Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas alasan hukum. Pengadilan Negeri dalam membatalkan putusan-putusan KPPU tentang persekongkolan tender, Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusan No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn. dan Putusan No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn., memutuskan putusan keberatan terhadap perkara No. 05/KPPU-U2007 tentang tender pengerukan alur pelabuhan Belawan dan perkara No. 031KPPU-U2007 tentang tender Pembangunan Gedung Kantor PengadiJan Negeri di Padangsidimpuan, yang membatalkan putusan-putusan KPPU. Dalam pengambilan keputusan. Hakim Pengadilan Negeri tidak menggunakan Pedoman Pasal 22 UU No. S tabun 1999 yang telab di tetapkan oleh KPPU. Kemudian Pengadilan memandang tidak teljadi persekongkolan tender yang bersifat horizontal daan vertikal diantara pelaku usaha dan panitia tender. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan data sekunder sebagai smnber datanya, yang diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian ini menyarankan perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan para Hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara keberatan yang terkait dengan kasus tentang persekongkolan tender, agar dalam mengambil keputosan sesuai dengan Pedoman Pasal 22 UU No. 5 tahun 1999 yang telah di susun oleh KPPU.

---

This thesis discusses the legal reasons by District Court in canceling KPPU decisions for tender conspiracy, based on Medan High Court District Decisions in the Decision No. 455/Pdt.G/2007/PN.Mdn and Decision No. 430/Pdt.G/2007/PN.Mdn deciding objection decision on the case No. 051KPPUU2007 for Belawan seaport line reclamation tender and case No. 03/KPPUU2007 for tender of High Court Office Building Development in Padangsidempuan, canceling KPPU's decisions. In that decision taking, the Judge of District Court did not use the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has already been decided by KPPU. Then the Court deems that there had been no tender conspiracy horizontally and vertically between the business actors and tender committee. This research uses juridical nonnative research method with secondmy data as its primary data source, obtained through docmnent study. The results of this research reconnnend the need of improvement on the understanding and capability of Judges in the District Cowt in resolving on objection case related to the case on tender conspiracy, in order for them in their decision taking should be pursuant to the Manual in Article 22 the Laws No. 5 year 1999, which has been compiled by KPPU."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian dan kajian tiga permasalahan yang berhubungan dengan "Analisis Yuridis Tentang Monopoli Negara Atas Pengelolaan Air Bersih Di Wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha?. Permasalahan yang dijadikan obyek penelitian berkenaan dengan dua masalah pokok. Pertama, Bagaimana pengaturan mengenai monopoli pengelolaan air bersih menurut hukum persaingan usaha. Kedua, apakah sistem pengelolaan air bersih di DKI Jakarta melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Latar belakang dari uraian tentang obyek penelitian dalam tesis ini melihat bahwa Privatisasi telah mengubah pelayanan bagi semua orang menjadi penjualan kepada konsumen. Ditangan publik, setiap orang mendapatkan rasa keadilan dalam pelayanan air bersih, karena warga masyarakat yang memang berhak untuk mendapatkannya. Namun, di tangan sektor swasta, pengelolaan dan penyediaan air bersih sebagai layanan dasar adalah bisnis dan setiap warga masyarakat adalah konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan air bersih sebagai salah satu kebutuhan dan hak dasar setiap manusia dan mengingat kebutuhan air bersih untuk minum masih menjadi salah satu persoalan yang tidak kunjung selesai, maka peran serta sektor swasta dalam pengelolaan air bersih yang tepat diperlukan tanpa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya instalasi pengolahan air baru akan menambah pasokan air bersih sekaligus mewujudkan rasa keadilan yang merata bagi masyarakat pengguna air bersih tanpa menutup pelaku usaha lain untuk memperoleh kesempatan dalam pengelolaan air dengan adil. Mengembalikan akses pada masyarakat yang membutuhkannya bukan berarti memberikan secara gratis, tetapi menyediakan air bersih dengan harga riil yang terjangkau oleh semua orang yang paling membutuhkan. Hak menguasai negara atas sumber daya air dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat dalam mewujudkan negara kesejahteraan yang berkeadilan dan merata muncul sebagai sebuah pilihan final untuk memetakan ruwetnya persoalan sektor jasa layanan air bersih yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Menurut hemat penulis, pengelolaan dan penyediaan air bersih idealnya tetap dikelola oleh negara.

---

This Thesis reperesent a research yield and three knowledges about any matters in connection with the State s Monopoly In Clean Water Management And Distribution O f DKI Jakarta Based On Indonesian Law Concerning Prohibition O f Monopolistic Practices And Unfair Bussines Competition Subject to the matters herein are interrelated to two principal problems. First, how are the regulatory system about the tap water monopoly pursuant to competition law. Second, is the tap water management system in DKI Jakarta violate the competition principe pursuant to Law Number 5 year o f 1999 about the Prohibiton o f Monopolistic Practice and Unfair Business Competition. The explanation o f the research hereto acknowledge that privatisation has now been commuted from community service to sell to consumen. I f we refer to the public authority, every society fe e l equitable and fully liable to obtain the tap water service accordingly. However i f we refer to private authority, thus the tap water service turns out to be a bussiness and every society as consumers considerally. In order to fu lf il the tap water as a main necessity and understood up to this present moment including any and all problems thereform, thus the private sector implementation shall be needed without any unfair competition thereof Furthermore, in respect o f any new tap water management instalation shall increase tap water supply and simultaneously shall be amicable and promptly equiped by the society without any intend to forbid another party to have an opportunity hereto. Returning the access to society does not mean fre e o f charge hut give them real tariff fo r all societies. In fact, power influence become dominant when state controlling right on water resources especially clean water treatment and supply in creating prosperity country is as a fin a l choice in mapping clean water service concerned to the intention o f people live. According to writer point o f view, clean water treatment should be ideally managed by state."

"Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalamkewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp.,KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LGInternational Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenaikeabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesiaserta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. denganperaturan persaingan usaha di Indonesia. Penulisan hukum ini bersifat yuridisnormatifyang menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penulisan inimenunjukkan bahwa penerapan prinsip ekstrateritorial di Indonesia tidak dapatditerapkan, hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari definisi Pelaku Usahadalam UU Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak dapat menjangkau aktor danperbuatan yang dilakukan di luar wilayah yurisdiksi Indonesia, sekalipun jugamenimbulkan dampak persaingan usaha tidak sehat. Kemudian dari pembahasankesesuaian substansi pokok perkara, LG International Corp. dapat dijatuhkansanksi denda berdasarkan peraturan persaingan usaha Indonesia, namun karenaKPPU tidak memiliki kewenangan ekstrateritorial, dalam kasus ini eksekusiputusan akan menjadi masalah dikarenakan terlapor berkedudukan di Korea.

---

Regarding the Indonesian business competition supervision commission (KPPU)'s

Decision Number 16/KPPU-M/2015 concerning the obligation to notify the

takeover of shares by LG International Corp., KPPU imposed a fine of

Rp.8,000,000,000.-. to LG International Corp. In this study, the author discusses

the validity of the application of the extraterritorial principle in business

competition in Indonesia as well as the suitability of the substance of the case

against LG International Corp. with business competition regulations in

Indonesia. This legal writing is juridical-normative using secondary data. The

conclusion from this assumption shows that the application of the extraterritorial

principle in Indonesia cannot be applied, this is because the principle that states

the definition of business actors in Law Number 5 of 1999 which cannot reach

actors and acts committed outside the jurisdiction of Indonesia, even though it

also has an impact on competition which is contributes to unhealthy business

environment. Then from the discussion of the suitability of the subject matter of

the case, LG International Corp. Fines can be removed based on Indonesian

competition regulations, however, because KPPU does not have extraterritorial

authority, in this case the execution of the verdict will be a problem because the

reported party is domiciled in Korea."

"Tindakan pengambilalihan perusahaan (akuisisi) dapat memperbesar penguasaan dari satu pelaku usaha dalam pasar. Pelaku usaha sebagai subjek ekonomi senantiasa berupaya untuk memaksimalkan keuntungan dalam menjalankan kegiatan usahanya (maximizing profit). Perolehan keuntungan secara maksimal yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui pengambilalihan perusahaan (akuisisi) dapat terjadi, karena Akuisisi dapat menciptakan efisiensi sehingga mampu mengurangi biaya produksi suatu perusahaan. Skripsi ini membahas mengenai akusisi yang dilakukan oleh PT Muarabungo Plantation terhadap PT Tandan Abadi Mandiri yang pada akhirnya PT Muarabungo Plantation dikenakan sanksi pelanggaran pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), skripsi ini juga membahas dampak dari akuisisi tersebut, analisis terhadap pasal 29 UU No.5 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan, Peleburan Badan Usaha, dan Pengambilalihan saham yang dapat menyebabkan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

---

Action takeovers (acquisitions) may increase mastery of the businesses in the market. Business operators as an economic subject strives to maximize profits in operation (maximizing profit). The maximum gains made by the business through the acquisition of companies (acquisition) may occur, due to acquisition can create efficiency so as to reduce the cost of production of a company. This paper discusses the acquisition PT Tandan Abadi Mandiri by PT Muarabungo Plantation. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) finally give sanction violations of article 29 of Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition to PT Muarabungo Plantation, this paper also discusses the impact of the acquisition, analysis of article 29 of Law No. 5 of 1999 and Government Regulation No.57 of 2010 Concerning Merger, Consolidation of Business Entities and acquisition of shares which may cause Monopolistic Practices and Unfair Business"

"Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap persaingan di pasar Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dan penurunan tingkat persaingan di pasar. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dari segi efisiensi, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Rekomendasi diberikan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi agar tercipta pasar yang kompetitif dan adil.

---

The acquisition of Tokopedia by TikTok has various implications for business competition in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the acquisition on competition in the Indonesian market from the perspective of competition law. The research method employed is doctrinal research, which involves an in-depth examination of relevant legal rules as well as documents and literature related to this case. The findings indicate that while the acquisition has the potential to enhance the operational efficiency of both companies, it also raises concerns about monopolistic practices and a decline in market competition. The analysis focuses on competition law regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study concludes that despite the efficiency benefits, strict supervision is required to ensure adherence to healthy competition principles. Recommendations are made to relevant authorities to enhance supervision and enforcement of regulations to create a competitive and fair market."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modern dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan berlakunya Prinsipprinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusifj dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.

---

The research method for this study is a juridical-normative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation o f the President the Republic o f Indonesia No.l 12 of 2007 concerning Organization and Directions o f Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modem market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No.l 12 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer's welfare. In building the private market's atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No.2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia's retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No.l 12 o f2007 substantially not yet accomodate the interest o f small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No.l 12 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."