Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi di Indonesia dalam penetapan harga obat generik. Obat generik yang ditujukan bagi masyarakat menengah kebawah seharusnya memiliki harga yang murah, akan tetapi yang terjadi pada kenyataannya adalah adanya perbedaan harga yang sangat signifikan antara obat generik bermerek dengan obat generik non merek tanpa adanya perbedaan khasiat antara keduanya. Terdapat beberapa poin yang dapat diduga sebagai penyebab mahalnya harga obat generik bermerek. Apabila penyebabnya dikarenakan adanya kolusi diantara sesama pelaku usaha farmasi maupun kolusi antara pelaku usaha farmasi dengan dokter maupun apotek, maka dapat diduga telah terdapat suatu indikasi terjadinya persaingan usaha tidak sehat dalam penetapan harga obat generik di Indonesia. Penetapan harga obat generik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan farmasi bila dipandang dari hukum persaingan usaha, seharusnya ditetapkan sesuai dengan biaya produksi yang sewajarnya mereka keluarkan tanpa adanya perjanjian untuk menetapkan harga diantara mereka.

---

The focus of this study is Presumption of Unhealthy Competition among Pharmaceutical Companies in Determining Generic Drugs Prices. Generic drugs as drugs that aimed for lower-middle society should have inexpensive price, but what happened on the factual condition were there are altered significant prices between branded generic drugs and unbranded generic drugs without any different special quality between them. There are several points that could be assumed as the caused of high-priced generic drugs. If the cause was collusion between the pharmaceutical companies; or collusion between the pharmaceutical companies with doctor and or pharmacy, then it could be assumed that there is an indication of unhealthy competition on determining generic drugs prices in Indonesia. The determining of generic drugs prices that has been doing by pharmaceutical companies if considering from competition law should be determined suitable with genuine production cost that they spend without any price fixing agreement between them."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, terutama terhadap perilaku pelaku usaha dalam perjanjian penetapan harga dan kartel yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha untuk menetapkan suatu harga terutama dalam industri ban kendaraan bermotor roda empat dan perkara penetapan harga kendaraan bermotor jenis skuter matik 110-125 CC. Penulisan tesis ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku. Dalam hukum persaingan usaha, para pelaku usaha dilarang membuat suatu perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan suatu harga untuk mempengaruhi pasar. Para pelaku usaha tersebut tidak membuat perjanjian secara tertulis sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU harus membuktikan adanya perjanjian yang dilarang yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang tergabung dalam sebuah Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia APBI serta adanya pertemuan antara pelaku usaha Yamaha-Honda dan bukti komunikasi melalui e-mail.

---

This thesis aims to know and analyze the prohibited agreement in competition law according to Law Concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Competition Number 5 in 1999, especially to, business actor behavior in price fixing agreement and cartels in resulting unfair business competition. The agreement made by business actors to set a price, especially in the four wheeled motorcycle tire industry and price fixing agreement in motorcycle type scooter matic 110 125 cc.

The writing of this thesis is a legal research that is normative juridical law using secondary data, such as legislation and books. In competition law, business actors are prohibited from making an agreement with their competitors to set a price to influence the market. The business actor do not enter into a written agreement so that the Business Competition Supervisory commission KPPU had to prove the prohibited agreement made by business actors who incorporated in APBI and meeting between business actors Yamaha Honda and proof of communication by e mail."

"Skripsi ini membahas mengenai praktek persaingan usaha tidak sehat di Indonesia yaitu praktek Kartel. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh KPPU, ternyata mahal dan seragamnya harga SMS pada kurun waktu tahun 2004-2008 disebabkan oleh adanya perjanjian penetapan harga SMS oleh para penyedia jasa telepon selular. Di dalam hukum persaingan usaha, perjanjian penetapan harga termasuk ke dalam perjanjian yang dilarang.

---

The focus of this study is to analyze anti-trust law in indonesia, regarding the presumption on cartel practises. Based on the investigation made by KPPU, the high price and uniformality of the SMS tariffs within the year 2004 – 2008 was eventually because there was a contract between cellular phone operators to fix the SMS tariffs. In the anti-trust law, price fixing contracts are included as forbidden type of agreement."

