Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya tulis ini mencoba membahas masalah yang terjadi pada industri otomotif di Indonesia, khususnya industri sedan mewah (high-class). Pembahasan karya tulis ini bertitik tolak dari disiplin ilmu atau mata kuliah Strategi Manajemen dan memfokuskan pada strategi bersaing dari sedan-sedan mewah dengan mengambil kasus Mercedes-Benz 230E dan BMW 520i sebagai objek penelitian. Persaingan bagi produsen-produsen sedan mewah untuk mendapatkan pangsa pasar cukup unik, mengingat harga jual sedan?sedan mewah ini tidak rasional lagi atau relatif sangat mahal sehingga konsumen untuk membeli produk tersebut diasumsikan sudah tidak memprioritaskan harga untuk pertimbangan pembeliannya. Dengan demikian produsen-produsen sedan mewah sebenarnya tidak sukar mendapatkan potential customer karena pasar untuk sedan mewah sudah tersegmentasi dengan sendirinya. Para produsen dituntut untuk menerapkan strategi yang dinamis dan sesuai dengan kondisi pasar. Berbagai masalah mulai dari tingkat fungsional hingga tingkat strategi di dalam perusahaari memerlukan kejelian para produsen, sehingga produsen dapat mengetahui secara. dini kelemahan internal perusahaannya dan mengantisipasi ancaman eksternal terhadap perusahaan sekaligus bertindak sedini mungkin untuk menanggulangjnya dan memanfaatkan peluang-peluang berdasarkan kekuatan perusahaannya."

"Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif terhadap data kepustakaan atau data sekunder. Yang menjadi permasalahan adalah apakah penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat? Apakah pemberian izin pendirian pasar modern dapat mematikan usaha pasar tradisional (usaha kecil) dilihat dari aspek hukum persaingan usaha? Yang perlu dipahami dengan berlakunya Prinsipprinsip persaingan usaha terhadap Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 adalah harmonisasi hukum yang dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam menciptakan iklim persaingan yang sehat, kondusifj dan seimbang sehingga terwujud keadlian antara pelaku usaha kecil, menengah, besar, dan dapat mensejahterakan konsumen. Penataan hukum perpasaran swasta di DKI Jakarta telah diawali dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 yang secara normatif telah mengatur mengenai letak, perizinan, dan jam beroperasi pasar. Seiring pesatnya perkembangan ritel, maka berkembang pula kepentingan para penanam modal untuk mengembangkan usahanya di bidang ritel di Indonesia. Sehingga diperlukan peraturan mengenai perlindungan terhadap pelaku usaha kecil khususnya di bidang perizinan agar dapat tercipta level playing field yang seimbang. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 secara substansi belum dapat mengakomodasi kepentingan pelaku usaha kecil dan cenderung masih melindungi kepentingan pelaku usaha besar. Demikian Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 belum selaras dengan prinsip-prinsip persaingan usaha. Sementara itu di bidang perizinan, implementasinya tidak terlepas dari budaya hukum Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pemberian izin pendirian pasar modem.

---

The research method for this study is a juridical-normative study, while using literature or secondary documents. The issues of this study are the determination on Regulation o f the President the Republic o f Indonesia No.l 12 of 2007 concerning Organization and Directions o f Traditional Market, Shopping Centers, and Modem Stores suited with the principles of unfair business competition, and whether the permission of the modem market can harming a traditional market enterprise (small business) according to competition law aspect. Things to be understood with the enacted of principles of competition law and the regulation of president No.l 12 of 2007 is a harmonization of law so that can provide a guarantee and legal certainty in creating the fair competition, conducive, balance, and equity among small enterprise, micro, large, and creating a consumer's welfare. In building the private market's atmosphere in DKI Jakarta, the ordering private market law has begun by the presence of Regulation of District No.2 of 2002, which normatively regulate about zoning, licencing, and determining business hour. The development of retail also increasing the interest of investors to develop business in the Indonesia's retail sector. Therefore, there is a need to create regulation about small enterprise protecting particularly in licencing sector to creating an equal level playing field. As a result of this study, The Regulation of President No.l 12 o f2007 substantially not yet accomodate the interest o f small business enterprise and still tend to protect the interest of large business. Therefore the Regulation of President No.l 12 of 2007 has not been consistent with the principles of competition law. Meanwhile, the implication of licencing sector is related to the legal culture of Regional Government who have an authority in giving licency to establish a modem market."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan.COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Naskah ringkas ini membahas mengenai konsepsi Essential Facility Doctrine yang intinya adalah pelaku usaha monopoli yang mengendalikan suatu fasilitas tertentu yang amat penting dalam industri besangkutan memiliki kewajiban untuk memperbolehkan pesaingnya untuk menggunakan fasilitas tersebut. Essential Facility Doctrine ini lahir dan berkembang dari putusan perkara-perkara Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat. Dalam pembahasan skripsi ini konsep Essential Facility Doctrine akan dikaitkan dengan industri jaringan gas alam dalam pipa di Indonesia. Dimana dalam industri tersebut pipa untuk menyalurkan gas merupakan fasilitas yang penting dan di Indonesia sendiri PT Perusahaan Gas Negara PT PGN memiliki lebih dari 78 jaringan pipa di seluruh Indonesia dan dapat dikategorikan dalam monopoli.

---

The purpose of this thesis is about the conception of Essential Facility Doctrine which means when the monopolist who own of an essential facility is mandated to provide access to that facility with their competitor. Essential Facility Doctrine is developed from competition law jurisprudences in Unites States of America. In this thesis the concept of Essential Facility Doctrine will be related with the natural gas pipeline industry in Indonesia. Where in this industry, the pipeline to distribute gas is an important facility and in Indonesia itself PT Perusahaan Gas Negara PT PGN owns more than 78 of pipelines all over Indonesia and can be categorized in monopoly."