Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian dalam Skripsi ini membahas mengenai ObligasiSyariah (Sukuk) Negara Sebagai Instrumen PembiayaanPembangunan Infrastruktur dalam suatu tinjauan prospektif.Kajian prospektif karena Sukuk Negara belum pernahditerbitkan di Indonesia dan Rancangan Undang-undangTentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang menjadidasar hukum untuk penerbitan Sukuk Negara masih dalampembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat. Pembangunaninfrastruktur di Indonesia mengalami kendala karenaterbatasnya anggaran negara untuk membiayai pembangunaninfrastruktur, sehingga proyek infrastruktur terhambatpembangunannya. Sukuk Negara merupakan salah satu InstrumenInvestasi dan Pembiayaan dengan berbasis syariah dan telahberkembang pesat di berbagai negara di dunia. Penulis akanmemperlihatkan bagaimana penerapan skim pembiayaan denganmenggunakan instrumen Sukuk Negara dalam pembiayaanpembangunan infrastruktur di Indonesia. Penerbitan SukukNegara merupakan suatu kebutuhan yang mendesak untukmengatasi keterbatasan anggaran negara dan sebagaialternatif serta diversifikasi sumber pembiayaan anggarannegara khususnya untuk pembiayaan pembangunaninfrastruktur. Pemerintah dan DPR harus segeramenyelesaikan pembahasan dan mengesahkan RUU SBSN menjadiundang-undang, sehingga penerbitan Sukuk Negara mempuyaidasar hukum yang kuat dan menjadi sumber pembiayaanpembangunan infrastruktur."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis.

The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, included the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui SBSN. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN dengan Analytic Network Process dan menganalisa kelayakan finansialnya. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN yaitu kendala aspek penunjang (0,471; W=0,36). Kendala yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek produk, Batas maksimal nilai (0,271; W=0,55); 2) aspek penunjang, kriteria kesiapan (0,33; W=0,37); 3) aspek pasar, pengetahuan pelaku pasar (0,343; W=0,28). Kendala tanggung jawab adalah DJPU-Bapepam (0,44; W=0,19) dan Kendala aturan adalah Peraturan lainnya (0,553; W=0,86). Berdasarkan analisis kelayakan finansial, NPV lebih besar adalah metode pembiayaan konvensional, IRR lebih besar dan Payback Period lebih baik adalah SBSN akhir periode. Sedangkan imbal hasil lebih besar adalah metode pembiayaan SBSN.

---

Condition of the infrastructure dilemma Indonesia due to limited financial capacity of the state. One of the efforts of the government is financing infrastructure projects through SBSN. This thesis aims at identifying the constraints of financing infrastructure projects through SBSN by Analytic Network Process and analyze the financial feasibility. According to ANP, the constraints of financing infrastructure projects through SBSN such as aspect support constraints (0,471; W=0.36).

The most dominant constraint in each aspect is: Produk aspect, maximal limit value (0,271; W=0,55); 2) Support aspect, readiness criteria (0,33; W=0,37); 3) Market aspect, knowledge of market participants (0,343; W=0,28). Liability constraint is DJPU-Bappepam (0,44; W=0,19) and constraint rules is another regulations (0,553; W=0,86). Based on the financial feasibility analysis, the biggest NPV is conventional financing, the biggest value of IRR and Payback Period that show a better return is maturity of the SBSN period. Whereas the value for greater results is financing metode sovereign syariah securities."

"ABSTRAKPerbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang progresif.Pertumbuhan secara signifikan terjadi sejak diterapkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diiringi oleh bertambahnya jumlahbank dan kantor jaringan sehingga layanan perbankan syariah dapat mencakupmasyarakat lebih luas. Selain itu, kinerja perbankan syariah semakin meningkatseiring dengan hal tersebut utamanya peningkatan total aset, DPK danpembiayaan. Namun demikian, komposisi DPK perbankan syariah masihdidominasi oleh simpanan jangka pendek sedangkan peningkatan pembiayaanperbankan syariah meningkat melebihi peningkatan DPK. Akibatnya FDRperbankan syariah mencapai lebih dari 100% pada satu semester terakhir. Hal inimembuat perbankan syariah memiliki potensi risiko likuiditas yang tinggi. Saatini, perbankan syariah memiliki alat-alat likuid berupa GWM, SBIS, FASBIS,SIMA, SIKA, dan SBSN. Namun penggunaan alat likuid tersebut belum optimaldan tergantung kepada preferensi kebijakan dari masing-masing bank. Instrumensyariah yang likuid dan belum banyak dimanfaatkan oleh perbankan syariahadalah sukuk (SBSN) untuk mengatasi risiko likuiditas. Berdasarkan analisisindustri berdasarkan data dari Desember 2008 hingga Desember 2012 dan surveylapangan serta wawancara mendalam yang dilakukan pada Maret hingga Juni2013 untuk mengetahui persepsi, kebijakan dan ekspektasi dari industri perbankansyariah dalam menempatkan dana pada instrumen sukuk, ditemukan beberapa halpenting seperti: kinerja industri, kebutuhan dan pemenuhan kebutuhan likuiditas,serta kemungkinan menggunakan SBSN sebagai instrumen manajemen likuiditas.Sementara itu, bank-bank syariah mensyaratkan beberapa hal di dalammenempatkan dana pada SBSN. Sebaiknya perbankan syariah lebihmenggunakan sukuk khususnya SBSN dalam memitigasi resiko likuiditas, karenaselain merupakan instrumen yang likuid, sukuk juga merupakan instrumeninvestasi sehingga penempatan dana pada sukuk dapat menjadi aset produktif.

---

ABSTRACTThe development of Islamic Banks in Indonesia has increased progressively. Thegrowth is shown since enactment of the act of no. 21/2008 about Islamic Banking.The number of banks and the number of branch office are increased so that theIslamic Banking can serve widely. Some indicators to improve Islamic Bankingperformance are concise of increasing in assets, third party fund and financing.Composition of third party funds Islamic Banking dominated by short termdeposits. In the other hand the increase in Islamic Banking financing increasesexceed rising third party funds, so FDR Islamic Banking reached more than100%. Therefore, Islamic Banking has high potential liquidity risk. To overcomeliquidity risk, Islamic Banking have liquidity instrument among GWM, SBIS,FASBIS, SIMA, SIKA and SBSN. However the use of that instruments dependingon the preference policy from each bank. Nevertheless, the Indonesian IslamicBanking industry does not use SBSN optimally in addressing the liquidity risk.The data collection and analysis method in this research use a combination ofquantitative and qualitative methods because this research involving perception,policy and expectations of Islamic Banking Industry management. Hopefully,these methods can reach the objectives of this research. Secondary data analysisusing data from Bank Indonesia statistics from December 2008 to December 2012to measure the performance of the industry, the liquidity needs and fulfillmentsthe liquidity needs. The primary data obtained from survey results and in depthinterview to a number of Islamic Banking conducted in March to June 2013.Based on findings in this research, Islamic Banking has a high liquidity risk, toovercome that, there is a very liquid instruments, which available on the market,the value of absorption and related to the real sector. The financial instrument isIslamic state bond (SBSN). Islamic banking should optimalizing uses of sukuk asan instrument to mitigated liquidity risk because in the other hand, sukuk areinvestment instruments so that funds placed in sukuk can be a productive assets."

"Tesis ini membahas tentang penerbitan Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR- 0001 dan IFR-0002 yang diterbitkan pada tahun 2008. Sebagai salah satu surat berharga negara, Surat Berharga Syariah Negara merupakan satu-satunya yang menggunakan prinsip syariah dalam penerbitannya. Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitan persoalan-persoalan yang terdapat pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 mengalami defisit. Untuk menutupi defisit tersebut diterbitkan surat berharga negara, termasuk didalamnya adalah Surat Berharga Syariah Negara Seri IFR-0001 dan IFR-0002. Dalam perkembangan penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di masa yang akan datang, jabatan Notaris harus dilibatkan didalamnya.

---

The focus of this study is the issuing of Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series issued on 2008. As one of Sovereign Bonds, Sharia Sovereign Bond was the only sovereign bond which issued based on Sharia principle. This writing is using the qualitative approach and using dictum and field method. The research result answers for the problems that contain in this thesis. The results are that Government Budget on 2008 was in deficit situation. To fund the deficit, Government decided to issued Sovereign Bonds, inciuded the Sharia Sovereign Bond IFR-0001 and IFR-0002 Series. In the future, a Notary must be involved in issuing Sharia Sovereign Bond."

"Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara dengan perjanjian Ijarah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara merupakan terobosan hukum dalam sistem hukum Indonesia dengan memperkenalkan konsep Benefit Rights sebagai salah satu hak kepemilikan atas suatu benda. Adanya Beneficial Rights yang diadopsi dari konsep di negara-negara dengan sistem hukum Common Law menimbulkan konflik dengan sistem hukum Civil Law yang diterapkan di Indonesia, khususnya mengenai hak kepemilikan atas suatu benda. Studi ini menganalisis keabsahan Hak Manfaat sebagai underlying asset, perbandingan penerapan Hak Manfaat sebagai underlying asset pada SBSN dan Sukuk Korporasi, serta praktek kedua jenis instrumen keuangan tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif analitik deskriptif yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber. Berdasarkan metode yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa Hak Manfaat atas Barang Milik Negara sebagai underlying asset SBSN terbatas pada ruang lingkup penerbitan SBSN, namun Hak Manfaat tersebut tidak dapat diberlakukan atas Sukuk Perseroan dengan alasan terdapat tidak ada dasar hukum. Secara material, Hak Manfaat atas kekayaan perusahaan tidak diklasifikasikan sebagai hak kepemilikan atas suatu benda di Indonesia. Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka perlu dipastikan ruang lingkup Benefit Rights sebagai underlying asset Sukuk di Indonesia dan pembentukan dasar hukum yang memadai untuk penerbitan sukuk korporasi di Indonesia.

---

The issuance of State Sharia Securities with an Ijarah agreement based on Law Number 19 of 2008 concerning State Sharia Securities is a legal breakthrough in the Indonesian legal system by introducing the concept of Benefit Rights as one of the ownership rights of an object. The existence of Beneficial Rights which is adopted from the concept in countries with the Common Law legal system creates a conflict with the Civil Law legal system applied in Indonesia, especially regarding ownership rights over an object. This study analyzes the validity of Benefit Rights as the underlying asset, the comparison of the application of Benefit Rights as the underlying asset on SBSN and Corporate Sukuk, and the practice of the two types of financial instruments. The method used is juridical normative analytic descriptive supported by the results of interviews with resource persons. Based on the method used, it can be concluded that the Benefit Rights over State Property as the SBSN underlying assets are limited to the scope of the SBSN issuance, however the Benefit Rights cannot be applied to the Company's Sukuk on the grounds that there is no legal basis. In material terms, Benefit Rights over company assets are not classified as ownership rights over objects in Indonesia. Based on these conclusions, it is necessary to ascertain the scope of Benefit Rights as the underlying asset of Sukuk in Indonesia and the establishment of an adequate legal basis for the issuance of corporate sukuk in Indonesia."

"Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) merupakan instrument baru yang diperkenalkan pada tahun 2018, yaitu instrumen penerbitan surat berharga yang dikaitkan dengan Key Performance Indikator (KPI) serta Sustainability Performance Target (SPT) yang dapat dikuantifikasi perhitungan kontribusinya bagi pengurangan emisi gas rumah kaca. SLB dapat menjadi salah satu instrumen dalam mengatasi permasalahan pengaturan pemenuhan komitmen nasional bagi penanganan perubahan iklim global /National Determined Contribution (NDC) di Indonesia yang diatur dalam Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. Perpres 98 ini merupakan mandat yang diatur dalam Paris Agreement. Dalam Perpres 98 tersebut ditentukan bahwa target pemenuhan NDC Indonesia adalah pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 29%-40% dari baseline pada tahun 2030. Penerbitan SLB yang dikaitkan dengan NDC ini menghadapi permasalahan berupa kontibusi pemenuhan aksi mitigasi maupun adaptasi perubahan lingkungan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini terjadi karena K/L menghadapi dilema untuk memenuhi target dalam NDC atau memenuhi mandatnya sebagai K/L teknis yang akan berdampak pada kapasitas fiksal/anggaran dari K/L tersebut. Berdasarkan hal tersebut pemerintah dapat membuat suatu aturan yang dapat memberikan insentif dari sisi K/L yang dapat berkontribusi dalam pemenuhan aksi mitigasi perubahan lingkungan. Selain itu penelitian ini juga akan membandingkan pengaturan penerbitan SLB yang dilakukan oleh Negara Chille dan Uruguay guna memberikan perbandingan dan gambaran terkait kebijakan penerbitan SLB di Indonesia

