Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini fokus terhadap salah satu bentuk persaingan usaha tidak sehat yaitu perjanjian pembagian wilayah pemasaran sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memahami pembagian wilayah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metodologi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif. Tipe data yang digunakan adalah data sekunder yang mengandung bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diolah untuk menghasilkan laporan penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan penelitian, Penulis sependapat dengan Putusan Perkara Nomor 53/KPPU-L/2008 yang membatalkan perjanjian pembagian wilayah yang dilakukan oleh AKLI dikarenakan AKLI terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perjanjian pembagian wilayah PJT di Sulawesi Selatan.

---

This thesis is focusing on market division as a form of unfair competitions stated in Law No. 5 Year 2009 on Antimonopoly and Unfair Competitions. The object is to understand about market division practiced by Board of Indonesian Association of Electricity Contractor and Mechanical. The methodology in this thesis based on literature and normative legal approach. Types of data that used are secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials which are processed and produce a comprehensive overview of issues and facts relating to the object of research. Based on the research, the Author agrees with Decree 53/KPPU-L/2008 that canceled the market division agreement performed by AKLI because AKLI proven legally and convincingly has entered into PJT market division agreement in South Sulawesi."

"Hukum persaingan usaha merupakan kebutuhan fundamental bagi sebuah negara, hal ini karena hukum persaingan usaha adalah norma hukum yang mengatur perilaku pelaku usaha dalam berbisnis di Indonesia. Tentu hukum persaingan usaha tidak dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa adanya penegak hukum persaingan usaha yang baik dan berpengalaman. Mengingat bahwa institusi penegak hukum persaingan usaha yakni Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan institusi baru dalam tata hukum negara Indonesia, maka pengalaman atas upaya penegakkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih diragukan. Hal ini terbukti dengan berbagai macam kasus yang menujukkan bahwa Komisi tersebut masih kurang terampil dalam menjerat pelaku usaha curang dan memberikan sanksi yang tepat kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha. Oleh karena itu, akan sangat baik, bilamana Komsisi Pengawas Persaingan Usaha dapat belajar kepada Institusi Peneggak Hukum Persaingan Usaha yang ada diluar negeri, terutama di negara maju yang telah berpengalaman dalam mengimplemntasikan hukum persaingan usaha di negaranya. Inggris sebagai negara maju yang memiliki hukum persaingan usaha yang baik dan telah menunjuk Institusi Penegak Hukum Persaingan Usaha yang telah memiliki pengalaman semenjak 1960-an, dapat menjadi pedoman bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Apabila ditinjau dari segi hukum acara, tampaknya Komisi Penegak Persaingan Usaha seringkali menemukan kesulitan-kesulitan yang akhirnya menciderai hak-hak pelaku usaha. Adapun cut throat policy yang menjadi kebijakan KPPU merupakan hal yang akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu ada baiknya bilamana KPPU melakukan studi perbandingan dalam hal proses acara hukum persaingan usaha dengan Office of Fair Trading, selaku institusi penegak hukum persaingan usaha Inggris, dalam proses invesigasi (penyelidikan & penyidikan), proses pembuktian dan proses penetapan pemberian hukuman dan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum persaingan usaha.

---

Competition Law is an essential legal product for the economic growth of nations, this is due to the fact that competition law is the governing norm in respect to industries and businesses in today?s market. However, a good conceptualize competition law will become invalidated if there is no governing institution which is assigned by the government to protect and implement the competition law. Hence, the need of a good governing institution for the enforcement of competition law is no doubt fundamental to the success of Indonesia?s economic development. Having established its competition law regime in 1999 and in doing so assigning KPPU to watch over the implementation of competition law in Indonesia, Indonesia has reaped many benefits, which includes the steady incline of foreign capitals and investment going to Indonesia in the successive years. However, in respect to KPPU, the governing institution for competition law in Indonesia, its track record in dealing with complex cases in competition law has been under scrutiny by defendants in cases and from academicians believing that the power of implementation measures by the institutions has not been adequately addressed. Thus, in order to better understand competition law and how to implement the best possible policies, KPPU must study from similar institutions abroad, especially, in countries where the competition law regime has been implemented for many years, in this regard the United Kingdom. In doing so KPPU will better understand how to investigate and find evidence that are circumstantial to the case in hand. Not only that, the KPPU must also learn how to implement necessary policies that are suited to the economic and legal needs of Indonesia, in order to create a lasting competition law regime which will increase the welfare of the Indonesian people."

