Ditemukan 148859 dokumen yang sesuai dengan query
Aurea Karina
"Saat ini koperasi simpan pinjam mempunyai peranan yang cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Selain bank, masyarakat dapat memperoleh pinjaman dari koperasi simpan pinjam dengan bunga yang lebih rendah. Hal ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memperoleh dana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Salah satu koperasi simpan pinjam yang ada di Indonesia adalah KOSPIN JASA. KOSPIN JASA berdiri di Pekalongan pada tahun 1973 dan saat ini telah memiliki 70 kantor cabang di seluruh Indonesia. KOSPIN JASA sebagai koperasi simpan pinjam dapat memberikan pinjaman pada anggota, calon anggota, koperasi lain, dan anggotanya. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menganalisis kedudukan anggota dan calon anggota dalam pemberian pinjaman oleh koperasi simpan pinjam, aspek hukum perikatan dalam pemberian pinjaman tersebut, dan pertanggung jawaban para pihak bila terjadi permasalahan dalam pemberian pinjaman tersebut. Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian desktriptif dan metode analisa data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan implementasi pelakasanaan pemberian pinjaman kepada anggota dan calon anggota oleh suatu koperasi simpan pinjam dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul dalam pemberian pinjaman tersebut. Dalam pelaksanaan pemberian pinjaman oleh KOSPIN JASA, anggota dan calon anggota memiliki kedudukan hukum yang sama. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan persyaratan maupun pemberian bunga pada pemberian pinjaman tersebut. Dengan telah disepakatinya perjanjian pinjam meminjam di antara anggota dan calon anggota dengan KOSPIN JASA, maka perikatan di antara mereka pun akan timbul. Dengan demikian, maka timbul pula hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya terdapat pihak-pihak yang tidak menjalankan kewajiban sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sebelumnya. Anggota dan calon anggota seringkali tidak membayar hutang maupun bunga pada jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam penyelesaian permasalahan ini, KOSPIN JASA akan melalui jalur musyawarah terlebih dahulu dan membantu anggota dan/atau calon anggota tersebut dalam mencari penyebab macetnya pembayaran serta mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Apabila jalur musyawarah tidak berhasil, KOSPIN JASA akan mengeksekusi barang jaminan dari anggota dan calon anggota.
Nowadays, credit cooperatives have a big role in Indonesia’s economy. Besides bank, society can have a loan from credit cooperatives with a lower interest. It will help people in getting fund to have a better life. KOSPIN JASA is one of credit cooperative in Indonesia. KOSPIN JASA established in Pekalongan, 1973 and now KOSPIN JASA has 70 branches in Indonesia. KOSPIN JASA as a credit cooperative can give a loan to members, candidate members, other cooperatives, and its members. On this research, the researcher is trying to analyze the legal standing of members and candidate members on loans by credit cooperatives, aspect contract law from that loan, and responsibility of the parties if there is a problem on the loan. This research is a normative law research with descriptive type of research and qualitative data analysis method. The purpose of this research is to give an explanation about the implementation of giving a loan to members and candidate members in credit cooperative and how to finish a problem that may appear in that loan. When loan is given by KOSPIN JASA, members and candidate members have same legal standing for the loan. There are no difference on loan giving procedure or giving an interest between members and candidate members. If members and candidate members have approved the loan agreement between with KOSPIN JASA, then a contract will be made between them. Therefore, they will have rights and obligations that must be done. But in this loan giving, the parties may not execute their obligation like the agreement before. Members and candidate members are not paying their debt and its interest on the day which has been agreed before. On finishing this problem, first KOSPIN JASA will make agreement and help their members to find the cause of this problem and also to solve the problem. If agreement was not met, KOSPIN JASA wills execution members and candidate members’ guarantee."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25041
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jati M.N.I.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25051
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Prisca Inggriani Wiratna
"
ABSTRAKKoperasi sebagai satu-satunya bentuk bangun usaha yang sesuai dengan pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan suatu badan usaha yang sangat penting keberadaannya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi para anggotanya. Hal ini dikarenakan koperasi yang lebih mengutamakan peranan manusia dalam memupuk modal secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama secara mandiri. Hubungan antar manusia dalam lembaga koperasi ini sangat erat kaitannya dengan perikatan-perikatan atau hubungan hukum. Skripsi ini melihat apakah unsure-unsur perjanjian pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terimplementasi secara benar pada hubungan antara suatu koperasi simpan pinjam dan anggotanya., serta menjelaskan sejauh mana pertanggungjawaban koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam kegiatan usaha Koperasi memang terimplementasi aspek hukum perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata dan Koperasi yang menjadi objek penelitian bertanggung jawab pada setiap resiko kegiatan usaha yang ada.
ABSTRACTCooperative as the only entity which is appropriate with Article 33 Act (1) of the Constitution 1945 is a very important entity in order to improve economic and social welfare for is members. This is because the cooperative who prefer the human role in fostering capital together to achieve common welfare independently. Human relations in this cooperative institution are closely associated with the engagements or legal relationship. This thesis is made to see whether elements of the agreement on the civil Code is properly implemented on the relationship beetwen a Credit Union and its members, and explaining the extent of liability cooperatives in their business activity. This research is normative and descriptive analityc nature. The results of this research indicate that aspects of Contract Law in Civil Code are implemented in the Cooperative?s business activities, and the Cooperative which is the object of research is responsible for any risk of existing business activities."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S321
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Sri Maryuni
Depok: Universitas Indonesia, 1987
S20014
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Heri Subagyo
"Skripsi ini membahas tentang lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga keuangan formal non bank Koperasi Simpan Pinjam/Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi (KSP/UUSPK) dimana keduanya mempunyai perbedaan karakteristik . Skripsi ini memberikan perbandingan dari lembaga-lembaga tersebut tentang penyediaan akses kredit dan perlindungan hukumnya kepada masyarakat. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yang normatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akses kredit yang disediakan oleh lembaga keuangan terbuka luas bagi masyarakat serta perlindungan hukum yang tegas pengaturannya tetapi masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses kredit karena masalah prosedural dan obyek jaminan (agunan). Sedangkan akses kredit pada KSP/UUSPK lebih terbatas karena lebih mengutamakan kepentingan anggota sebelum kepada yang lainnya dan perlindungan hukumnya kurang tegas pengaturannya. Hasil penelitian menyarankan supaya pemerintah memperluas akses kredit dan meningkatkan upaya perlindungan hukumnya kepada masyarakat dalam memudahkan akses kredit.
This thesis discusses about financial institutions in general and formal non-bank financial institutions Saving and Loans Cooperative / Savings and Loans Cooperative Business Unit (KSP / UUSPK) both of which have different characteristics. This thesis provides a comparison of these institutions on the provision of access to credit and legal protection to the public. Writing this using the normative legal research methods. The study concluded that access to credit provided by financial institutions is wide open to people and protection of the law firm public settings but have difficulty in accessing credit because of procedural and object security (collateral). While access to credit at KSP / UUSPK more limited because he prefers the interests of members before the others and the protection of the law is less strict settings. The results suggest that the government should expand access to credit and increase the legal safeguards to the public in facilitating access to credit. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1572
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Herawati
"Membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia yang ditunjang oleh berbagai paket kebijaksanaan memberikan dampak timbulnya peluang bagi swasta untuk lebih berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Realisasi dari hal itu adalah dengan timbulnya grup-grup perusahaan baru di Indonesia. Pengertian grup perusahan menurut pandangan ekonomi, anak-anak perusahaan itu adalah kumpulan badan-badan hukum dibawah satu manajemen pusat. Dilain pihak menurut pandangan hukum , anak- anak perusahaan dalam grup perusahaan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri. Dengan demikian di antara anak perusahaan dapat terjadi perbuatan hukum seperti perjanjian pinjam meminjam. Penelitian tentang hal itu dilakukan di sebuah grup perusahaan swast nasional yang sedang ber kembang yaitu MTZ Grup. Pembahasan dipusatkan p,ada bagaimanakah prosedur pelaksanaan pinjam meminjam uang antar anak perusahaan di MTZ Grup yaitu antara PT. SM dengan PT. SMPI. Kemudian apakah cara-cara yang dipergunakan oleh PT. SM dengan dengan PT. SMPI dalam melakukan perjanjian pinjam meminjam itu sesuai dengan apa yang diatur dalam KUH. Perdata. Terakhir bagaimana alternatif pemecahan masalah jika timbul masalah khususnya bagi pihak ketiga. Berdasarkan hal-hal yang telah dibahas dapat diambil kesimpulan bahwa keuntungan diadakannya per janjian pinjam meminjam uang antar anak