Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepailitan sebagai suatu sarana hukum penagihan dan penyelesaian hutang piutang antara kreditur dengan debitur, memberikan keseimbangan hak dan kewajiban serta kedudukan antara debitur dengan kreditur. Kedudukan bank dalam kepailitan dapat bertindak selaku kreditur tidak seimbang dengan kedudukannya selaku debitur. Bank selaku kreditur dapat bertindak sebagai pemohon pailit, sebagai kreditur lain, sebagai Pihak Pemohon Kasasi meskipun tidak merupakan pihak pada tingkat pengadilan niaga. Sedangkan bank dalam kedudukannya selaku debitur tidak dapat dimohonkan pailit secara langsung oleh krediturnya, undang-undang Kepailitan memberikan hak untuk itu, hanya kepada Bank Indonesia. Walaupun undang-undang Kepailitan dan Undang-undang Perbankan sama-sama mengakui bahwa bank dapat dimohonkan oleh krediturnya dan dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang, akan tetapi Bank Indonesia, tidak pernah menggunakan upaya kepailitan terhadap bank dalam penyelesaian kewajiban hutang-piutangnya, melainkan cenderung menerapkan pencabutan izin operasional dan likuidasi bank yang bersangkutan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu putusan-putusan pengadilan mengenai Kepailitan terhadap bank tersebut dianalisis secara mendalam atas peristiwa, fakta-fakta, pertimbangan hukum dan amar putusannya.Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa debitur yang menjalankan usaha bank dapat dimohonkan pailit oleh pemohonnya dan pengadilan dapat menyatakan bank pailit. Benerapan kepailitan terhadap bank lebih efektif bila dibandingkan dengan penerapan pencabutan izin dan likuidasi bank. Yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur yang menjalankan usaha bank ke pengadilan, bukan hanya Bank Indonesia raja, melainkan Krediturnya dan Kejaksaan demi kepentingan umum. Dan debitur yang menjalankan usaha bank tidak dapat mengajukan dan memohonkan pailit atas dan terhadap dirinya sendiri. Apabila Bank Indonesia menolak untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Bank dalam penyelesaian kewajiban hutang-piutangnya, maka krediturnya dapat mengajukan permohonanya tersebut secara langsung ke pengadilan yang berwenang atau kreditur mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara terhadap Bank Indonesia."

"ABSTRAKDalam pemberian kredit sindikasi adalah hal yang lazimapabila lembaga bank selaku kreditur sindikasi memintapihak ketiga menanggung debiturnya untuk menjamindiperolehnya pelunasan utang. Keberadaan penanggungdalam hubungan hukum yang terjadi antara kreditursindikasi dan debitur ini memberikan perlindungan hukumbagi kreditur sindikasi akan kepastian pelunasan utangdebitur apabila debitur cidera janji atau wanprestasi.Penganggung dapat diminta pertanggungjawabannya untukmemenuhi utang debitur apabila ia telah melepaskan hakistimewa yang telah diberikan oleh Kitab Undang-UndangHukum Perdata (KUH Perdata) sehingga lazim dilakukanoleh kreditur sindikasi untuk meminta penanggungmelepaskan hak-hak istimewa tersebut demikepentingannya. Akan tetapi, kendati penanggung telahmelepaskan hak-hak istimewa tersebut, yang berarti iabersedia untuk melunasi utang debitur yang ditanggungnya,seringkali penanggung tidak mau memenuhi kewajibannyauntuk melunasi utang debitur kepada kreditur sindikasiketika ternyata debitur cidera janji atau wanprestasi. Untukmengatasinya, pengajuan permohonan pernyataan pailitmenjadi alternatif penyelesaian kredit bermasalah tersebut. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadappenanggung, kreditur sindikasi harus memenuhi syaratsyaratyang diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-UndangNo. 4 tahnu 1998 tentang Kepailitan, yang menyebutkankeharusan debitur memiliki sedikitnya dua orang krediturdan memiliki satu utang yang telah jatuh waktu dan dapatditagih. Dalam skripsi ini akan dianalisa mengenai syaratyang harus dipenuhi oleh kreditur sindikasi dalampengajuan permohonan pernyataan pailit terhadappenganggung dalam rangka penyelesaian pailit terhadappenanggung dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah."

"Kredit Sindikasi merupakan suatu jenis kredit dimana terdapat lebih dari satu kreditor dan terdapat sebuah agent yang telah ditunjuk oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan mereka. Permasalahan yang seringkali terjadi dalam kasus kredit sindikasi adalah tidak adanya kepastian hukum tentang kewenangan kreditor peserta kredit sindikasi dalam mengajukan permohonan pailit tanpa melalui agent bank. Hal ini mengakibatkan banyak pihak selaku kreditor peserta kredit sindikasi merasa ketidakadilan penerapan hukum yang dijatuhkan oleh hakim.Dalam kasus ini yang menjadi pihak pemohon pailit adalah salah satu kreditor peserta sindikasi yaitu PT. Bank IFI, sedangkan pihak termohon pailit (debitor/nasabah) yaitu PT. SUBUR AGROSINDO SEILZRAS, dan pihak agent adalah bank yang ditunjuk oleh bank-bank lain selaku kreditor peserta sindikasi yaitu PT. Bank Niaga. Permohonan pailit yang diajukan oleh PT. Bank IFI ditolak karena majelis hakim berpendapat bahwa PT. Bank IFI tidak berwenang dalam mengajukan permohonan pailit, seharusnya yang dapat mengajukan pailit hanya Bank Niaga selaku agent bank selaku pihak yang diberi kuasa mutlak oleh para kreditor untuk mewakili kepentingan kreditor serta bertindak untuk dan atas nama kreditor. Setelah permohonan pailitnya ditolak, PT. Bank IFI mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, tetapi permohonan kasasinya kembali ditolak oleh Hakim Agung dengan alasan yang serupa. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak memberikan definisi yang jelas mengenai hal tersebut, akan tetapi Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 telah mernberikan jawaban yang pasti mengenai hal tersebut."

"Penulisan ini menganalisis putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2009. Terdapat sebuah perkara utang-piutang yang terjadi antara P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, dan David Hamadi sebagai kreditur dan Ny.Susanti sebagai debitur. Sebagai debitur, Ny.Susanti telah lalai dalam melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Belum lagi Ny.Susanti melunasi utang-utang tersebut, dirinya meninggal dunia dan meninggalkan tiga orang ahli waris. Untuk melindungi kepentingan para kreditur, mereka mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap boedel waris dan juga para ahli waris untuk melindungi piutang mereka yang ada di dalam harta kekayaan Ny.Susanti. Tulisan ini akan menganalisis mengenai kapasitas ahli waris dalam menggantikan kedudukan dari pewaris sebagai debitur ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu juga mengenai upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan baik oleh kreditur maupun oleh debitur. Permasalahan-permasalahan yang akan dibahas disini menggunakan metode penelitian normatif yang menghasilkan kesimpulan bahwa walaupun debitur telah meninggal dunia, namun kreditur masih memiliki perlindungan hukum terhadap piutang nya dan salah satu perlindungan hukum tersebut adalah melalui permohonan pernyataan pailit.

---

This thesis analyzes supreme court judgement on 2009. There was a doubtful debts case between P.Suparmo, Sisnawati, Surya Teja, and David Hamadi as creditors and Mrs.Susanti as a debtor. As a debtor, she has neglected to pay her debts which has been due. However, before she paid off her debts, she passed away and left three of her heirs. To protect the interests of creditors, they filed a petition for bankruptcy declaration on Mrs. Susanti?s inheritance and the heirs. They filed the petition to protect their credits which were on Mrs. Susanti?s inheritance. This thesis will analyze the capacity of the heirs to substitute the position of Mrs. Susanti as a debtor reviewed by Civil Code and Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts. Furthermore, it will analyze the alternatives which can be done by creditors and also debtors. Problems which will be discussed in this thesis are using normative research method which concludes that even though the debtor has passed away, but the creditors still have a legal protection for their credits and the one of the protections is they can file the petition for bankruptcy declaration."