Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Undang-undang Pasar modal memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada Bapepam-LK, hal ini dapat dilihat dari berbagai ketentuan pasalnya seperti penetapan Bapepam-LK sebagai pengawas, pengatur perijinan, ketentuan pidana, bahkan Bapepam-LK diberi kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan apabila diduga telah terjadi tindak pidana di Pasar Modal. Bagi perusahaan efek yang melakukan tindak pidana Pasar Modal dimana yang bersangkutan berstatus hukum sebagai badan hukum perseroan maka dapat pula diberlakukan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Salah satu tindak pidana yang dapat masuk dalam ruang lingkup Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbuka adalah bilamana tindak pidana tersebut dilakukan di dalam pasar modal yang dilakukan oleh badan hukum perseroan menyangkut perihal tindakan tersebut merugikan nasabah di satu sisi pasar modal dan sisi lain tindak pidana tersebut telah merugikan perseroan yang bukan merupakan tujuan dari perusahaan tersebut. Adapun terkait dengan persoalan tersebut, telah terjadi dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas yang merupakan suatu badan hukum perseroan yakni PT. Sarijaya Permana Sekuritas dimana Komisaris Utamanya, Herman Ramli yang diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan rekening nasabah. Atas tindakan Komisaris Utama tersebut, nasabah telah dirugikan atas dana nasabah yang ada di perusahaan sekuritas itu. Terhadap kasus tersebut diharapkan Bapepam mengambil tindakan tegas karena akibat yang timbul berdampak sangat luas. Selain jumlah uang yang begitu besar juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemodal. Skripsi ini mencoba untuk membuat tinjauan apakah secara yuridis terhadap tindakan Komisaris Utama PT. Sarijaya Permana Sekuritas yang telah membuat 17 rekening baru atas nama Sarijaya merupakan tindak pidana di bidang pasar modal. Selanjutnya sejauh mana tanggung jawab komisaris dilihat dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas bilamana terjadi kekurangan dana untuk mengembalikan dana nasabah. Serta bagaimana tindakan Bapepam-LK atas kasus Sarijaya ini guna terciptanya kepastian hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pemodal atas rasa aman.

---

By the issuance of Law Number 8 Year 1995 on Capital Market, it should be a significant milestone for the assurance of law enforcement in all activities of the capital markets, so that there is a legal certainty for the perpetrators of the capital market. Law on Capital Markets provide very broad powers to Bapepam-LK, it can be seen from various provisions of the articles, such as the determination of Bapepam-LK as the supervisor, regulator of licensing, criminal provision, even Bapepam-LK is given the authority to take investigation action when there is suspected a crime occurred in the Capital Market. For the Stock companies committing criminal action in the Capital Market where the person concerned is as a legal entity of the Limited Liability Company, then it may also be enforced the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company. One of the crimes included in to the scope of Law No. 8 Year 1995 on Capital Market and the Law Number 40 Year 2007 on Opened Company is where the crime was committed in the capital markets by a corporate legal entity and the action has inflicted at one side the Capital Markets and on the other hand, the crime has inflicted the company’s goal. In relation to such matters, there has been an allegation of crime committed by a Security Company constituting as an incorporated company that is PT. Sarijaya Permana Sekuritas, where its President Commissioner, Herman Ramli has been alleged to have committed criminal abuse of customer accounts. On the action of the President Commissioner, client has been inflicted for the customer's funds deposited in the securities of the company. Toward such case, Bapepam is expected to take decisive action because the consequences arising out thereof has very large impact. Besides the large amount of money, it has also very large impact on the trust of investor societies. This thesis is arranged to make a juridical review to the action of President Commissioner of PT. Sarijaya Permana Sekuritas, who have made 17 new accounts in the name of Sarijaya constituting as a crime in the capital market. Furthermore, how far the responsibilities of the Board of Commissioners seen from the Law Number 40 Year 2007 on Limited Liability Company when there is lack of funds to refund the customer's funds. And how the actions of Bapepam-LK on the case of Sarijaya in order to create legal certainty and to restore the trust of investors on the sense of security. "

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information.

The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do."

