Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah lembaga keuangan desa adat yang bernama Lembaga Perkreditan Desa yang didirikan dengan syarat harus memiliki awig-awig desa adat terlebih dahulu. Lembaga Perkreditan Desa yang diteliti dalam skripsi ini adalah Lembaga Perkreditan Desa milik Desa Adat Kedonganan. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Bentuk perjanjian kredit di Lembaga Perkreditan Desa adat Kedonganan tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku. Walaupun merupakan lembaga keuangan desa adat namun beberapa ketentuan hukum perdata digunakan dalam perjanjiannya. Ini dikarenakan Lembaga Perkreditan Desa mencoba mengakomodir perkembangan zaman yang terjadi dengan mengharmonisasikan nilai-nilai adat dengan unsur-unsur hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

---

This thesis discusses about a traditional village financial institution in Bali, name of this institution is "Lembaga Perkreditan Desa". Traditional Community in Bali should have Awig-Awig first before establish "Lembaga Perkreditan Desa". "Lembaga Perkreditan Desa" that are examined in this thesis is "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan". This study uses qualitative data analysis methods and normative research methods. The Model of Loan Agreement in "Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan" is not contradict with the general rule of an agreement law in Indonesia. Although it is a traditional village financial institutions in Bali, but some rules of private law is used in the loan agreement. Lembaga Perkreditan Desa Adat Kedonganan is trying to accommodate the on-going global development by harmonizing traditional values with the applicable private law in Indonesia."

"[Dalam menjalankan bisnis bank selaku kreditur atau pihak pemberi pinjaman dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur terdapat risiko yang melekat, dan bank harus dapat memperhitungkan risiko yang dapat timbul terkait dengan aktivitas pemberian kredit tersebut, sehingga dapat meminimalkan potensi risiko yang dapat terjadi. Namun persetujuan bank atas pemberian fasilitas kredit ternyata dikemudianhari terjadi pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) sedangkan Perjanjian Kredit telah ditandatangani dan sah menurut hukum kemudian bank menghentikan pencairan fasilitas kredit maka menimbulkan hak bagi debitur untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Penelitian hukum ini bertujuan untukmengetahui dan memahami mengenai akibat hukum bagi bank apabila telah melakukan pelanggaran dan/atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) serta Untuk mengetahui dasar gugatan wanprestasi oleh debitur terhadap bank serta perlindungan hukum bagi bank atas adanya gugatan wanprestasi oleh debitur atas perjanjian kredit yang telah ditanda tangani antara bank dengan debituratas pelanggaran dan/atau pelampauan batas maksimum pemberian kredit. Penulisan tesis ini dikaji dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yaitu menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaandengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum baik bahan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, bahwa Terhadap pelanggaran dan/atau pelampauan atas ketentuan BMPK dapat dikenakan sanksi mulai dari sanksi administrasi dantidak menutup kemungkinan dapat dikenakan sanksi pidana kepada Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya, mencerminkan adanya permasalahan tata kelola bank (GCG), hingga menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan serta secara hukum bank dapat dilindungi dari gugatan wanprestasi debitur akibat terjadinya pelanggaran dan/ataupelampauan batas maksimum pemberian kredit demi kepentingan bank.;In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities to borrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account the risks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize the potential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement of bank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach of contract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences for the bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as to know the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreement has been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legal lending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridical normative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials both materials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary. The results of the research that has been done, that against violations and / or overrun on the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrative sanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and other affiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decrease in the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit the debtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in the interests of bank lending., In running a business bank as creditor or lender in the provision of credit facilities toborrowers there are inherent risks, and the bank must be able to take into account therisks that may arise relating to the credit granting activities, so as to minimize thepotential risks that can occur. However, the approval of the bank credit facilities inthe future turned out to be a violation and / or overrun Legal Lending Limit (LLL)while the Credit Agreement has been signed and lawful then stop the disbursement ofbank credit facilities will cause a debtor the right to file a lawsuit for breach ofcontract. Legal research is aimed to know and understand the legal consequences forthe bank when it is a foul and / or overrun Legal Lending Limit (LLL) as well as toknow the basis of the claim of default by the debtor to the bank as well as legalprotection for banks on the lawsuit of default by the debtor on the credit agreementhas been signed between the bank and the debtor for breach and / or overrun legallending limit.This thesis was assessed using normative legal research or juridicalnormative that uses data collection techniques in the form of research literature bystudying the literature relating to the object of research on legal materials bothmaterials using primary legal materials, secondary law, and legal materials tertiary.The results of the research that has been done, that against violations and / or overrunon the legal lending limit may be subject to sanctions ranging from administrativesanctions and did not rule may be subject to criminal sanctions to the Board ofCommissioners, Board of Directors, Bank employees, shareholders and otheraffiliated parties, reflecting the bank's governance issues (GCG), to cause a decreasein the level of health as well as legally the bank can be protected from a lawsuit thedebtor defaults due to the violation and / or exceeding the maximum limit in theinterests of bank lending.]"

