Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisispenagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahah berdasarkanasas kepastian hukum (Certainty). Indikator-indikator guna mengukur kesesuaian asas kepastian hukum (certainty) dalam penagihan tunggakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi pembiayaan murabahah, antara lainkepastian atas subjek penagihan pajak, objek penagihan pajak, prosedur penagihan pajak, serta jaminan hukum berupaperlindungan bagi wajib pajak.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atastransaksi pembiayaan murabahahmemenuhi asas kepastian hukumatau tidak. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan membaca literatur yang berdasarkan penelitian, observasi, dan wawancara.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penagihan tunggakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) padatransaksi pembiayaan murabahah yang timbul pada dasarnyamemenuhi asas-asaskepastian hukum, namun muncul keraguan dari pihak Direktorat Jenderal Pajak pada pelaksanaannya.

---

This thesis analyzes the implementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah transaction based on the principle of legal certainty (certainty). Indicators to measure the suitability of the principle of legal certainty (certainty) in the implementation of value added tax arrears collection (VAT) on murabahah certainty as to the subject of tax billing, collection of objects of taxation, tax collection procedures, and legal guarantees of protection for taxpayers.This study uses a quantitative approach to the type of descriptive research. The purpose of this research is to understand and analyze the implementation of Value Added Tax arrears collection (VAT) on murabahah satisfy the principle of legal certainty or not. Data collection techniques used by reading the literature based on research, observations, and interviews.This study concludes that theimplementation of arrears billing Value Added Tax (VAT) on murabahah arising prior to April 2010 basically does not meet the principles of legal certainty."

"ABSTRAKDengan latar belakang permasalahan diatas, permasalahan utama yagdiangkat dalam tesis ini adalah analisis kebijakan perpajakan terhadap transaksiperbankan syariah dengan akad tijarah, kenapa perlunya perlakuan khususterhadap transaksi perbankan syariah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad mudaharabah, bagaimana perlakuan pajak terhadaptransaksi dengan akad musyarakah. Tesis ini disusun dengan menggunakanbanyak metode. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan danwawancara. Wawancara dilakukan terhadap praktisi perbankan syariah.Untuk menyesuaikan dengan kelaziman perlakuan perpajakan atastransaksi perbankan syariah dinegara-negara lain, seharusnya pemerintah dapatmemberikan kebijakan khusus terhadap perbankan syariah. dalam penetapanperaturan perpajakan atas perbankan syariah, pemerintah harus memperhatikandua faktor. faktor pertama, pemerintah hendaknya melibatkan pelaku-pelaku yangyang ada hubungannya dengan perbankan syariah seperti Bank Indonesia, DewanSyariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, dan kalangan praktisiperbankan.faktor kedua adalah pemerintah yang diwakili DJP hendaknyamelakukan harmonisasi peraturan-peraturan yang ditetapkan sehubungan denganperbankan syariah.

---

AbstractWith the background of the above problems, the main issues raised in thisthesis is the analysis of taxation policy towards Islamic banking transactions withtijara conract, why the need for special treatment of Islamic banking transactions,how the tax treatment of transactions with mudaharabah contract, how the taxtreatment of transactions with contract musharaka. This thesis is prepared usingmany methods.The method used is book study, field studies and Interviews.Interviews were conducted against practitioners of Islamic banking.To adjust the tax treatment on the prevalence of Islamicbanking transactions in other countries, the government should be ableto provide specific policy towards Islamic banking. the establishment of Islamicbanking and tax laws, the governmentmust pay attention to two factors. Thefirst factor, the government should involveactors that had to do with Islamicbanking as Bank Indonesia, the National ShariaCouncil, the Indonesian UlemaCouncil, and among practitioners perbankan.faktorsecond is the government thatrepresented the DGT should be to harmonize the regulations set forth inconnection with Islamic banking."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembiayaan murabahah pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap untuk melihat pengaruh penghapusan PPN pada periode sebelum dan setelah penghapusan PPN tersebut. Bank yang menjadi objek pengamatan adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah selama periode Januari 2006 - Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah unbalanced panel regression untuk periode sebelum penghapusan PPN dan regresi balanced panel regression untuk periode setelah penghapusan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan PPN dan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah pada keempat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan arah yang positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the Value Added Tax (VAT) removal policy on murabahah financing transaction of Four Indonesian Islamic Bank. The research was conducted in two phases to see the effect of the elimination of VAT in the period before and after the removal. The banks which become the object observation were Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Bukopin and Bank BNI Syariah during the period January 2006 - December 2011. The methods used in this study is unbalanced panel regression for the period prior to the removal of VAT and balanced panel regression for the period after the removal of VAT. The results showed that the removal of VAT and delivery of government-borne value added tax (VAT DTP) significantly affect the financing murabahah of four sharia banks in Indonesia with a positive direction."

"Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (sebagai Amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan), telah menimbulkan potensi penerimaan pajak dari sektor industri perbankan. Karakter transaksi perbankan syariah yang berbeda dari perbankan konvensional membawa konsekuensi diperlukannya pengaturan yang jelas mengenai perlakuan pajaknya, baik untuk transaksi penghimpunan maupun penyaluran dananya. Ketentuan hukum pajak posif Indonesia belum mengatur secara khusus tentang pemajakan atas kegiatan usaha perbankan syariah.Salah satu produk penyaluran dana bank syariah adalah transaksi murabahah, yang memiliki karakteristik yang berbeda dari penyaluran kredit pada bank konvensional. Transaksi murabahah merupakan objek pengenaan pajak yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan terjadi dispute antara wajib pajak dengan aparat pajak dalam menentukan jenis transaksi, sehingga terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan perlakuan (treatment) pemajakannya. Hal ini menyebabkan berkurangnya tingkat kepastian hukum dan dapat menimbulkan penghindaran pajak.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidenfikasi masalah-masalah yang muncul sehubungan dengan adanya dispute tentang transaksi murabahah, menganalisis perlakuan pajak yang tepat sesuai hakekat transaksi murabahah serta mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang timbul akibat adanya dispute tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan (field research) melalui cara wawancara dengan pihak-pihak terkait dan pengamatan langsung praktek transaksi murabahah.Dari hasil penelitian ini diketahui masalah yang muncul akibat adanya dispute transaksi , murabahah, adalah mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pihak fiskus berpendapat bahwa transaksi murabahah dikenakan PPN, sementara kalangan perbankan berpendapat, transaksi ini merupakan produk perbankan yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Berdasarkan penelitian ke literatur-literatur tentang ketentuan syariah Islam yang berhubungan dengan perbankan syariah khususnya transaksi murabahah, dan ketentuan hukum perbankan, perpajakan sena akuntansi keuangan, pada hakekatnya, transaksi murabahah merupakan transaksi riil jual beli barang, dan memenuhi kriteria untuk dikenakan PPN. Di samping itu, labs (margin) dari transaksi murabahah merupakan objek Pajak Penghasilan.Direktur Jenderal Pajak sudah berupaya untuk mengatasi dispute atas transaksi murabahah. Upaya-upaya itu berupa penerbitan surat penegasan sebagai tanggapan atas pertanyaan wajib pajak, dan dialog dengan kalangan perbankan syariah, serta seminar. Namun upaya-upaya tersebut dirasakan belum mencapai hasil yang signifikan. Belum ada kesepahaman antara aparat pajak dan wajib pajak mengenai perlakuan pajak yang tepat atas transaksi murabahah. Masing-masing pihak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang lebih menguntungkan. Sehingga potensi penerimaan pajak dari trasaksi murabahah belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penerimaan pajak.Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat suatu ketentuan yang secara khusus memberikan penegasan tentang hakekat transaksi rrrurabahah. Dirjen Pajak juga perlu menerbitkan suatu penegasan yang menjelaskan ciri-ciri khas jasa perbankan yang dikecualikan dari pengenaan PPN serta filosofi atau latar belakang dari pengecualian itu. Kalangan perbankan syariah hendaknya lebih konsisten dengan dipilihnya syariah Islam sebagai basis kegiatan usahanya.Agar lebih sesuai dengan hakekatnya sebagai transaksi yang berlandaskan hukum Islam, sebaiknya transaksi murabahah menggunakan emas sebagai dasar penilaian, balk untuk menilai barang yang menjadi objek murabahah maupun untuk menentukan laba (margin) yang disepakati. Hal ini dapat menghindarkan bank syariah dari pengaruh tingkat suku bunga dan penurunan nilai uang dalam menentukan laba (margin). Penggunaan nilai emas juga lebih mencerminkan murabahah sebagai transaksi rill jual beli.Untuk menetapkan dikenakan atau dikecualikannya transaksi murabahah dari pengenaan PPN, disamping mempertimbangkan masukan dari kalangan perbankan. DJP juga perlu melakukan kajian lebih mendalam mengenai murabahah berdasarkan syariah Islam. Hal ini diperlukan untuk menentukan hakekat dari transaksi murabahah serta ketentuan syariah yang harus dipenuhi. Dengan demikian dapat ditentukan perlakuan pajak yang tepat sesuai hukum positif yang berlaku.