"Penghimpunan dana masyarakat oleh bank dilandaskan dengan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak baik dari bank maupun dari masyarakat yang menyimpan dananya pada bank. Oleh karena itu, hal yang harus dijaga berkenaan dengan eksistensi indusri perbankan adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan fiduciary relationship. Namun demikian, kondisi yang terjadi dewasa ini tidak sedikit terjadi kasus hilangnya dana nasabah dengan berbagai cara, dan yang paling memprihatinkan adalah penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank. Ironismya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan maupun bank, tidak diatur atau setidak-tidaknya dinyatakan secara tegas sejauh mana tanggung jawab bank yang meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip manajemen risiko pada kegiatan usaha dan kegiatan operasionalnya, atas hilangnya dana nasabah yang telah digelapkan oleh pegawai bank tersebut. Sehingga pertanggungjawaban bank dimaksud ditarik secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Ketentuan tersebut mengacu pada hubungan antara bank dengan pegawai bank sebagai pemberi kerja dan pegawainya sebagai pekerja. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini kemudian menyimpukan bahwa: (1) tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab karena pada dasarnya bank telah mengatur dalam suatu SOP mengenai ketentuan pengelolaan dana simpanan nasabah karena tidak sedikit terdapat klaim nasabah atas dananya yang hilang pada bank, namun secara sistem perbankan beserta dokumentasinya, transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang semestinya; (2) dalam upaya hukum melalui gugatan perdata, nasabah harus dapat membuktikan dalilnya dan pada dasar pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan bahwa dengan adanya putusan pidana dapat meyakinkan untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan yang disangkakan.

---

The collection of public funds by banks is based on the principle of trust between the two parties both from the bank and from the public who save their funds in the bank. Therefore, the thing that must be maintained with regard to the existence of the banking industry is to create the main foundation of the relationship between the bank and the public based on the principle of fiduciary relationship trust. However, the conditions that occur today are not the least cases of loss of customer funds in various ways, and the most concerning is the embezzlement of customer funds by bank employees. Ironically, in the provisions of the laws and regulations concerning banks and banks, it is not regulated or at least explicitly stated the extent of the responsibility of banks which, despite applying prudential principles and risk management principles to their business and operational activities, for the loss of customer funds that have been embezzled by the bank employee. So that the banks responsibility is generally withdrawn based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. The provisions refer to the relationship between the bank and bank employees as employers and their employees as workers. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislation approach and conceptual approach, this research then concludes that: (1) caution is still needed in determining which party is responsible because basically the bank has arranged in an SOP concerning the provisions for managing customer deposits because there are not a few claims from customers for lost funds at the bank, but in the banking system and its documentation, transactions are carried out in the proper manner; (2) in a legal remedy through a civil lawsuit, the customer must be able to prove his argument and based on the consideration of the Panel of Judges based on the existence of a criminal decision that can be convincing to prove the existence of an unlawful nature in the alleged action."

"Perjanjian kredit yang dibuat antara pihak bank dan nasabah debitur merupakan suatu perjanjian baku, di mana klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit telah dirumuskan terlebih dahulu oleh pihak bank secara sepihak termasuk di dalamnya mengenai pendebetan rekening nasabah debitur. Dalam pemberian kredit, nasabah debitur mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah angsuran dan bunga serta biaya-biaya lainnya yang menjadi beban debitur kepada pihak bank, dalam hal ini bank mempunyai kuasa dan berhak melakukan pendebetan terhadap rekening nasabah debitur untuk mendebet seluruh biaya yang menjadi beban debitur sebagai pengaman bagi bank selaku kreditur dalam upaya penyelesaian kredit. Beberapa masalah yang ditemui dalam perjanjian kredit adalah akibat hukum yang timbul dari klausula pendebetan rekening nasabah debitur dalam perjanjian kredit serta perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam hal terjadi pendebetan rekening secara sepihak oleh bank. Berdasarkan hasil penelitian, keterikatan nasabah debitur dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula pendebetan rekening nasabah debitur memberikan akibat hukum bagi nasabah debitur untuk menjalankan semua isi perjanjian kredit dengan itikad baik, di mana pihak bank berhak sepenuhnya untuk mendebet rekening nasabah debitur atas segala biaya-biaya yang menjadi beban debitur. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum bagi nasabah debitur dalam hal terjadi pendebetan rekening secara sepihak oleh bank yaitu melalui adanya Undang-Undang Pelindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha (bank) dalam menjalankan usahanya, apabila melanggar kewajibannya dan mengakibatkan kerugian bagi debitur maka akan menerima sanksi baik ganti rugi maupun sanksi lain yang ditetapkan dalam pasal 52 Undang-undang Perbankan dan Pasal 19UUPK.