"Penelitian tesis ini berdasarkan kasus wanprestasi, dimana penjual wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli Rumah, dalam hal ini Tergugat tidak segera membangun rumah yang diperjanjikan dalam perjanjian. Permasalahan yang menjadi bahasan adalah pertimbangan hakim terkait pembuktian unsur-unsur wanprestasi dan akibat hukum bagi para pihak dalam hal tidak dilaksanakannya perjanjian sewa beli rumah. Metode penelitian yaitu berupa yuridis normatif dimana pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil dari penelitian studi Putusan Nomor 575/Pdt.G/2018/PN Smg adalah dalam pembuktian unsur- unsur wanprestasi, hakim melakukan penilaian yang berbeda terkait somasi, walaupun tidak terdapat somasi namun hakim tetap menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi. Dalam putusan yang dianalisis akibat hukum yang dijatuhkan hakim kepada para pihak adalah Tergugat dalam hal ini harus menangung akibat hukum atas perbuatan wanprestasi tersebut dengan membayar biaya, rugi, dan bunga, serta tergugat harus melakukan kewajibannya untuk melaksanakan pembangunan rumah sesuai dengan isi dan kesepakatan para pihak yang telah tertuang dalam perjanjian.

---

This thesis research is based on the case of default, where the seller defaults in the implementation of the residential rent-to-own agreement, in which the Defendant, does not immediately build the house as promised in the agreement. The problem centers on the consideration of the judge related to the evidentiary elements of default and legal consequences for the parties regarding to the non-implementation of the residential rent-to-own agreement. The research method is in the form of normative juridical , meanwhile data collection applies document studies. The result of the study of the decision No. 575/Pdt.G/2018/PN Smg shows that in proving the elements of default, the judge conducted a different assessment related to the call. Although there is no call, the judge still states the Defendant as committing a default. In the observed decision referring to the law, in this case is the Defendant, they must overcome the legal consequences of the default by paying costs, losses, and interest. In addition, the defendant must perform his/her obligation to build the house in accordance with the content and agreement of the parties that have been contained in the agreement."

"Lembaga Perkreditan Desa Adat merupakan lembaga keuangan desa adat di Provinsi Bali yang didirikan dengan syarat memiliki awig-awig sebagai pedoman bagi desa adat tersebut. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan menjalankan kegiatan usahanya, salah satunya yaitu memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat adat Sesetan. Salah satu syarat untuk mengajukan kredit di Lembaga Pekreditan Desa Adat Sesetan ini yaitu adanya jaminan kredit, yaitu jaminan fidusia. Skripsi ini menggunakan metode analisis data kualitatif dan metode penelitian normatif. Dari penelitian ini diketahui bahwa dalam menjalankan perjanjian jaminan fidusia tersebut, pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan dan debitur tidak melakukan pengikatan jaminan fidusia secara notaril. Pihak Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan hanya melakukan pengikatan dengan akta bawah tangan. Hal ini tidak sesuai dengan pengaturan yang telah diatur dalam Pasal 5 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sedangkan dalam hal ini terkait dengan perjanjian kredit yang dibuat oleh Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan ini tidak bertentangan dengan aturan hukum perjanjian yang berlaku.

