Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan tentang aspek investasi di bidang pertambangan di Indonesia dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan dan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai bahan perbandingan hukum investasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah harus segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai investasi pertambangan mineral dan batubara dengan mempertimbangkan aspek kepentingan nasional sebagai unsur utama dalam menerapkan segala kebijakan mengenai pertambangan mineral dan batubara.

---

The following thesis is critizing about investment aspects in Indonesian mining sector. The particular issue of this thesis will appear in a form of comparison between Law No. 11 of 1967 regarding Foremost Terms of Mining and Law No.4 of 2009 regarding Coal and Mineral Mining. The thesis used juridical norms approach as research implementation method and also assessment of several qualitative data. The end result of this thesis recommends the Government to soon issuing the Government Regulation which stipulates further about investment related to coal and mineral mining by considering national interest aspect as the main element."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perubahan pengaturan mengenai sistem pertambangan yang kemudian menimbulkan berbagai kerancuan penafsiran. Pengusahaan Pertambangan khususnya dalam bidang pertambangan batubara di Indonesia dilakukan oleh kontraktor swasta dan Pemerintah Indonesia dengan sistem konsesi berdasarkan suatu Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Untuk menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 badan legislatif mengundangkan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam undang-undang tersebut diperkenalkan sistem pengusahaan pertambangan batubara dengan menggunakan Izin Usaha Pertambangan sebagai instrumennya. Fokus permasalahan dalam skripsi ini ialah kedudukan dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang wajib untuk disesuaikan dengan sistem pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan syarat sah suatu perjanjian pasal 1320 KUHPerdata dan asas-asas umum perjanjian, PKP2B merupakan suatu perjanjian yang dapat dinyatakan batal demi hukum, karena telah melanggar ketentuan pasal peraturan peralihan UU No. 4 Tahun 2009.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the changes in regulation of the mining system which then give rise to biased interpretations. Mining exploitation, especially in the field of coal mining in Indonesia is done by a private contractor and the Government of Indonesia with the concession system based on an Coal Mining agreement (PKP2B). To carry out the mandate of Article 33 of the Constitution of 1945 the legislature enacted the Law Number 4 of 2009 regarding Mineral and Coal Mining. In the legislation introduced coal mining system by using the Mining Permit as an instrument. The problem of this thesis is the position of Coal Mining Agreement which is obligated to conform with the mining system as stipulated in Law Number 4 of 2009. This research is normative, use the data collection tool document study. In the data processing used qualitative methods which produce descriptive analytical study. The research results indicate that based on the terms of a valid treaty article 1320 of the Civil Code and the general principles of the agreement, PKP2B as an agreement can be declared null and void, because it has violated the provisions of transition on the Law Number 4 of 2009."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan bentuk antara Kuasa Pertambangan, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dengan Izin Usaha Pertambangan . Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan bersifat komparatif-analitis, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ini, agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam perubahan regulasi ini. Dan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung kebijakan yang telah diambil pemerintah ini kecuali dengan sebuah kritik yang membangun. Pertambangan Batubara, Kuasa Pertambangan, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the comparison between the Power of Mining, and the Coal Contract of Works with the Coal Mining Business License. Research method used is the approach of juridical normative and comparative-analytical, whereas the method of analysis is a method of qualitative data. The researcher suggests that the government immediately set a Government Regulation which set out more for this Law Number 4 Year 2009 About Coal Mining Mineral, in order not to cause confusion in this regulation change. And invites the whole society to support the policies that this government has taken, exception with the good criticism."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana pengaturan pelaksanaan investasi usahajasa pertambangan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Selain itu,membahas mengenai akibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPKuntuk menggunakan perusahaan jasa pertambangan lokal dan/atau nasional. Sertaakibat hukum dari kewajiban pemegang IUP atau IUPK untuk melaksanakansendiri kegiatan penambangan dan pengolahan pemurnian. Metode yangdipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa kegiatan usaha jasa pertambangan batubaradilaksanakan berdasarkan pasal 124 UU Minerba yaitu dengan mewajibkanpemegang IUP atau IUPK mengutamakan menggunakan perusahaan jasapertambangan lokal dan/atau nasional, serta mewajibkan pemegang IUP danIUPK melaksanakan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri.Akibat hukum dari ketentuan kewajiban pemegang IUP atau IUPKmengutamakan menggunakan perusahaan jasa lokal dan/nasional menyebabkanperbedaan perlakuan terhadap perusahaan jasa pertambangan lokal danperusahaan jasa pertambangan asing, dan hal ini melanggar prinsip nationaltreatment yang diakui dalam perjanjian perdagangan internasional. Adapunakibat hukum kewajiban pemegang IUP atau IUPK melaksanakan kegiatanpenambangan, pengolahan dan pemurnian sendiri menyebabkan pemegang IUPatau IUPK wajib mengakhiri atau tidak memperpanjang perjanjian kerjasamadengna perusahaan jasa pertambangan, dan hal ini berpotensi menimbulkangugatan hukum. Hasil penelitian ini secara umum menyarankan agar kegiatanusaha jasa pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pertambangandidukung dengan regulasi yang lebih jelas tentang pengaturan perusahaan jasapertambangan asing.