---

Loan agreement which is made between the bank and debtor customer is a Standard agreement, where the clauses which are contained in loan agreements have been formulated first by the bank including the unilateral debiting in the debtor or customer’s account. In the credit, debtor customer has an obligation to pay a number of installments and interest and other costs which the debtor’s burden to the bank, in this case the bank has the power, and reserves the right to make the debiting against the debtor customer account to debit entire cost which becomes the burden of the debtor which is then used as a bank security for the creditors in an effort to credit the settlement. Some of the problems found in the loan agreement are the result of law arising from the clauses of the client account crediting on the debtor in the loan agreement and the legal protection of the customer in case of debiting on debtor accounts unilaterally by the bank. Based on the results of the research, the bound of the debtor client in the loan agreement with the account debiting clauses on the debtor’s account gives the customer legal consequences for the debtor client to run all the credit with the agreement in good faith, where the bank is entitled to fully debiting debtor’s account-of all customer costs which are the burden of the borrowers. Therefore, it is necessary for customer to have the law protection in the case of unilaterally debiting of debtor account by the bank which is through the law and consumer protection laws that include banking provisions that should not be done by the business (bank) in the running of business. If the clauses are violated by its obligations and cause the loss of the debtor will receive compensation either sanctions or other sanctions specified in Articie 52 Banking Act and section 19 UUPK."

"ABSTRAKPembahasan dalam skripsi ini adalah kepailitan terhadap perusahaan efek yang diajukan oleh nasabah, dengan studi kasus PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mengenai pihak yang berwenang mengajukan kepailitan terhadap perusahaan efek yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Adanya ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam hal ini nasabah perusahaan efek yang melakukan investasi melalui pasar modal. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga yang mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam kepailitan PT AAA Sekuritas. Pada akhirnya, peneliti memperoleh kesimpulan bahwa putusan majelis hakim pada tingkat pengadilan niaga telah tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang menimbulkan dampak terhadap nasabah perusahaan efek.

---

ABSTRACT

This academic thesis is discussed about bankruptcy towards securities company filed by the client, with a case study of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas. Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts in article 2 paragaraph 4 has been arranged the petition for securities company declaration of bankruptcy may only be filed by the Financial Services Authority. The existence of these provisions are intended to protect the interests of third parties in this case the clients of securities companies to invest through the capital market. This research is a normative juridical with a descriptive tipology. In this study, the subject matters are whether the decision of the judges of the commercial court on a bankruptcy petition of PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas in accordance with Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts and how legal protection of clients in PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas bankruptcy. Eventually, the researchers came to the conclusion that the decision of the judges of the commercial court has not in accordance with the applicable law that have an impact on clients of securities company."

"Bank mempunyai fungsi utama sebagai penghimpun dana masyarakat. Kasus pembobolan rekening nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank membuktikan bahwa hak-hak nasabah selaku konsumen terutama hak atas keamanan masih belum dipenuhi oleh pihak bank. Dengan kesadaran adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah selaku konsumen dan pihak bank selaku pelaku usaha maka dibutuhkan peraturan-peraturan yang melindungi kepentingan nasabah. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis norma hukum dan bersifat deskriptif dengan menggunakan studi kepustakaan.Hasil penelitian ini berupa analisis dan saran mengenai bentukbentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah bank korban pembobolan rekening oleh pegawai bank ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsmen dan Undang-Undnag No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan serta menjelaskan siapakah pihak yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada nasabah bank korban pembobolan rekening.

---

Bank have the main function as a money storage for society. Money fraud to customer bank account proofs that the rights of the customers especially right of safety can not be fulfilled by bank. Realizing the unbalance position between customer as consumer and bank as business player, some rules which give protection to the customers is needed. This research is a normative and descriptive law research which uses study of literature.

The result of the research is analysis and suggestions on how to give legal protection for victims of money fraud to customer bank account by bank employee based on Act Number 8 year 1999 About Customer Protection Law and Act Number 10 year 1998 About Banking. In addition, the research explains which party have a responsibility to compensate financial loss to the victims of money fraud to customer bank account by bank employee."