---

Lembaga Perkreditan Desa Adat is a financial Adat institution located in the Province of Bali, duly established with a condition that it has obtained awig-awig as a guideline for such Desa Adat. Lembaga Perkreditan Adat Sesetan runs its business activities, such as giving a credit loans to the community of Sesetan. One of the obligations to apply for credit loans in Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is having a collateral upon the credit loans, which is Fiducia. This thesis is using analytical and qualitative method and informative research method. From this research, it is known that in terms of conducting the credit loans agreement with fiduciary, Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor are not bound by Notarial deed. Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan and its Debtor is only bound by the privately made deed. This is not conformed with the provisions in the Article 5 Regulation No. 42 Year 1999 on Fiduciary. But on the other hand, the credit loans agreement that made by Lembaga Perkreditan Desa Adat Sesetan is actually not violate the applicable law regarding agreement."

"Penjor merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan upacara keagamaan di Bali, dimana penjor merupakan lambang dari wujud rasa terima kasih manusia kehadapan-Nya. Dalam perkembangan selanjutnya penjor banyak digunakan sebagai hiasan untuk lomba, pesta seni atau perayaan hari besar lainnya. Berbagai bentuk penjor telah banyak dijumpai dan telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu tidak terlepas dari perkembangan era globalisasi yang membawa dampak signifikan bagi alam pikiran manusia Bali dalam menghaturkan persembahan kehadapan-Nya. Penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana terjadinya modifikasi penjor di Desa Kapal serta apa dampak yang ditimbulkan dari adanya modifikasi.Dari hasil penelitian diketahui, bahwa penjor sebagai salah satu bentuk artefak budaya tidak lagi hanya berfungsi sebagai pelengkap upacara, namun penjor kini juga dipakai sebagai sebuah simbol representasi seseorang dalam struktur masyarakat Hindu di Bali. Orang yang memiliki status ekonomi yang tinggi cenderung membuat penjor sangat megah dan mewah serta hiasannya siap pasang dan mudah di beli. Hal ini membawa dampak positif bagi para perajin panjor di Desa Kapal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif bagi masyarakat Bali tentang perkembangan Seni Budaya Bali dan posisi penjor dalam ritus budaya Bali sehingga pembuatan penjor tidak menyimpang dari tujuan pokoknya."

"Hukum waris adat yang merupakan ketentuan tersendiri tentang sistem kewarisan, asas-asas hukum waris, harta warisan dan ahli waris, dengan memperhatikan sistem kekeluargaan, garis keturunan dan perkawinan. Karena hal-hal tersebut menentukan cara-cara pembagian warisan, penetapan ahli waris serta penentuan hak dan kewajiban ahli waris penerima warisan terutama yang dibicarakan dalam penelitian ini yang menyangkut mengenai akibat hukum pewarisan terhadap ahli waris yang beralih agama berdasarkan hukum adat di Bali. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan penelitian hukum normatif yang bersifat analistis deskriptif, dimana bahan-bahan kepustakaan menjadi sumber utama untuk penyusunan tesis, namun untuk menambah lengkapnya tesis juga dilakukan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan tesis ini. Bahwa dalam hukum waris adat di Bali, apabila ahli waris yang beralih agama pada dasarnya menyebabkan kehilangan hak mewaris dari pewaris, karena pewarisan dalam sistem waris adat di Bali itu berhubungan erat dengan keagamaan seperti halnya ahli waris berkewajihan untuk melakukan pembakaran mayat (pengabenan) orang tuanya, melakukan sembah terakhir, melaksanakan upacara keagamaan (piodalan) di Pura. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh ahli waris yang telah beralih agama, tetapi pada kenyataan di Bali ahli waris yang beralih agama yang tetap melaksanakan kewajibannya sebagai ahli waris, maka ahli waris tersebut tetap diberikan bagian dari harta kekayaan pewaris yang mana pemberiannya bersifat sukarela."

