Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Krisis moneter yang lalu menyebabkan rupiah mengalami depresiasi terhadap dollar, perubahan kepemimpinan, perubahan peraturan dan program berdampak besar terhadap industri farmasi Indonesia. PT. X merupakan suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan terbuka yang bergerak di bidang farmasi. Jenis produk yang dihasilkan antara lain berupa obat-obatan beresep, bahan mentah, dan produk OTC. PT. X mengalami kesulitan karena struktur bahan bakumya 90% impor. Otonomi daerah yang diberlakukan pada tahun 2002 mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan inpres dan subsidi dari pemerintah, yang berakibat penurunan pada performance perusahaan secara menyeluruh, sehingga perusahaan harus menjalankan strategi mempertahankan pangsa pasar dan kembali fokus pads bisnis inti melalui restrukturisasi perusahaan.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi proses restrukturisasi perusahaan yang lebih memfokuskan pada bisnis inti serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan metode EVA. Metode EVA merupakan alat ukur kinerja yang menghitung penciptaan nilai bagi pemegang saham.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses restrukturisasi perusahaan yang meliputi: restrukturisasi bisnis/usaha, restrukturisasi organisasi dan restrukturisasi keuangan menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Restrukturisasi usaha dengan membentuk dua anak perusahaan yaitu PT. X Trading & Distribusi dan PT. X.Apotek mampu mengurangi kompleksitas jalur distribusi dan dapat meningkatkan kontribusi penjualan. Pengembangan dan strategi usaha yang dilakukan dengan merubah logo perusahaan, penataan struktur organisasi, pengembangan budaya dan nilai inti perusahaan, pengembangan sistem informasi dan sistem pelaporan akunting membuat karyawan dan manajemen lebih solid dalam melakukan pekerjaan.Dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan restrukturisasi perusahaan, rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas menunjukkan peningkatan kinerja perusahaan. Kinerja keuangan PT. X yang membaik ditandai dengan laba bersih setelah pajak yang tebih besar dari tahun sebelumnya. Hasil perhitungan menunjukkan nilai EVA yang negatif untuk tahun 2001-2003 dan tahun 2005 yang berarti manajemen perusahaan tidak berhasil menciptakan nilai pada tahun tersebut. Perusahaan belum memanfaatkan dana yang didapat baik melalui hutang maupun ekuitas. EVA tahun 2004 menunjukkan nilai positif namun nilai EVA ini Iebih dikarenakan penurunan cost of equity dari modal.Manajemen PT. X masih harus meningkatkan efektifitas perusahaan di bidang R&D melalui diversifikasi produk yang nantinya dapat menghasilkan bahan baku obat berbiaya rendah atau dengan mengembangkan obat-obatan tradisional. Penulis menyarankan PT. X untuk melakukan peningkatan kerjasama yang saling menguntungkan dengan perusahaan farmasi nasional lainnya, agar dapat menghasilkan peningkatan penjualan dan profitabilitas perusahaan lebih cepat dimasa yang akan datang.

---

The past monetary crisis made rupiah currency depreciate to US Dollar, changing management, changing regulation and programs which caused a big impact to pharmaceutical industry in Indonesia. PT. A' is one of the state owned enterprises company (BUMN) and also public corporate, doing business in pharmacy sector. The product is prescription medicines (patent), raw material for pharmacy and 07C product. PT X has some difficulties in the raw material which structure mostly 90% are imported. Since 2002 when the regulation of the regional autonomy were validated, the company didn?t 't have any subsidized or president instruction regulation (Inpres) .from the central government, which caused decreasing of the company performance as a whole, so the company should maintain the remain market and totally focused to the core business by corporate restructuring.

The goal of this .final thesis is to evaluate the restructuring process of the company that give more focus to the core business and how far it influenced to the company performance by using liquidity ratio, solvability, and profitability and EVA method. EVA method is one of tools for company performance calculation and creates value for the stakeholders.

The result of the survey show that the process of the restructuring corporate consist of business restructuring, organization and finance restructuring are positive trend because there is an increasing of the company performance totally. Business restructuring by established two sister company, ogre is PT. X Trading & Distribution and the other is PT. X Apotek were able to minimized the complexity of distribution line and to increase the sales contribution. The development and strategy of the business also change the logo of the company, organization structure system, the development of behavior and the value of the company, the development of information system and accounting reporting system make the employee and management more solid as a team in running their task.

