Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Asuransi Syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang berkembang seiring dengan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan Islam. Ciri khas dari asuransi syariah terutama PT. Asuransi Takaful Umum adalah keberadaan akad tabarru? yang ditujukan untuk tolong menolong dengan prinsip keikhlasan, tanpa unsur pengharapan adanya timbal balik kecuali dari Allah SWT. Tulisan ini difokuskan kepada pengaturan akad tabarru? dalam hukum Islam dan aplikasinya dalam asuransi syariah serta analisis mengenai pembagian surplus dana tabarru? sesuai hukum Islam.Penulisan ini menggunakan metode kepustakaan dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analitis. Dasar penggunaan akad tabarru? terdapat dalam Qur?an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam PT. Asuranasi Takaful Umum, Akad ini digunakan untuk mengelola dana tabarru? yang diambil dari peserta asuransi. Dalam asuransi kebakaran rumah terdapat klausula yang menyatakan bahwa dana tabarru? dapat diinvestasikan dan hasil surplus investasinya dibagihasilkan antara perusahaan asuransi dan pemegang polis sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal ini dianggap kurang tepat karena dalam polis tersebut terdapat akad mudharabah yang mengandung unsur pencarian keuntungan dan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai tabarru? yang didasarkan pada keikhlasan masing-masing pihak dalam berakad.

---

Sharia Insurance is a financial institution that keep growing along with the complexity of need for protection in accordance with the provisions of Islam. The main characteristic of sharia Insurance especially in PT. Asuransi Takaful Umum is Tabarru? contract that is made for helping each other with sincerity principle without reciprocity except from Allah SWT. This Thesis Focuse on the Tabarru? contract in Islamic Law and the application of the contract in PT. Asuransi Takaful Umum and the analysis of the tabaru? fund?s sharing profit according to Islamic law.This thesis use literature methods and the types of data that used are secondary data. The analytical method used is a qualitative method to obtain descriptive analytical data. The used of tabarru? contract based on Qur?an, Hadits and Ijtihad. In PT. Asuranasi Takaful Umum, this contract is used to manage the tabarru? fund which take from Policy Holder. In fire insurance of PT. General Takaful Takaful, there is a clause which states that the tabarru? funds can be invested and the investment surplus has been distributed between insurance company and policyholders in accordance with Fatwa that made by the Shari'ah Board of the National Council of Ulama Indonesia. This is something that can be said to be less precise because there are elements in the policy which contains elements mudaraba quest for profit and not in accordance with the provisions of tabarru? which are based on each party's sincerity in making contract."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis yuridis terhadap Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Pembahasan skripsi ini menganalisis akad dalam perjanjian berdasarkan ketentuan akad menurut Hukum Perikatan Islam dan Peraturan Menteri Keuangan No. 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah 'PMK 18/2010'. Penulisan dilakukan secara normatif berdasarkan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ketentuan akad dalam Perjanjian Asuransi Jiwa AlliSya Protection Plus pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia telah diterapkan secara jelas dalam polis menurut ketentuan akad dalam Hukum Perikatan Islam dan PMK 18/2010. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini badan legislatif membuat suatu undang-undang tentang asuransi syariah secara spesifik untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap perkembangan ekonomi syariah saat ini, khususnya asuransi syariah.

---

This thesis focuses on judicial review on AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia. In the analycist section of this thesis analyzes contract in agreement based on provisions stipulated in the Islamic Law and Minister of Finance regulation No. 18 PMK.010 2010 regarding Implementation of Basic Principles on Conducting Insurance and Reinsurance Business According to Sharia Principles 'PMK 18 2010'. The writing was conducted through documentation study. Qualitative analycist using secondary data comprises of primary law source, secondary law source, and tertiary law source.

Based on research, the contract in AlliSya Protection Plus Life Insurance Agreement in PT Asuransi Allianz Life Indonesia has been implemented clearly according to the contract provisions in Islamic Law and PMK 18 2010. Government in this case the legislative composes a constitution of sharia insurance to accomodate the rapid growth of the sharia economic, specifically the sharia insurance."

"Perkembangan teknologi yang sudah sangat maju sekarang ini mendorong manusia untuk mengalami perubahan dalam gaya hidup, pola pikir, dan juga cara bersikap tindak. Perubahan ini telah membawa kehidupan manusia menuju ke arah yang lebih baik, tetapi juga perubahan ini membawa sesuatu yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada, maka telah diciptakan berbagai macam mesin untuk memudahkan kehidupan manusia. Jaman telah berubah menjadi jaman industri dengan adanya revolusi industri. Namun semua ini diikuti juga oleh berbagai bahaya dan luka-luka yang dapat di alami oleh manusia dalam menggunakan teknologinya tersebut. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak inginkan selanjutnya untuk itulah asuransi diciptakan. Asuransi dalam era modern ini telah menjadi bagian hidup dati orang-orang yang ada di dunia, hal ini juga dilakukan oleh penduduk Indonesia yang sebagian besarnya merupakan muslim. Khususnya orang-orang yang mempunyai kepedulian atas dirinya dan juga atas keluarganya yang dapat ditinggalkan. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah asuransi Jlwa konvensional ini dapat diterima oleh syariat Islam. Ternyata asuransi jiwa konvensional ini masih belum dapat diterima oleh Islam, karena masih bertentang dengan syariat Islam dengan adanya unsur riba yang terkandung dalam asuransi jiwa konvensional. Karena itu agar asuransi jiwa konvensional ini dapat diterima Islam pertama-tama haruslah diadakan beberapa perubahan seperti penghilangan sistim riba yang ada."