---

Sustainability Linked Sukuk/Bond (SLB) is a new instrument introduced in 2018, namely a securities issuance instrument linked to Key Performance Indicators (KPI) and Sustainability Performance Targets (SPT) which can be quantified in calculating their contribution to reducing greenhouse gas emissions. It is hoped that SLB can become an instrument to overcome the regulatory problem related the fulfillment of national commitments for handling global climate change / National Determined Contribution (NDC) in Indonesia as regulated in Presidential Decree 98 of 2021 concerning the Implementation of Economic Value of Carbon for Achieving Nationally Determined Contribution Targets and Controlling Emissions Greenhouse Gases in National Development. The Presidential Decree 98 is a mandate regulated in the Paris Agreement. The Presidential Decree 98 is determined that the target for fulfilling Indonesia's NDC is to reduce greenhouse gas emissions by 29% -40% from the baseline in 2030. The issuance of the SLB which is linked to the NDC having the problems related the contribution to the fulfillment of mitigation actions and adaptation to environmental changes carried out by the Ministry. /Institution (K/L). The K/L having problems to meet the targets in the NDC or fulfilling the mandate as a technical K/L which impact or affected the fiscal/budget capacity of the K/L. This situation, require the government to make regulations that can provide incentives to the K/L that can contribute to fulfilling environmental change mitigation actions. Apart from that, this research will also compare the SLB issuance arrangements carried out by Chile and Uruguay in order to provide a comparison and overview regarding the SLB issuance policy in Indonesia"

"ABSTRAKObligasi merupakan istilah yang tidak asing dan sering kita dengar sehari-hari, terutama dalam sistem keuangan. Saat ini cukup banyak obligasi yang diterbitkan oleh emiten sebagai altematif sumber pendanaan. Mengacu pada SK Menteri Keuangan RI No.1548/KMK/O 13/1996, pengertian dasar obligasi adalah "Obligasi adalah bukti hutang dari emiten yang mengandung janji pembayaran bunga atau janji lainnya serta pelunasan pokok pinjaman yang dilakukan pada saat jatuh tempo".Sangat jelas dari definisinya dalam sistem obligasi konvensional, interest atau bunga menjadi pokok yang utama dalam transaksi. Bertentangan sekali dengan sistem keuangan Islam dimana bunga dan riba merupakan elemen pertama yang harus dihindrui. Namun hal ini tidak berarti pintu untuk mendapatkan pendanaan melalui hutang (debt financing) tertutup dalam sistem keuangan Islam. Sehingga para ekonom dan para praktisi hukum muslim mencari altematif yang sesuai dengan ajaran Islam yakni obligasi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan para investor dan emiten terhadap obligasi, saat ini terdapat beragam obligasi syariah antara lain obligasi dengan akad Mudharabah atau Muqaradah, Musharakah, Ijarah, Istishna', Salam, serta obligasi dengan akad Murabahah.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa obligasi syariah sebagai sumber pendanaan dan instrument investasi di Indonesia. Saat ini di Indonesia telah terbit beberapa obligasi syariah. Namun persentasenya masih sangat kecil bila dibandingkan dengan pertumbuhan obligasi konvensional. Sampai dengan akhir tahun 2003, obligasi syariah baru mencapai nominal 740 Milyar atau baru mencapai 1.63 % dari keseluruhan nilai obligasi korporasi yang dicatatkan di bursa efek, yakni sebesar 45.390 Milyar. Dalam penelitian ini dilakukan studi deskriptif terhadap penerbitan 6 (enam) obligasi syariah yang telah terbit di Indonesia. Antara lain Obligasi Syariah Mudharabah Indosat tahun 2002, Obligasi Syariah Mudharabah Berlian Laju Tanker tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Ciliandra Perkasa tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Syariah Mandiri tahun 2003, Obligasi Syariah Mudharabah Bank Bukopin tahun 2003, serta Obligasi Syariah Bank Muamalat Subordinasi tahun 2003. Keenam obligasi syariah tersebut mempunyai return bagihasil yang tidak kalah dengan return obligasi konvensional"yakni antara 13.8% sampai 16.7%. Lebih lanjut, obligasi syariah ternyata cukup likuid dan aktif karena telah diperdagangkan dipasar sekunder melalui transaksi OTC (over the counter) dan didukung oleh Fatwa yang memperbolehkan kepemilikan obligasi syariah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.Analisis prospek obligasi syariah sebagai instrumen investasi dan sumber pendanaan dilakukan dengan melakukan perbandingan dengan negara lain yang telah lebih dahulu menerbitkan obligasi syariah dimana sistem keuangan Islam telah lebih dahulu berkembang. Dalam hal ini penulis membandingkan dengan negara Malaysia yang obligasi syariahnya telah lebih dulu berkembang. Berkembangnya obligasi syariah di Malaysia lebih dipacu lagi dengan kebijakan pemerintah yang ditujukan bagi perkembangan sistem keuangan Islam di Malaysia seperti fleksibilitas pembayaran pajak dari pendapatan surat hutang, pengurangan pajak untuk Islamic Private Debt Securities (IPDS) serta mereview kewajiban untuk fasilitas-fasilitas keuangan pada Bank Islam dimana kebijakan tersebut belum diterapkan di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa aspek legal dari penerbitan obligasi syariah di Indonesia bank bersandar pada Fatwa-Fatwa DSN-MUL Dalam hal ini belum ada kebijakan-kebijakan dari pemerintah bagi berkembangnya penerbitan obligasi syariah di Indonesia.Penelitian ini menyimpulkan bahwa.kebutuhan obligasi syariah di masa depan akan meningkat. Prospek obligasi syariah di Indonesia sebagai instrumen Investasi dan sumber pendanaan dimasa depan dipacu oleh berbagai faktor pendukung yakni: pasar investor yang besar, kehadiran dan perkembangan perbankan syariah, perkembangan instrumen investasi syariah seperti reksadana syariah dan asuransi syariah, serta kehadiran indeks syariah dan pasar modal syariah di bursa efek.Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa faktor dukungan Pemerintah sangat menentukan bagi perkembangan obligasi syariah di Indonesia. Karena untuk saat ini Surat Utang Negara (SUN) menjadi benchmark bagi pasar obligasi di Indonesia. Walaupun telah ada perhatian dan keinginan pemerintah untuk menerbitkan surat utang negara berbasis syariah, keinginan tersebut terkendala oleh aspek regulasi, yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur tentang dibolehkannya penjaminan obligasi dengan aset-aset negara."

