Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDalam menjalankan kegiatan usahanya, bank menerbitkan produk-produk simpanan, yaitu salah satunya ialah sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan produk perbankan yang menawarkan simpanan dalam bentuk deposito, namun dapat dipindahtangan dengan mudah oleh pemiliknya. Saat ini penggunaan sertifikat deposito masih terhitung sangat rendah bila dibandingkan dengan produk simpanan bank lainnya, padahal terdapat banyak keunggulan di dalamnya. Selain simpanan bank, seritfikat deposito juga merupakan instrumen yang dapat diperdagangkan di Pasar Uang. Dalam perkembangannya, sertifikat deposito mengalami berbagai perubahan, baik secara definisi, penerbitan, maupun transaksinya. Perubahan-perubahan ini ternyata juga melahirkan suatu permasalahan hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber dan informan. Dari tipe penelitian tersebut berdasarkan sifatnya penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengembangan pasar sertifikat deposito dapat mendorong perekenomian nasional. Di samping itu, terdapat juga suatu permasalahan hukum mengenai klasifikasi sertifikat deposito sebagai produk simpanan bank yang berbentuk surat-surat berharga.

---

ABSTRACTIn conducting business activities, Bank offers corporations of Deposit Products, one of which is the Negotiable Certificate of Deposit. Negotiable Certificate of Deposit is a financial product that offers savings in a form of deposit, however it can be transferred to another person by endorsement. Current use of negotiable certificates of deposit is still very low if compared to the rate of other bank deposit products. Even though, it has many excellence traits in it. Besides a bank deposits, negotiable certificate of deposit is also an instrument that can be traded in the Money Market. In its developments, Negotiable certificate of deposit have various changes, either in its definition, issuance, as well as the transactions. These changes have also created a legal issue, which is going to be discussed in this thesis. In this research the writer is using the normative juridical method that emphasize the use of norms in writing which is supported with the result of interviews with interviewees and informants. Based on that type of research seen from its character, this research is a descriptive research. The results of this study indicate that with an expansion of negotiable certificate of deposit, it can improve the national economy. Other than that, there is also a legal problem regarding the classification of negotiable certificate of deposit as a bank deposit product in a form of negotiable instruments"

"Proses globalisasi semakin cepat karena didorong kemajuan teknologi informasi dan teknologi transpartasi. Globalisasi yang terjadi membuat persaingan antar negara makin ketat. Berbagai cara dilakukan untuk menarik investor asing, misalnya dengan pemberian insentif perpajakan. Salah satu insentif perpajakan yang diberikan adalah izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat.Pokok permasalahan penelitian ini berkaitan dengan izin pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat adalah bagaimana agar pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dan pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat tidak mengurangi hak fiskus dan juga tidak menambah beban pajak bagi wajib pajak.Metode penelitian dilakukan berdasarkan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, dengan metode pengumpulan data melalui penelitian dokumen yang terkait dan data lapangan dengan melakukan wawancara dengan Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak, Petugas pelaksana lapangan, wajib pajak dan konsultan yang terkait dengan menyelenggarakan pembukuan dan pembayaran pajak dalam dollar Amerika Serikat.Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan perpajakan yang terkandung di dalam pengaturan tentang pemberian izin penyelenggaraan pembukuan dalam mata uang dollar Amerika Serikat sehubungan dengan pengakuan penghasilan selisih kurs tidak sejalan dengan pengaturan penghasilan yang ada di dalam undang-undang, yaitu bahwa tambahan kemampuan ekonomis itu dikenakan pajak setelah realisasi. Izin yang hanya diberikan pada sekelompok wajib pajak menimbulkan masalah ketidakadilan perlakuan, tanggungjawab penerimaan pajak yang tidak jelas.Dari hasil penelitian, penulis menyarankan apabila pengakuan keuntungan selisih kurs akan ditentukan lain dari pada penghasilan pada umumnya, maka perlu diadakan perbaikan undang-undang. Apabila perlu peraturan yang lebih rinci mengenai pengakuan penghasilan selisih kurs, maka aturan rinci tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Atas pembayaran pajak dalam mata uang dollar Amerika Serikat disarankan untuk dihapuskan, atau dilakukan pemberian restitusi dalam mata uang dollar Amerika Serikat."

"Penelitian ini menganalisis dominasi dolar Amerika Serikat (USD) sebagai mata uang internasional, mengeksplorasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap posisi dominannya dan implikasinya terhadap ekonomi global. USD telah lama menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional, cadangan devisa, dan pasar keuangan global. Penelitian ini mengkaji sejarah evolusi USD sebagai mata uang cadangan utama, peran lembaga keuangan internasional, serta kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat yang memperkuat dominasi ini. Selain itu, penelitian ini membahas dampak dari dominasi USD terhadap stabilitas ekonomi global, termasuk keuntungan dan risiko bagi negara-negara pengguna serta tantangan bagi mata uang lain yang berusaha memperoleh status internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada tantangan dari mata uang lain seperti Euro dan Renminbi, USD tetap dominan karena kombinasi kekuatan ekonomi, kebijakan yang stabil, dan kepercayaan global terhadap sistem keuangan Amerika Serikat.