The conclusion after the company restructuring: the ratio of liquidity, solvability and profitability are increase and show the progress performance of the company. The financial performance of PT. X (Holding) also become much better where the net profit (after interest and tax) is bigger compare with a year before. The calculation also gives evidence that the EVA score is negative in the 2001-2003 and also in 2005, it means that the management can't create the value for the years mention above. The company didn?t 't used the fund yet, both credits or equity. EVA score in the year 2004 give the positive value, but this EVA value was caused by decreasing the cost of equity from financial capital.

The management of PT X (Holding) still to increase the company effectiveness by investment in the R & D and making a product diversification that can produced low cost of raw material medicine or by developing traditional medicine. The writer give some suggestion that PT X should try to increase a joint operation project with other national pharmacy company, hopefully it can improve or increasing sales and profit of the company faster in the near future."

"Bank merupakan lembaga keuangan yang memilki peran penting dalam rangka kesejahteraan masyarakat melalui berbagai jenis kegiatan perbankan. Salah satunya adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini tentunya ditujukan agar debitur yang membutuhkan dana dapat mendapatkan pinjaman dan agar bank juga mendapat keuntungan dalam bentuk bunga. Dalam pemberian kredit, bank harus berpegang kepada prinsip kepercayaan karena uang yang dipinjamkan kepada debitur merupakan uang titipan dari nasabah yang lain, meskipun telah berhati-hati tidak menutup kemungkinan bahwa kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah. Kredit bermasalah dapat timbul karena berbagai faktor. Bank akan selalu berusaha untuk meminimalkan angka kredit bermasalah, diantaranya melalui upaya restrukturisasi kredit. Melalui Penelitian dengan metode yuridis normatif, penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum perkreditan pada perbankan di Indonesia serta upaya restrukturisasi kredit bermasalah. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai upaya restrukturisasi kredit bermasalah antara PT. X dan PT. Y dengan Bank Z.

---

Banks play an important role in creating and alleviating social welfare through its? activities. One of which is providing loans. Loans are given so that the debtor in need would be able to have funds and the bank would also benefit from receiving interests. In providing loans, a bank must uphold the fiduciary principle as the money belongs to other clients that have placed their trust upon said bank. Even when Banks have done their tasks carefully, there is still a possibility for the loan to become a non-performing loan. Non-performing loans occur due to numerous factors. Bank will always try to minimize the number of non-performing loans, one of the ways is through loan restructuring. By using normative legal research, this research will discuss the legal aspects of loans in banking and also loan restructuring as a method to mitigate non-performing loans. This research will also discuss the loan restructuring agreement in the non-performing loan between PT. X and PT. Y with Bank. Z."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Kedudukan para pihak dalam suatu perjanjian kredit harus setara dan seimbang. Dalam suatu Perjanjian Kredit seringkali terjadi ketidakseimbangan kedudukan antara Kreditur dan Debitur. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Suatu Perjanjian kredit yang biasanya merupakan perjanjian baku dan memuat aturan-aturan standar yang telah ditetapkan oleh kreditur, harus tetap memperhatikan keseimbangan kedudukan antara kreditur dan debitur. Dengan demikian perjanjian kredit yang dibuat akan dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa adanya paksaan terhadap masing-masing pihak, karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

---

The position of the parties in the loan agreement shall be equal and balance. In the Loan Agreement often happens inequality position between Creditor and Debtor. This research is analyzed by descriptive analytic with the legal analytic approach. A loan agreement which is commonly as standard contract set up by Creditor, must remain pay attention to the equality position of Creditor and Debtor. Therefore the loan agreement can be performed in good faith and without duress to each party, since each party has equal position."

