Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasar Modal merupakan salah satu pasar keuangan yang sangat penting peranannya bagi pembangunan nasional pada umumnya dan bagi pengembangan dunia usaha khususnya, sebagai salah satu alternatif sumber pembiayaan eksternal oleh perusahaan. Oleh karena itu setiap pelaku Pasar Modal dituntut untuk memahami dan menguasai serta menjalankan kegiatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran di Pasar Modal adalah tindakan manipulasi terhadap laporan keuangan tahunan. Laporan Keuangan yang disampaikan Emiten atau Perusahaan Publik harus sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi. Dengan menyebutkan adanya dana deposito sebesar Rp90.350.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam Laporan Keuangan Tahunan dan tidak dapat dijelaskan sumber dana yang diperoleh, sehingga diduga PT United Capital Indonesia Tbk telah melakukan manipulasi terhadap Laporan Keuangan Tahunannya. Bapepam-LK sebagai pihak yang mempunyai wewenang pengawasan di bidang Pasar Modal dapat melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap dugaan manipulasi laporan keuangan tersebut, guna terciptanya kepastian hukum di bidang Pasar Modal dan sebagai bentuk perlindungan kepada Investor yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pokok Permasalahan yang akan dibahas di dalam skripsi ini, pertama, adalah dugaan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan di PT United Capital Indonesia Tbk; kedua, peranan Bapepam-LK dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator Pasar Modal. Dengan pokok permasalahan yang telah dijelaskan, penulis dapat menjelaskan bahwa ada tindakan manipulasi dalam Laporan Keuangan Tahunan 2004 yang disampaikan PT United Capital Indonesia Tbk dan tidak sesuai dengan keadaan atau fakta material yang terjadi dan peranan serta upaya Bapepam-LK dalam mengungkap tindak pidana manipulasi laporan keuangan, sehingga dapat disimpulkan bahwa benar Perseroan telah melakukan tindakan manipulasi Laporan Keuangan Tahunan 2004 dan sebelum memutuskan Perseroan bersalah melanggar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Bapepam-LK telah melakukan pemeriksaan terhadap para direksi Perseroan dan pihak-pihak terkait lainnya.

---

Capital Market is one of the financial markets that is very important for national development in general and in particular development of business environment as an alternative for external financing sources of a company. That is why every business practitioner in Capital Market is required to understand and master and carry out business activities in accordance with the applicable rules and regulations. One of the violation of regulations in Capital Market is manipulation of Annual Report. Annual Report containing Financial Statement of an Issuer or Public Company must reflect the true condition or material facts. By stating that there is a deposit in the amount of Rp90,350,000,000.00 (ninety billion three hundred and fifty million rupiah) in the Annual Report without sufficient explanation on the source of the deposit, it can be said that PT United Capital Indonesia Tbk had manipulated its Financial Report. Bapepam-LK as an institution which have the supervisory authority in Capital Market could conduct an investigation on the alleged manipulation of that financial report, so that legal certainty in Capital Market can be achieved and it can be a means of protection to investors who invest in Capital Market. The Main Subjects to be analyzed in this thesis are, first, the allegation of manipulation in the Annual Report of PT United Capital Indonesia Tbk; and second, the role of Bapepam-LK in carrying out its function as the regulator of Capital Market. Given the Main Subjects mentioned above, the writer could explain that there is a manipulation of the 2004 Annual Report submitted by PT United Capital Indonesia Tbk and it does not reflect the true condition and material facts of the Company as well as the role of and efforts made by Bapepam-LK in revealing the crime of manipulation of Annual Report, so that it can be concluded that the Company had committed manipulation of its 2004 Annual Report and prior to judging the Company guilty of violating Article 107 of Law Number 8 of 1995 Bapepam-LK had conducted investigation on the Board of Directors of the Company and other related parties."

"Pengertian tindak pidana Jabatan dipero1eh melalui dua bidang ilmu pengetahuan hukum yaitu bidang hukum administrasi dan bidang hukum pidana Tindak pidana Jabatan adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman o1eh undang-undang yang dilakukan oleh orang yang menjalankan suatu tugas tertentu dari tugas-tugas administrasi Pengaturan tindak pidana Jabatan dalam K U H P hanya meliputi beberapa perbuatan saja yaitu penyuapan, penipuan, penggelapan, kesusilaan dan beberapa perbuatan yang dirumuskan secara tegas dalam pasa1 552 sampal dengan 559 Juga dirumuskan dalam hukum pidana khusus seperti yang terdapat dalam tindak pidana korupsi, subversi dan tindak pidana ekonomi Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri dalam tugasnya, maka kepadanya dapat diberlakukan dua ketentuan hukum yaitu hukum pidana dan hukum administrasi Berlakunya dua ketentuan hukum tersebut juga akan menimbulkan masa1ah, yaitu masa1ah kewenangan mengadili dan masa1ah penerapan sanksi Masa1ah kewenangan mengadili disebabkan belum adanya peradilan administrasi sebagaimana yang diperintahkan da1am pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang secara abslut membedakan kewenangan peradilan administrasi dengan ketiga peradilan lainnya Namun untuk menghindari kekosongan atau kevacuuman hukum, oleh Mahkamah Agung telah dikeluarkan beberapa putusan yang dijadikan yurisprudensi yang memberikan kewenangan peradilan yang dilakukan pejabat atau pegawai negeri Masalah penerapan sanksi disebabkan adanya dua ketentuan hukum yaitu pengaturan mengenai hukum pidana dan hukum administrasi Namun bila penerapan kedua sanksi ini konsisten hal tersebut tidak menimbu1kan masalah Didalam menanggulangi masa1ah tersebut diberbagai Instansi telah diusahakan suatu bentuk peradilan semu, dimana keputusan yang diambil dalam bentuk saran tidak mengikat kepada Pimpinan Instansi."

"Peran Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh Ombudsman merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien serta sekaligus merupakan implementasi prinsip demokrasi yang perlu ditumbuh kembangkan dan di aplikasikan guna mencegah dan menghapuskan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur penyelenggaraan negara dan pemerintah. Ombudsman memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait tindakan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Terjadinya maladministrasi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan buruknya pelayanan publik. Skripsi ini membahas mengenai peran Ombudsman dalam menangani penyelesaian laporan atas dugaan maladministrasi penyelenggara pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Ombudsman menangani penyelesaian laporan sudah memperhatikan tata cara pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat, akan tetapi masih kurangnya prasarana untuk menyampaikan kritik dan saran. Selain itu, Ombudsman juga belum memiliki waktu yang cukup jelas dalam penanganan laporan, karena dilihat dari subtansi permasalahan yang dilaporkan. Dalam menjalankan peranannya dalam menangani penyelesaian laporan, Ombudsman terdapat beberapa kendala dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat yaitu kurangnya penegasan dalam peraturan perundang-undangan terhadap masalah sanksi yang diberikan oleh Ombudsman terhadap tidak maksimalnya pelayanan publik, kurangnya pemahaman pelapor mengenai alur penanganan laporan, sumber daya manusia Ombudsman Republik Indonesia yang terbatas, dan minimnya anggaran untuk menangani penyelesaian laporan.

---

The Role of the Ombudsman as a supervisior of public services in carrying out its duties and authority refers to the provisions of the laws and regulations governing it. Oversight of services organized by the Ombudsman is an essential element in the effort to create good, clean and efficient governance, and the application of democratic principles that need to be developed and implemented to prevent and eliminate abuse of authority by state and government apparatus. The Ombudsman has the duty to receive, examine, and follow up on community reports on acts suspected of maladministration of public service providers. The occurrence of maladministration is one of the factors causing poor public services.

This thesis discusses the role of the Ombudsman in dealing with the settlement of reports of alleged maladministration of public service providers. This research was conducted by using qualitative approach through primary data collection and secondary data. The results of this study indicate that the role of the Ombudsman in dealing with report settlement has been to pay attention to service procedures and complaints handling of the community, but still lack of infrastructure to convey criticism and suggestions.

In addition, the Ombudsman also has not had sufficient time to deal with the report, as seen from the substance of the reported problem. In carrying out its role in handling report completion, the Ombudsman has several obstacles in resolving public complaints, namely the lack of affirmation in the law on sanctions imposed by the Ombudsman on the inability of public services, the lack of journalists 39 understanding of the Report handling flow, the limited human resources of the Republic of Ombudsman Indonesia, and lack of budget to handle report completion."

"Penelitian ini membahas tentang perbuatan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh para Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera pada laporan keuangan tahun buku 2018. Melalui permasalahan tersebut penulis mengkaji pertanggungjawaban dalam Kasus Manipulasi Laporan Keuangan Perusahaan tersebut melalui Putusan yang dianalisis selanjutnya menghubungkannya dengan keharusan diterapkannya prinsip keterbukaan sebagai landasan penting Laporan Keuangan bagi Perusahaan yang bergerak di Pasar Modal berdasarkan UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kajian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang diteliti terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang telah diuraikan dari Pasal 93 jo Pasal 104 Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, maka para terdakwa telah seharusnya diputus dengan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu lebih subsider. Selanjutnya diketahui bahwa Penerapan Prinsip keterbukaan atau transparansi dalam Melakukan Pelaporan Keuangan yang diterapkan di pasar modal merupakan suatu bentuk perlindungan kepada masyarakat, Dari sisi yuridis, Pengenaan sanksi yang termuat dalam UUPM serta penegakan hukum atas setiap pelanggaran ketentuan mengenai keterbukaan ini menjadikan pemegang saham atau investor terlindungi secara hukum dari praktik-praktik manipulasi laporan keuangan dalam perusahaan publik.

---

This study discusses the act of manipulating financial statements carried out by the Directors of PT Tiga Pilar Sejahtera in the financial statements for the 2018 period year. Through these problems the author examines the accountability in the Case of Manipulation of the Company's Financial Statements through the Decision which is analyzed hereinafter connecting it with the necessity to apply the principle of transparency as a basis important Financial Statements for Companies engaged in the Capital Market based on Law no. 8 of 1995 concerning Capital Markets. This study uses a normative approach to the type of normative juridical research. The data studied consisted of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study indicate that with the fulfillment of all the elements described in Article 93 in conjunction with Article 104 of Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market in conjunction with Article 55 paragraph (1) of the Indonesia Criminal Code (KUHP), the defendants should have been sentenced by being legally and convincingly proven to have committed an act crime as charged in the first alternative indictment is more subsidiary. Furthermore, it is known that the application of the principle of openness or transparency in conducting financial reporting applied in the capital market is a form of protection for the public. From a juridical perspective, the imposition of sanctions contained in the UUPM and law enforcement for any violation of the provisions regarding this disclosure principle make shareholders or investors protected legally from the practices of manipulation of financial statements in public companies."