---

This study analyzes the dominance of the United States dollar (USD) as an international currency, exploring the factors contributing to its dominant position and its implications for the global economy. The USD has long been the primary currency in international trade, foreign exchange reserves, and global financial markets. This research examines the sources of power for USD as the main reserve currency, the role of international financial institutions, and the economic and monetary policies of the United States that reinforce this dominance. Additionally, the study discusses the impact of USD dominance on global economic stability, including the benefits and risks for user countries and the challenges faced by other currencies striving to attain international status. The findings indicate that despite challenges from other currencies such as the Euro and the Renminbi, the USD remains dominant due to a combination of economic strength, stable policies, and global confidence in the U.S. financial system."

"Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak yang signifikan dalam menghadapi berbagai perkembangan. Kegiatan usaha Bank tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat. Bank memperoleh sumber dananya, salah satunya melalui produk deposito. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat banyak kasus dari Nasabah yang mengalami kerugian akibat tindakan dari pegawai bank saat penyetoran dana deposito, yang dalam hal ini terjadi pada Bank BNI. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan produk deposito dan bagaimana pertanggungjawaban Bank terhadap penerbitan bilyet deposito palsu yang dilakukan oleh pegawai bank. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dan pertanggungjawaban bank terkhusus pada nasabah yang mengalami kerugian akibat adanya pemalsuan bilyet deposito yang dilakukan oleh pegawai bank. Simpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah pengaturan mengenai perlindungan nasabah terhadap penerbitan bilyet deposito palsu di Indonesia sudah cukup melindungi. Selain itu, Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang timbul akibat tindakan dari pegawainya apabila Bank tersebut terbukti melakukan kesalahan dan/atau kelalaian. Dalam hal implementasi perlindungan deposan, masih terdapat kewajiban Bank yang belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah Bank BNI perlu bertanggungjawab atas kerugian dana yang dimiliki oleh deposan dikarenakan ketika masyarakat menyimpan dananya di Bank, artinya Bank harus menjaga kepercayaan itu dan bertanggung jawab terhadap dana masyarakat. Dengan ini, maka tingkat kepercayaan dari konsumen dan masyarakat terhadap Bank BNI tidak menurun.

---

Along with the development of science and technology, the banking sector is one sector that has a significant impact in dealing with various developments. The Bank's business activities will not run well without the public trust. Banks obtain their source of funds, one of which is through deposit funds. However, it cannot be denied that there are still many cases of customers experiencing losses due to the actions of bank employees when depositing deposit funds, which in this case happened to Bank BNI. The research problem in this thesis is how is the regulatation of legal protection for customers who deposit product deposits and how is the reponsibility of the Bank for the issuance of fake deposit certificate performed by bank employees. The research method used is normative juridical research by reviewing legal protection regulations for depositors and bank liability, especially for customers who experience losses due to falsification of deposit slips carried out by bank employees. The conclusion obtained in this thesis is that the regulation regarding customer protection against the issuance of counterfeit deposit slips in Indonesia is sufficient to protect. In addition, the Bank should be responsible for consumer losses arising from the actions of its employees if the Bank is proven to have made mistakes and/or negligence. In terms of implementing depositor protection, there are still obligations of the Bank that have not been carried out optimally. The recommendation that can be given is that Bank BNI needs to be responsible for the loss of funds owned by depositors because when people deposit their funds in the Bank, it means that the Bank must maintain that trust and be responsible for public funds. With this, the level of trust from consumers and the public toward Bank BNI will not decrease.

"

