Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeriklanan adalah salah satu teknik pemasaran produk oleh pelaku usaha. Salah satu metode pemasaran yang menarik adalah metode comparative advertising atau biasa disebut iklan perbandingan. Metode comparative advertising biasanya melakukan perbandingan dengan produk pelaku usaha pesaingnya. Praktek ini berpotensi untuk merusak persaingan usaha. Namun di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak terdapat ketentuan yang eksplisit mengatur mengenai periklanan khususnya comparative advertising karena praktek ini melibatkan hubungan antar pelaku usaha. Di dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai aspek hukum comparative advertising dan menyarankan agar dilakukan interpretasi terhadap ketentuan di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dan membentuk peraturan perundang-undangan mengenai periklanan.

---

ABSTRACTAdvertising is one og the product marketing techniques by businessmen. One of the interesting marketing method is a comparative advertising. Comparative advertising methods usually perform a comparison of the competitor's product. This practice has the potential to damage the business competition. But there is no explicit provisions in Act No. 5 of 1999 about Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition about comparative advertising because the practice involve the relations between businesses. In this thesis will be explained about the legal aspects of comparative advertising and suggested an interpretation of provision in the Act No. 5 of 1999 and establish a legislation on advertising."

"Dalam memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa, pelaku usaha dapat melakukannya melalui berbagai cara, termasuk mengiklankannya melalui iklan perbandingan atau comparative ads. Meskipun merupakan strategi pemasaran yang efektif, iklan perbandingan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dalam persaingan, dimana pelaku usaha saling menjatuhkan produk satu sama lain dengan iklan ini dan berakibat pada terganggunya iklim persaingan. Di Jerman, praktik iklan perbandingan diawasi melalui perangkat undang-undang di bawah hukum persaingan usaha karena implikasi dari praktiknya terhadap pelaku usaha lain dan pasar. Sementara itu, berbeda dengan Jerman, Indonesia belum mengatur mengenai iklan perbandingan di dalam instrumen hukum apapun, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menaungi praktik persaingan usaha di Indonesia, padahal iklan perbandingan erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaku usaha lain di dalam pasar. Skripsi ini akan membahas mengenai perbedaan pengaturan iklan perbandingan di Indonesia dan Jerman beserta dengan penerapan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Selain itu, skripsi ini akan memberikan saran terkait apa saja hal yang bisa diadaptasi dari Jerman dalam meregulasi iklan perbandingan.

---

In marketing, promoting, and advertising goods and/or services, business actors can do so through various means, including advertising them through comparative ads. Although it is an effective marketing strategy, comparative advertising has a great potential to be misused in competition, where business actors drop each other’s products with this kind of advertisement and resulting in the disruption of the market condition and the competitive environment. In Germany, the practice of comparative advertising is monitored through statutory tools under unfair competition law due to the implication of its practice on other businesses and the market. Meanwhile, in contrast to Germany, Indonesia has not regulated comparative advertising in any legal instruments, including Act number 5 of 1999 which covers business competition practices in Indonesia, even though it is closely related to the sustainability of other business actors in the market. This thesis will discuss the differences in the regulation of comparative advertising in Indonesia and Germany along with the application and problems faced by each country. In addition, this thesis will also provide suggestions regarding what can be adapted from Germany in regulating comparative advertising. "

"Dalam memasarkan, mempromosikan, dan mengiklankan barang dan/atau jasa, pelaku usaha dapat melakukannya melalui berbagai cara, termasuk mengiklankannya melalui iklan perbandingan atau comparative ads. Meskipun merupakan strategi pemasaran yang efektif, iklan perbandingan memiliki potensi besar untuk disalahgunakan dalam persaingan, dimana pelaku usaha saling menjatuhkan produk satu sama lain dengan iklan ini dan berakibat pada terganggunya iklim persaingan. Di Jerman, praktik iklan perbandingan diawasi melalui perangkat undang-undang di bawah hukum persaingan usaha karena implikasi dari praktiknya terhadap pelaku usaha lain dan pasar. Sementara itu, berbeda dengan Jerman, Indonesia belum mengatur mengenai iklan perbandingan di dalam instrumen hukum apapun, termasuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang menaungi praktik persaingan usaha di Indonesia, padahal iklan perbandingan erat kaitannya dengan keberlangsungan pelaku usaha lain di dalam pasar. Skripsi ini akan membahas mengenai perbedaan pengaturan iklan perbandingan di Indonesia dan Jerman beserta dengan penerapan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Selain itu, skripsi ini akan memberikan saran terkait apa saja hal yang bisa diadaptasi dari Jerman dalam meregulasi iklan perbandingan.