"Kondisi ekonomi dan moneter yang memburuk melanda negara-negara regional Asia Pasifik sejak awal tahun 1997, pada pertengahan bulan Juli 1997 melanda Indonesia. Dampak krisis yang berkelanjutan ini sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Kecenderungan kenaikan biaya pendanaan yang tinggi secara umum sangat mempengaruhi kegiatan operasional dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban. Rupiah yang melemah sebagai akibat exchange rate yang sangat fluktuatif dan tinglat inflasi yang sangat tinggi menurunkan kapasitas permodalan perusahaan sehingga memerlukan strategi untuk terapi keuangan dengan melakukan restrukturisasi keuangan. Dampak krisis yang berkelanjutan ini sangat besar terhadap kelangsungan hidup perusahaan, sehingga PT. X sangat perlu untuk mengambil langkah restrukturisasi kredit dengan pertimbangan sebagai berikut: 1. Agar kegiatan operasional dan pemenuhan kewajiban perusahaan tetap berkesinambungan 2. Prospek perusahaan masih cukup baik dengan pendapatan valas dan penjualan ekspor dapat dipergunakan langsung membayai kewajiban kredit dan kredit lain dalam valas. 3. Laporan keuangan perusahaan kurang mencerminkan keadaan perusahaan secara ril karena dibuat dengan menggunakan peraturan Pemyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang terlalu kaku. Langkah-langkah sistematis proses restrukturisasi untuk menghadapi dainpak negatip dan krisis perekonomian dan moneter sebagai benikut: 1. Faktor intern dan ekstem dianalisa menggukan TOWS, keunggulan kompetitip dan opportunity yang ada dimanfaatkan serta memperkecil weakness dan threat. 2. Past Performance keuangan dianalisa sebagai dasar untuk menentukan asumsi-asumsi yang dipergunakan untuk proyeksi keuangan dan ratio-ratio proyeksi keuangan sebagai pedoman kemarnpuan keuangan perusahaan membayar seluruh kewajiban dimasa yang akan datang. 3. Dana yang seharusnya untuk membayar pokok kewajiban, setelah dilakukan restrukturisasi (rescheduling dan reconditioning) dapat dipergunakan untuk modal kerja operasional perusahaan. Restrukturìsasi kredit akan sangat menguntungkan pihak perusahaan sebagai debitur maupun bank sebagai kreditur. Keuntungan restrukturisasi kredit terhadap perusahaan sebagai berikut: 1. Kewajiban perusahaan untuk membayar pokok kredit yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat dapat diundur dengan direschedule kembali. 2. Kewajiban perusahaan hanya membayar bunga yang timbul pada setiap akhir bulan. 3. Dana yang seharusnya untuk membayar kewajiban pokok kredit dapat dipergunakan terlebih dahulu untuk keperluan yang mendesak dalam perusahaan terutama untuk keperluan yang produktip seperti modal kerja perusahaan. 4. Cash flow perusahaan dapat menjadi lebih baik. Keuntungan restrukturisasi kredit terhadap bank sebagal berikut: 1. Pembayaran bunga menjadi lebih lancar. 2. Kolektibilitas Perusahaan yang menjadi debitur tetap lancar. 3. Penyediaan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) menjadi lebih kecil yang berpengaruh terhadap ATMR yang merupakan komponen menghitung CAR."

"Tinjauan Yuridis Perjanjian Dengan Kredit Take Over PT Bank X: (Studi Kasus Perjanjian Kredit Antara PT Bank X Dengan PT A). Permasalah dalam tesisi ini yaitu pertama, bagaimana pengaturan mengenai perjanjian kredit dengan take over yang dilakukan kreditur dan debitur dari segi teori hukum perjanjian, dan kedua bagaimana akibat hukum peralihan perjanjian take over pada PT.Bank X. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini bahwa perjanjian take over memiliki sembilan tahapan untuk melakukan suatu perpindahan take over dan memiliki akibat hukum yaitu perpindahan dari segi subjek hukum kreditur dan perpindahan jaminan. Sedangkan saran penelitian ini, persaingan industri perbankan diharapkan suatu bank dapat memberikan yang terbaik dengan nasabah secara cepat dan fleksibel namun dikuatkan kontrol pengawasannya dan digalakan suatu suatu sistem hak tanggungan online untuk mempercepat birokrasi.

