Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dalam Skripsi ini membahas mengenai ObligasiSyariah (Sukuk) Negara Sebagai Instrumen PembiayaanPembangunan Infrastruktur dalam suatu tinjauan prospektif.Kajian prospektif karena Sukuk Negara belum pernahditerbitkan di Indonesia dan Rancangan Undang-undangTentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadidasar hukum untuk penerbitan Sukuk Negara masih dalampembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunaninfrastruktur di Indonesia mengalami kendala karenaterbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunaninfrastruktur, sehingga proyek infrastruktur terhambatpembangunannya. Sukuk Negara merupakan salah satu InstrumenInvestasi dan Pembiayaan dengan berbasis syariah dan telahberkembang pesat di berbagai negara di dunia. Penulis akanmemperlihatkan bagaimana penerapan skim pembiayaan denganmenggunakan instrumen Sukuk Negara dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SukukNegara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untukmengatasi keterbatasan anggaran negara dan sebagaialternatif serta diversifikasi sumber pembiayaan anggarannegara khususnya untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Pemerintah dan DPR harus segeramenyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU SBSN menjadiundang-undang, sehingga penerbitan Sukuk Negara mempuyaidasar hukum yang kuat dan menjadi sumber pembiayaanpembangunan infrastruktur."

"Multi Level Marketing kini telah berkembang dengan pesat baik di luar maupun di dalam negeri. Sejak diperkenalkan pertama kali di Indonesia tahun 1980-an perlahan tapi pasti akhirnya keberadaan MLM mendapatkan pengakuan dari pemerintah dengan dikeluarkannya KepMenPerindag No. 73/MPP/Kep/3/2000 tanggal 20 maret tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang. Besarnya usaha Multi Level Marketing di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah dan masyarakat sendiri. Industri inipun akhirnya menjadi salah satu solusi usaha seiring dengan terus berubahnya kondisi perekonomian negara ini. Dengan jutaan pelaku usaha MLM di Indonesia, maka jelas industri ini tidak dapat dipandang sebelah mata. Pada masyarakat luas beragam pandangan telah diterima oleh MLM, baik yang sangat mendukung keberadaannya maupun yang menentang sistem MLM ini. Namun ironisnya sebagian besar masyarakat yang memberikan opini tersebut hanya memberikan sisi positif dan negatif MLM saja, tanpa pemahaman apa MLM itu sebenarnya sehingga dapat menjadi bumerang bagi industri ini. Hal ini juga diperparah dengan adanya usaha Money Game yang mendompleng nama MLM, kenyataannya perusahaan tersebut hanya menghimpun dana dari masyarakat dengan memberikan janji-janji yang berlebihan tanpa kenyataan. Malahan usaha ini berhasil mengeruk dan membawa lari bermilyar-milyar dana yang dihimpun dari masyarakat yang tidak mengerti apa itu sebenarnya MLM. Untuk dapat meluruskan pandangan negatif pada masyarakat yang menyamaratakan semua perusahaan MLM adalah Money Game dan kedok dari penipuan, maka penulis tertarik untuk membahas masalah MLM ini ditinjau dari sudut hukum perdata barat dan hukum Islam, karena Indonesia menganut hukum perdata barat dan sebagian besar masyarakatnya pemeluk agama Islam dengan mengambil satu contoh perusahaan MLM sebagai perbandingannya."

"Islam sebagai dien yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasul-Nya merupakan dien yang lengkap dan sempurna, yang mencakup seluruh bidang kehidupan di dunia termasuk bidang kesehatan dan kedokteran. Pada dasar nya manusia diciptakan Allah SWT. dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q: XLIX: 13 dan Q. I V: 1. Namun pada kenyataan-Nya terdapat orang yang berjenis kelamin berlawanan dengan keadaan jiwanya (transeksual), sehingga menimbulkan gangguan jiwa. Untuk mengatasi penderitaan itu diupayakan berbagai cara. Kini kemajuan teknologi kedokteran telah menemukan cara nya, yaitu melalui operasi penggantian kelamin. Akibat kemajuan teknologi kedokteran tersebut terjadi perubahan fisik, sehingga menimbulkan permasalahan hukum khususnya Hukum Islam. Baik itu dari segi hukumnya maupun status hukumnya terhadap perkawinan dan kewarisan, apakah tetap status hukumnya seperti semula (sebelum dioperasi) atau berubah sebagaimana. keadaannya setelah dioperasi. Terhadap masalah ini MUI telah menetapkan fatwa dalam keputusan Munas II MUI, no. 05/Kep./Munas II/MUI/1980. Namun hingga sekarang masih banyak para transeksual yang beragama Islam belum mentaati fatwa tersebut sehingga perlu kiranya ketegasan para ulama dan ahli Hukum Islam mengambil keputusan dalam masalah tersebut."