---

In marketing, promoting, and advertising goods and/or services, business actors can do so through various means, including advertising them through comparative ads. Although it is an effective marketing strategy, comparative advertising has a great potential to be misused in competition, where business actors drop each other’s products with this kind of advertisement and resulting in the disruption of the market condition and the competitive environment. In Germany, the practice of comparative advertising is monitored through statutory tools under unfair competition law due to the implication of its practice on other businesses and the market. Meanwhile, in contrast to Germany, Indonesia has not regulated comparative advertising in any legal instruments, including Act number 5 of 1999 which covers business competition practices in Indonesia, even though it is closely related to the sustainability of other business actors in the market. This thesis will discuss the differences in the regulation of comparative advertising in Indonesia and Germany along with the application and problems faced by each country. In addition, this thesis will also provide suggestions regarding what can be adapted from Germany in regulating comparative advertising. "

"Skripsi ini membahas mengenai dugaan kartel dan penetapan harga yang dilakukan oleh pengelola terminal di sejumlah pelabuhan di Indonesia dalam menetapkan Terminal Handling Charge (THC). KPPU menduga ada permainan tidak sehat di antara perusahaan-perusahaan pengelola THC sehingga biaya THC terlampau mahal. Biaya THC di Indonesia termasuk yang tertinggi di Asia setelah Hongkong. Bahkan jika dibanding dengan Singapura, Taiwan, dan Korea, yang upah buruh dan sewa lahannya lebih tinggi, THC di pelabuhan di Indonesia masih lebih tinggi. KPPU sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan perusahaan-perusahaan pengelola THC. KPPU menduga adanya persekongkolan di perusahaan yang mengelola THC. KPPU sendiri sudah mendapatkan indikasi awal adanya perjanjian antar perusahaan pengelola THC dalam menentukan tarif THC di sejumlah pelabuhan. Dugaan KPPU, perjanjian itulah yang menyebabkan biaya THC tinggi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, sebenarnya yang melakukan penentuan tarif THC di Indonesia adalah perusahaan-perusahaan pelayaran asing yang memiliki anak perusahaan di Indonesia yang mana merupakan biaya surcharge atau biaya tambahan yang pengenaannya tanpa ada pembicaraan dengan pemilik barang terlebih dahulu. Tindakan semacam itu bisa dinamakan kartel konsorsium pelayaran internasional. Perjanjian penetapan harga tersebut dilarang oleh undang-undang karena akan menguntungkan pelaku usaha yang tidak mampu bersaing dalam menawarkan harga yang rendah, hal itulah yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat antara pelaku usaha, selain itu juga merugikan konsemen, seperti yang diungkapkan oleh narasumber, bahwa harga bahan pokok mengalami kenaikan yang signifikan dikarenakan tarif THC naik.

---

This thesis explore about the alleged of cartel and price fixing whom commited by terminal managers in a number of Indonesia ports in fixing Terminal Handling Charge (THC). KPPU suspect that there are not healthy plays between THC magnagement companies, so that will increase the charge of terminal. The cost of THC in Indonesia is the highest in Asia after Hongkong. Even if compared with Singapura, Taiwan, and Korea which the wage labour and land rent are, THC in Indonesia is still more expensive. KPPU has formed special team to investigate existing or not violations of the THC management. KPPU surmicing a conspiracy in the management of THC. KPPU got early indications that there is an agreement about price fixing. So that agreement which can make the high cost of THC.

Based on the riset, actually who performs price fixing of THC are foreign shipping companies which have subsidiary companies in Indonesia. They fix the cost oh THC without discussing with the terminal consumers. These actions is called "international cartel consortium". Price fixing agreement is banned because will be profitable the companies that are not capable to competing in offer the low price, and also can make unfair competition."

