Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akhir-akhir ini obligasi merupakan salah satu instrumen pasar modal yang menjadi alternatif sumber pembiayaan yang efektif bagi emiten dan juga sebagai alternatif investasi bagi investor. Pihak emiten mendapatkan keuntungan karena mendapatkan dana segar untuk pengembangan usaha, sedangkan pihak investor sebagai pemegang obligasi berhak untuk mendapatkan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga dari obligasi. Seperti badan-badan usaha lainnya, bank sebagai badan usaha membutuhkan dana yang sangat besar untuk usahanya agar dapat bertahan dalam persaingan antar bank yang semakin ketat. Salah satu sumber pembiayaan bagi perbankan adalah obligasi. Masalah yang mungkin timbul dalam hal bank menjadi penerbit obligasi adalah jika pada suatu saat Bank Indonesia sebagai bank sentral mencabut izin usaha dari bank yang menerbitkan obligasi. Oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan membahas mengenai bentuk-bentuk perlindungan hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat melindungi kepentingan para pemegang obligasi.Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang ditunjang oleh penelitian lapangan dengan tipologi penelitian fact finding dan preskriptif. Berbagai peraturan yang berlaku saat ini telah memberikan perlindungan hukum kepada pemegang obligasi. Namun perlindungan tersebut masih sangat minim, karena masih terdapat ketidakteraturan dan ketidakselarasan antara peraturan yang satu dengan lainnya, bahkan masih ada hal yang belum jelas pengaturannya. Untuk itu, Bapepam sebagai pengawas pasar modal dan Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan perlu menyempurnakan dan melengkapi berbagai peraturan yang terkait dengan obligasi subordinasi agar pemegang obligasi mendapatkan kepastian hukum dan kepentingannya dapat terlindungi secara hukum."

"Dalam melakukan investasi obligasi, risiko kegagalan pembayaran oleh emiten merupakan suatu risiko kerugian yang harus slap dihadapi oleh investor. Dalam beberapa kasus, kegagalan pembayaran oleh emiten telah menyebabkan hilangnya kepercayaan investor untuk berinvestasi di obligasi. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena berpengaruh pada Pasar Modal yang merupakan salah satu elemen sistim ekonomi yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan bisnis, oleh karena itu perlindungan hukum terhadap para pemegang obligasi sangatlah penting.Melalui penelitian yuridis normatif yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang didukung dengan wawancara dengan instansi yang terkait, disimpulkan wall amanat harus pro aktif untuk memastikan emiten memenuhi perjanjian perwaliamanatan dan dengan persetujuan RUPO, maka wall amanat dapat melakukan tindakan-tindakan hukum untuk memaksakan penagihan kepada emiten dan melakukan tindakan-tindakan hukum berkaitan dengan penagihan tersebut kepada emiten, namun apabila wali amanat lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan undangundang dan perjanjian perwaliamanatan, maka wall amanat wajib memberikan ganti rugi kepada pemegang obligasi.Perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi yang diterbitkan tanpa diberikan suatu jaminan khusus akan memberikan jaminan berupa seluruh harta kekayaan emiten baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari berdasarkan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 119 sampai dengan Pasal 124 UUPT, selain itu dalam hal emiten berada pada keadaan wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut penyelesaian dengan memilih diantara beberapa ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 1267 KUH Perdata."

"Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri sangat pesat dalam kehidupan manusia saat ini semenjak kehadiran internet dalam telepon genggam turut menghadirkan berbagi fitur baru salah satunya aplikasi-aplikasi finansial seperti Bank Digital. Banyak Bank Digital memberikan bunga deposito hingga 10% yang dimana besaran bunga tersebut lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni 4,25%. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila terjadi likuidasi pada bank-bank digital tersebut karena dana nasabah yang akan diganti harus termasuk dalam syarat 3T yang salah satunya bunga deposito tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan oleh LPS. penelitian ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah antara lain Regulasi Likuidasi Bank Umum di Indonesia dan Pelindungan Nasabah Bank Digital Dalam Hal Terjadi Likuidasi. Penelitian ini berbentuk normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis Proses likuidasi bank umum di Indonesia telah melewati banyak perubahan dan penyesuaian sejak era BPPN hingga era LPS. Pada tahun 2023 terdapat perubahan urutan hirarki pembayaran kewajiban terhadap kreditur yang ada pada UUP2SK urutan daripada pembayaran kreditur tersebut berdampak pada pembayaran simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin sedangkan untuk melakukan klaim terhadap dana nasabah bank apabila terjadi likuidasi, nasabah tersebut harus termasuk pada kriteria 3T yang salah satunya adalah tingkat bunga yang diterima nasabah tidak lebih dari tingkat bunga yang dijamin pada LPS. Sehingga dana nasabah bank digital merupakan dana yang tidak dijamin oleh LPS, maka penggantian daripada dana tersebut termasuk pada Pasal 7 ayat 35 UUP2SK urutan ketujuh dan sangat berpotensi untuk tidak mendapatkan penggantian apabila terjadi likuidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan regulasi yang ada terkait pelindungan nasabah bank digital tidak mencerminkan kepastian hukum, memberikan pelindungan hukum sehingga tidak adanya tanggung jawab hukum terhadap nasabah bank digital.

