Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang putusan KPPU dalam perkara monopoli yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I dalam mengelola layanan jasa kargo di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Monopoli merupakan suatu posisi di pasar yang hanya memiliki satu atau satu kelompok pelaku usaha. Posisi ini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang dapat merusak sistem perekonomian, sehingga perlu dibuat suatu aturan untuk mengendalikannya. Meskipun demikian, ada beberapa jenis monopoli yang diperbolehkan untuk dilakukan, salah satunya adalam monopoli karena perintah dari peraturan perundang-undangan, atau dengan kata lain Monopoly by law. Posisi monopoli yang dimiliki oleh PT. Angkasa Pura I merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, sehingga seharusnya posisi monopoli tersebut diperbolehkan, meski harus dengan kontrol yang ketat dari pemerintah.

---

The focus of this study is the KPPU decision in the case of monopoly which is done by PT. Angkasa Pura I who manages the cargo services at Hasanuddin Airport in Makassar. Monopoly is a position in the market that have only one or a group of business actors. This position can lead to various negative impacts that could damage the economic system, so it is necessary to made a regulation to control it. Nevertheless, there is some kind of monopoly that is allowed to do, one of which is a monopoly because the command of laws and regulations, or in other words monopoly by law. The position of monopoly that is owned by PT. Angkasa Pura I is the mandate of the laws and regulations, so the monopoly position is allowed, even if it with strict control from the government."

"Didalam skripsi ini akan dibahas mengenai dugaan praktek monopoli kargo dan pos oleh PT Angkasa Pura II di Bandar Udara Kualanamu Medan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah membahas mengenai apakah kegiatan monopoli dalam Penyediaan Fasilitas Terminal untuk Pelayanan Kargo dan Pos yang dikirim (outgoing) dan diterima (incoming) melalui Bandara Kualanamu yang dilakukan Oleh PT Angkasa Pura II (Persero) dapat termasuk dalam hal yang diperkecualikan hukum persaingan usaha, dan juga apakah Putusan KPPU nomor 03/KPPU-I/2017 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bentuk penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang mana untuk mengkaji penelitian ini berdasarkan peraturan yang telah ada dan hukum positif serta meneliti bahas pustaka atau data sekunder belaka yang mengatur permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini adalah PT Angkasa Pura II (Persero) tidak termasuk kedalam hal yang diperkecualikan oleh Pasal 50 jo. Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Monopoly By Regulation). telah tepat dalam menentukan pasal yang digunakan. Putusan KPPU telah sesuai menerapkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 terhadap kasus praktek monopoli yang di lakukan PT Angkasa Pura II di Bandar Udara Kualanamu, Medan.

---

This thesis will discuss the alleged monopoly practices of cargo and post by PT Angkasa Pura II at Kualanamu Airport in Medan. The problem in this thesis is to discuss monopoly activities in the Provision of Terminal Facilities for Cargo and Postal Services that are sent (incoming) and received (outcoming) through Kualanamu Airport conducted by PT Angkasa Pura II (Persero) can include in case of enriched KPPU Decision number 03/KPPU-I/2017 is in accordance with the provisions of Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

The form of research that will be used in this study is normative juridical research in which to study this research based on existing regulations and positive laws and literature research or mere secondary data that is allowed to be published.

The results of this study are PT Angkasa Pura II (Persero) not included in matters excluded by Article 50 jo. Article 51 of Law Number 5 of 1999 (Monopoly by Regulation). It is appropriate to determine the article used. The KPPU`s decision is in accordance with the provisions of Law No. 5 of 1999 concerning the case of monopolistic practices carried out by PT Angkasa Pura II in Kualanamu Airport, Medan."

"Skripsi ini membahas Putusan KPPU 08/KPPU-L/2016 mengenai Praktek Monopoli yang dilakukan oleh salah satu anak perusaaan PT Angkasa Pura I, yaitu Angkasa Pura Logistik yang dilakukan di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makasar. Angkasa Pura Logistik sebagai pelaku tunggal yang menyediakan jasa fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos dan juga Angkasa Pura logistik sebagai satu satunya Regulated Agent dan mempunyai perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara EMPU sehingga Angkasa Pura Logistik mempunyai Posisi Dominan didalam Terminal Kargo. Dalam pembuktian kegiatan Monopoli menggunakan pendekatan rule of reason, Dimana pelanggaran baru terjadi apabila mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. PT Angkasa Pura Logistik dibuktikan dengan adanya tarif ganda yaitu tarif PJKP2U dan Tarif Regulated Agent yang diterapkan Angkasa Pura Logistik. Dalam pengelolaan jasa kebandarudaraan, Angkasa Pura Logistik bertentangan dengan UU No. 1 tahun 2009. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian tarif setelah berlakunya tarif Regulated Agent, agar konsumen tidak dirugikan terhadap kedua tarif tersebut dan diperlukan aturan yang jelas dalam melakukan perjanjian kerjasama antara induk perusahaan dan anak perusahaan, agar salah satu pihak tidak melakukan tindakan yang diluar kewenanganya.

