Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembayaran royalti hak cipta lagu sangat kompleks karena terdiri atas berbagai mekanisme sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Skripsi ini mengkaji bagaimanakah mekanisme peralihan hak cipta lagu yang memberikan manfaat ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, pembayaran royalti hak cipta di bidang lagu dan peran organisasi manajemen kolektif dalam pemungutan royalti di Indonesia, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam pelaksanaan pembayaran royalti. Metode penelitian adalah kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian yaitu peralihan harus dilakukan dengan akta tertulis; besarnya jumlah royalti berdasarkan kesepakatan dan berpedoman pada organisasi profesi, yang berhak memungut royalti atas performance right adalah Karya Cipta Indonesia sedangkan mechanical right adalah oleh Produser Rekaman Suara; penyelesaian sengketa dengan litigasi maupun non litigasi.

---

The payment of song’s copyright has lots of complexity because it consists of many mechanisms as it written down in the 19th of 2002 Indonesian Copyright’s Law. This thesis examine how is the mechanism of the shifting of the song’s Copyright will bring the economic benefit for the Authors and Copyright owners, the payment of song’s Copyright at the field of music and the work effectiveness of the Collective Management Organization in collecting for royalties in Indonesia, also the parties law’s effort that can be done for solving the disputes in implementation of royalties payout.

The method of research is based on literatures which characteristic is Normative Jurisdiction. The outcome of the research are Copyright’s shifting must be write boldly at the official documents or papers; the sum’s of royalties must base on the agreement and the directives of professional organizations; the agency that has right to collect the royalties of performance right is Karya Cipta Indonesia in the mean time the recording producers have right to collect the mechanical right; the litigation and non litigation are the outcome for the settlement of the disputes."

"Lagu atau musik rekaman suara, merupakan karya cipta seseorang atau lebih, dimana untuk menciptakannya orang harus mengeluarkan segala daya pikirnya berdasarkan kemampuan, imajinasi, tenaga, ketrampilan,dan waktu. Disamping mempunyai nilai moral, karya musik/lagu mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi, karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas, namun dalam- era globalisasi saat ini dan diiringi dengan kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, maka orang lebih mudah untuk dapat merekam lagu tersebut baik untuk didengarkan sendiri maupun untuk kepentingan komersial, selain itu perkembangan media televisi atau radio di Indonesia serta tumbuhnya tempat-tempat hiburan menyebabkan suatu karya cipta musik/lagu sepertinya sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sejauh mana keefektifan suatu perangkat perundang-undangan dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta dalam mencermati perlindungan hak cipta yang terkait dalam perlindungan terhadap Hak Mengumumkan dan Hak Memperbanyak, karena sebagimana yang kita ketahui bahwa saat ini Indonesia dikenal sebagai Negara yang menjadi surga baik pelanggar hak cipta khususnya dibidang hak cipta musik dan lagu, banyaknya kaset,CD, DVD bajakan yang dapat mudah diperoleh dimanapun, menyebabkan kita bertanya bagaimanakah perlindungan hukum bagi pencipta lagu dalam Undang-undang Hak Cipta, dan sejauh mana peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) sebagai satu-satunya badan administrative yang mempunyai hak untuk memungut royalty sekaligus mendistribusikannya kepada Pencipta lagu, serta untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala bagi YKCI dalam menyelesaikan segala permasalahan sengketa hak cipta di tanah air serta bagaimana penyikapan dari aparat hukum di Indonesia dalam penegakan hak cipta di Indonesia, terutama yang menyangkut berbagai kasus pelanggaran hak cipta terutama yang menyangkut hak memperbanyak dan hak mengumumkan."