"Dalam perkembangannya dewasa ini, Ritel telah menjadi salah satu bidang usaha yang diminati oleh investor, baik lokal maupun asing. Persaingan ketat antara peritel lokal dan peritel asing, termasuk waralaba lokal dan asing, memaksa peritel lokal dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk membenahi diri agar dapat bersaing dan sejajar dalam usaha pasar ritel. Kondisi ini tentunya merupakan hal yang positif bagi masyarakat luas sebagai konsumen yang diuntungkan dari persaingan tersebut dan sekaligus memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional secara makro serta mendukung usaha Pemerintah terkait dengan penciptaan lapangan dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah sebagai Regulator dan penentu kebijakan memiliki peran yang sangat penting demi terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan perlindungan terhadap UMKM. Oleh karena itu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum, iklim persaingan usaha yang sehat dalam rangka menarik modal investor, baik dalam maupun luar negeri, serta perlindungan bagi pelaku usaha nasional.

---

In its recent development, Retail has become one of the most sought after line of business by local and foreign investors. Fierce competition between local and foreign retailer, including local and foreign franchise, has forced local retailer as well as Micro, Small and Medium Enterprise (UMKM) to make business improvement and reform in order to compete and align themselves in the Retail market competition. This condition is certainly a positive thing for the public as consumers who profited by such competition and sufficiently contributes for the national economy as well as element of support for the Government in its effort to create job opportunities and fight against unemployment. The Government is one of the crucial key player in this equation as the State Regulatory and policy-maker, to ensure healthy business competition and the protection of UMKM in Retail market. Therefore, the prevailing laws and regulations must provide certainty of law, promote healthy business competition atmosphere in order to attract both local and foreign investors, as well as the protection of national businesses."

"ABSTRAKTekstil dan Produk Tekstil (TPT) adalah komoditas penghasi devisa terbesar di sektor non-migas, industri ini juga penyerap tenaga kerja terbanyak dibandingkan industri lain. Namun serbuan tekstil impor akhir-akhir ini baik yang legal maupun ilegal telah melumpuhkan industri tekstil lokal, sejak tahun 2004 tercatat banyak perusahaan tutup dan karyawan yang di PHK. Banyak konsumen yang memilih untuk membeli TPT impor karena memiliki harga yang lebih murah dan kualitas yang baik. Beberapa penyebab mahalnya tekstil lokal: mesin tua, upah buruh yang tinggi, mahalnya BBM dan TDL. Pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mengatur impor TPT namun masih belum mampu menekan masuknya TPT impor ilegal. Tesis ini ingin melihat apakah Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan terkait lainnya telah berhasil menjamin persaingan usaha yang adil antar pelaku usaha dan mampu melindungi industri TPT lokal dari serbuan barang ini.

---

ABSTRACTTextile and Textile Product (TTP) is the largest foreign exchange producer at non oil and gas sector, this industry also majority labor absorbency than other industry. But imported textile, legal's one and also illegal has disabled local textile industry, since 2004 registered a lot of bankrupt textile company and workers that were dismissed because they can't compete with imported products. Consumer prefer to buy imported product because it is cheap in price and good in quality. Several cause why local textile is expensive: old textile's machine, high labor wage, expensive fuel and electricity. Government has issued several policy to manage TTP import, but it still can't push down the input of import TTP. This thesis wants to see if the Competition Law and other regulation was successful to guarantee fair trade among trader and able to protect local TTP industry from imported goods."

"Skripsi ini membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 atas Judicial Review Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menetapkan harga seluruh BBM ditetapkan oleh Pemerintah. Hal ini menimbulkan permasalahan perihal adanya unsur monopoli kembali oleh Pemerintah atas pengaturan BBM di Indonesia berikut dampak yang ditimbulkan terhadap pelaku usaha, konsumen, dan Pemerintah itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis-normatif. Hasil penelitian menyarankan agar dibuat peraturan perundang-undangan dan formula penetapan harga yang lebih tepat dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat dalam pasar.

---

The focus of this study discusses the Constitutional Court Decision No. 002/PUUI/ 2003 on Judicial Review of Law No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi which sets the fuel price set by the Government. This raises issues regarding the existence of Government’s re-monopoly on the fuel legislation in Indonesia following impacts on the businesses, consumers, and government itself. This study is a qualitative research method of normative analysis. The result suggests making a better legislation and a more precise formula of price fixing that will be done by the povernment, by also considering the aspect of healthy competition in the market."