Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjaminnya penegakkan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Salah satu tindak pidana yang cukup berat sanksinya adalah tindak pidana insider trading (perdagangan orang dalam) yaitu 10 tahun penjara dan denda maksimum 15 miliar rupiah. Dengan beratnya sanksi pidana yang dikenakan kepada pelaku insider trading, jelas sekali landasan pemikiran dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk menegakkan hukum di pasar modal. Sebagai penyedia utama gas bumi, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) memiliki dua bidang usaha yaitu distribusi (penjualan) dan transmisi (transportasi) gas bumi melalui jaringan pipa yang tersebar di seluruh wilayah usaha. Divestasi PGN sebesar 5%, yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah sebesar 61% dan oleh Masyarakat melalui Penawaran Umum sebesar 39% menjadi pemicu panic selling yang melanda investor asing maupun lokal, ternyata PGN terlambat memberitahukan ke publik tentang penyelesaian proyek Pipanisasi South Sumatera-West Java (SSWJ), akibatnya terjadi panic selling di Bursa Efek Jakarta. Berdasarkan indikator dari insider trading, yaitu; return or negative return, volatility, frequency transaction, volume transaction, dominasi anggota bursa, maka Bapepam-LK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, seharusnya sudah dapat melakukan penyidikan dimana unsur-unsurnya telah terpenuhi. Sikap tegas dari Bapepam-LK sangat perlu, agar para investor mendapatkan kepastian hukum, dan mereka dapat mempercayai bahwa Bapepam-LK dapat diandalkan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas."

"Employee Stock Ownership Plan (ESOP) atau Programkepemilikan saham oleh karyawan merupakan program yangtelah lama dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan dinegara-negara maju. Selain dapat memperkuat strukturpermodalan dalam sebuah perusahaan, program ini jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang pada akhirnya diharapkan dapatmeningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan demikemajuan perusahaan. Pemberian saham kepada karyawan dapatdiberikan sebagai bonus, atau sebagai pembelian secarasukarela dari karyawan, atau sebagai pilihan bagi karyawanuntuk membeli saham perusahaan dalam jangka waktu tertentudengan harga yang ditetapkan pada saat pemberian, ataudapat juga diberikan sebagai dana pensiun yang dikelolaoleh pengelola dana yang akan melakukan investasi padasaham perusahaan untuk kepentingan karyawan. Ada duaperaturan pokok yang berkaitan dengan pelaksanaan ESOP diIndonesia:(1) Peraturan Bapepam No. IX.A.7 tentang TanggungJawab Manajer Penjatahan Dalam Rangka Pemesanan danPenjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Peraturan inimenjatahkan saham perusahaan sebanyak maksimal 10 % daripenawaran umum untuk dimiliki oleh karyawan; (2) PeraturanBapepam No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal tanpa HakMemesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Pelaksanaan programESOP pada PT Astra Internasional Tbk menggunakan peraturanyang kedua sebagai dasar pemberian saham pada karyawannya.Program ESOP pada PT Astra Internasional Tbk dilakukansebagai bagian dari langkah-langkah restrukturisasi utangPT tersebut. Program ESOP pada PT Astra Internasional jugabertujuan untuk meningkatkan rasa kepemilikan karyawanterhadap perusahaan yang akan meningkatkan kinerja karyawandan pada akhirnya berguna bagi kemajuan perusahaan. ProgramESOP terbilang masih baru dan belum memiliki pengaturansecara khusus di Indonesia. Padahal mulai banyak perusahaanyang menyadari kegunaan program ini dan mulaimelaksanakannya. Dengan segala keterbatasan pengaturanyang ada dalam pelaksanaan program ESOP, penulisan skripsi ini diharapkan dapat membawa manfaat bagi pembaca."

"Kasus dugaan perdagangan orang dalam (insider trading) pada perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, di tahun 2007 merupakan salah satu kejahatan keuangan yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia. Namun, sebagaimana kejahatan keuangan lainnya yang pernah terjadi di Pasar Modal Indonesia, dugaan insider trading tersebut hanya dikenakan sanksi administratif dan tidak pernah berhasil dibawa pada tingkat pengadilan untuk dapat dituntut secara pidana. Padahal, unsur-unsur pasar perdagangan orang dalam yang ada dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah terpenuhi. Hal tersebut membuktikan bahwa masih terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap kejahatan keuangan yang terjadi di Pasar Modal Indonesia. Penulis menyimpulkan bahwa saat penanganan kasus dugaan insider trading PT PGN tersebut, kendala utama terdapat pada kekosongan aturan hukum yang tidak memungkinkan diterimanya alat bukti digital di pengadilan. Selain itu kemampuan lembaga penegak hukum yang masih tergolong minim, ketiadaan fasilitas yang mendukung, dan juga budaya hukum di negara Indonesia yang tidak jera terhadap sanksi administratif juga ikut menyebabkan kendala penegakan hukum terhadap kasus dugaan insider trading tersebut.