"Ketika perusahaan memperluas kekuasaannya pada berbagai media yang berbeda, pengalaman empirik kerap menunjukkan bahwa kepemilikan silang justeru membuat informasi lebih serupa dan memihak pemodal dibandingkan sebelumnya.Penelitian ini menyandarkan diri pada kajian ekonomi politik media kritis, berupaya mengeksplorasi kontestasi antara kepemilikan silang Nary Tanoesoedibjo dengan pemberitaan di RCTI, TRIJAYA FM dan TRUST mengenai kasus NCD Fiktif yang dialaminya, dominasi dan hegemoni struktur terhadap agensi dalam mempengaruhi isi berita, berikut pola yang terbentuk karena itu.Temuan yang didapat melalui wawancara rahasia dengan awak newsroom, pengamatan dan analisis isi media, sangat menarik_ Di sini, peneliti menemukan bahwa media massa yang bernaung di bawah Media Nusantara Citra (MNC), subholding Bimantara yang mengurusi bidang multimedia dan penyiaran, dapat disebut sebagai contoh yang memadai untuk menggambarkan bagaimana kontestasi, dominasi dan hegemoni terjadi. Newsroom yang sejatinya harus independen dan jauh dari intervensi struktur, justeru menjadi corong. Pada akhirnya, wujud isi media tetap penuh dengan pemberitaan yang dipesan untuk kepentingan pemiliknya. Pola yang terjadi adalah pola yang pada intinya mendukung Hary Tanoesoedibjo sebagai sosok yang tidak bersalah, sebagai korban dan menuding pihak-pihak lain sebagai 'brutus' yang menjatuhkan citra dirinya sebagai taipan media massa di Indonesia. Secara akademis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pemicu tumbuhnya ide untuk meneruskan penelitian dengan topik yang mengarah pada kasus kasus tertentu. Selain itu, berguna untuk pembuktian teori-teori dalam kajian ekonomi politik media. Secara praktis, dapat menggugah dan meneguhkan kesadaran para jurnalis dan mungkin pemilik jaringan lintas media massa bahwa penyajian isi media massa berkaitan dengan tanggungjawab moral dalam pembentukan opini publik.

---

When corporations expand their control over many different kinds of media (cross ownership) , they speak glowingly of providing richer public choices in information. But the empiric experience has been the common control of different media makes those media more alike than ever.

This research positioning itself to the critical political economy approach, tried to explore the contestation between Hary Tanoesoedibjo's cross ownership with the news in RCT1, TR1JAYA FM, and TRUST about NCD Fictive case of his own, domination and hegemony structure to the agency in persuading the news content, including the pattern which is made by.

What was found from the secret interview with newsroom personel, observation and media content analysis, very interesting. Here, the research found that mass medium which are standing under Media Nusantara Citra (MNC), Bimantara subholding which is care for multimedium field and broadcasting, can be take as a good example to describe how contestation domination and hegemony are happened. Newsroom which should be independent and far from structural intervension, became edge. Though once it happened a self dispute inside the journalist, in the end the news content still full with the news that are ordered for the owner self business. The exist frame was frame which is supporting Hary Tanoesoedibjo as innocent being, as victim and suspecting another sides as "Brutus" that tried to destroyed his image as king of mass media in Indonesia.

In academic way, this research can be set as provocation of idea to continuing the research with theme that leads to selected cases. Besides, it is."

"Based on the concept of contested terrain formulated by Douglas Kellner, this research applied Robert K. Yin's case study method and Gamson Modigliani's framing analysis. It concludes that media owners do control the contestation. Newsrooms are intervened for the sake of the media baron"

"Semakin memburuknya kondisi perbankan di Indonesia selain diakibatkan oleh krisis moneter, juga disebabkan oleh faktor sumber daya manusia di sektor perbankan yang melakukan praktek-praktek perbankan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Para pemilik bank masih sering memanfaatkan bank untuk kepentingan pribadi atau group usahanya dan para pengurus bank juga tidak mandiri dalam pengelolaan banknya karena mengutamakan atau mengakomodir kepentingan pemilik bank. Oleh karenanya, perbankan merupakan sarana yang paling dominan digunakan dalam pencucian uang. Sejalan dengan kompleksitas kegiatan pencucian uang dan sesuai pasal 18 Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia telah didirikan sebuah lembaga khusus yang menangani masalah pencucian uang, yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berkaitan dengan hal tersebut, lagi-lagi dunia perbankan kita diguncang oleh perbuatan yang tidak bertanggung jawab, kali ini dilakukan oleh pengelola Bank Global. Selain terjadinya penggelapan dana nasabah dan kejahatan lainnya, Tim Penyidik yang dibantu oleh PPATK juga menemukan adanya dugaan praktik pencucian uang. Dengan demikian, timbul permasalahan bagaimanakah peran PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucian Uang dan apakah tindakan yang dilakukan oleh Direktur Utama PT. Bank Global, Tbk termasuk dalam Tindak Pidana Pencucian Uang berdasarkan Undang-Undang NO. 25 Tahun 2003. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode kepustakaan dan metode wawancara. Dapat disimpulkan bahwa peranan PPATK dalam upaya melakukan penegakan hukum atas Tindak Pidana Pencucin Uang dapat dilihat dari tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang No.25 Tahun 2003 Pasal 26 dan Pasal 27. Dalam proses penegakan hukum, PPATK dapat melakukan kerjasama dan membantu pihak penyidik dan penuntut umum dengan informasi yang dimiliki dan kemampuan analisisnya. Selain itu dapat disimpulkan bahwa tindakan Direktur Utama PT. Bank Global dapat digolongkan sebagai tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan Pasal 6 ayat (1) huruf g Undang-undang No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang."