Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menganalisis mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi (yang dikategorikan sebagai kegiatan hulu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001) yang dilakukan melalui suatu Badan Operasi Bersama (BOB) antara PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu. Temuan dari hasil penelitian meliputi permasalahan prosedur dan mekanisne pembentukan BOB beserta pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum yang berlaku dan asas perjanjian pada umumnya. Lebih lanjut, bagaimana sifat hubungan hukum di dalam pengoperasian BOB tersebut. Pokok-pokok permasalahan tersebut dijawab dengan menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa BOB dibentuk melalui Joint Management Agreement (JMA) dan Joint Operating Agreement (JOA). Dimana kedua kontrak tersebut memuat tentang pembagian hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab di antara kedua pihak. Sedangkan sifat hubungan hukum di antara BOB dengan Negara dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) yang dapat memberikan kesimpulan mengenai kedudukan Negara yang kuat dalam Operasi Perminyakan tersebut.

---

This thesis analyzes the exploration and exploitation of oil and gas ? categorized as upstream activities under Indonesian Law No. 22 Year 2001 ? which is executed by Joint Operating Body (JOB) between PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina. Findings from the research include issues regarding the procedure and mechanism in establishing the JOB and the classification of its rights, obligations, duties and responsibilities according to the applicable law and basic principles in general agreement. Furthermore, it elaborates the nature in refer to the legal relationship between JOB and the State with respect to the operation of JOB.

These main issues will be answered and resolved by using the method of normative research which leads to the conclusion that the JOB is formed through a Joint Management Agreement (JMA) and Joint Operating Agreement (JOA). Where both contracts contained the division of rights, obligations, duties and responsibilities between the parties, while on the other hand, the nature of the legal relationship between the JOB with the State are further explained based on the Production Sharing Contract (PSC) which could be concluded that the position of State is superior in such Petroleum Operation."

"Skripsi ini menganalisis tentang perencanaan pra kebakaran pada stasiun pengumpul di BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu dengan memperkirakan besar risiko kebakaran lalu menghitung kebutuhan penanggulangan berdasarkan NFPA, API, dan peraturan/standar yang sesuai. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian merekomendasikan bahwa pentingnya perencanaan dalam mengahadapi skenario kebakaran tangki. Risiko kebakaran berupa laju pelepasan panas, lama pembakaran, tinggi api, dan intensitas radiasi yang berdampak buruk bagi manusia dan lingkungan sehingga seluruh kebutuhan penanggulangan harus terpenuhi.

---

This study is analyse pre-fire planning in gathering station at BOB PT Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu by estimating risk of fire and calculating response for exthinguishing system needs based on NFPA, API, and other regulations. This research is descriptive quantitative. The researcher suggest that important of planning to face worst case tank pool fire with heat release rate, burning duration, flame height, and radiation intensity that may harmful to humans and environment so all of fire fighting needs must be available."

"Skripsi ini membahas mengenai Perjanjian Operasi Bersama (Joint Operating Agreement) dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, dengan studi kasus Perjanjian Operasi Bersama antara X dan Y. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif Yuridis dimana data penelitian ini sebagian besar dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Operasi Bersama ini sudah adil bagi para pihak. Namun, pengaturan mengenai pengadaan barang dan jasa dinilai tidak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis is focusing on Joint Operating Agreement in the upstream oil and gas bussines activities in Indonesia, case study on Joint Operating Agreement between X and Y. This research is normative yuridis research, which some of the data were collected from literature. The result states that the clauses of rights and duties are fair enough for the parties. But, the clauses of procurement of goods and services are inappropriate with the freedom of contract."

"Sumber daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan somber kekayaan alam Indonesia yang yang sangat strategis dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemerintah yang diberikan kewenangan oleh Negara dalam bentuk Kuasa Pertambangan untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi telah membentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). BP MIGAS merupakan kepanjangan tangan Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi pada Wilayah Kerja yang ditentukan. Dalam pelaksanaannya, BP MIGAS melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Production Sharing Contract (Kontrak Production Sharing). Konsep yang dianut oleh Kontrak Production Sharing adalah bahwa Kontraktor bertanggung jawab untuk menyediakan permodalan dan pendanaan atas biaya operasi dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Apabila Kontraktor berhasil memasuki Fase produksi komersial maka biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kontraktor dikembalikan (cost recovery) oleh Pemerintah melalui BP MIGAS. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi dan Kontrak Production Sharing memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban serta tanggung jawab Kontraktor. Pemerintah juga telah membuat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral yang mengatur mengenai tata cara penetapan dan penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang antara lain mengatur mengenai kriteria calon Kontraktor yang dapat ditunjuk untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Kontraktor yang telah menandatangani Kontrak Production Sharing dengan BP MIGAS memiliki tanggung jawab untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sendiri oleh Kontraktor. Namur dalam pelaksanaannya seringkali timbul permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab Kontraktor. Kontraktor seringkali menghadapi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kewajiban-kewajibannya yang pada akhirnya banyak menimbulkan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Kontraktor. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut bagaimana sebenarnya hambatan-hambatan yang sering dihadapi Kontraktor dalam melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi dan apa solusi atau jalan keluar yang dapat dilakukan oleh Kontraktor."