"Penelitian ini dilakukan untuk memperkuat implementasi model sukuk BI, menentukan dan merekomendasikan strategi lelang sukuk serta mengukur dampak moneternya. Pendekatan yang digunakan pada tesis ini adalah gabungan darimetode kualitatif dan kuantitatif. Metodekualitatif dengan analisis aplikasi model Sukuk BI dan metode kuantitatif dengan simulasi statisoutstanding SBSN milik BI pada bulan Agustus 2018dengan dua skema lelang yaitu (i) mekanisme poolingSBSN berdasarkan total outstanding nilaiSBSN milik BI dan (ii) mekanisme pooling SBSN berdasarkan tenorsetiap SBSN milik BI. Thesis ini menemukan bahwa terdapat kelebihan dan kekurangan dari simulasi terhadap dua skema tersebut.Berdasarkan temuan dan analisis, thesis ini menyimpulkan bahwa penguatan implementasi dapat dilakukan dengan mengkombinasikan kedua strategi lelang untuk mendapatkan hasil yang optimal. Strategi lelang dengan mekanisme pertama memungkinkan untuk dilakukan lelang setiap minggu dan yield curve yang dihasilkan lebih lengkap serta akumulasi nilai kontraksi yang lebih besar. Strategi lelang dengan mekanisme kedua dapat menghemat biaya operasi moneter dikarenakan underlying SBSNditempatkan sesuai tenornya sehingga defisit biaya moneter dapat dihindari dan memungkinkan untuk terjadinya zero cost. Rata-rata nilai kontraksi yang dihasilkan per bulan untuk strategi pertama adalah Rp5,23 triliun deangan akumulasi Rp130,79 triliun. Nilai kontraksi rata-rata per bulan untuk strategi kedua Rp5,86 triliun dengan akumulasi Rp70,38 triliun.

---

The objectives of the thesis are to strengthen the implementation of sukuk BI, to analyse and determine the ideal auction strategy as well as to measure its monetary impact. The research used triangulation method which is a combination of qualitative and quantitative methods. The qualitative method is proceeded through analysis of Sukuk BI implementation and quantitative method is via static simulations of the outstanding SBSN owned by BI (at the end of August 2018) with two schemes, namely: (i) pooling mechanism based on total outstanding value of SBSN owned by BI and (ii) pooling mechanism based on tenor of SBSN owned by BI.

This thesis concludes that strengthening implementation can be done by combining the two auction strategies to get optimal results. The auction mechanism with the first mechanism allows auction every week and the yield curve is more complete and the contraction value is greater. The auction strategy with the second mechanism can save monetary operations costs because the underlying SBSN is placed according to its tenor so that the monetary cost deficit can be avoided and allows for zero costs. The average contraction value generated per month for the first strategy is IDR 5.23 trillion and accumulated IDR 130.79 trillion. The average contraction value per month for the second strategy is IDR 5.86 trillion with an accumulation of IDR 70.38 trillion."