsip good corporate governance yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, memberikan pengaturan dan kewajiban hukum mengenai good corporate governance. Secara konsep dan prinsip tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu usaha untuk terwujudnya good corporate governance, karena dalam good corporate governance terdapat prinsip tanggung jawab dan transparansi yang bergantung pada tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan batu bara dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, merupakan kewajiban hukum perseroan untuk mewujudkan kewajiban hukum lain yaitu good corporate governance.

---

ABSTRACTThis paper discusses about corporate social responsibility is concerned with the application of principles of good corporate governance. Corporate social responsibility is a concept of responsibility held by the company to stakeholders on economic activity undertaken by the company. Corporate social responsibility has a triple bottom line concept, namely the economic, social, and environmental aspects, is the concept of corporate responsibility was initially a voluntary and charity. Then, the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, obliges to make corporate social responsibility. The concept of good corporate governance is a principle of good corporate governance, the principles of good corporate governance in Indonesia mentioned in the Code of Good Corporate Governance Indonesia which was established by the National Commission on Governance. The principles of good corporate governance, namely transparency, accountability, responsibility, independence, fairness and equality. Enforceability of Law No. 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, providing regulatory and legal obligations regarding good corporate governance. In concept and principles of corporate social responsibility is one attempt for the establishment of good corporate governance, because in principle there is good corporate governance and transparency of responsibility that relies on corporate social responsibility. Corporate social responsibility by a limited liability company which is engaged in coal mining business with the enactment of Law Number 25 Year 2007 concerning Capital Investment and Law No. 40 Year 2007 concerning Limited Liability Company, is a legal obligation to realize the company's other legal obligations of good corporate governance."

"Perhatian dunia terhadap GCG mulai meningkat sejak Negara-negara Asia dilanda krisis moneter pada tahun 1997 dan sejak kejatuhan perusahaan-perusahaan raksasa dunia pada awal dekade 2000-an. Hasil analisis yang dilakukan banyak organisasi internasional dan regulator pemerintah menemukan sebab utama dari kehancuran ekonomi dan bisnis adalah lemahnya penerapan GCG di dalam perseroanperseroan, termasuk perseroan publik yang sahamnya dimiliki oleh investor publik. Sebagai reaksi terhadap kehancuran ekonomi dan bisnis tersebut berbagai organisasi internasional termasuk OECD dan pemerintah berbagai negara menciptakan pedoman standart corporate governance termasuk di Indonesia, yang dapat diterima di dunia bisnis secara internasional maupun nasional."

"Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi memberikan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) berupa community development kepada Kontaktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Namun pelaksanaan CSR tidak sepenuhnya berjalan dengan baik karena sering kali menimbulkan masalah seperti biaya CSR yang mendapatkan penggantian berupa cost recovery dari pemerintah yang berpotensi merugikan negara. Kasus terkait permasalahan tersebut adalah PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) yang menggunakan cost recovery sebagai sumber pembiayaan CSR. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pemahaman CSR dan cost recovery di Indonesia, implementasi CSR serta sumber pembiayaannya dalam kegiatan hulu migas, dan analsis kasus PT. CPI. Metode yang digunakan untuk menganalisis kasus adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu pemahaman terhadap CSR hanya melihat pada kewajiban yang diberikan undang-undang saja dan bukan menjadi suatu kesadaran moral sehingga implementasi CSR masih terdapat banyak kekurangan. Selain itu, penggunaan cost recovery sebagai pembiayaan CSR yang dilakukan oleh PT. CPI diperbolehkan oleh UU Migas dan peraturan pelaksananya. Namun telah terjadi penyimpangan dalam proses pengajuan cost recovery atas CSR tersebut, yaitu pada tahap program kerja dan anggaran/ work program and budget (WP&B).

---

In Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, Contractors of Production Sharing Contract (CPSC) is obligate to conduct Corporate Social Responsibility (CSR) in the form of community development. However, the implementation of CSR is not working properly because its often led to problems for example the cost of a replacement CSR in the form of cost recovery gift by the Government which potentially detrimental to the country. The related case from this problem is PT. Chevron Pacific Indonesia (CPI) used cost recovery as a source of financing of CSR. The issues in this thesis are the understanding of CSR and cost recovery in Indonesia, the implementation of CSR as well as the source of financing in the upstream oil and gas and analysis case PT CPI. A method used in analyze this case is a normative juridical. The result of this research is the understanding of CSR only concerns the liability which provided by law and it is not become a moral consciusness so there are many deficiency in the implementation. Moreover, the use of cost recovery as CSR financing undertaken by PT CPI allowed by Law of Oil and Gas and the regulation of agents. However, there have been irregularities in the process of filing cost recovery for CSR which is at the stage of work program and budget (WP & B)."

"Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance ("GCG") telah menghadirkan "Komite Audit" sebagai salah satu instrumen penting dalam penegakan hukum perseroan terbatas di Indonesia. Kehadiran Komite Audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Dalam konteks GCG, kehadiran Komite Audit dianggap sebagai "obat mujarab" untuk mengatasi lernahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama "Dewan Komisaris".Secara historis pemberlakuan prinsip-prinsip GCG dalam perseroan terbatas Indonesia di sebabkan oleh arus perkembangan globalisasi ckonomi sekarang ini yang mengharuskan Pemerintah kita untuk senantiasa mengikuti kehcndak masyarakat ekonomi dunia, tentang perlunya diratifikasi berbagai konvensikonvensi internasional secara umum. Partisipasi Indonesia dalam tata pergaulan internasional dalam memberlakukan GCG sejalan dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, dan sebagai salah satu upaya konkrit dalam mewujudkan deinokratise rechtstaat yang senantiasa berkesinambungan selalu berkembang sesuai tingkat kecerdasan bangsa.Di samping itu GCG diyakini dapat memberikan peningkatan nilai tambah bagi perusahaan. Manfaat Iainnya adaiah berkurangnya peluang Direksi dan para karyawan di lingkungan persero untuk melakukan tindakan korupsi. Hilangnya peluang untuk bertindak korupsi dapat membawa kemungkinan terwujudnya peningkatan kesejahteraan para Direksi dan karyawan, yang dapat membawa pengaruh positif berupa peningkatan semangat dan tuinbuhnya "sense of belonging" sesuai dengan standar pengharapan. Dengan perkataan lain, penerapan dan penegakan GCG pada akhimya dapat meningkatkan daya saing perseroan baik di dalam maupun di luar negeri.Di Indonesia, lemahnya GCG ini nampak dari minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor, serta kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan inelalui mekanisme persaingan yang _/air. Terkait dengan rendahnya GCG inilah kami mencoba melakukan penelitian mengenai penegakkan GCG melalui pembentukan komite audit. Kehadiran komite audit diyakini sebagai upaya untuk mengatasi berbagai kelemahan sistemik yang terjadi dalam suatu perseroan terbatas. Pengaturan tentang komite audit ini nampak pada Badan Usaha Milik Negara yang diwajibkan untuk membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara nomor: Kep-1171M-MBUI 2002 tentang "Penerapan Praktek Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Negara (SUMN).3 Oleh karena itu, pembentukan komite audit sebagai "staff ahli" dari komisaris yang dianggap sebagai obat mujarab dalam hal penegakan GCG, untuk mengatasi lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian yang harusnya dijalankan oleh organ perseroan yang bernama Dewan Komisaris."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh direktur utama dengan pengalaman bekerja di luar negeri, kepemilikan asing, perdagangan internasional, dan variabel control berupa ukuran perusahaan, leverage dan profitabilitas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR). Sampel pada penelitian ini adalah 94 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010. Penelitian ini menganalisis laporan tahunan perusahaan dengan metode content analysis berdasarkan indeks GRI Level C dengan kategori ekonomi, lingkungan, dan kemasyarakatan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari ketiga variabel independen dan ketiga variabel control yang digunakan, direktur utama dengan pengalaman bekerja di luar negeri dan kepemilikan asing berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI Level C. Variabel control berupa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR berdasarkan indeks GRI Level C di Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the influence of the CEO with the experience working abroad, foreign ownership, international trade, and the control variables of firm size, leverage and profitability on Corporate Social Responsibility (CSR) disclosure. The samples of this research are 94 manufacture firms listed in Indonesian Stock Exchange (IDX) at 2010. Using Content Analysis method based on Level C GRI index by category of economic, environmental, and social to analyze firm?s annual report. The results of this research show that from the three independent variables and three control variables are used, the CEO with the experience working abroad and foreign ownership are significant positive effect on CSR disclosure based on GRI Level C. Control variables such as firm size significant positive effect on CSR disclosure based on GRI Level C in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh CSR terhadap efisiensi investasi pada 33 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2008 sampai 2018 dengan metode analisis regresi panel data. Penelitian ini menemukan bahwa CSR berpengaruh negatif signifikan terhadap inefisiensi investasi. Namun, pengaruh CSR terhadap efisiensi investasi lebih signifikan pada perusahaan yang mengalami underinvestment. Pada kasus overinvestment, kinerja CSR tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi kelebihan investasi. Dimensi CSR yang berpengaruh negatif signifikan terhadap inefisiensi investasi adalah dimensi yang berkaitan dengan komunitas lokal/masyarakat, hak asasi manusia dan karyawan.

---

This research analyzes the effects of CSR on investment efficiency among 33 non-financial companies listed in the Indonesia Stock Exchange (IDX) over 2008 to 2018 period using unbalanced panel data regression. This research finds that CSR performance had a negative impact on investment inefficiency. The effect of CSR on investment efficiency is more significant among underinvestment companies. In the case of overinvestment, CSR performance has no significant impact on eliminating excess investment. This research also finds that CSR dimension that is significantly related to lower investment inefficiency is CSR that is associated with local communities/society, human rights and employee."

"ABSTRAKBanyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan merger, meliputi bidangusaha peserta merger, kondisi perusahaan serta maksud dan tujuan dari perusahaanhasil merger termasuk dalam pelaksanaan Merger PT “LK” Tbk. Permasalahanpokok yang diteliti adalah mencari jawaban apakah suatu perseroan bolehmempunyai maksud dan tujuan yang bermacam-macam serta pelaksanaan mergerdelapan perusahaan di dalam PT “LK” Tbk. Metode penelitian adalah metode- kepustakaan dengan meneliti data sekunder melalui bahan hukum primer yaituberupa UU Nomor 40 Tahun 2007, PP 27 1998 beserta peraturan pelaksAnaannyadan UU No. 1 1995 sebagai pembanding ditambah dengan bahan pustaka sebagaidata sekunder serta Studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian dapatdisimpulkan bahwa sekalipun penggabungan berbagai bidang usaha dalam satuperseroan akan terkendala oleh ketentuan yang memisahkan antara bidang usahaumum dan khusus akan tetapi pada prinsipnya, suatu perseroan terbatas hasil mergertidak dilarang untuk menetapkan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yangberaneka ragam sepanjang maksud, tujuan dan kegiaatan usaha tetapi bertentangandengan peraturan perundang-undangan yang melarang atau membatasinya sertamemenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku termasuk ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999, UU No.5 Tahun 1999, UU No.9 Tahun 1995, UU No. 5 Tahun 1960yang mencegah terjadinya monopoli swasta atas tanah, PP No. 76 Tahun 2007 yangmengatur bidang usaha terbuka dan yang tertutup bagi investor serta PeraturanBapepam No. IX.E.2. Pelaksanaan penyatuan maksud dan tujuan serta kegiatanusaha hasil Merger PT “LK” Tbk dimulai dengan penyatuan pada tingkat direksidengan menempatkan mantan direksi kelompok perusahaan PT. ”LK” Tbk ditambahdengan anggota Komisaris yang berasal dari peserta merger serta anggota direksi darikalangan profesional yang disepakati oleh seluruh peserta merger.’Tra i/e mark” yangsudah terkenal tetap dipertahankan dan bergabung dalam PT. ”LK” Tbk hasilMerger.

---

ABSTRACTMany factors affect merger, i.e. business activity of participants in the merger,companies’ conditions, purposes and objectives of the company resulting from themerger including the merger of PT “LK” Tbk. The main issue researched is to findanswer whether a company can have various purposes and objectives andimplementation of merger of eight companies in PT “LK” Tbk. This research usesbibliographical method by studying secondary data through primary legal materialsnamely Law Number 40 Year 2007, PP 27 1998 and its implementing regulation andLaw No. 1/1995 as control plus bibliographic materials as secondary data anddocumentary and interview studies. From the results of research, it can be concludedthat merger of various business activities in one company will be hampered byprovisions which separate general and specific activities, however in principle, alimited liability company resulting from merger is not prohibited to stipulate variouspurposes and objectives and business activities as long as not contradicting with the lawand regulation which prohibit or restrict them and comply with the applicablerequirements and procedures including the provisions set forth in Law No. 5 Year 1999,Law No.5 Year 1999, Law No.9 Year 1995, Law No. 5 Year 1960 which prevent anyprivate monopoly of land, Government Regulation No. 76 Year 2007 which governsbusiness activities which are open and closed to investors and Capital MarketSupervisory Agency (Bapepam)’s Regulation No. IX.E.2. Integration of purposes andobjectives and business activities of the company resulting from merger, PT "LK" Tbkstarts with the integration at the level of Board of Directors by placing ex directors of thecorporate group PT. ”LK” Tbk plus members of the Board of Commissioners originatingfrom participants of merger and members of the Board of Directors from professionalsapproved by all participants of merger. The "trade mark'' already known so far ismaintained and included in PT. ”LK” Tbk resulting from Merger."