---

AbstractThis thesis discusses how the implementation of Law No. 4 of 2009 on Mineraland Coal Mining (Mining Law) in regards to coal mining services business.Furthemore will discuss the legal consequences the obligation of holders of IUPor IUPK to use the services of local and/or national mining services companiesand the obligations of IUP or IUPK holders to carry out its own mining andrefining process. The method used in this study is juridical-normative approach.The results showed that coal mining services based on article 124 of Mining law,namely by requiring the IUP or IUPK holders to use of local/national miningservice companies and carry out its own mining and refining process. In regardsto the legal effects of obligation for IUP or IUPK holders to prioritize usage oflocal/national mining services companies, causing different treatment to foreigncompanies and local/national companies, and this violates the principles ofnational treatment which is recognized within international trade agreements. Inadditon, the legal effect of IUP or IUPK holders to conduct their own mining andrefining process shall terminate or not renew a cooperation agreement withmining service company, and this could potentially lead to legal action. Theresult of this research suggest in general that mining service business activitieswhich are supported by mining regulation clearer about setting foreign miningservice."

"Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan undang-undang yang dapat dikatakan cukup kontroversial bagi pertambangan mineral logam, karena merubah alur industri pertambangan logam tanah air menjadi tidak hanya mencakup kegiatan pertambangan semata, akan tetapi juga diwajibkan untuk perusahaan-perusahaan pertambangan melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dalam kurun waktu hanya 5 (lima) tahun saja. Keterbatasan infrastruktur di daerah-daerah, ketidaktersediaan listrik, serta kompleksnya birokrasi yang melingkupi perluasan bidang usaha lintas sektor antara pertambangan (hulu) dengan pemurnian (hilir) membuat hal tersebut menjadi terlalu sulit diwujudkan, ditambah lagi dengan inkonsistensi Pemerintah yang menetapkan kewajiban divestasi saham bagi Perusahaan Pertambangan Penanaman Modal Asing, dari 20% (dua puluh persen) di tahun 2010, menjadi 51% (lima puluh satu persen) di tahun 2012. Selain kedua hal tersebut, pada tahun ketiga sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diberlakukan, Pemerintah telah melarang kegiatan ekspor mineral mentah, akan tetapi mencabutnya kembali dan menetapkan ketentuan ekspor dengan tambahan birokrasi yang semakin panjang, sehingga menyebabkan investor pertambangan penanaman modal asing kehilangan waktu dan sulit dalam merealisasikan amanah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menampilkan fakta kesulitan-kesulitan yang dialami oleh PT. X selaku perusahaan penanaman modal asing dalam bidang pertambangan mineral nikel oleh karena kebijakan pertambangan yang tidak cukup berimbang.

---

Law Number 4 Year 2009 could be considered as a controversy for the metal mineral mining businesses, since it has changed the scheme of domestic metal mineral mining industry to not only contains mining but also obliged the mining companies to conduct mineral smelting and processing domestically within period of only 5 (five) years. The limitation of infrastructure facilities within the counties, unavailability of electrical source, and the complexity of bureaucracies that facilitates such cross borders industrial sectors between the mining (mainstream industries) , and the smelting and processing (downstream industries) has caused such policy too unreasonable to be accomplished, moreover the inconsistency of the Government whom has stipulated the divestment terms for the foreign investing mining company, from 20% (twenty percent) in 2010, and re-stipulated it to became 51% (fifty one) percent within 2012. Apart from those two main issues herein, by the third year since the enactment of Law Number 4 Year 2009, the Government has banned the raw mineral export activities, however revoked such laws and enacted a new regulation of raw mineral export policies with additional/ longer bureaucracy’s mechanism process, therefore it has put the foreign mining investors within difficult circumstances to actualize the mandate of the laws itself. This Thesis intends to display the problematic facts that experienced by PT. X as a foreign investing mining company in nickel mining by the insufficient fairness of mining policies."