"Seiring berkembangnya peradaban manusia yang tidaklepas dari dunia perekonomian, usaha perasuransianmerupakan hal yang sudah tidak asing lagi. Asuransi yangtelah lama bergerak di Indonesia beroperasi berlandaskanHukum Perdata Barat sesuai dengan Kitab Undang-undang HukumDagang maupun Undang-undang nomor 2 tahun 1992. PerumPegadaian Cabang Syariah tidak terlepas dari praktikasuransi, di mana barang gadai diasuransikan untukmengurangi risiko yang mungkin timbul. Asuransi yangditerapkan oleh Perum Pegadaian Cabang Syariah ternyatatidak sesuai dengan Hukum Islam, yakni memberlakukan sistemasuransi konvensional yang berdasarkan KUHPerdata.Penelitian ini selanjutnya memberikan berbagai saranterhadap sistem perasuransian yang diterapkan PerumPegadaian Cabang Syariah sehingga dapat menjadi masukanbagi para pihak yang terkait dalam usaha asuransi syariah."

"Tinjauan terhadap Praktek Pinjam Meminjam di Bank Konvensional dan Bank Syariah serta Analisis Menurut Hukum Islam. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pinjam meminjam dalam hukum Islam dan bagaimana Prakteknya dalam masyarakat yang di lakukan oleh BNI serta membandingkannya dengan pinjam meminjam di bank konvensional, yaitu BNI' 46 dan menganalisanya menurut Hukum Islam. Berdasarkan pada ketentuan UUP no. 7/1992, PP no. 72/1992 maka terhadap pinjam meminjam yang dilakukan oleh lembaga keuangan, dapat menggunakan sistem baik hasil. Dengan demikian maka prinsip pinjam meminjam dalam hukum Islam yaitu larangan riba (bunga bank) dapat berfungsi di masyarakat. Lembaga keuangan konvensional sudah lama berlakunya di negara kita ini, sedangkan lembaga keuangan syariat belum lama sehingga memerlukan usaha yang keras dan memakan waktu yang lama untuk mempopulerkannya di masyarakat. Sehingga dapat mengurangi praktek riba yang sudah biasa terjadi di masyarakat. Dengan dimulainya prinsip pinjam meminjam yang berdasarkan pada syari'at Islam (di BMI dan BPRS) ini membuktikan bahwa hukum perikatan Islam dapat berfungsi dalam kegiatan usaha ini dan dapat memberikan ketentraman bagi umat Islam karena dapat mempraktekkan ajaran agamanya dalam hal pinjam meminjam. Hal ini juga merupakan perwujudan sistem perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 33 UUD'45."

"Rendahnya gaji para pegawai dalam sebuah organisasi baik di kalangan pemerintahan maupun non pemerintahan mengakibatkan praktek korupsi. Korupsi menjadi senjata andalan untuk bertahan hidup (survive). keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini selain merupakan bukti kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM dalam menghadapi persaingan ekonomi global, juga bukti dampak dari maraknya praktek korupsi. Memburuknya situasi perekonomian secara langsung tercermin dalam angka pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat. Dalam wacana hukum positif Indonesia, tindakan korupsi dianggap sebagai tindakan kriminal yang menimbulkan ancaman bagi orang yang melakukannya. Hukuman bagi yang melakukan korupsi telah tercantum dalam hukum pidana positif di beberapa pasal KUHP (dalam Moelyanto, 1994: 180) misalnya pasal 415 tentang penggelapan oleh pejabat, pasal 416 tentang pemalsuan bukti-bukti oleh pejabat, pasal 418 tentang suap menyuap dan sebagainya.Tidak berbeda dengan hukum positif Indonesia, Islam sebagai agama, mempunyai prinsip tentang kemaslahatan ummat, menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, tindak pidana korupsi dalam konsep hukum Islam maupun dalam konteks hukum pidana posistif Indonesia merupakan tindakan yang melanggar kejujuran, keadilan, amanah, moral, etika, serta merampas hak orang lain. Hukum positif Indonesia mengakui adanya pidana mati bagi koruptor kelas kakap. Hal ini mengingat dampak yang ditimbulkan tidak saja berbias pada ketidakstabilan struktur individual tetapi juga sosial kemasyarakatan. Adapun Islam tidak menyebutkan secara eksplisit adanya hukuman pidana mati bagi pelaku korupsi. Islam hanya menyatakan bahwa baik pemberi dan penerima suap mendapat laknat dari Allah."