---

The cases of alleged insider trading on the trade shares of PT Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk, in 2007, is one of the financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market. However, as other financial crimes that have occurred in the Indonesian Capital Market, the punishment for the insider trading allegations only with an administrative sanctions and has never managed to be taken at the level of the court to be prosecuted criminally. In fact, the elements of insider trading in the Law Number 8 Year 1995 concerning on Capital Market has been fulfilled. It is proved that there are still obstacles in the enforcement of laws against financial crimes that have occured in Indonesian Capital Market. The author concludes when the cases of alleged insider trading of PT PGN is handled, the major constraints is on the vacancy rule of law that does not allow acceptance of digital evidence in court. In addition, the ability of law enforcement agencies are still relatively minimal, the absence of supporting facilities, and the legal culture of the Indonesian state that’s not deterrent to an administrative sanctions, also contributed to the constraints of law enforcement on the case of alleged insider trading."

"Pasar modal merupakan pasar untuk memperjualbelikan instrumen keuangan jangka menengah maupun jangka panjang yang dapat diperjualbelikan. Keberadaan pasar modal sangat dibutuhkan dalam suatu negara, termasuk Indonesia, untuk meningkatkan ekonomi nasional. Namun terlepas dari segala manfaat positif pasar modal, perdagangan dalam pasar modal tidak luput dari timbulnya berbagai kejahatan, salah satunya adalah insider trading. Dalam perdagangan saham, informasi merupakan suatu hal yang sangat dominan karena dapat menentukan tingkat harga saham. Jadi informasi harus tersebar secara adil dan merata agar tidak terdapat pihak yang diuntungkan maupun dirugikan secara tidak adil. Namun pada prakteknya, masih terdapat orang dalam, yang memegang informasi yang bersifat rahasia, dan melakukan perdagangan berdasarkan informasi tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi yang kemudian dikenal sebagai insider trading. Hal ini berakibat fatal bagi pasar modal karena dapat berimbas kepada mekanisme pasar, emiten, serta investor. PT Bhakti Investama merupakan sebuah perusahaan yang tercatat sebagai emiten dalam pasar modal Indonesia dengan kode BHIT yang harga sahamnya meningkat secara tidak wajar dalam periode Februari-April 2010 sehingga diduga terjadi insider trading pada periode tersebut. Bursa Efek Indonesia (BEI) menggunakan empat indikator terjadinya insider trading yaitu return or negative return, volatility return, nilai transaksi, serta dominasi bursa untuk memeriksa dugaan terjadinya insider trading. Selain itu juga digunakan syarat terjadinya insider trading dari peraturan otoritas bursa. Hanya Bapepam-LK yang dapat memeriksa adanya pelanggaran terhadap UUPM, sehingga dalam hal ini BEI melipahkan dugaan terjadinya insider trading untuk ditindaklanjuti oleh Bapepam-LK. Sikap tegas dari BEI serta Bapepam-LK dalam menindak insider trading sangat diperlukan agar kepercayaan investor terhadap pasar modal tetap terjaga sehingga pasar modal dapat terus berkembang dan akan berimbas pada meningkatnya perkembangan ekonomi nasional.

---

Capital market is a market for trade in the medium-term and long-term financial instruments that can be traded. The existence of capital markets is required in some countries, including Indonesia, in order to boost the national economy. But despite all the positive benefits of capital markets, trading in the stock market can not escape from the emergence of various crimes, one of which is insider trading. In stock trading, information is something that is very dominant because it can determine the level of stock prices. So the information should be spread fairly and evenly to avoid any inproper advantage. However, in practice, there are still insiders, who holds confidential information, and trades on such information for the purpose of personal gain that came to be known as insider trading. It is fatal to the capital market because it can affect the market mechanism, issuers, and investors. PT Bhakti Investama (listed in the Indonesian Stock Exchange/Bursa Efek indonesia as BHIT) is a listed company as an issuer in the Indonesian Capital Market which keep increased it?s stock price, causing unreasonable price in the period of February-April 2010, allegedly that insider trading occurred during the period. Indonesia Stock Exchange using four indicators of the occurrence of insider trading which is the return or negative returns, volatility return, the value of the transaction, and the dominance of the Market, to examine allegations of insider trading. It is also using the regulation of insider trading from the regulatory authority of the exchanges. Only Bapepam-LK can check for violations of the Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, which in this case IDX give the allegation of insider trading to be followed by Bapepam-LK. Assertion of the Indonesia Stock Exchange and Bapepam-LK in action against insider trading is necessary in order to maintain investor?s confidence in capital markets, so that capital markets can continue to grow and will result in increasement of national economic development."