"Skripsi ini membahas mengenai aksi korporasi akuisisi yang banyak dilakukan oleh perusahaan khususnya di sektor pertambangan belakangan ini, dimana diketahui alasan adalah sebagai cara untuk menguasai izin usaha atau mendapatkan/mengalihkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) demi mengembangkan kegiatan usahanya. Untuk mendukung penelitian ini penulis mengambil contoh akuisisi yang dilakukan oleh PT Indonesia Coal Resources anak perusahaan PT Antam Tbk) terhadap PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, yang mana PT ICR melakukan pengambilalihan saham perusahaan-perusahaan yang memiliki izin pertambangan. PT. CTSP pemilik IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi di wilayah Sarolangun, Jambi namun karena tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pengangkutan dan penjualan, sehingga saham yang ditempatkan PT. CTSP dijual sebanyak 100% kepada PT ICR. Berdasarkan studi contoh akuisisi tersebut penulis ingin mengetahui pengaturan mengenai pengalihan IUP serta menganalisa dalam kaitannya dengan pengambilalihan saham yang menyebabkan berubahnya pengendalian perusahaan.

---

This thesis discusses about acquisition as a corporate action, which is mostly conducted by the companies’ especially in mining sector in recent years, which is discovered the reason is as the procedure to take control of business license or acquire/transfer Business Mining License (IUP) in order to develop their business activities. Supporting this research the author take an example of acquisition that is conducted by PT. Indonesia Coal Resources (subsidiary of PT Antam Tbk) with PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, PT ICR acquiring shares of companies that have mining license. PT CTSP as owner of IUP Exploration and Production Operation (IUP) in Sarolangun region, Jambi but, it has not got the ability to conduct the transport and sale thus, 100% shares of PT CTSP is sold to PT ICR. Based on the example of acquisition author wants to know regarding the provisions of transfer of IUP and analyzed in relation to the acquisition of shares which cause the changes of control in company."

"Skripsi ini membahas mengenai ketentuan kewajiban divestasi saham bagi perusahaan asing di bidang pertambangan mineral menurut UU No. 4 Tahun 2009 dan peraturan pelaksananya serta sinkronisasinya dengan hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia. Setelah melewati proses renegosiasi, pada akhirnya tercapai kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Freeport Indonesia yang menentukan bahwa kewajiban divestasi saham PT. Freeport Indonesia adalah sebesar 30%. Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport tidak sinkron dengan peraturan yang berlaku pada saat itu yaitu PP No. 24 Tahun 2012, yang mengatur perusahaan asing di bidang pertambangan mineral untuk mendivestasikan sahamnya paling sedikit sebesar 51%. Setelah PP No. 24 Tahun 2012 diubah dengan PP No. 77 Tahun 2014, maka ketentuan kewajiban divestasi saham hasil renegosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia dengan peraturan perundang-undangan telah sinkron.

---

This thesis examines the provisions regarding share divestment obligation for foreign mineral mining company according to Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations, and the synchronisation with the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia. After going through the process of renegotiation, the Government of Republic of Indonesia and PT. Freeport Indonesia eventually reached an understanding that PT. Freeport Indonesia is obliged to divest 30% of its share.

By using normative juridical research, this study shows that the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia is not in sync with the applicabe regulation i.e. Government Regulation No. 24 of 2012 which requires foreign mineral mining company to divest at least 51% of its share. After Government Regulation No. 24 of 2012 is amended by Governement Regulation No. 77 of 2014, the provisions regarding share divestment obligation between the result of contract of work renegotiation of PT. Freeport Indonesia and Law No. 4 of 2009 and its implementing regulations has synchronised."

"Skripsi ini membahas kewenangan Pemerintah dalam mengelola pertambangan mineral dan batubara setelah ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini dilakukan secara yuridis-normatif dengan mengkaji dan membandingkan perkembangan peraturan perundang-undangan terkhususnya pada sektor pertambangan mineral dan batubara. Pengelolaan pertambangan mineral dan batubara berdasarkan pada “Hak Menguasai Negara” dan bertujuan untuk mewujudkan manfaat “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” sebagai amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Melalui hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa disharmonisasi antara UU No. 4 Tahun 2009 dengan UU No. 23 Tahun 2014 telah diselaraskan oleh UU No. 3 Tahun 2020 melalui perubahan konsep kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara menjadi Sentralisasi dengan mengakomodir Dekonsentrasi berdasarkan diskresi Pemerintah Pusat. Meskipun demikian Pemerintah tetap disarankan untuk mempercepat tindak lanjut pembentukan Perangkat Daerah yang mengurus pertambangan mineral dan batubara serta mengawal secara penuh proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan.