"Taksi merupakan salah satu sarana transportasi yang cukup sering digunakan masyarakat Batam, terutama untuk tujuan-tujuan dalam kota. Sebagai sarana transportasi dalam mendukung aktivitas dan mobilitas penduduk sehari-hari di kota Batam, pelayanan angkutan taksi di Batam tidak menggunakan argometer dalam perhitungan tarifnya, sehingga kemudian membuat pelaku usaha taksi menerapkan besarnya tarif secara sepihak. Di tengah semakin ketatnya persaingan dalam jasa pelayanan taksi, pelaku usaha taksi di Batam kemudian melakukan pembagian wilayah operasional bekerjasama dengan pengelola bandara dan pelabuhan. Tindakan ini ternyata tidak sejalan dengan jiwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena menghambat perkembangan dunia usaha taksi di Batam. Hal ini telah mendorong penulis untuk mengetahui lebih jauh dan mendalam tentang pengaturan jasa pelayanan taksi di Batam, yaitu mengenai perbuatan apa saja yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi dan pengelola wilayah yang melanggar undang-undang tersebut serta upaya pemerintah dalam mengatur usaha pertaksian di Batam. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang ditunjang dengan pendekatan yuridis empiris. Dari hasil penelitian diidentifikasi bahwa ada 4 (empat) perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yaitu praktek penetapan tarif, pembagian wilayah operasional, upaya monopoli, dan diskriminasi bagi pelaku usaha baru yang akan masuk kedalam pasar. Persaingan merupakan suatu situasi yang sebenarnya diperlukan bagi tercapainya pemerataan usaha selama tidak melenceng dari koridor Hukum Persaingan.

---

Taxis are one of the most commonly used means of transportation in Batam, especially for trips within the city. As a transportation mean of supporting the daily activities and mobilization of people, most taxis in Batam do not use fare-meters, setting fixed-price fares instead. Amidst the tight competition in the field of taxi services, those running the business have been arranging operational area divisions, cooperating with the local airport and harbor management. This does not comply with the Indonesian Law Number 5 of 1999 on the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business, since it is stalling the growth of the taxi business in Batam.

This condition has inspired the writer to explore furthermore on the regulations concerning the taxi business in Batam, namely about acts done by the taxi business owners and district administrators in breach of the law and measures taken by the Government in regulating the competition of the taxi business in Batam. Upon these problems, research has been done in the empirical-normative sense, supported by empirical-juridical approach.

From the research, the writer has identified 4 acts of breach on Indonesian Law Number 5 Of 1999, which is the practice of price-fixing, the dividing of territories, attempts of monopoly, and discriminations on the new business performers upon entering the market. Competition is substantively needed for the even distribution of market, as long as it does not grow out of the corridors of competition law."

"Skripsi ini membahas mengenai pola hubungan kerjasama yang terjalin antara dokter dengan perusahaan farmasi di Indonesia. Dalam kerjasama yang terjalin tersebut, terdapat indikasi adanya persaingan yang tidak sehat. Masalah yang ada dalam perusahaan farmasi semakin parah dengan adanya krisis ekonomi yang membuat perusahaan farmasi menghalalkan segala cara untuk mencapai target penjualan obat. Perusahaan farmasi melakukan promosi tidak hanya melalui iklan, brosur, dan semacamnya, tetapi juga kepada para dokter. Promosi kepada dokter dilakukan dengan membuat perjanjian yang mensyaratkan dokter untuk meresepkan obat produksi dari perusahaan farmasi tertentu dengan imbalan materi dari perusahaan farmasi yang bersangkutan. Biaya promosi tersebut yang menyebabkan harga obat melambung tinggi sehingga merenggut kesejahteraan konsumen. Komisi Pengawas Persaingan Usaha belum menuntaskan kasus kerjasama ini karena berbagai alasan. Perilaku kerjasama ini dianalisis dengan metode yuridis-normatif, yakni dengan meninjau melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skripsi ini juga akan mengungkap pola hubungan kerjasama yang tepat antara dokter dengan perusahaan farmasi demi kemajuan pelayanan kesehatan.

---

This thesis discusses about the relationship patterns of cooperation that exists between doctors and pharmaceutical companies in Indonesia. In the cooperation, there is indication of unfair business competition. Problems that exist in pharmaceutical companies is getting worse as the economic crisis makes pharmaceutical companies justify any means to achieve the sales target of the drug. Pharmaceutical companies promote not only through advertising, brochures, et cetera, but also to the doctors. Promotion to the doctors is performed by making such an agreement, which requires doctors to prescribe particular production of pharmaceutical companies with the rewards from the pharmaceutical companies. The promotion costs cause the drug prices soar, snatching the consumer welfare. The Commission For The Supervision of Business Competition has not resolved the case of this cooperation for various reasons. This cooperative will be analyzed with juridical-normative method, namely by reviewing through Law No. 5 Year 1999. This paper will also reveal the proper pattern of the cooperation between doctors and pharmaceutical companies for the advancement of health care."