Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada saat krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997, sebagian besar emiten yang terdaftar di Bursa Efek mengalami tekanan berat akibat beban valuta asing seiring dengan jatuhnya nilai Rupiah terhadap dollar Amerika Serikat. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat meringankan beban para emiten. Salah satu diantaranya adalah dengan mengeluarkan ketentuan untuk melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dan memungkinkan emiten untuk melakukan pengkonversian utang menjadi saham (debt to equity swap) apabila disetujui oleh kreditur yang bersangkutan. Dengan didasarkan ketentuan itu, PT. Polysindo Eka Perkasa, Tbk telah mengadakan perjanjian perdamaian pada tahun 2005 dengan para krediturnya untuk menyelesaikan utang-utangnya melalui praktek debt to equity swap. Sebagai konsekuensi, pemegang saham emiten yang bersangkutan akan terkena dampak dari pelaksanaan aksi korporasi tersebut berupa dilusi, penurunan dividen, dan perubahan pengendalian. Perlindungan hukum terhadap dampak-dampak yang telah dan akan diterima oleh para pemegang saham tersebut merupakan tantangan bagi pasar modal Indonesia dalam membangun kepercayaan publik yang merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam mengakumulasi partisipasi modal mereka di pasar modal. Perlindungan hukum di pasar modal merupakan bagian terpenting dalam rangka melahirkan industri pasar modal yang efisien, transparan, dan terpercaya bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan investasi di dalamnya."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara psychological empowerment terhadap motivasi karyawan disabilitas. Serta apakah variabel kepuasan kerja menjadi variabel moderator antara psychological empowerment dan motivasi karyawan disabilitas di PT. Indosiar Visual Mandiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan sensus, menggunakan total sampling dengan jumlah 30 orang karyawan penyandang disabilitas. Instrumen penelitian ini menggunakan kuesioner dan dianalisis menggunakan linier regression dan moderated regression analysis. Perusahaan merasa ikut bertanggungjawab mempekerjakan para penyandang disabilitas dan ini menjadi bagian dari program CSR (corporate social responsibility) karena perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Secara umum kebijakan ini berkaitan dengan upaya meningkatkan reputasi perusahaan. Humanity sebagai salah satu misi dari perusahaan juga menggambarkan adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitar yang menunjang pemberdayaan masyarakat terhadap masalah kesejahteraan sosial khususnya bagi para penyandang disabilitas. Selain itu perusahaan juga mendapatkan insentif pajak dari pemerintah karena telah konsisten mempekerjakan penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara psychological empowerment terhadap motivasi kerja karyawan disabilitas. Serta variabel kepuasan kerja menjadi variabel moderator antara psychological empowerment dan motivasi karyawan disabilitas di PT. Indosiar Visual Mandiri.

---

This study aimed to analyze whether there is influence between psychological empowerment of the disabled employee motivation. And whether the variable job satisfaction be a moderator variable between psychological empowerment and motivation of employees disability in PT. Indosiar Visual Mandiri. This study uses a quantitative approach. The samples in this study conducted by the census, using sampling with a total number of 30 employees with disabilities. The instrument of this study using a questionnaire and analyzed using linear regression and moderated regression analysis. The company felt partly responsible employ persons with disabilities, and it became part of CSR (corporate social responsibility) because the company believes that everyone deserves the same opportunity.

In general, these policies related to efforts to improve the reputation of the company. Humanity as one of the missions of the companies also describe their concern for the environment that support the empowerment of communities to social welfare issues, especially for persons with disabilities. In addition the company also received tax incentives from the government because it has been consistently employ persons with disabilities. The results showed that there is influence between psychological empowerment on employee motivation disabilities. As well as job satisfaction variables become moderator variable between psychological empowerment and motivation of employees disability in PT. Indosiar Visual Mandiri."

"Peranan kredit perbankan dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional semakin meningkat sejalan dengan perkembangan perekonomian. Untuk menjamin kepastian pengembalian kredit yang diberikan, diperlukan adanya suatu benda jaminan. Salah satu benda yang dapat dijadikan jaminan kredit adalah hak atas tanah beserta benda/bangunan yang berdiri di atasnya. Dengan telah terjadi unifikasi di bidang hukum jaminan khususnya dengan tanah maka pengikatan jaminan dapat dilakukan melalui lembaga hak tanggungan. Hal ini sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Pasal 51 UUPA maka terbentuk Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Pengikatan jaminan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1996 adalah yang paling memiliki kepastian hukum. Akan tetapi pelaksanaan eksekusi hak tanggungan masih banyak mengalami kesulitan. Penetapan sita jaminan oleh pengadilan juga sangat merugikan pemegang hak tanggungan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah tanggung jawab pihak kedua selaku pemberi hak tanggungan mengenai pelunasan utang. Kemudian perlindungan hukum terhadap pemegang hak tanggungan dan alasan putusan pengadilan juga akan dibahas.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yaitu suatu metode yang menitikberatkan penelitian terhadap segi-segi yuridis dengan menggunakan data kepustakaan sebagai penelitian data sekunder. Tanggung jawab pemberi hak tanggungan terhadap PT. Bank P dan PT. Bank PS sebagai pemegang hak tanggungan tetap ada pada pemberi hak tanggungan dan tidak beralih kepada PT. SA. Sebagai kreditor pemegang hak tanggungan, PT. Bank P dan PT. Bank PS lebih didahulukan dalam pelunasan utang-utangnya daripada kreditor-kreditor yang lain.Eksekusi atas jaminan pelunasan utang yang diikat dengan hak tanggungan pun lebih mudah dilaksanakan karena disediakan beberapa cara dalam hal eksekusi hak tanggungan. Akta nomor 2 tanggal 17 Nopember 1999 disahkan oleh hakim karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan itikad baik, sehingga mengakibatkan perjanjian yang dibuat sesuai dengan syarat-syarat sahnya perjanjian berlaku dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pertimbangan hakim yang lebih mengutamakan kedudukan kreditor pemegang Hak Tanggungan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam Hak Tanggungan."