"Perkembangan teknologi digital dari masa ke masa semakin maju. Hal ini diawali dengan munculnya perangkat yang dikenal dengan Komputer. Yang perkembangannya makin meningkat dengan adanya layanan internet, dimana setiap orang dapat memperoleh informasi, data-data, program-program, maupun lainnya sesuai kebutuhan setiap orang yang berbeda-beda. Tetapi dengan munculnya teknologi internet ini, ada pula yang menyalahgunakan layanan internet untuk melakukan pelanggaran karya cipta khususnya di bidang Hak Cipta musik/lagu. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan Napster. Napster merupakan pelaku pelanggaran karya cipta musik/lagu via internet, dimana Napster menyediakan teknologi peer-to-peer yang mana para pemakai Napster dapat mengambil, menukar, mereproduksi, mendistribusikan karya cipta orang lain tanpa suatu lisensi dari pencipta atau produser rekaman untuk satu kepentingan komersial tanpa membayar royalti kepada Pencipta atau Produser Rekaman dan tanpa mencantumkan pelanggaran-pelanggaran Hak Cipta di dalam sistemnya. Oleh karena itu di dalam penulisan ini, bagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta menganalisa putusan kasus Napster atas pelanggaran karya cipta musik/lagu yang berdampak kerugian dari pihak perusahaan rekaman maupun kepada Pemegang Hak Cipta."

"Perkembangan dari dunia program komputer mengalami perkembangan yang sangat cepat sejak program komputer pertama kali dikembangkan. Perkembangan dunia program komputer telah menampilkan fenomena dalam hal pengembangan, pendistribusian dan penyalinan program komputer. Melihat fenomena yang ada sangatlah beralasan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap program komputer, karena program komputer merupakan basil karya intelektual seorang programmer atau pencipta yang memiliki hak atas manfaat ekonomi atau hak atas nilai ekonomi dari karya ciptanya tersebut. Hak cipta sebagai salah sate cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual, sering disebut sebagai instrumen perlindungan hukum yang paling tepat atas keberadaan suatu program komputer. Pendapat ini tidak serta merta benar karena meskipun program komputer dapat dikategorikan sebagai literary work yang termasuk dalam perlindungan hak cipta, namun program komputer mempunyai karekteristik yang berbeda dari karya-karya cipta lainnya yang dapat dinikmati ekspresi penciptanya. Dalam menggunaaan program komputer, pengguna mendapatkan dan menggunaaan fungsi dari program tersebut, bukan menikmati ekspresi dari seorang programmer karena yang dapat menikmati ekspresi dan seorang programmer itu tidak lain hanyalah si programmer itu sendiri, karena hanya ia seorang yang mengetahui dan memiliki source kode atas program komputer yang dibuatnya. Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta melindungi source code yang membentuk perintahperintah yang kemudian disebut sebagai literary works, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk' mencapai basil khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut. Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak melindungi fungsi atas program komputer, karena hak cipta-tidak memberikan pemegang hak cipta atas program komputer hak monopoli terhadap bagaimana program komputer tersebut bekerja, namun memberikan hak bagi pemegang hak cipta atas program komputer untulc melarang pihak lain yang meniru, menjiplak ekspresi dari instruksi atas program yang dapat diaplikasikan dalam perangkat komputer. Ukuran kuantitatif harts dapat diterapkan dalam menentukan adanya pelanggaran hak cipta, karena jika dikaitkan dengan program komputer dimana yang dilindungi adalah berupa source code-nya maka akan lebih memberikan kepastian hukum pada para pencipta program komputer atau para programer. Perlindungan yang diberikan Undang-Undang No. 19 Tabun 2002 tentang Hak Cipta terhadap program komputer apabila memiliki kesamaan source code hanya bersifat kualitatif, hal ini sangat disayangkan mengingat dapat saja suatu program komputer hanya memiliki sebagian kesamaan source code dengan program komputer lain atau bahkan tidak ada kesamaan source code sama sekali namun dapat dikategorikan melanggar Hak Cipta. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan tersebut."