---

The following thesis discusses the Government's authority in managing the mining of mineral and coal after the enactment of Law No. 3 of 2020 and its implementing regulations. The research was conducted in a juridical-normative manner by reviewing and comparing the development of laws and regulations, especially in the mineral and coal mining sector. The management of mineral and coal mining is based on the "State Controlling Right" and aims to realize the benefits of "the greatest prosperity of the people" as mandated by Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution. Through this research, the disharmonization issue between Law No. 4 of 2009 with Law No. 23 of 2014 has been resolved by Law No. 3 of 2020 by implementing changes in the concept of authority for managing mineral and coal mining to become Centralized by accommodating Deconcentration based on the discretion of the Central Government. However, it is strongly advised that the Government needs to accelerate the formation of Regional Apparatus that manages mineral and coal mining and fully oversees the process of transferring Mining Business Permits."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Penyesuaian Kontrak Karya Pertambangan Terhadap UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara UU Pertambangan Minerba Penelitian ini dilakukan sehubungan dengan adanya aturan di dalam ketentuan peralihan UU Pertambangan Minerba yang mewajibkan penyesuaian ketentuan di dalam Kontrak Karya KK terhadap UU Pertambangan Minerba Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui gambaran mengenai pengaturan penyesuaian KK serta permasalahan di dalam pelaksanaannya selain juga untuk mengetahui mengenai kepastian hukum terkait pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba Untuk itu penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber daya sekunder yang dianalisis menggunakan analisis data kualitatif Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba masih memiliki sejumlah masalah dan kendala yang berasal dari belum adanya pengaturan yang mengatur secara komprehensif dan tumpang tindih pengaturan sehingga pengaturan yang ada belum menjamin kepastian hukum dalam proses penyesuaian kontrak karya tersebut Dengan demikian pemerintah bersama sama dengan para pemangku kepentingan stakeholders yang terkait perlu segera melengkapi serta memperbaiki pengaturan yang ada pada saat ini demi menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyesuaian KK terhadap UU Pertambangan Minerba

---

ABSTRACTThis Research discusses the legal analysis of legal certainty behind the Contract of Works CoW adjustment to Law No 4 of 2009 Concerning Mineral and Coal Mining Law No 4 2009 This research is conducted due to the clause of transitional provisions in the Law No 4 2009 which requires adjustment of provisions in the CoW to the Law No 4 2009 The purpose of this research is to determine an overview of the framework in CoW adjustment regulations and issues in its implementation as well as to find out about the legal certainty regarding its conduct pertaining to the Law No 4 2009 To that end this research uses juridical normative legal research method by utilizing analyzed secondary source and qualitative data As the result this research showed that the implementation of the adjustment the CoW to the Law No 4 2009 still contains a number of problems and constraints stemming from the lack and overlapping regulations Therefore the regulations has yet to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW Thus the government together with the stakeholders needs to complete and improve existing regulations in order to ensure legal certainty in the process of adjustment of the CoW to the Law 4 2009 "

"ABSTRAKPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga merupakan bentuk peg'anjian yang memberikan kewenangan kepada pengusaha atau kontraktor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor I I Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan peralihannya, pemegang PKP2B harus menyesuaikan Pe{anjian dalam waktu 1 (satu) tahun. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan klausula bea keluar dalam amandemen.Permasahan yang timbul dalam penulisan ini adalah posisi PT XXX dengan Pemerintah dalam renegosiasi terkait penambahan klausula bea keluar dan bagaimana agar renegosiasi dapat dicapai dengan musyawarah mufakat.Metode dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Pendekatan yang ditempuh dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif.Dalam kajian ini, Penulis mengambil kesimpulan bahwa bea keluar dapat dimasukkan dalam amandemen apabila ada kesepakatan dan para pihak menghargai dan menghormati isi PKP2B yang telah ditandatangani. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemegang PKP2B generasi ketiga untuk menemukan solusi sehingga amandemen yang telah tertunda enam (tahun) dapat segera ditandatansani.

---

ABSTRACT

The 3rd generation of Work Agreement on Coal Mining Exploitation (PIG2B) is a form of agreement which granting authorization to the employer or contractor to engage in mining exploitation work in accordance with Law Number 11 of 1967 on Basic Mining Regulation. Law Number I I of 1967 was later amended by Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Under the transitory provisions, the holder of PKP2B is required to amend the Agreement within a period of I (one) year. One of such amendments is to supplement the clause of export duty set forth in an amendment.

The subject matter which arises in this paper is the position of PT XXX with the Government in the renegotiation on the addition of clause of export duty and how such renegotiation can be concluded deliberately.

The method applied in the process of completing this paper is juridical normative literature study. The type of research is prescriptive and data collection instrument used in this research is documentary study or literary study. The approach taken in this paper is qualitative approach.

In this study, the writer has drawn conclusion that the clause of export duty can be incorporated into the amendment upon mutual agreement and honor of the parties of the substance of upon which PKP2B is signed. This study is expected to provide input for the govemment and holders PKP2B third generation to find a solution so that the amendments that had been delayed six (years) could be signed soon."