Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Elemen sistem ilmu pengetahuan dan teknologi nasional yang meliputi lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga pendidikan, industri serta pemerintah telah lama berinteraksi. Kendatipun demikian proses menumbuh kembangkan kemampuan inovasi masih dapat dikatakan rendah intensitasnya. Hal ini disebabkan masing-masing elemen masih enggan berinteraksi untuk saling memanfaatkan demi kemajuan, bersama-sama mengembangkan dan menguasai segala potensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada. Lembaga penelitian dan pengembangan cenderung hanya mengembangkan sendiri bidang kajian penelitiannya tanpa mau melihat kebutuhan dan tuntutan pasar, sementara itu lembaga pendidikan seringkali menghasilkan penelitian yang hanya bernilai akademik keilmuan tanpa memperhatikan peluang dan sumbangan bagi industri. Sebagai akibatnya, industri pun berkecenderungan memanfaatkan kemudahan yang ditawarkan."

"Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik. Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian antara ketentuan mengeai akses terhadap sumber dayagenetik dalam Undang-Undang 11/2019 dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian deskriptif dan perskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris dan menggunakan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Undang-Undang 11/2019, ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn serta kesesuaian di antara keduanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu halterkait akses sumber daya genetik yang diatur dalam Undang-Undang 11/2019 adalah mengenai prosedur mendapatkan izin penelitian namun bukan mendapatkan izin akses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat bidang lingkungan hidup sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Sisnas Iptek dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Oleh karena itu dalam pengembangan RUU KKH harus dilakukan penekanan mengenai koordinasi antar wewenang dan antar lembaga dari pemerintah pusat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintah pusat bidang lingkungan hidupIndonesia has passed Law Number 11 of 2019 concerning National System of Science and Technology in which there are provisions regarding access to genetic resources. Indonesia has also ratified the Nagoya Protocol through Law Number 11 of 2013 concerning Ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Therefore, this research discusses the compatibility between the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. This research is a combination of descriptive and prescriptive research using a normative-empirical legal research approach and secondary data. The core issue of this study is about how the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are, how the provisionsregarding access to genetic resources in the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are and the compatibility between the two. From the result it can be concluded that one of the things related to access to genetic resources regulated in Law 11/2019 is regarding the procedure to obtain a research permit but not to obtain an access permit which is the authority of the central government in the environmental sector so that there is a discrepancy between Law 11/2019 and the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. Therefore, in developing the Draft of Biodiversity Conservation Act, emphasis must be placed on coordination betweenauthorities and institutions of the central government in the field of science and technology and the central government in the field of environment."

"Indonesian law on national system for research, development, and implementation of science and technology"

"Indonesian law on national system for research, development, and implementation of science and technology"

"ABSTRAKKekuatan sistem ekonomi berlandaskan pengetahuan dan daya saing dapatdiketahui dari keberadaan kebijakan iptek dan inovasi yang diterbitkan negaratersebut. Tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami kebijakan terutamadari sisi konten. Kebijakan iptek dan inovasi selama periode 2000 ? 2011 dibedahmenggunakan analisis isi dengan kerangka sistem inovasi. Hasil analisismenunjukkan sebagian besar kebijakan nasional kurang berpihak padapengembangan (riset), difusi, dan penerapan teknologi di daerah. Akan tetapi padatingkat daerah terutama Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan dukungankebijakan cenderung lebih baik, khususnya Sumatera Selatan menunjukkankeberpihakan terhadap pengembangan sistem inovasi. Keberadaan kebijakan iptekdan inovasi di Indonesia cenderung tidak beraturan, kondisi semacam ini berbedadengan kebijakan iptek dan inovasi di Brazil dimana regulasi yang ada secarahistoris terbangun dengan baik dimulai dengan kemunculan dan penguatankelembagaan, dukungan program kapasitas iptek dan inovasi, dan penguatansistem inovasi nasional yang kemudian menjadi kekuatan sistem iptek dan inovasidi negara tersebut. Hasil penelitian ini pun berhasil mengungkap adanyafenomena kemunculan dukungan kepemimpinan daerah sangat memengaruhikebijakan iptek dan inovasi di daerah tersebut, bahkan ada sejumlah regulasi yangditerbitkan secara nasional yang menuntut untuk dibuatkan pengaturan di tingkatdaerah tetapi tidak ditindak lanjuti oleh kepemimpinan daerah tersebut.

---

ABSTRACTPower of economic system based on science and competitiveness can beidentified by its science, technology and innovation published by its country. Thisthesis contributes to understand the policy especially from its content. Thescience, technology and innovation during 2000-2011 period will be studied usingcontent analysis with the framework of innovation system. The outcome showsthat most of the national policy less takes side to regional development (inresearch), diffusion, and technology application. However, in regional level,support for the policy tends to be better than in the national level, especially inSouth Sumatera region. Indonesia?s Science, Technology, and Innovation Policytend to be not well organized, this is contrast with Brazil?s, and they werehistorical well organized. They started with the organizational emergence andempowerment, support of the science, technology and innovation program, andthen become the power of science, technology and innovation system in thatcountry. This research also discovered a phenomenon that the Science,Technology, and Innovation Policy was greatly affected by its regional supportand leadership. There are even a number of regulations that had been issuednationally but demands to be made in form of regulation at the regional level, butstill not followed up by the authority of the regions."

"Diperlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik pada Aprl 2010, seluruh badan publik di Indonesia wajib membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) beserta seluruh instrumen pendukungnya... "