perusahaan dalam grup perusahaan MTZ lebih banyak dirasakan oleh pihak penerima pinjaman seperti prosedurnya berlangsung cepat dan tidak birokratis, tidak memerlukan jaminan, tidak menggunakan bunga pinjaman dan tidak disebutkannya batas waktu pengembalian pinj aman. Kesulitan dalam perjanjian pinjam meminjam dalam grup perusahaan MTZ adalah masa l ah p enarikan kembali seluruh uang pinjaman yang disebabkan oleh lunaknya persyaratan pinjam meminjam itu. Kerugian dirasakan oleh pihak pemberi pinjaman khususnya pihak ketiga dari PT. SMPI yaitu pemasok, karyawan dan para pemegang saham minoritas. Alternatif penyelesaian yang diajukan oleh penulis adalah mengembalikan persoalan ini kepada keadaan perusahaan-perusahaan tersebut sebagai suatu grup. Dalam hal ini, pimpinan grup MTZ harus dapat bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah dikeluarkannya. Cara yang dapat ditempuh oleh pimpinan grup MTZ adalah memberikan jaminan yang bentuknya adalah jaminan perorangan atau penanggung bagi PT. SM. Dalam hal ini pimpinan grup demi kepentingansi berpiutang (PT.SMPI) mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang (PT.SM) karena PT. SM sendiri."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993
S20315
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
"Masih banyak orang yang belum memahami asas dan prinsip koperasi yang menjadi jatidiri koperasi. Karena ketidaktahuan tersebut timbul kesalahan persepsi tentang keberadaan dan peran koperasi sebagai sistem kelembagaan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (KMPR). Asas prudensial merupakan derivasi dari sistem ekonomi neoklasik dengan tujuan mengurangi resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Dengan demikian asas prudensial tidak relevan dengan UUD 1945 yang menghendaki perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menumbuhkan solidaritas, kesetiakawanan dan tanggungjawab bersama. Kekeluargaan dapat diinterpretasikan sebagai kerjasama yang terbentuk dari adanya norma. Norma yang mengikat hubungan antar anggota berkembang menjadi saling percaya dalam satu jaringan (networking). Implementasi dari prinsip ini adalah para pihak akan berusaha bersama untuk mencapai kemanfaatan usaha secara maksimal."
INFOKOP 24:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1991
S9077
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Fitri Hartika Yusuf
"Tujuan penulisan Skripsi ini untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana. Salah satu bentuk bantuan yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada putra-putri Bangka yang bersekolah, adalah berupa suatu kebijaksanaan pinjam meminjam dibidang keuangan. Kebijaksanaan yang dimaksud dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Bangka dengan Surat Keputusan Kepala Unit Penambangan Timah Bangka, dengan ketentuan pelaksanaannya melalui Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bangka. Pinjaman uang yang diberikan oleh Yayasan Pendidikan Bangka kepada mahasiswa Bangka ini, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa yang dipandang berkemampuan dalam menyelesaikan kuliah di Perguruan Tinggi, tepat pada waktunya tetapi menemui kesulitan untuk menutup sebagian biaya yang diperlukan guna menyelesaikan kuliah. Meskipun tujuannya untuk membantu mahasiswa, tetapi tidak semua mahasiswa Bangka dapat menikmati fasilitas dari Yayasan Pendidikan Bangka ini. Sebab untuk mendapatkan pinjaman uang dari Yayasan Pendidikan Bangka ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Sebagai suatu pemberian pinjaman kepada mahasiswa maka perjanjian pinjam meminjam dengan segala ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya yang telah dibuat dan disepakati, adalah merupakan dasar hukum dan sekaligus merupakan sumber terbitnya perikatan hukum antara pemberi pinjam (YAPENKA) dan penerima pinjaman (Mahasiswa Bangka). Konsekwensinya apabila di kemudian hari ternyata pihak penerima pinjaman melakukan wanprestasi, maka perjanjian pinjam meminjam merupakan dasar hukum bagi pihak kreditur untuk mengambil tindakan-tindakan hukum guna mencegah atau setidak-tidaknya mengurangi kerugian yang akan menimpa pihak Yayasan Pendidikan Bangka. Guna mempermudah pembahasan materi mengenai pinjam meminjam ini, penulis menekankan dari sudut hukum perjanjian pinjam meminjamnya. Dalam hal penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan (secara empiris). Metode penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai beberapa Pejabat pada Yayasan Pendidikan Bangka dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan masalah pinjam meminjam antara mahasiswa Bangka dengan Yayasan Pendidikan Bangka."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990
S20222
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Pardede, Profit
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library