Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam menjalankan jabatannya, seorang PPAT dapat dilakukan tuntutan pidana. Namun tidak semua PPAT yang tersangkut dalam suatu perkara pidana benar melakukan tindak pidana yang disangkakan tersebut. Pada penulisan ini, penulis memfokuskan pada pemasalahan yang terjadi pada seorang PPAT di Jayapura, yaitu terkait dengan pelaksanaan jabatan oleh PPAT di Jayapura dan juga terkait dengan tuntutan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat hukum normatif, yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka. Dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jabatan PPAT terdapat beberapa yang tidak dilakukan oleh PPAT, dan terhadap dugaan melakukan tindak pidana penggelapan sertipikat tidak terpenuhi unsur-unsur dari Pasal 372 KUHP.

---

In running position, a PPAT can be done to criminal prosecution. But not all PPAT implicated in a criminal case really committed the crime alleged is. At this writing, the author focuses on pemasalahan happens to a PPAT in Jayapura, which is associated with the implementation of the post by PPAT in Jayapura and also related to the alleged charges of committing criminal offenses of embezzlement certificate. The study was conducted by the research literature that is both normative law, namely by working out library materials. It can be concluded that in the implementation of the post PPAT there are some that are not made by PPAT, and on suspicion of committing the crime of embezzlement certificates are not met the elements of Article 372 of the Criminal Code."

"Skripsi ini membahas mengenai pengambilaihan PT. Bank Centuty Tbk. Oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam memperoleh data yang diperlukan peneliti melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara mendalam. Latar belakang skripsi ini bermula pada krisis keuangan tahun 1997 yang melanda Indoensia dan mengakibatkan sektor perbankan kehilangan kepercayaanya. Kemudian pemerintah membentuk Lembaga Penjamin Simpanan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Bank Indonesia mempunyai dasar yang kuat dalam menganalisi Bank Century sebagai bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik dan keputusan pengambilalihan tersebut menggunakan tiga perundangan.

---

This thesis is about the takeover of PT. Bank Century Tbk. by Indonesia Deposit Insurance Corporation. The approach that used is qualitative approach, which is descriptive. To obtain data, researcher conducted a literature study and field study through in-depth interview. The background of this thesis began in the 1997 financial crisis that hit the Indonesia and cause banking sector loss of trust. Then, the Goverment established Indonesia Deposit Insurance Corporation to restore public trust. The research results states that Indonesian Central Bank has a strong foundation in analyzing Century Bank as a bank that allegedly failed to affect systemic and acquisition decisions using the three laws."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penyertaan modal sementara yang diakukan olehLPS pada bank gagal yang berdampak sistemik dan permasalahan yang timbuldalam pelaksanaannya. Penyertaan modal sementara LPS tersebut dilakukandalam rangka penyelamatan bank gagal yang berdampak sistemik sehingga tidakmengganggu stabilitas perekonomian nasional. Tindakan penyertaan modalsementara tersebut baru sekali dilakukan oleh LPS, yaitu pada saat terjadinyakrisis keuangan global tahun 2008 yang mengakibatkan Bank Century tidak dapatmemenuhi kewajiban likuiditasnya. Namun dalam pelaksanaannya, penyertaanmodal sementara tersebut menemui banyak permasalahan, salah satunya adalahmengenai eksistensi hak dan kewajiban pemegang saham lama. Hal inidikarenakan tidak terdapat pengaturan yang secara jelas mengatur mengenaimekanisme penyertaan modal sementara terhadap bank gagal yang berdampaksistemik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitianmenyarankan agar dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatursecara jelas mengenai mekanisme penyertaan modal sementara yang dilakukanoleh LPS serta dampaknya bagi pemegang saham lama bank gagal yangberdampak sistemik tersebut demi adanya kepastian dan perlidungan hukum bagimereka.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the temporary capital participation as conducted by LPS insystemic failure bank and problems arising from its implementation. Thetemporary capital participation by LPS was conducted in order to rescue systemicfailure bank, so that it will not disturb the stability of the national economy.Action such as the temporary capital participation has only been conducted onceby LPS, which is at the time of the global financial crisis in 2008 which causeBank Century can not meet its liquidity obligations. But in its implementation, thetemporary capital participation has met a lot of problems. One of the problems isthe existence of rights and obligations of the existing shareholders. This is becausethere are no certain provisions that regulate the mechanism of temporary capitalparticipation in systemic failure bank. This research uses a normative juridicalmethod.The results suggested that the establishment/issuance of laws and regulationsgoverning clearly the mechanism of temporary capital participation by LPS and itsimpact on the existing shareholders of a systemic failure bank for the sake of legalcertainty and legal protection for them."

