Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

---

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."

"Shareholder has limited liability up to value of his owned share, without involving his personal property. How about if there is only a single shareholder? Act No. 40/2007 arranges that corporate should be erected by two person or more....."

""Pemegang saham memiliki kewajiban yang terbatas hingga nilai bagiannya dimiliki, tanpa melibatkan properti pribadinya. Bagaimana jika ada hanya pemegang saham tunggal? UU No. 40/2007 mengatur bahwa perusahaan harus didirikan oleh dua orang atau lebih. Jika perusahaan telah disahkan oleh tubuh yang berwenang dan pemegang saham harus menjual beberapa jumlah bagiannya untuk lainnya, kecuali dia terus tanggung jawab pribadi (atau) kewajiban yang tidak terbatas atas semua pengaturan / agrements atau kerugian finansial yang dilakukan oleh perusahaan.Bagaimana sutradara papan (direksi) dan dewan pengawas (MWA) memiliki tanggung jawab? Ketika Direksi lebih dari orang, ia akan mengadakan kewajiban pribadi atau kewajiban yang tidak terbatas jika hanya ia gagal memenuhi tugasnya atau terlantar di tugasnya yang causng kerugian finansial atau kerusakan korporasi. Kasus ini secara kolektif berlaku untuk semua anggota Direksi. Dalam alasan yang sama, setiap anggota MWA akan mengadakan tanggung jawab pribadi jika ia gagal untuk kerugian finansial atau kerusakan korporasi. Kewajiban kolektif berlaku ketika MWA lebih dari satu.""

"Skripsi ini membahas manfaat penggunaan meter prabayar yang merupakan salah satu dampak penerapan Layanan Listrik Prabayar oleh PT PLN (Persero), yang diprediksi dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, dalam mencegah terjadinya pencurian listrik oleh pelaku dalam berbagai modus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat; murni, deskriptif, dan cross sectional. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa penggunaan meter prabayar dalam keadaan normal, dapat menjadi teknik pencegahan pencurian listrik secara situasional, yang berperan sebagai target hardening dan rule setting, yang dapat mencegah terjadinya pencurian listrik dalam beberapa modus pencurian listrik.

---

This research discusses the advantage of prepaid meter using, as one of the result of prepaid electricity service by PT PLN (Persero), that is predicted to be a technique of situational electricity theft prevention. The role of prepaid meter, is a target hardening and rule setting in the prevention of electricity theft in several modus. This research uses qualitative approach and is a pure, descriptive, and cross sectional research. Result of the research shows the using of prepaid meter in normal situation could be a technique of situational electricity theft situational prevention as target hardening and rule setting. In general, this technique could prevent the electricity theft in several modus."

"ABSTRAK Anggapankerugiantersebutdipicudariadanya addendumpekerjaantambahpadaKontrakPekerjaanPengadaanBarangdanJasa Life TimeExtention GT 2.1 dan GT 2.2 PLTGU BelawandimanasetelahterjadinyaKontrak,padasaatPenyediaBarangdanJasabesertaPenggunaBarangdanJasayaituMapna Co.denganP.T. PLN Perseromelakukan Fact Finding,merekamenemukanadanyakerusakantambahandimanakerusakantersebuttidaktermasukdalampekerjaan yang adadidalamkontrak. PekerjaanTambahtersebut yangdimasukkankedalam addendum kontrakdianggaptelahmerugikan Negaradkarenamembuatnilaikontrakmenjadimelebihi HPS yangtelahditetapkanolehPanitiaPengadaan.Hal tersebutlah yangmenjadidasardariJaksaPenuntutUmumuntukmemberikandakwaanbahwaTersangkatelahmelakukanperbuatan yang merugikan Negara.Dalamskripsiini,penulisakanmembahasmengenaitanggungjawabdireksisebagaipengurus PT. PLNPerserodansebagaipihak yangmemberikanpersetujuanataspenetapanpemenangPengadaanBarangdanJasa LTE GT2.1 dan 2.2 PLTGU Belawan, danapakahbenaradatindakan yang merugikan Negaradalamkasusini.

---

ABSTRACT The assumption of loss was driven by the presence of the added work addendum onthe contract of Life Time Extention Goods and Services Job Procurement in GasTurbine 2.1 and Gas Turbine 2.2 PLTGU Belawan, where at the PLTGU followingthe contract, at the time of providers of goods and services and users of goods andservices that is Mapna co. with PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) doing theFact Finding procedure, they found some additional damage where the additionaldamage are not included in its work there in contract.Added work the addendumcontract considered to have been included in losses to the state because the additionalwork caused by the additional damage make the contract price exceeding the ceilingprice (HPS) that has been made by the committee of procurement.Those things beingthe ground of Public Prosecutors to give an indictment that the suspect has been doesan action which losses to the state .In this thesis, writer will talk about theresponsibility of the board of directors as the PT. PLN (Persero) Directors and as theparty that provide the approval to the determination of this procurement winner."