"Pembajakan karya seni terjadi dimana-mana dengan menggunakan berbagai media, tidak hanya di Indonesia melainkan juga di negara-negara lain. Oleh karena itu masyarakat pengguna internet memerlukan wadah untuk dapat mengekspresikan dan menggunakan hasil karya seorang pencipta berupa musik, gambar atau foto, sinematografi atau film agar dapat dinikmati oleh masyarakat luas tanpa adanya pelanggaran hak cipta dengan suatu perjanjian lisensi terlebih dahulu melalui media komputer yang terhubung dengan internet. Lisensi tersebut adalah Creative Commons License. Oleh karena itu, pokok-pokok permasalahan yang hendak dibahas adalah Apakah lisensi Creative Commons bertentangan dengan Undang-undang Hak Cipta Indonesia dan apakah Lisensi Creative Commons menghilangkan hak ekslusif pencipta?.Bagaimana penyelesaian pelanggaran hukum terhadap ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons pada kasus Creative Commons License yang terjadi di Belanda. Creative Commons License tidak melanggar hak cipta dan bertentangan dengan hukum hak cipta Indonesia UU No. 19 Tahun 2002. Karena lisensi Creative Commons membantu pencipta untuk mempertahankan hak cipta dari pencipta dan mengatur hak cipta dari pencipta dengan lebih fleksibel, dengan cara yang terbuka . Faktanya, Lisensi Creative Commons adalah lisensi hak cipta dan bersandar pada hak cipta untuk penyelenggaraan hak cipta itu sendiri. Penyelesaian pelanggaran hukum terhadap hasil ciptaan yang menggunakan lisensi Creative Commons dapat diselesaikan melalui pengadilan. Hal tersebut telah diuji yaitu pertama diketahui keputusan yang melibatkan lisensi CC pada kasus Adam Curry vs Audax tanggal 9 maret 2006 oleh pengadilan wilayah Amsterdam di negara Belanda."

"Pada saat ini masalah mengenai Hak atas KekayaanIntelektual (HaKI) telah menyentuh berbagai aspek, seperti:aspek teknologi, industri, sosial, budaya, dan berbagaiaspek lainnya. Namun aspek terpenting jika dihubungkandengan upaya perlindungan bagi karya intelektual adalahaspek hukum. Hukum diharapkan dapat memberikan perlindunganbagi karya intelektual, sehingga mampu mengembangkan dayakreasi masyarakat. Aspek teknologi juga merupakan faktoryang sangat dominan dalam perlindungan HaKI. Perkembanganteknologi informasi dan digital saat ini mengakibatkaninformasi dapat dengan mudah dan cepat tersebar ke seluruhpelosok dunia. Hak cipta merupakan salah satu jenisperlindungan HaKI yang disediakan untuk melindungi karyaseni, pengetahuan dan sastra. UU Hak Cipta Nomor 19 Tahun2002, Pasal 1 menyatakan hak cipta adalah hak eksklusifbagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itudengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurutperaturan perundangan-undangan yang berlaku. Karyafotografi merupakan salah satu karya cipta manusia yangdibuat dengan menggunakan cahaya serta peralatan khusus,dan termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta.Dalam prakteknya, tidak tertutup kemungkinan terjadinyapelanggaran-pelanggaran hak cipta antara pencipta karyafotografi yang satu dengan pencipta karya fotografilainnya. Untuk itulah Penulis hendak menganalisa sejauhmana perlindungan UU Hak Cipta terhadap pencipta karyafotografi (pemegang hak cipta), dengan membahas pulaperkembangan teknologi fotografi karena karya ciptafotografi dapat dialihrupakan dalam bentuk digital yangkemudian dapat diperbanyak dengan sangat mudah dilakukandan pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang terjadi besertapenyelesaiannya."

"ABSTRAKTindakan plagiarisme merupakan tindakan mengunakan, menjiplak, menyalin karya, tulisan, ide orang lain tanpa meminta izin terlebih dahulu dari penciptanya dan mengakuinya sebagai miliknya sendiri. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah plagiarisme dalam tayangan televisi. Undang-Undang Tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit mengenai plagiarisme, namun terdapat ketentuan dalam Undang-undang Tentang Hak Cipta yang dapat digunakan untuk memberikan konskwensi hukum pelaku plagiarisme, yaitu ketentuan mengenai hak yang terdapat dalam ciptaan yang dilanggar oleh suatu tindakan plagiarisme. Agar kepentingan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat terlindungi diperlukan pengaturan secara spesifik dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta mengenai plagiarisme yang melanggar Hak Cipta.

---

ABSTRACTPlagiarism is the act to use, to steal, to commit literary theft, someone else?s works, words, ideas, without giving proper credit to creator and passing them off as the product of ones?s own mind. The focus of this study is plagiarism act in television show. In Law Concerning Copyrights there is no explicitly regulation about plagiarism, but there are some regulations in Law Concerni Copyrights that can be use to give a law consequence to plagiator, that are regulation about rights in a works that has been breached by plagiarism act. Because of that, in order to give creator or copyrights holder perfect protection, it needs a specific regulation in Law Concerning Copyrights about breach of copyrights plagiarism."