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada perusahaan publik di Indonesia serta melakukan tinjauan terhadap pelaksanaan kebijakan MESA dan MESOP di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dari peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk pelaksanaan keterbukaan informasinya. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis-normatif dengan menelusuri data dan bahan hukum yang berkaitan dengan judul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan. Adapun kebijakan MESA dan MESOP dilaksanakan oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk sesuai dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal.

---

Abstract This thesis is explaining about how employee stock ownership program is conducted by public companies in Indonesia and also analyzing MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk from capital market regulations, included its obligation of disclosure. The study was conducted through normative juridical method by tracing data and legal materials related to the title. The result of the study shows that until now there has not been any specified regulations yet regarding employee stock ownership program in Indonesia. For MESA and MESOP policy of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, they were conducted by complying capital market regulations."

"Setiap perusahaan untuk mampu bertahan dan dapat memantapkan posisinya di pasar, maka perusahaan harus melakukan kinerja yang baik. Kinerja yang baik berarti perusahaan dapat mengharapkan keberlangsungan untuk jangka panjang. Mengukur kinerja perusahaan bisnis secara tradisional seperti dengan ROI, ROE, ataupun profit margin, yang melihat dari sudut keuangan, maka akan mengabaikan sisi non keuangan, yang mengakibatkan seorang manajer perusahaan akan meningkatkan keuntungan dengan cara apapun, sehingga hanya berorientasi pada keuntungan sesaat. Adanya kelemahan dalam pengukuran kinerja tersebut, menuntut upaya lain sebagai tolak ukur pendekatan kinerja perusahaan. Kaplan dan Norton (1996) memberikan satu alternatif pengukuran kinerja, yaitu balanced scorecard yang melihat dari empat aspek seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta belajar dan bertumbuh. Sehingga permasalahan yang diangkat adalah bagaimana kinerja PT. Sari Husada Tbk, jika diukur dengan pendekatan balanced scorecard. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja perusahaan yang selama ini telah dilakukan, dan jika menggunakan pendekatan balanced scorecard, yang akan diuraikan secara deskriptif analisis. Sedangkan analisis data, untuk data primer adalah berdasarkan rata-rata dari total indikator yang terdapat dalam setiap pertanyaan, dan untuk data sekunder dianalisis berdasarkan teknik analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan PT. Sari Husada Tbk dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard, yang dikombinasikan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198IKMK.016/1998 adalah dalam kategori sehat dengan kode AA yang menghasilkan skor 92,5%, di mana aspek keuangan memiliki skor 57,3%, pelanggan 9,2%, proses bisnis internal 14%, serta belajar dan bertumbuh 16%. Untuk lebih meningkatkan kinerja PT. Sari Husada Tbk di masa yang akan datang, maka harus lebih diperhatikan aspek kepuasan karyawan, kepuasan pelanggan akan image produk, dan pelayanan purna jual."

"Di beberapa negara, program kepemilikan saham oleh pekerja (Employee Stock Ownership Program - ESOP) telah berkembang dengan balk. Mereka umumnya memiliki aturan yang secara detil mengatur pola-pola dan syarat-syarat program kepemilikan saham perusahaan oleh pekerja. Amerika Serikat dan Mesir bahkan sangat mendorong program ESOP dengan menerbitkan regulasi yang memberi kemudahan bagi yang melaksanakannya, antara lain dalam bentuk insentif dibidarig pajak.Di Indonesia belum ada regulasi yang secara rinci mengatur mengenai program kepemilikan saham oleh pekerja_ Dalam praktek, perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya memanfaatkan Peraturan Bapepam yang memberi peluang terciptanya kepemilikan saham oleh pekerja, walaupun peraturan itu sendiri sesungguhnya tidak khusus mengatur mengenai hal itu. Antara lain seperti yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bersamaan dengan IPO pada akhir 2003.Melihat kehidupan ekonomi saat ini yang cederung bergerak kearah sistem ekonomi kapitalis dan liberalis, ESOP dapat menjadi alat untuk mengarahkan ekonomi Indonesia agar tetap berada pada track ekonomi kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, diperlukan perangkat perangkat hukum yang bersifat mendorong terciptanya praktek-praktek program kepemilikan saham oleh pekerja. Hal ini sesuai dengan teori hukum Roscoe Pound, dimana hukum dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk membangun masyarakat (law as a tool for social engineering).Bebarapa prinsip hukum perusahaan dan hukum pasar modal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ESOP antara lain adalah masalah persetujuan RUPS, hak memesan efek terlebih dahulu, hak suara, hak atas deviden, ketentuan keterbukaan informasi, ketentuan pelaporan kepemilikan saham, ketentuan perdagangan orang dalam, serta hak ataupun pembatasan bagi pekerja untuk memindahtangankan saham ESOP kepada pihak ketiga."