---

This thesis analyzes of KPPU 08 KPPU I 2016 concerning to the monopolistic practice at Cargo Terminal of Sultan Hasanuddin Makasar by PT Angkasa Pura Logistik who is one of the subsidiaries from Angkasa Pura I Ltd. As the suspect, PT Angkasa Pura Logistik provides the services facility at the terminal to the cargo transport services and station. PT Angkasa Pura Logistik is also the only Regulated Agent and has a shipping Company called EMPU. This term makes PT Angkasa Pura Logistik has the dominant position within the cargo terminal. In the verification of the monopolistic, this analysis uses the rule of reason approach where the infraction occurred if the practice of monopolistic and unfair competition.

The monopolistic practice and unfair competition of PT Angkasa Pura Logistik be evidenced by the double tariff. That is the tariff of PJKP2U and Regulated Agent which are applied by PT Angkasa Pura Logistik. Besides, in the management of airport services, PT Angkasa Pura Logistik contradicts with the Law of No. 1 in 2009. Therefore, it is necessary to conform with the tariff after the validity of Regulated Agent rsquo s tariff in order to make the consument not being aggrieved on those tariffs. It also needs a clear regulation in arranging the cooperation agreement between the parent company and the subsidiary. In the end, there will no any parties who behave against the regulation."

"Skripsi ini berisi ulasan yuridis UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan monopoli studi kasus persaingan usaha tidak sehat pada pengiriman (outgoing) dan pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Untuk itu dalam pembahasan skripsi akan dijelaskan tentang Praktik Monopoli dilihat dari perspektif Hukum Persaingan Usaha dan regulasi terkait pengiriman (outgoing) dan Pengambilan (incoming) kargo dan pos di Bandara Kualanamu. Penulisan skripsi ini mengkaji apakah telah terjadi pelanggaran Praktik Monopoli yang dilakukan oleh Angkasa Pura II telah terbukti adanya secara sah, dibuktikan dengan pemenuhan unsurunsur pada Pasal 17 UU Nomor 5 tahun 1999 sebagai pedoman dari kasus ini.This thesis contains a juridical review of Law Number 5 the Year 1999 concerning the prohibition of monopolistic practices and monopoly case studies of unfair business competition on the outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. For this reason, in the thesis discussion, it will be explained about Monopolistic Practicesfrom the perspective of Business Competition Law and regulations related to outgoing and incoming cargo and post at Kualanamu Airport. The writing of this thesis examines whether there has been a violation of Monopolistic Practices committed by Angkasa Pura II that has been legally proven, as evidenced by the fulfillment of the elements inArticle 17 of Law Number 5 of 1999 as a guideline for this case."

"Diskriminasi dapat diartikan sebagai setiap perlakuan yang berbeda yang dilakukan terhadap satu pihak tertentu. Dalam dunia usaha, pelaku usaha melakukan praktek diskriminasi dapat disebabkan karena berbagai hal. Praktek diskriminasi sangat erat kaitannya dengan pemilikan market power dan kekuatan pasar yang signifikan di pasar bersangkutan, yang dimana dikhawatirkan akan timbul persaingan usaha yang tidak sehat. Dengan demikian berdasarkan rumusan Pasal 19 huruf d Undang – Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peratruan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No 3 Tahun 2011, untuk mengindikasikan apakah suatu tindakan diskriminasi tersebut termasuk ke dalam bentuk pelanggaran praktek diskriminasi perlu dibuktikan terlebih dahulu adanya penguasan pasar bersangkut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar bersangkut. Namun di dalam Putusan Komisi Persaingan Usaha Republik Indonesia No 07/KPPU-I/2020, Majelis Komisis menyatakan perjanjian antara PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, dan PT Lion Express terbukti melakukan pelanggaran praktek diskriminasi. Walaupun, bentuk penguasan pasar bersangkut yang mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di dalam pasar bersangkut, tidak dapat dibuktikan. Dengan menggunakan metode yuridis-normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sikap pendekatan Majelis Komisi telah sesuai dengan Hukum Persaingan Usaha dalam mempertimbangkan pembuktian dampak pada kasus nomor 07/KPPU-I/2020 dan untuk mengetahui serta memahami secara jelas apakah tindakan yang dilakukan para pihak dapat dikategorikan sebagai prakrek diskriminasi, walaupu tidak terciptanya penguasaan pasar yang berdampak pada persaingan usaha tidak sehat. Hasil penelitian yang diperoleh ialah, dalam melakukan pembuktian perkata tersebut Majelis Komisi tidak sesuai dengan apa yang di atur di dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia karena tidak dapat membahas secara komprehensif adanya hubungan dan / atau sebab - akibatnya dampak negatifnya dugaan Pasal 19 huruf (d) Undang – Undang No 5 Tahun 1999, yang mana seharunya tindakan yang dilakukan para pihak tidak dapat diindikasikan kedalam bentuk pelanggaran praktek diskriminasi, tetapi tindakan tersebut tercakup kedalam tindakan diskriminasi.