"ASTRO, salah satu televisi berbayar/televisi berlangganan (PayTV) di tanah air, menimbulkan pro dan kontra atas kepemilikannya terhadap Hak Siar Liga Inggris (EPL) di dalam layanannya. Perolehan hak siar tersebut diduga merusak kesempatan bermain yang sama (equal of play) antar sesama penyedia layanan televisi berlangganan dengan melakukan persaingan usaha tidak sehat. Dalam skripsi ini akan dipaparkan dugaan kemungkinan adanya penyalahgunaan kepemilikan hak siar liga utama Inggris (EPL) sehingga dapat dilihat apakah kepemilikan hak siar tersebut diperbolehkan menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Suatu produksi program acara merupakan suatu karya yang diakui sebagai bagian dari Hak Cipta. Penggunaan acara untuk disiarkan melalui televisi, merupakan bagian dari pemanfaatan atas Hak Terkait yang diatur dalam Undang-undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. Acara Televisi memainkan peranan penting dalam industri penyiaran. Namun untuk memproduksi suatu acara berkualitas dan memiliki daya tarik bagi penonton televisi, memerlukan biaya yang besar. Siaran Sepak Bola Liga Utama Inggris memiliki daya tarik sangat tinggi diimbangi dengan nilai kontrak yang tinggi. ESPN STAR Sports (ESS) membeli hak siar untuk kawasan asia, kemudian Astro All Asia Network (AAAN) membeli hak siar untuk wilayah siarnya dan didistribusikan kepada ASTRO (PT Direct Vision) untuk wilayah siar Indonesia. Indonesia memiliki keterbatasan dari peraturan perudang-undangannya, sehingga Kepemilikan Hak Siar EPL pada ASTRO menimbulkan pro-kontra dalam penafsiran suatu larangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modern dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan berlakunya Prinsipprinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusifj dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.

---

The research method for this study is a juridical-normative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation o f the President the Republic o f Indonesia No.l 12 of 2007 concerning Organization and Directions o f Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modem market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No.l 12 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer's welfare. In building the private market's atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No.2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia's retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No.l 12 o f2007 substantially not yet accomodate the interest o f small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No.l 12 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."

"Seluruh kegiatan usaha tidak akan terlepas dari aspek persaingan dan ekonomi. Maka dari itu, aturan mengenai persaingan usaha yang sehat telah diatur untuk menjamin kepastian usaha dan menciptakan kenyamanan dalam berbisnis bagi para pelaku usaha. Indonesia sendiri telah menerapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menjadi komisi yang dibentuk untuk mengawasi kegiatan pelaku usaha dalam melakukan usahanya. KPPU juga diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pada tingkat pertama kasus persaingan usaha tidak sehat, sehingga KPPU mengeluarkan aturan-aturan terkait hal tersebut. Dalam persidangan KPPU, proses pembuktian merupakan salah satu proses yang paling krusial untuk menentukan apakah pelaku usaha memang benar melakukan pelanggaran atau tidak. Dalam pembuktian inilah, maka segala bukti yang terkait dapat diajukan KPPU maupun pelaku usaha. Salah satu bukti yang dapat diajukan adalah economic evidence, yang merupakan bagian dari indirect circumstantial evidence. Penggunaan economic evidence di Indonesia masih sering menimbulkan pro dan kontra karena banyaknya kesalahan yang ditemukan dan digunakan dalam putusan oleh KPPU. Economic evidence berasal dari berbagai data ekonomi yang dikumpulkan, diolah, dan diinterpretasikan berdasarkan berbagai aturan dan prinsip yang harus dipenuhi agar dapat secara sah menjadi bukti di persidangan. Namun, pada kenyataannya, seringkali economic evidence salah diolah dan diinterpretasikan di dalam persidangan, termasuk dalam persidangan perkara persaingan usaha di Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai pesoalan dalam penggunaan economic evidence dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.

---

Competition and economic are attached in all business activities. Therefore, regulations on fair competition have been regulated to ensure the ease and certainty of business. Indonesia applies Law of the Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, in which the Commission for the Supervision of Business Competition KPPU has been appointed to supervise business activities in Indonesia. KPPU is also given the authority to examine, adjudicate, and impose verdict as the first degree court on unfair business competition cases, and so that KPPU is able to regulate in terms of its competency. In trials, authentication process is one of the crucial parts in order to decide whether violation of law occurs. Evidences may be submitted by either KPPU or business actors themselves. One of these evidences is economic evidence, which is a part of indirect circumstantial evidence. The use of economic evidence in Indonesia still often raise the pros and cons because of its errors in usage, and yet still being used as the verdict by KPPU. Economic evidence is based on many economic data, which need to be collected, treated, analyzed, and interpreted based on many rules and principles so that they are able to be presented in court. However, in practices, particularly in Indonesia, economic evidence is often found with errors and wrongful interpretations. This thesis discusses the problems found in the use of economic evidence in competition law in Indonesia."