Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tindakan pengalihan bentuk uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha biasanya dilakukan melalui suatu program donasi. Dalam prakteknya tindakan ini sering terjadi penyimpangan berupa pelanggaran hak uang kembalian konsumen dalam hal kesukarelaan dalam pemungutannya. Dalam penelitian ini yang dibahas adalah program donasi serta praktek penyelenggaraannya yang dilihat dari sudut pandang Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang. Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak mengatur secara eksplisit mengenai program donasi serta hak uang kembalian konsumen, namun terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan atau jasa sesuai nilai tukar. Undang-undang Pengumpulan Uang atau Barang secara eksplisit menyatakan bahwa pengumpulan uang atau barang harus dilakukan atas dasar kesukarelaan.

---

The act of form transfer of consumer's pocket change into the form of donation usually done by doing a donation program. But in the implementation of this program, there are some violations regarding the right of consumer's pocket change in terms of the involuntarily its gathering. The focus of this study is the about the processes and implementation donation program itself concerned from Law Number 6 of 1999 Concerning Consumer's Protection Law and Law Number 9 0f 1961 Concerning The Gathering of Money and Goods point of view. The consumer's protection law doesn't explicitly states about the donation program and the right of consumer's pocket change, but it was implicitly stated by one of it's article that states that a consumer's has the right to obtain goods and/or services suitable with the value or price. The law of the gathering of money and goods states clearly that all of the gathering of money and goods must be done based on voluntarily."

"Pengaturan mengenai perlindungan terhadap konsumen sebelum disahkannya UU Perlindungan Konsumen, belumlah secara optimal dapat melindungi konsumen, sehingga konsumen tidak dapat melindungi dirinya dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Setelah adanya UU Perlindungan Konsumen yang antara lain mengatur mengenai perlindungan konsumen yang lebih integratif dan komprehensif, juga membawa dampak bagi tumbuhnya kesadaran konsumen akan hak-hak yang dimilikinya dan menghilangkan keengganan dari konsumen untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha atau produsen melalui pengadilan dalam lingkup peradilan umum sesuai yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen. UU Perlindungan Konsumen memberikan beban pembuktian, terhadap ada atau tidaknya kesalahan pelaku usaha pada pelaku usaha sendiri, sehingga beban pembuktian yang diatur dan dianut UU Perlindungan Konsumen adalah sistem pembuktian terbalik. Namun sistem pembuktian terbalik ini temyata belum sepenuhnya diterapkan pada pemeriksaan terhadap sengketa konsumen yang diajukan ke Pengadilan. Dalam tesis ini, akan membahas mengenai 'penerapan sistem beban pembuktian terbalik dalam pemeriksaan sengketa konsumen yang diajukan oleh konsumen melalui gugatan ke pengadilan. Sekaligus apakah sistem pembuktian terbalik tersebut sulit untuk diterapkan dan digunakan oleh Hakim pada Pengadilan yang memeriksa sengketa konsumen karena UU Perlindungan Konsumen masih menentukan penggunaan ketentuan Hukum Acara Umum (HIRIRBG)."