---

Analitical Review Agerement Of Credit Take Over PT Bank X: (Case Study With the party PT Bank X and PT A as debtor), problems in this tesisi: first, how the arrangement of the credit agreement with the take over of creditors and debtors is carried out in terms of the theory of contract law, and secondly how the law due to take over the transition agreement PT.Bank X. The conclusion of this research that the agreement take over has nine stages to perform a transfer take over and have legal effect that the displacement in terms of legal subjects and displacement guarantee creditors. While the suggestion of this research, the banking industry competition is expected of a bank can give the best to our customers quickly and flexibly but strengthened its supervision and control of a major project an online mortgage system to speed up the bureaucracy."

"Skripsi ini membahas mengenai proses penyelesaian credit menurut hukum perbankan di Indonesia dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X dan PT. Y dalam pembiayaan proyek Kewajiban Pelayanan Universal dari Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana produk kredit dari bank umum diatur oleh undang-undang dan peraturan lain yang berhubungan dengan aspek pemberian kredit. Penelitian ini memfokuskan kepada jenis kredit yang disepakati antara kedua belah pihak yaitu Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja. Prosedur dan persyaratan atas pemberian kredit yang diwajibkan oleh Undang-Undang Perbankan dibahas mendalam. Dalam penelitian ini, masalah yang diangkat adalah masalah yang timbul dalam pelaksanaan kredit yaitu terkendalanya pembayaran kredit oleh PT. Y sehingga Bank X menggolongkan kredit tersebut menjadi kredit macet (kolektibilitas tingkat 5). Selain itu, penyelesaian dari kredit bermasalah tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Perbankan, SK DIR BI No. 27/162/KEP/DIR dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/3/PBI/2005 sebagaimana diubah oleh PBI No. 8/13/PBI/2006 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 14/15/2012 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 11/25/PBI/2009 tentang Implementasi Manajemen Resiko Bank Umum. Pemberian Kredit antara Bank X dengan PT. Y terkendala masalah pembayaran yang diakibatkan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi kerja PT. Y akibat diblokirnya anggaran oleh DPR-RI. Analisa mendalam tentang debitur termasuk didalamnya analisa prinsip 5C beserta analisa kelayakan proyek telah dilakukan dengan baik. Namun, kendala PT. Y dalam pembayaran kredit merupakan kendala diluar kuasa PT. Y. Proses penyelesaian kredit meliputi surat peringatan, eksekusi, musyawarah dan Arbitrase.

---

This thesis discusses the process of settlement of credit under banking law in Indonesia in the credit agreement made between the Bank X and PT. Y for financing Universal Service Obligations project of the Ministry of Communication and Information of the Republic of Indonesia. The purpose of this study was to determine how the product credit from commercial banks regulated by laws and other regulations related to aspects of the provision of credit. This research focuses on the type of credit agreed between both parties that investment credit and working capital credit. The terms and procedures for the granting of credit required by the Banking Act is discussed. In this study, the issues raised are issues that arise in the implementation of credit that is obstacle for credit payments by PT. Y so that Bank X classified the credit as the loss credit (collectability level 5). In addition, the settlement of the loss credit also reviewed from the law aspect and other regulation. The method used is a juridical normative method.

Based on the research results, it can be seen that the arrangement of credit facilities under Indonesian law set forth under Law No. 7 of 1992 as amended by Act No. 2 of 1998 on Banking, SK DIR BI No. 27/162 / KEP / DIR and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 7/3 / PBI / 2005 as amended by PBI No. 8/13 / PBI / 2006 regarding Legal Lending Limit and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 14/15/2012 Asset Quality Rating for Commercial Banks and Bank Indonesia Regulation (PBI) No. 11/25 / PBI / 2009 regarding Implementation of Risk Management of Commercial Banks. The credit lending between Bank X with PT. Y constrained problem of payment caused by the Telecommunications and Informatics Funding Provision Management Agency (BP3TI) as the representative from Ministry cannot make payments on work performance of PT. Y as the result of the blockage of budget by the House of Representatives. Depth analysis of the debtor including analysis of 5C principles along with project feasibility analysis has been done well. However, the problem faced by PT. Y in the payment of credit is a constraint beyond the control of PT. Y. The processes of settlements of credit include warning letters, execution, deliberation and Arbitration."