"Dalam usaha minyak dan gas bumi di Indonesia, terdapat perjanjian-perjanjian yang mengikat para pihak seperti Production Sharing Contract dan juga Joint Operating Agreement. Dalam perjanjian-perjanjian tersebut tentunya terdapat klausula-klausula yang mengatur dan salah satunya adalah klausula Sole Risk. Pemahaman klausula Sole Risk ini sangat penting karena dalam contoh kasus antara PT Golden Spike Energi Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai terdapat perbedaan dalam mengartikan klausula Sole Risk yang ada di dalam perjanjian. Persyaratan dan pengaturan yang ada juga harus diperhatikan ketika ingin melaksanakan Sole Risk Operation. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

---

In the oil and gas business in Indonesia, there are agreements that bind the parties such Production Sharing Contract and Joint Operating Agreement. In that agreements, there are clauses that regulate and one of them is a Sole Risk Clause. The understanding of Sole Risk clause is very important because in the case of PT Golden Spike Energi Indonesi and Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai, there are differences in interpreting the Sole Risk clause that existing in the agreement. The terms and the regulations that existing should be considered when the parties want to do the Sole Risk Operation. In this research, it used the normative law research that is done by assessing the existing literatures."

"Semenjak berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, fungsi regulator Pertamina diserahkan kepada BP Migas dan status Pertamina diubah menjadi PT (Persero). Hal ini menyebabkan kedudukan PT Pertamina (Persero) sejajar dengan kontraktor migas lainnya. PT Pertamina (Persero) kemudian membentuk PT Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) yang kemudian mengadakan kontrak kerjasama dengan BP Migas. Kontrak ini disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina. Berdasarkan uraian tersebut, kemudian timbul pertanyaan mengenai kewenangan para pihak dalam kontrak, mengapa kontrak disebut Kontrak Minyak dan Gas Bumi Pertamina dan bukan kontrak production sharing saja, apa perbedaan dan persamaan kontrak dengan kontrak production sharing pada umumnya dan bagaimana analisa berbagai kemudahan yang diberikan kepada PT Pertamina EP dalam peraturan perundangan tentang migas dan kontrak. Skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau buku sebagai bahan penelitian. Kewenangan BP Migas pada dasarnya bersumber dari amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang kemudian ditegaskan dan dijabarkan lagi dalam UU No. 22 Tahun 2001. Kewenangan PT Pertamina EP juga bersumber dari UU No. 22 Tahun 2001 yang mengubah status Pertamina dan PP No. 35 Tahun 2004 yang mengamanatkan pembentukan anak perusahaan untuk setiap wilayah kerja PT Pertamina (Persero). Kontrak antara BP Migas dan PT Pertamina EP ini sebenarnya adalah kontrak production sharing karena ketentuannya sama dengan kontrak production sharing pada umumnya kecuali ketentuan mengenai wilayah kerja kontrak yang luas bekas Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) Pertamina, besaran pembagian hasil yang sama dengan ketentuan yang berlaku pada WKP Pertamina, jangka waktu kontrak yang tidak ditemukan pengaturan masa eksplorasi dan eksploitasi, larangan pengalihan keseluruhan hak dan interest kepada pihak bukan afiliasi dan penyisihan wilayah kerja yang termasuk kecil yaitu minimum 10% pada atau sebelum akhir tahun kontrak kesepuluh. Berdasarkan peraturan perundang-undangan migas dan kontrak tersebut, PT Pertamina EP diberikan beberapa kemudahan yang mengindikasikan bahwa hanya perannya sebagai regulator yang dicabut, sedangkan sebagai player tetap sama seperti dulu."