---

Discrimination means every privilege which confers towards other parties. In the business sector, entrepreneurs are conducting discriminatory practices for so many reasons. Discriminatory practices are closely related to the obvious market power control on the relevant market, which causes unfair business competition. Thus, based on the formulation of Article 19 letter d Law of Republic Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and Regulation of Commission for the Supervision of Business Competition No. 3 of 2011, whether an act of discrimination, including discrimination in the form of practice violations. Controlling of the relevant market which results in monopolistic practices and unfair business competition must be evidenced first. Still, KPPU‟s verdict No. 07/KPPU-I/2020 the commission council stated that the agreement between PT Lion Mentari, PT Batik Air Indonesia, and PT Lion Express proved to unquestionably do the discriminatory practices, although the controlling of relevant markets results in monopolistic practices and unfair business competition could not be shown. Hereby juridical-normative method, this research aims to know about whether the commission board‟s expression has been corresponding towards Law of Business Competition in proving the impact regarding to verdict No. 07/KPPU-I/2020 and to genuinely comprehend whether acts of the parties could be considered as discriminatory practices, if the relevant market control had not formed and caused the monopolistic practices and unfair business competition. The research outcomes are, commission council did not comply with Law of Business Competition in Indonesia in doing the investigation to prove the impact of controlling of relevant markets which are formulated in Article 19 letter d Law of Republic Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and regarding to that analysis, acts of the parties should not be indicated and categorized as violation of discriminatory practices. However, the act is dubbed as a discrimination."

"Contoh dari kelompok etnik Cina di Indonesia yang masih memegang teguh tradisi serta mempertahankan jati dirinya sebagai bagian dari kelompok etnik tersebut, dapat dilihat dalam skripsi ini. Untuk kepentingan penyusunannya. penulis telah melakukan penelitian terhadap kelompok etnik Cina di Kotamadya Ujung Pandang (Makassar) yang umumnya berasal dari kalangan menengah ke atas. Skripsi ini membahas pelaksanaan upacara perkawinan tradisional peranakan Cina di Kotamadya Ujung Pandang, yang sebelumnya juga telah diberikan gambaran singkat mengenai latar belakang atau sejarah kedatangan bangsa Cina di Ujung Pandang, serta beberapa aspek yang berkaitan dengan kehidupan etnik Cina, khususnya golongan peranakan Cina, seper ti pemakaian nama keluarga, mata pencaharian, bahasa, sistem kekerabatan, agama dan kepercayaan. Upacara perkawinan tradisional peranakan Cina di Kotamadya Ujung Pandang yang penulis teliti merupakan upacara percampuran antara upacara perkawinan tradisional Cina dan upacara perkawinan tradisional Makassar, sehingga keadaan ini menimbulkan akulturasi kebudayaan dan di harapkan keadaan ini dapat berlan,jut pada generasi berikutnya."

"Skripsi ini berisi tinjauan yuridis Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengenai studi kasus praktek monopoli pelayanan jasa taksi yang dilakukan oleh Koperasi Karyawan Otorita Batam (KKOB) selaku pelaku usaha tunggal dalam pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. Untuk itu dalam pembahasan skripsi ini akan dijelaskan mengenai praktek monopoli dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha dan regulasi yang berkaitan dengan pelayanan jasa taksi di Bandara Hang Nadim. Pada penulisan skripsi ini juga ditinjau apakah Badan Otorita Batam telah melanggar Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2011 yang merupakan pedoman pelaksanaan pasal 19 Huruf D Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

---

This thesis contains a review juridical Law Number 5 Year 1999 concerning the ban of monopolistic practices and unfair business competition case study monopoly on taxi service performed by Koperasi Karyawan Otoria Batam (KKOB), as a single bussinessin the sevice of taxi service at Hang Nadim Airport. For it in the discussion of thesis will be explained about monopolistic practices viewed from to perspective of competition law and regulation relating to taxi services at Hang Nadim Airport. The writing of this thesis will also reviewed whether there has been a violation of agency authority Batam conducted using the KPPU Regulation number 3 Year 2011 which is the guidelines the implementation of article 19 article d of Law 5 Number 1999."