Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan Bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam transaksi perbankan, terdapat Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) dan Nasabah Debitor (Peminjam). Dalam transaksi antara Bank dan Nasabah, kedua pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum terkait erat dengan bagaimana pengaturan tentang perbankan dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan Bank, bentuk hubungan hukum apakah yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) serta apakah ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengatur tentang perbankan termasuk bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Depasan (Penyimpan Dana) dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana). Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki pecan yang strategis, dalam pembangunan ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) adalah hubungan hukum perjanjian yang belum ada pengaturan secara khusus dan perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Untuk itu Bank harus terus berupaya menjaga dan memelihara tingkat kesehatan Bank serta selalu berpedoman dan konsisten pada peraturan perundang-undangan. Perlu dipikirkan mengenai pembuatan dan pengaturan secara tersendiri dalam sate undang-undang mengenai perjanjian penyimpanan dana. Selain itu, perlunya penegakan hukum secara tegas dan konsisten untuk menjamin efektifitas pemberlakuan berbagai ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana), dan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya hukum yang mendukung sistem perbankan nasional."

"Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Dalam perkembangannya, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif telah banyak diminati oleh para pemodal terutama nasabah bank karena proses pembentukkannya lebih mudah. Dalam kegiatan penjualan produk Reksa Dana saat ini lembaga perbankan mulai berperan aktif sebagai agen penjual dalam bentuk kerja sama antara lembaga perbankan dengan Manajer Investasi sebagai penerbit Reksa Dana. Sehingga permasalahan yang diajukan adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang Reksa Dana yang telah membeli Unit Penyertaan melalui bank sebagai agen penjual dan bagaimana tanggung jawab bank sebagai lembaga terpercaya terhadap nasabahnya yang telah membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual?Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan termasuk dalam bentuk penelitian yang evaluatif. Tidak berbeda dengan pemegang Reksa Dana yang membeli Unit Penyertaan tanpa melalui bank sebagai agen penjual, perlindungan hukum terhadap nasabah bank pemegang Reksa Dana yang membeli Unit Penyertaan Reksa Dana melalui bank sebagai agen penjual hanya terlihat dari kewajiban Manajer Investasi yang memberikan kesempatan dengan jangka waktu tertentu kepada pemodal untuk menjual kembali Unit Penyertaannya. Tanggung jawab bank sebagai agen penjual Reksa Dana hanya sebatas kewajiban memberikan transparansi informasi produk secara utuh mengenai karakteristik, risiko serta biaya-biaya yang melekat pada produk yang ditawarkan. Karena Bank Indonesia melalui peraturannya telah mengizinkan perbankan untuk memasarkan produk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan selain bank, maka saran yang dapat penulis berikan untuk dapat memberikan kepastian hukum kepada para nasabah bank adalah agar Bank Indonesia segera membuat ketentuan mengenai kebijakan dan prosedur perbankan dalam kegiatannya sebagai agen penjual Reksa Dana."

"Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan eknonomi nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Kepercayaan ini dapat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank serta penjaminan simpanan nasabah bank untuk meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pelaksana penjaminan dana masyarakat. Sistem penjaminan yang digunakan LPS adalah Limited Guarantee (perlindungan terbatas). Pada tanggal 17 April 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11-19/SK.GBI/2009 Bank Indonesia melikuidasi Bank IFI. Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka diperlukan pemaparan tentang peranan LPS dalam upaya perlindungan terhadap dana nasabah Bank di Indonesia dan perlindungan terhadap dana nasabah Bank IFI yang dilakukan oleh LPS. Metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti adalah eksploratoris diagnostik. Hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang dilakukan oleh LPS terhadap Bank IFI pasca dicabut izin usaha oleh Bank Indonesia, untuk simpanan layak dibayar sebesar 94% dan simpanan tidak layak bayar sebesar 6 %. Hingga akhir tahun 2009, secara keseluruhan LPS telah melakukan pembayaran klaim simpanan layak bayar nasabah 20 BPR (DL) dan 1 Bank Umum (DL) sebesar Rp. 543,12 miliar dari nilai simpanan nasabah bank yang layak dibayar oleh LPS sebesar Rp. 595.20 miliar (setelah set-off). Dari presentase hasil rekonsiliasi dan verifikasi tersebut diatas, terlihat bahwa LPS sebagai lembaga penjamin telah melaksanakan peranan sesuai dengan visi dan misinya yaitu menjadi lembaga penjamin simpanan yang dipercaya dan mewujudkan program penjaminan simpanan yang efektif."

"Paket deregulasi Oktober 1988 (paket 1988) memberi kemudahan bagi pertumbuhan bank-bank swasta, sehingga mengalami perkembangan yang sangat pesat tetapi tidak diimbangi oleh kontrol maupun pengawasan yang sangat ketat dari Bank Indonesia. Akibatnya tingkat persaingan antar bank yang semakin tidak sehat dan menimbulkan masalah dalam operasional, sehingga prinsip kehati-hatian diabaikan."