---

The rapid of development of Islamic banking together with legalization of Act Number 10, 1998 (as amendment of Act Number 7, I992) has appeared the taxes revenue potential in banking industry sector. The characteristic of transaction in Islamic banking is different from conventional banking which gives the importance of clarification regulation on fund collection and distribution activity. Indonesia positive taxes law hasn't regulated especially about taxation of Islamic banking business activity.One of funding product in Islamic banking is murabaha transaction, having different characteristic with credit distribution on conventional banking. Murabaha transaction is the object of taxation that can increase significantly taxes revenue. However, the implementation makes dispute between tax payer and tax officer in determining type of transaction, so it has influenced toward taxation treatment. It can decrease of law certainty level and appear tax avoidance.The aim of this research is to identify the problem that comes up because of the dispute of murabaha transaction, to analyze appropriately tax treatment based on the essence of murabaha transaction and to find out the problem solving.The research method which is used in this research is descriptive analysis, by collecting data such as library and field research by interviewing, and watching the practice of murabaha transaction actually.The problem appears because of dispute of murabaha, that is about Value Added Tax (VAT) treatment. According to tax officer, this transaction is object of VAT while tax payer (Islamic bankers) doesn?t either. The research have done based on library research such as Islamic law especially on murabaha, banking law, tax law and standard of accounting, which of, murabaha is real trading transaction of goods and have criteria as object of VAT. Beside that, murabaha is also object of income tax.Directorate General of Tax has tried to solve dispute on murabaha transaction. These efforts are publishing clarification letters as response toward some questions from tax payer, discussing with Islamic bankers and holding seminars. However, these efforts haven?t achieved significant result. There is no understanding between tax officer and tax payer on VAT appropriate treatment on murabaha. Each party interprets which one giving advantage for himself. So, tax potential on murabaha can't be used optimally.For guarantying certainty of law, it is better to make a rule especially giving statement about the meaning of murabaha. It is important to Directorate General of Tax to publish explanation characteristics of banking services that except from VAT and philosophies or background basing on the exceptions. Islamic bankers should be consistent by choosing Islam law as basic of business activity.For being more appropriate with its philosophy as transaction base Islam rule, it is better to use gold as tool for appraising on murabaha transaction. It can avoid Islamic bank from influence of interest rate and decline the value of currency in determining margin. The use of gold more reflects murabaha as real trade transaction.To decide the imposition or exception of VAT on murabaha, beside considering input from Islamic bankers, Directorate General of Tax must analyze comprehensively about murabaha according to Islamic rule. It is needed to determine philosophy of murabaha and Islamic rule should be fulfilled. So that why it can be determine appropriate tax treatment based on positive law."

"Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 telah membuat banyak bank yang menjalankan usaha berdasarkan bunga, terpuruk dan tidak bisa menjalankan fungsinya lagi dengan baik untuk dapat menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Di tengah keterpurukan yang di alami bank-bank yang ada di Indonesia hanya bank syariah yang dapat bertahan karena bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli dalam penghimpunan dan penyaluran dana. BTN Syariah yang sebagai Unit Usaha Syariah dari Bank Tabungan Negara (BTN) menyediakan pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) bagi nasabahnya yang dilakukan dengan prinsip juak-beli atau murabahah. Salah satu elemen penting untuk dapat terlaksananya pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) ini adalah akad yang dilakukan antara pihak bank syariah dengan nasabah. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah tinjauan Hukum Perikatan Islam mengenai akad pembiayaan murabahah, menguraikan kendala yang ada serta menganalisis akad pembiayaan murabahah perumahan (KPR Syariah) pada BTN Syariah. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian hukum normatif dengan metode kepustakaan. Dalam akad pembiayaan murabahah ini harusnya sesuai dengan Hukum Perikatan Islam yang berlandaskan pada syariat Islam. Namun pada kenyataannya ada beberapa klausul dalam akad tersebut yang kurang sesuai dengan syariat Islam, antara lain klausul mengenai penagihan seketika, denda tunggakan, dan juga klausul mengenai asuransi. Klausul-klausul tersebut kurang memihak nasabah dan mengandung unsur ketidaksetaraan dan keadilan karena lebih memihak kepada pihak bank, seperti misalnya penagihan seketika tanpa klarifikasi oleh bank dan pembayaran klaim yang diterima bank. Kendala-kendala dalam akad pembiayaan ini juga tidak dapat dipandang sebelah mata, diantara kendala tersebut salah satunya adalah pengawasan yang kurang maksimal dari pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS). Untuk itu dibutuhkan solusi-solusi dari kendala-kendala tersebut agar akad tersebut sehingga dapat sesuai dengan Hukum Perikatan Islam."

"Skripsi ini membahas tentang variabel-variabel yang memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian ini menggunakan data time series dengan rentang waktu penelitian dimulai dari Februari 2008 sampai dengan Oktober 2012. Penelitian ini diuji menggunakan metode multivariance regresi dengan software Eviews.6, menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan yang positif antara biaya intermediasi, bagi hasil DPK, dan PDB terhadap margin pembiayaan murabahah,mudharabah, musyarakah, dan ijarah pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Selain itu variabel lainnya yaitu BI rate dan krisis ekonomi juga memiliki pengaruh yang signifikan walaupun secara negatif terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Sedangkan untuk variabel volume pembiayaan dan tingkat pertumbuhan inflasi dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap margin pembiayaan murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

---

This thesis discusses the variables that have an influence on the margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. This study uses time series data to the study period starting from February 2008 to October 2012. This study tested using mutivariance regression methods with Eviews.6, found that there is a positive significant effect between the cost of intermediation, profit sharing of customer fund, and the GDP to the margin financing murabahah, mudarabah, Musharakah and Ijarah at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. Besides other variables, BI rates and economic crisis also had a significant effect, although the negative effect on margin financing murabahah, mudarabah,musharakah, and ijarah and PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk. As for the variable volume of financing and inflation growth rates in this study had no effect on margin financing murabahah, mudarabah, musharakah, and ijarah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (a) berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model standar, (b) Berapakah besarnya potensi risiko pembiayaan dengan sistem murabahah pada Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan model Internal, (c) Apakah model internal lebih valid jika dibandingkan dengan model standar dalam pengukuran risiko pembiayaan murabahah pada Bank Maumalat IndonesiaData yang digunakan dalam penelitian adalah data pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia bulan Oktober 2005. Pendekatan internal dilakukan dengan metode Creditrisk+. Sedangkan pendekatan standar dilakukan dengan mengukur risiko berdasarkan ATMR Model standar sesuai dengan peraturan Bank Indonesia nomor: 817/PBI/2006 tentang: Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.Hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan Creditrisk+ menunjukan risiko dengan menggunakan model internal lebih rendah jika dibandingkan dengan model standar, pengukuran ini juga didukung dengan uji validitas terhadap model internal dengan model standar dan hasilnya kedua model dapat diterima (valid). Karena itu dalam pengukuran risiko pembiayaan, selain menggunakan model standar seperti yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, Bank Muamalat Indonesia dapat menggunakan model internal dan model standar, terutama untuk pengambilan keputusan yang strategis dalam pengembangan pembiayaan."

"Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya dimana landasan hukum dijalankannya prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadits adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai Financial Intermediary yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat ini ada beberapa pembiayaan yang dijalankan dalam prinsip syariah diantaranya adalah pembiayaan jual-beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak (akad) yang paling umum diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank."