Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang ketidakseragaman pendekatan institusi arbitrase dannegara terhadap asas kerahasiaan. Penulis mempergunakan metode penelitianyuridis normatif dengan studi kepustakaan. Ketika para pihak yang bersengketamemilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa mereka, pemilihaninstitusi arbitrase serta tempat diadakannya arbitrase akan menentukan batasanserta ruang lingkup dari asas kerahasiaan yang terdapat dalam arbitrase mereka.Batasan dan ruang lingkup dari asas kerahasiaan akan ditinjau berdasarkanpengaturan asas kerahasiaan yang terdapat dalam peraturan institusi arbitrase,ataupun UU Arbitrase Nasional tempat arbitrase itu dilaksanakan. Dalam karyatulis ini, Penulis akan memberikan gambaran bagaimana institusi arbitrase dannegara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap asas kerahasiaan.

---

Abstract This thesis discusses about unsimilar approach, taken by arbitral institutions andnations, toward confidentiality. Author use juridical-normative research methodwith literature studies. When parties have chosen arbitration as their disputesettlement forum, their decision in choosing which arbitral institution rule shallbe used, and where the arbitration shall take place, will determine the scopes andlimitations of confidentiality in their arbitration. These scopes and limitations ofconfidentiality shall be pursuant to the confidentiality provisions within thearbitration?s institutional rule and its law of the seat. Through this thesis, Authorattempts to display on how arbitral institutions and nations have taken varyingstances toward confidentiality."

"Krisis moneter yang terjadi di Indonesia telah memberi pengaruh yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam hal penyelesaian utang piutang serta untuk meneruskan kegiatan usahanya. Peraturan Kepailitan Stb 1905 No. 217 jo . Stb 1906 No. 348 dipandang sudah tidak memadai lagi untuk menyelesaikan utang-piutang dalam dunia usaha baik dari segi kepastian hukum, keterbukaan maupun efektifitasnya serta pula dari segi lamanya proses kepailitan yang harus ditempuh. Untuk menciptakan kepastian hukum bagi dunia usaha dalam mengatasi persoalan yang mendesak, yaitu penyelesaian utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, pada tanggal 22 April 1998 dikeluarkanlah Perpu No. 1 Tahun 1998 yang kemudian menjadi Undang Undang No . 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang Undang. Semasa berlakunya Peraturan Kepailitan, pengertian utang tidak diatur secara khusus dalam pasal-pasal Peraturan Kepailitan itu, sehingga "utang" itu diartikan sebagai kewajiban untuk membayar sejumlah uang akibat adanya perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan disebutkan "Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik atas permohonan sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih krediturnya. Menurut penjelasan atas Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, yang dimaksud dengan utang yang tidak dibayar oleh debitur adalah utang pokok beserta bunganya. Tiadanya pengertian yang spesifik akan arti utang menurut Undang Undang Kepailitan telah menimbulkan ketidakpastian hukum tentang kapankan seseorang atau sebuah perusahaan dapat dimohonkan pailit."