---

The advancement of technology is undeniably very rapid in human life today since the presence of the internet on mobile phones also presents various new features, one of which is financial applications such as Digital Banks. Many Digital Banks provide deposit interest rates of up to 10%, which is higher than the guaranteed interest rate (TBP) guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), which is 4.25%. This will be a problem in the event of liquidation of these digital banks because customer funds to be replaced must be included in the 3T conditions, one of which is deposit interest not higher than the guaranteed interest rate by LPS. This research is conducted based on 2 (two) problem formulations, including Regulation of Commercial Bank Liquidation in Indonesia and Protection of Digital Bank Customers in the Event of Liquidation. This research is normative in form using descriptive analytical typology The process of liquidation of commercial banks in Indonesia has gone through many changes and adjustments since the BPPN era to the LPS era. In 2023 there is a change in the hierarchical order of payment of obligations to creditors in the UUP2SK the order of payment of creditors has an impact on the payment of deposits from depositors whose guarantees are not paid and deposits from depositors who are not guaranteed while to make claims against bank customer funds in the event of liquidation, the customer must be included in the 3T criteria, one of which is the interest rate received by the customer is not more than the guaranteed interest rate at LPS. So that digital bank customer funds are funds that are not guaranteed by LPS, then the replacement of these funds is included in Article 7 paragraph 35 of the seventh order UUP2SK and has the potential not to be reimbursed in the event of liquidation. Based on this, it can be concluded that the existing regulations related to the protection of digital bank customers do not reflect legal certainty, provide legal protection so that there is no legal responsibility for digital bank customers."

"Dalam dunia perbankan, banyaknya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank ternyata membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu yang dibahas adalah mengenai perilndungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank dalam hal terjadi tindak pidana perbankan. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, disimpulkan bahea perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan langsung dan tidak langsung. Perlindungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi secara langsung.

---

In banking practice, a lot of activity that did by a bank apparently open chance broad in its happening banking crime. This paper works through to hit how arrangement banking crime in banking regulation and another regulation. Besides that, this paper works through to know how legal protection for bank customers in the case of banking crime. By using of bibliography method, it concluded that protection that given to bank customers is as direct protection and indirect protections. Protection that must give to cusromers in the case of banking crime is with straightforward compensation."

"Obligasi sebagai salah satu Efek yang diperdagangkan di pasar modal tidak terlepas dari berbagai risiko, baik risiko usaha maupun penyimpangan penggunaan dana yang akhirnya menyebabkan default (wanprestasi dalam pembayaran kembali obligasi). Terkait dengan risiko tersebut, saat ini perlindungan atas pemegang obligasi adalah suatu keniscayaan. Tidak sedikit obligasi yang mengalami default, sedangkan pemegang obligasi merasa tidak terlindungi. Hal ini menjadikan perlindungan hukum terhadap pemegang obligasi adalah suatu hal yang penting untuk ditelaah. Salah satu obligasi yang mengalami default adalah Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003, dikarenakan kondisi Bank Global (Emiten Obligasi) yang terus memburuk karena mengalami banyak permasalahan mulai dari penempatan surat berharga fiktif, kredit fiktif, reksadana fiktif, tindak pidana penghancuran dokumen warkat bank yang berujung pada kaburnya dua direktur Bank Global dengan membawa serta uang nasabah dan investor Bank Global. Kejadian ini membuat Bank Indonesia terlebih dahulu menetapkan Bank Global dalam status Bank Dalam Pengawasan Khusus, Pembekuan Kegiatan Usaha, Pencabutan Izin Usaha sampai pada proses Likuidasi Bank Global yang sekarang masih berlangsung.Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil penelitian disajikan secara utuh melalui metode deskriptif analitis. Selanjutnya dipaparkan mengenai syarat dan prosedur penerbitan obligasi serta risiko-risiko investasi obligasi disusul dengan paparan mengenai tanggung jawab Wali Amanat dalam penerbitan obligasi, dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan pemegang obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Tentunya hal tersebut di atas tidak terlepas dari telaah mengenai Peijanjian Perwaliamanatan.Kemudian peneliti melakukan analisa terhadap kasus wanprestasi Bank Global terhadap Pemegang Obligasi Subordinasi I Bank Global Tahun 2003 dimulai dari kondisi Obligasi Subordinasi sesuai propektus memiliki bunga yang cukup tinggi sebesar 14,5%, rating A- (single A minus), adanya jaminan berupa dana pelunasan pokok obligasi (sinkingfund), memiliki rasio kecukupan modal (CAR) tinggi yang menunjukkan tingkat kesehatan bank yang cukup baik. Sampai pada kegagalan pembayaran obligasi yang tentu saja merugikan pemegang obligasi yang menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi subordinasi disusul dengan kajian mengenai risiko investasi obligasi subordinasi ini. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum pemegang obligasi terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh emiten obligasi adalah Peijanjian Perwaliamanatan dimana Wali Amanat bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi untuk melaksanakan tindakan-tindakan sesuai yang tercantum dalam Peijanjian Perwaliamanatan apabila Emiten melakukan Wanprestasi, diantaranya pelaksanaan RUPO, upaya-upaya hukum yang tersedia mulai dari eksekusi jaminan (dalam hal ini sinkingfund), melakukan gugatan perdata yang diwakili oleh Wali Amanat ataupun Pemegang Obligasi Subordinasi secara pribadi kepada Emiten Obligasi, mempailitkan Emiten dan menyelesaikan melalui arbitrase. Mengingat banyaknya pemegang obligasi yang dirugikan karena obligasi yang diinvestasikan mengalami gagal bayar maka penting sekali ditingkatkan peran lembaga pengawas yaitu Bapepam."

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."