"ABSTRAKDi dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan(LPS) mewajibkan direksi untuk bertanggung jawab pribadi atas kelalaian dan/atauperbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bank. Direksi bank juga dimintauntuk melepaskan dan menyerahkan segala hak, kepemilikan, serta kepengurusan bankapabila bank dinyatakan sebagai bank gagal dan diputuskan untuk diselamatkan atau diambilalih oleh LPS . Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana tanggung Jawab Hukumdari Direksi Bank akibat bank yang dikelolanya menjadi bank gagal berdampak sistemik,sehingga kepemilikannya harus diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS),dengan mengambil contoh pengambilalihan Bank Century oleh LPS. Melalui metodepenelitian normatif, tesis ini juga membahas mengenai akibat hukum yang terjadi bagi bankakibat pengambilalihan oleh LPS tersebut. Tesis ini juga membahas mengenai dapat tidaknyaditerapkan suatu prinsip business judgment rule untuk membebaskan direksi dari tanggungjawab pribadi atas kerugian bank.

---

ABSTRACTIn the Act. 24 of 2004 conceming the Deposit Insurance Corporation (DIC) requiresdirectors to take personal responsibility for negligence and / or unlawful acts that resulted inbank losses. Bank directors were also asked to release and surrender all rights, title andstewardship of the bank when the bank declared a bank failed and it was decided to berescued or taken over by DIC. This thesis describes how the responsibilities of the Law of theDirectors of the Bank due to a bank that manages the bank failed systemic impact, so thatownership must be taken over by the Deposit Insurance Corporation (DIC), by taking theexample of Bank Century’ takeover by DIC. Through normative research methods, this thesisalso discusses the legal consequences that occurred for banks due to the takeover by DIC andcan be applied whether or not a principle of business judgment rule to relieve directors frompersonal liability for bank losses."

"Tesis ini membahas mengenai kedudukan pemegang saham publik dalam penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara dan pemenuhan kewajiban Bank Gagal dalam rangka keterbukaan informasi menurut peraturan di perbankan dan pasar modal. Penulisan tesis ini menggunakan metode kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber datanya. Penanganan Bank Gagal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan melalui penyertaan modal sementara mengakibatkan Lembaga Penjamin Simpanan mengambil alih segala hak dan wewenang RUPS, kepemilikan, kepengurusan, dan/atau kepentingan lain pada Bank Gagal. Pemegang saham publik kehilangan haknya sebagai pemegang saham meskipun kepemilikan pemegang saham publik masih diakui dan tercatat dalam anggaran dasar Bank Gagal. Bank Gagal tetap wajib melakukan keterbukaan informasi sehingga pemegang saham publik mengetahui perkembangan dari tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbaiki kondisi keuangan Bank Gagal.

---

This thesis describes the status of public shareholders in the handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements and the fulfilment of disclosure obligation of the Failing Bank in accordance with rule and regulation in banking sector and capital market. This thesis applies library research method using secondary data as data sources.The handling process of Failing Bank performed by Deposit Insurance Corporation through temporary capital placements results in Deposit Insurance Corporation taking over all the rights and powers of General Shareholders Meeting, the title of ownership, management and/or other interest of the Failing Bank. Rights of public shareholders are surrendered although the ownerships are still recognized and recorded in the article of association of the Failing Bank.Failing Bank is still obligated to provide disclosure to ensure public awareness of any progress of corrective actions taken by Board of Directors and Board of Commissioners to improve the financial condition of the Failing Bank."

