Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-Undang Otonomi Daerah dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan telah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangga-nya sendiri termasuk dalam hal ini mengatur sumber keuangannya sendiri konsekwensi lahimya perundang-undangan tersebut membuat masing-masing pemerintah harus berusaha keras memaksimalkan potensi yang dimiliki daerahnya. Mengingat baik saat ini dan di masa mendatang pengadaan pinjaman dari negara asing/ lembaga donor dengan scheme bunga ringan tidak lagi mudah diperoleh serta disisi lain, pinjaman perbankan komersial dari luar negeri dengan denominasi mata uang asing (pada mnumnya USS), akan sulit disiapkan, karena tingginya risiko Indonesia, maka salah satu alternatif pembiayaan yang mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan cara menerbitkan Obligasi Daerah. Agar suatu daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah beberapa ketentuan perundang-undangan khususnya berkaitan dengan pasar modal perlu disesuaikan serta perlu diciptakan mekanisme pengawasan pinjaman daerah oleh pemerintah pusat. Kendala serta penyesuaian yang perlu dilakukan disampaikan dalam penulisan ini (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia. 6502021l8l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia).

---

Local Authonomy Law (Undang-Undang Otonomi Daerah) and Undang-Undang Perimbangan Keuangan has given the authority to the local govemment to manage its internal affairs including to manage its financial resources as the consequence of the promulgation of these laws the local govemment has to work hard in maximizing its potential resources. Having known that both at this time and in future the availability of the low interest loan given by foreign country or foreign donor may not be easy to obtain and on the other side foreign commercial bank with a foreign denomination funds (mostly USS) is hard to be prepared as the result of Indonesia being a high risk country, hence one of the altemative source of fund which may be conducted by the local govemment is by issuing a Municipal Bond. In order for a local govemment to be able to issue a Municipal Bond several laws and regulations especially in relation to the Capital Market need to be adjusted and it requires the establishment of supervision of local obligation (loan obligation) by the central government. The obstacle and adjustment required are set out on this academic writing (Surya Kirana Sulistijo. Aspek Hukum Prospek Penerbitan Obligasi Daerah Pada Pasar Modal Indonesia 650202l18l. Kelas A. Pascasarjana Fakultas Hukum. Universitas Indonesia)."

"Dalam menciptakan sistem keuangan yang berkelanjutan, terdapat faktor-faktor yang berperan penting dalam mendukung sistem keberlanjutan tersebut, salah satunya dengan menerbitkan produk-produk berbasis ramah lingkungan seperti green bonds yang telah menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir. Tidak hanya mendanai proyek-proyek berkelanjutan, lebih dari itu naiknya popularitas produk ini mendorong pentingnya pemahaman mengenai peran green bonds sebagai hedging instrument untuk menghadapi risiko pasar. Risiko pasar sendiri merupakan suatu ketidakpastian yang dapat diprediksi melalui berbagai strategi seperti tren volatilitas di masa lalu maupun implied volatility. Kedua strategi ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk meminimalisasi risiko ketidakpastian harga di masa depan. Melalui penelitian ini, penulis menemukan evidence dari significant time-varying causality diantara green bonds dan implied volatility di berbagai negara termasuk Indonesia, dan juga negara lainnya seperti Amerika, Eropa, dan emerging markets (EM). Penelitian ini menganalisa hedging effectiveness dari green bonds terhadap implied volatilities di Indonesia dan negara lainnya serta strategi manajemen portofolio yang dibutuhkan oleh investor untuk memaksimalkan hedging effectiveness. Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya significant time-varying causality, green bonds dapat menjadi hedging instrument yang efektif. Lebih lanjut, menggunakan regime-dependent trading strategies dapat meningkatkan hedging effectiveness dari green bonds dalam konteks risk-adjusted returns pada pasar modal Indonesia.

---

One of the key components in building a sustainable financial system is the issuance of green bonds, an environmentally beneficial instrument that has gained popularity recently. Sustainable initiatives receive funding, but even more importantly, the growing demand for this product highlights how crucial it is to comprehend how green bonds function as a hedging tool against market risk. The actual market risk is an unknown that can be forecast using a variety of techniques, including implied volatility and historical volatility patterns.The objective of these two approaches is the same: to reduce the chance of future price volatility. By means of this study, the author discovered evidence of a noteworthy time- varying causal relationship between implied volatility and green bonds in a number of nations, including Indonesia, America, Europe, and emerging markets (EM). The effectiveness of green bond hedging against implied volatility in Indonesia and other nations is examined in this study, along with the portfolio management techniques investors must employ to optimize hedging efficacy. The results of this study indicate that green bonds can be a useful tool for hedging, with a considerable time-varying causal relationship. Furthermore, when considering risk-adjusted returns on the Indonesian capital market, the hedging efficacy of green bonds can be enhanced by employing regime-dependent trading strategies."