"The expansion paradigm of development, its line has determine the direction of health development policies contained in the Medium Term Development Plan (Development Plan)for 2004-2009 in the Health Sector, which was more emphasis on preventive and promotive and empowering families and communities in the health field. One form of community empowerment efforts in the health sector was to develop the UKBM (Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat), for teh example, Posyandu-managed and organized from, by, and with society in the implementation of health development, in order to empower and provide convenience to the public in obtaining basic health services, primarily to accelerate the declining in maternal and infant mortality. Posyandu was a vehicle for the integration of Family's Healthy Planning district or village level, conducting five priority programs are: Family Planning, Nutrition, Maternal, and Child health, Immunization and the prevention of diarrhea. This type of research was qualitative and observational design. Population was a whole cadre of posyandu in the region of Bali Province in 2008. Purposive research sample is taken on selected districts are Badung, Gianyar, Klungkung dan Tabanan regency. Qualitative methods as the primary data that is carried out through in-depth interviews to cadres, head of health centers, village midwives, program managers, indigenenous Klian, perbekel (headman), and the public to obtain information about the extent to which the role of cadres and Klian customary in an effort the Health Department. Data is Analyzed descriptively. Yhe role of cadres and traditional Klian is very important in supporting the activities of Posyandu so that people, especially women and children who use the facility will more often come every mont to Posyandu. There is an assumption, that if the mother/society that does not come to a posyandu will get sanctioned or excluded kemayarakatan activities in the area."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji nilai-nilai kearifan lokal dalam tata kelola Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Adat Mengwi dan implikasinya terhadap administrasi publik non-Barat (Non-Western Public Administration [NWPA]). Masalah yang diangkat adalah bagaimana nilai-nilai lokal dapat diintegrasikan dan diperkuat dalam konteks administrasi publik. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai kearifan lokal ini memiliki padanan dalam konsep administrasi publik seperti partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan responsivitas dalam pelayanan. Implementasi nilai-nilai tersebut berdampak positif dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap LPD Desa Adat Mengwi. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya melembagakan nilai-nilai lokal dalam struktur dan proses administrasi publik untuk memperkuat tata kelola yang responsif dan inklusif, khususnya dalam konteks NWPA. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan konteks budaya dalam pengembangan teori dan praktik administrasi publik. Secara khusus, LPD Desa Adat Mengwi bisa menjadi best practice dalam hal tata kelola bagi LPD lainnya di Bali.

---

This research aims to examine the values of local wisdom in the governance of the Mengwi Traditional Village Credit Institution (LPD Desa Adat Mengwi) and its implications for Non-Western Public Administration (NWPA). The issue raised is how local values can be integrated and strengthened in the context of public administration. This research methodology uses a qualitative approach with data collection through field observations and in-depth interviews. The results showed that these local wisdom values have equivalents in public administration concepts such as community participation, accountability, and responsiveness in services. The implementation of these values has a positive impact in increasing public trust in Mengwi Traditional Village Credit Institution. The implication of this finding is the importance of institutionalizing local values in public administration structures and processes to strengthen responsive and inclusive governance, particularly in the context of the NWPA. This research underscores the importance of considering cultural context in the development of public administration theory and practice. In particular, Mengwi Traditional Village Credit Institution can be a best practice in governance for other Village Credit Institutions in Bali."

"ABSTRAKThe inventory of Balinese ceremonial plants has been conducted in Petang Subdistrict, Badung Regency, Bali. There are 37 plant numbers consist of 36 species, 29 genera and 23 families. Seven species are new collections for Bali Botanic Garden. 75,68% part of collecting plants are used for the Dewa Yadnya ceremony, abaout 73% for the Manusia Yadnya, 48,65% for the Pitra Yadnya, 51,35% for the Bhuta Yadnya and 40,54% for the Rsi Yadnya Ceremony."