Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"BAPEPAM di dalam Pasar Modal diberikan kewenangan dankewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiappihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal. Pengawasantersebut dapat dilakukan dengan menempuh upaya-upaya baikyang bersifat preventif yaitu dalam bentuk peraturan,pedoman, bimbingan, dan arahan, ataupun dalam bentukrepresif dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan, danpengenaan sanksi. Dengan berekembangnya era globalisasisekarang ini menimbulkan suatu kejahatan baru yang seringdisebut sebagai kejahatan pencucian uang (moneylaundering), kejahatan pencucian uang ini pada umumnyamenggunakan jasa keuangan baik perbankan maupun nonperbankan seperti di dalam Pasar Modal. Para pelakukejahatan ini mulai melirik industri Pasar Modal untukdijadikan sarana tempat untuk melakukan pencucian uang,oleh karena itu BAPEPAM sebagai lembaga yang mengawasikegiatan di dalam Pasar Modal perlu melakukan pencegahanterhadap terjadinya kejahatan pencucian uang yang mulaimemasuki industri Pasar Modal. Upaya yang dilakukan BAPEPAMantara lain dengan mewajibkan penyedia jasa keuangan diPasar Modal Untuk menerapkan prinsip pengenalan nasabah,selain itu BAPEPAM juga melakukan koordinasi dan kerja samadengan Pusat Pelaporan analisis Transaksi Keuangan (PPATK)agar dapat melaksanakan UU.No.25 tahun 2003 tentangperubahan UU.No15 tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian uang secara baik dan efisien."

"Sektor properti di Indonesia merupakan sektor yang cukup dominan dan menarik perhatian. Keberhasilan perusahaan-perusahaan publik sektor properti dalam menarik investor merangsang perusahaan-perusahaan properti (termasuk real estate) lainnya untuk mencatatkan saham mereka di pasar modal. Sehubungan dengan hal itu ditambah dengan fakta belum adanya pengaturan khusus mengenai pengakuan pendapatan perusahaan properti khususnya real estate dari Ikatan Akuntan Indonesia, maka Badan Pengawas Pasar Modal mengeluarkan Surat Edaran BAPEPAM No. SE- 02/PM/1994 yang khusus mengatur standar akuntansi untuk pengakuan pendapatan perusahaan real estate dengan prioritas bagi perusahaan dalam rangka pasar modal. Penelitian dilakukan untuk mendapatkan perbandingan antara SE-02/PM/1994 dengan SFAS 66 yang merupakan acuannya; dan mengenai pengakuan pendapatan pada lima perusahaan properti go-public yang diterapkan dalam laporan keuangan 1992 atau 1992/1993 dan 1993 atau 1993/1994 untuk melihat bagaimana dampak standar akuntansi baru tersebut terhadap pendapatan dari penjualan kegiatan usaha utama dan laba. Telaah laporan keuangan dan wawancara informal dengan masingmasing perusahaan merupakan metode penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hasil yang didapat terutama adalah bahwa standar akuntansi yang baru tersebut bisa membawa dampak koreksi negatif atau positif pada penjualan dan laba, tergantung pada metode pengakuan pendapatan yang diterapkan sebelumnya. Standar Akuntansi baru ini menyebabkan laporan keuangan perusahaan-perusahaan properti menjadi lebih mencerminkan keadaan yang sebenarnya, seragam dan dapat diperbandingkan sehingga investor lebih aman dan konsumen akan terlindungi karena perseroan menjadi lebih aktif dalam menyelesaikan pembangunan agar pendapatan bisa lebih cepat diakui. Tetapi sebaiknya IAI juga mengeluarkan peraturan serupa yang lebih rinci ataupun jukiak dari SE BAPEPAM tersebut yang berlaku bagi seluruh perusahaan properti publik maupun non-publik dan Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan peraturan khusus untuk pajaknya."

"Tindak pidana pencucian uang tidak hanya rentanterjadi pada sektor perbankan, akan tetapi juga rentan terjadipada sektor pasar modal. Yang berwenang melakukanpenegakan hukum di bidang pasar modal adalah Bapepam.Sedangkan yang berwenang melakukan penegakan hukumdi bidang tindak pidana pencucian uang adalah PPATK.Dalam perusahaan terbuka maka segala informasi yangmenyangkut mengenai perusahaan tersebut akan dapatmempengaruhi harga saham di bursa. Dalam kasus ini, faktayang dapat mempengaruhi harga saham di bursa tersebutadalah terjadinya tindak pidana pencucian uang pada PTBank BNI Tbk. Informasi yang salah atau simpang siur akanmembuat harga saham perusahaan tersebut di bursa akanbergerak secara signifikan dan hal ini dapat merugikanpemegang saham khususnya dalam hal ini adalahpemegang saham minoritas yang biasanya merupakanpemegang saham publik. Penulisan skripsi ini bermaksuduntuk melakukan pengkajian terhadap peranan Bapepam didalam kasus pembobolan dana sebesar Rp1,7 triliun yangterjadi di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sebagaimana diketahui bahwa PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan publik yangkarena statusnya tersebut berada dibawah yurisdiksiBapepam. Sebagai sebuah perusahaan publik, makakepentingan pemegang saham minoritas harus terlindungi.Untuk itu, melalui penulisan skripsi ini penulis berusahamengkaji secara yuridis peranan Bapapam dalam upayapenegakan hukum terhadap dugaan tindak pidanapencucian uang pada kasus pembobolan dana di PT BankNegara Indonesia Tbk serta mengkaji dan menganalisasecara yuridis masalah perlindungan pemegang sahamTinjauan yuridis..., Amalia Christianti, FH UI, 2005vminoritas PT Bank Negara Indonesia Tbk sehubungandengan kasus."

"This paper will describe the role set of local leadership Keuchik (head of village) as a social capital (nerwork dimension) in supporting the optimum reconstruction performance. The techniques being used in data collecting were in-depth interview to selected informants and observation. Then the data were processed and analyzed qualitatively by selecting and simplifying them and joining them again to the concepts and problems as well as the research purpose. This Analysis is interactive technique with the three important process, i.e. data reduction, presentation and verification/taking conclusion. Based on the research in six villages in Aceh, it can be seen that the Keuchik position is very centralized in local level in giving some donation to the community in gampong scope, with suitable way with the model of social and cultural context. Although it is having intangible characteristic and often difficult to be measured, it must to admitted that actually there is a role of social capital inoptimazing of the public works development performance in Aceh. One of them is bridging social capital carried out by Keuchik in Aceh local people structure."