"Penyelamatan PT Bank Century Tbk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menimbulkan konsekuensi hukum pengambilalihan kepemilikan Bank Century oleh LPS sebagaimana diatur Pasal 40 huruf a jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS), masih menyisakan berbagai permasalahan baik dari aspek politik maupun hukum. Dari aspek politik, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menggunakan hak angket untuk melakukan penyelidikan terkait proses penyelamatan Bank Century yang menyimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan oleh berbagai otoritas yang terkait dengan proses penanganan Bank Century. Dari aspek hukum, proses penyelamatan Bank Century telah dipersoalkan oleh mantan pemegang saham Bank Century melalui forum arbitrase pada International Centre for Settlement of Investment Disputes sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban Pemerintah Republik Indonesia mengenai expropriation sebagaimana diatur dalam Bilateral Investment Treaty antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Inggris.Bahwa penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum pelaksanaan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang ditujukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. Pelaksanaan JPSK, dengan resolusi bank sebagai salah satu pilarnya, merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam perspektif JPSK, penyelamatan Bank Century merupakan bentuk pelaksanaan tugas resolusi bank yang dimandatkan oleh UU LPS, yaitu sebagai bentuk intervensi otoritas publik dalam mengatasi dampak sistemik yang disebabkan oleh permasalahan suatu bank guna meminimalisir dampak kerusakan yang dapat ditimbulkan terhadap stabilitas sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Resolusi bank pada dasarnya merupakan mekanisme extra judicial yang khusus diberlakukan bagi penanganan bank bermasalah dengan pertimbangan untuk menjaga dan memelihara kepercayaan masyarakat penyimpan dana terhadap sistem perbankan secara keseluruhan. Mengingat karakteristik pelaksanaan tugas resolusi bank maka penyelamatan Bank Century oleh LPS tidak dapat dipersamakan dengan tindakan nasionalisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun sebagai tindakan expropriation sebagaimana dimaksud dalam Bilateral Investment Treaty. Pemahaman akan pelaksanaan tugas resolusi bank menjadi penting artinya dalam memperkuat justifikasi dari aspek hukum terhadap tindakan penyelamatan terhadap Bank Century yang dilakukan oleh LPS.

---

The bailout of PT Bank Century Tbk by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) which have caused the legal consequence of the ownership takeover of Bank Century by IDIC as regulated under Article 40 letter (a) jo. Article 41 paragraph (1) of the Law Number 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC Law), still leaves numerous matters on both legal and political aspects. From the political aspect, the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) has used its right of inquiry to conduct an investigation on the Bank Century bailout process which concluded that there has been an abuse by authorities related to the Bank Century management process. From the legal aspect, the Bank Century bailout process has been questioned by Bank Century’s former shareholders through arbitration in the International Centre for Settlement Investment Disputes as a tort which is contrary to the obligation of the Government of the Republic of Indonesia regarding expropriation as stated in the Bilateral Investment Treaty between the Government of the Republic Indonesia and the English Royal Government.

The bailout of Bank Century by the IDIC can not be separated from the legal framework of the implementation of Financial System Safety Net (JPSK) intended to safeguard the financial system stability. The implementation of JPSK, with bank resolution as one of its pillars, is an important instrument in safeguarding the financial system stability. Under the perspective of JPSK, the bailout of Bank Century by IDIC through Temporary Capital Participation is a form of performance of bank resolution tasks mandated in the IDIC Law, as a form of public authority intervention in managing a systemic impact caused by problems of a bank to minimize the damage that may arise to the stability of the financial system and the economy comprehensively. In principle, bank resolution is an extra judicial mechanism specifically applied for the management of troubled banks in considerations to preserve and maintain the trust of depositing customers to the banking system comprehensively. Considering the characteristics of the implementation of bank resolution task, the bailout of Bank Century by the IDIC can not be equated with act of nationalization or expropriation of property rights referred to in the Law Number 25 of 2007 regarding Capital Investment nor as an act of expropriation as intended in the Bilateral Investment Treaty. The understanding of the implementation of bank resolution tasks become important in strengthening the justification of the legal aspects on the actions of the Bank Century bailout conducted by the IDIC."

"Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan yang digunakan LPS adalah Limited Guarantee (perlindungan terbatas). Pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11-19/SK.GBI/2009 Bank Indonesia melikuidasi Bank IFI. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan pemaparan tentang peranan LPS dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia dan perlindungan terhadap dana nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh LPS. Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah eksploratoris diagnostik. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan layak dibayar sebesar 94% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 6 %. Hingga akhir tahun 2009, secara keseluruhan LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL) sebesar Rp. 543,12 miliar dari nilai simpanan nasabah bank yang layak dibayar oleh LPS sebesar Rp. 595.20 miliar (setelah set-off). Dari presentase hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diatas, terlihat bahwa LPS sebagai lembaga penjamin telah melaksanakan peranan sesuai dengan visi dan misinya yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dan mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif."