Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lippo Group that has conveyed their business lines of PT Lippo e-Net from insurance to technology of information was not run smoothy. It's reasoned by the management attitudes of PI Lippo e-Net that giving inconsistent toward public expose moment. Jakarta Slack Exchange authority then doing investigation and resulted conclusion that the company management did inconsistent exposes to public. The impact of those conduct has ensued uncertainty to public by vague informations. The author scrutinizes that under Indonesian Stock Exchange Law the company has done corporation crime. The company has performed misleading or imprecise informations that had been preferenced as window dressing to invite their investors."

"Perekonomian mengalami perkembangan pesat di abad 21 ini. Krisis ekonomi merupakan salah satu keadaan yang terjadi dalam perkembangan perekonomian, banyak perusahaan yang bangkrut dalam krisis ekonomi. Lahirlah Hukum Kepailitan untuk menanggulangi kebangkrutan perusahaan-perusahaan saat mengalami krisis ekonomi. Kurator merupakan salah satu peran yang sangat penting dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam suatu kepailitan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit PT. Kymco Lippo Motor Indonesia. Pada saat kurator melakukan tugasnya diketahui banyak sekali rintangan yang dilakukan oleh PT. Kymco Lippo Motor Indonesia (Debitor Pailit) dan PT. Metropolitan Tirta Perdana (Kreditor Pailit). Perlindungan terhadap profesi kurator tidak diberikan secara spesifik, sehingga hal ini sering di manfaatkan para pihak yang berkepentingan untuk menghalangi tugas kurator. Tidak ada peraturan yang spesifik memberikan perlindungan kepada kurator dapat mempengaruhi independensi kurator. Maka dari itu terdapat suatu masalah ketika kurator menjalankan tugasnya diancam dengan tuntutan pidana oleh para pihak yang berkepentingan. Namun tidak adanya peraturan-peraturan yang dapat memberikan perlindungan hukum, hal tersebut dapat mempengaruhi independensi kurator.

---

Economy has been through fast growing in the 21st century. The economic crisis is one the circumstances exists on such development. Companies’ bankruptcy in the middle of the economic crisis results in the establishment of Bankruptcy Law, which is believed to be one of the way to solve the issue. Curators play an important part on handling bankruptcy estate. This study uses normative juridical research method. Therefore this paper discuss the responsibility of curators on handling bankruptcy estate for PT Kymco Lippo Motor Indonesia. When the curator is doing the job, there are a lot of problem from PT Kymco Lippo Motor Indonesia as the debtor and PT Metropolitan Tirta Perdana as the creditor. There is no protection spesifically given for curators, especially in relation to their independency, and this circusmtance is often used by several parties who intend to prevent curators from doing their job. Thus, there are times when curators are being threaten with criminal charges and there is no regulation able to legally save them, and that circumstance is affecting their independecy."

"Beberapa tahun terakhir ini, pertumbuhan serta perkembangan Lembaga. Perbankan di negara kita patut dibanggakan. Dimana Lembaga Perbankan sebagai salah satu sistem keuangan di Indonesia memegang peranan penting dalam membantu meningkatkan dan mengembangkan pembangunan khususnya di dalam konteks. perekonomian Indonesia. Usaha pokok daripada Lembaga Perbankan di Indonesia adalah menarik dana dari masyarakat yaitu melalui simpanan masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dengan memberikan jasa perkreditan. Salah satu bentuk dari jasa perkreditan tersebut adalah Pemberian Kredit Pemilikan Rumah. Bank LIPPO sebagai salah satu Bank Umum Swasta Nasional juga memberikan jasa Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Dan sebagai salah satu Lembaga Perbankan yang telah diakui oleh Pemerintah Indonesia, maka di dalam melakukan segala aktivitas perbankannya Bank LIPPO harus berpedoman kepada Undang-Undang Peraturan-Peraturan yang dibuat oleh Pemerintah. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan."

"Perseroan Terbatas terbuka wajib melaporkan laporan keuangan perseroan tersebut secara berkala dan akurat. PT Bank Lippo Tbk sebagai suatu perseroan publik juga wajib melakukan kewajiban tersebut. Yang menjadi permasalahan di sini adalah adanya perbedaan informasi laporan keuangan per 30 September 2002 yang diumumkan melalui media cetak pada tanggal 28 November 2002 dan laporan kepada Bursa Efek Jakarta pada tanggal 26 Desember 2002. Kedua laporan tersebut walaupun dibuat untuk periode yang sama dan telah diaudit, namun menyajikan informasi yang berbeda pada nilai aktiva dan laba bersih. Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di media cetak pada tanggal 28 November 2002 tercantum total aktiva sebesar Rp 24 trilyun dan laba bersih Rp 98 milyar, sedangkan dalam laporan keuangan yang diserahkan kepada Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tanggal 27 Desember 2002, total aktiva tercatat sebesar Rp 22,8 trilyun dan rugi bersih sebesar Rp 1,3 trilyun.Pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk telah menjelaskan bahwa itu terjadi karena adanya kemerosotan nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) yaitu 2,393 trilyun pada laporan yang dipublikasikan dan Rp 1,42 trilyun pada laporan ke BEJ, sehingga pada neraca terjadi penurunan ratio kecukupan modal dari 24,77 % menjadi 4,23 %. Terhadap hal tersebut Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) selaku badan yang mempunyai kewenangan di dalam Pasar Modal telah melakukan pemeriksaan, yang mana pada tanggal 17 Maret 2003 Bapepam menqeluarkan laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk tidak hati-hati dalam mencantumkan kata "diaudit" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002 dan memberikan sanksi kepada Direksi yang menjabat pada waktu itu berupa kewajiban untuk menyetor uang kepada kas negara Rp 2,5 milyar. Padahal di dalam Undang-undang Pasar Modal perbuatan tersebut termasuk dalam tindak pidana kejahatan, yaitu penyesatan informasi atau "misleading information" dapat dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar Rupiah)."

"ABSTRAKPenulisan skripsi ini adalah berdasarkan pada kondisi industri perbankan yang sangat diperngaruhi oleh nasabah dan masyarakat luas. Akan tetapi, sampai saat ini masih terdapat kejadian-kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan bank yang terjadi. Secara spesifik, yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah penyimpangan dalam bentuk pengalihan tabungan nasabah yang melawan hukum oleh karyawan bank, yang menimbulkan kerugian terhadap nasabah bank. Skripsi ini menganalisis pengalihan tabungan nasabah yang melawan hukum oleh karyawan bank sesuai dengan kegagalan bank dalam menegakkan prinsip kehati-hatian dan sistem pengendalian internal, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bank, dan vicarious liability yang dimiliki oleh bank.

---

ABSTRACTThe writing of this thesis is based on the condition of the banking industry that is highly dependent on customers and the broad public. However until this day, there are still numerous occurring of deviations committed by bank employees that happen. Specifically, the deviation discussed in this thesis is in the form of unlawful diversion of customer deposits, causing damage to their customers. This thesis analyzes the unlawful diversion of customer deposits committed by bank employees and the liability of banks according to the bank rsquo s failure to uphold the prudential principle and internal control system, bank committing tort and the vicarious liability of banks."